SPSI Riau Soroti RDP Sengketa Ketenagakerjaan Tanpa Komisi V, Minta Badan Kehormatan DPRD Bertindak

Pekanbaru - Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan hubungan industrial yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, H. Parisman Ihwan, tanpa melibatkan Komisi V DPRD Riau menuai sorotan tajam dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Riau.

Ketua SPSI Provinsi Riau sekaligus tokoh hubungan industrial, Nursal Tanjung, menilai pelaksanaan RDP yang membahas persoalan ketenagakerjaan semestinya melibatkan Komisi V sebagai alat kelengkapan DPRD yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Menurut Nursal, persoalan tersebut bukan semata menyangkut siapa yang menggelar RDP, tetapi berkaitan dengan batas kewenangan, tata tertib dan prosedur internal DPRD. Karena itu, apabila RDP tetap dilaksanakan secara sepihak tanpa melibatkan komisi yang membidangi ketenagakerjaan, hasil rekomendasi atau nota pimpinan yang lahir dari forum tersebut dinilai berpotensi dipersoalkan secara prosedural.

“Kalau membahas persoalan ketenagakerjaan, tentunya harus dibidangi oleh Komisi V yang membidangi ketenagakerjaan. Jangan sampai RDP dilakukan tanpa menghadirkan komisi terkait,” ujar Nursal.

Penyelesaian Perselisihan Industrial Memiliki Tahapan

Nursal mengingatkan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah memiliki mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Menurutnya, penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada prinsipnya ditempuh melalui tahapan bipartit, tripartit/mediasi atau konsiliasi, hingga Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) apabila perselisihan tidak menemukan penyelesaian.

Karena itu, DPRD menurut Nursal dapat menjalankan fungsi representasi dan menyerap aspirasi masyarakat maupun pekerja. Namun, forum RDP tidak boleh ditempatkan seolah-olah menggantikan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Kalau ada pihak yang merasa peran Disnaker belum memuaskan kemudian meminta DPRD Provinsi Riau melaksanakan RDP, tentu bisa saja. Tetapi pelaksanaannya harus mengikuti tata tertib dan mekanisme internal DPRD serta melibatkan Komisi V,” tegasnya.

Dinilai Berpotensi Cacat Prosedur

Nursal menilai, apabila RDP terkait ketenagakerjaan dilaksanakan tanpa melibatkan Komisi V dan tidak sesuai tata tertib DPRD, maka produk atau rekomendasi yang dihasilkan dari forum tersebut berpotensi dipersoalkan secara internal.

“Jika RDP tersebut kemudian menghasilkan rekomendasi atau nota pimpinan, jangan sampai produk itu cacat prosedur karena prosesnya tidak sesuai dengan tata tertib DPRD,” katanya.

Ia juga menyebut kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan etik apabila terdapat dugaan bahwa kewenangan pimpinan DPRD telah melampaui batas tugas dan fungsi yang semestinya.

Karena itu, SPSI Riau meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Riau untuk memberikan perhatian dan mengambil langkah sesuai ketentuan apabila ditemukan adanya pelanggaran tata tertib maupun kode etik.

SPSI Pilih Jalur Resmi

Nursal menegaskan, SPSI Provinsi Riau tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi gangguan terhadap stabilitas hubungan industrial di Riau.

Sebagai organisasi pekerja, SPSI menurutnya tetap berkomitmen mendukung pembangunan daerah dan mengawal kebijakan pemerintah yang dapat menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif.

“Kami mendukung pembangunan dan ingin menjaga stabilitas hubungan industrial. Jangan sampai tindakan yang tidak sesuai rambu-rambu aturan justru mengganggu hubungan industrial yang harmonis,” ujarnya.

Untuk itu, SPSI Riau dalam waktu dekat akan menyampaikan surat resmi kepada DPRD Provinsi Riau terkait persoalan tersebut. Surat tersebut juga direncanakan ditembuskan kepada Gubernur Riau, Forkopimda Riau, DPR RI, Presiden RI, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Nursal berharap DPRD Provinsi Riau dapat merespons persoalan itu secara serius

 dan melakukan penindakan apabila terbukti terdapat pelanggaran kewenangan.   

Penulis ( Agum daeng bakkareng)

Denda Pajak Dihapus Berlaku hingga 31 Agustus, Kesempatan bagi Kendaraan yang Menunggak PKB Bertahun-tahun

Denda Pajak Dihapus Berlaku hingga 31 Agustus, Kesempatan bagi Kendaraan yang Menunggak PKB Bertahun-tahun

PEKANBARU – Jangan sampai terlewat. Masyarakat Riau yang masih memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kini mendapat kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya dengan lebih ringan.

Pemerintah Provinsi Riau bersama Pembina Samsat Provinsi Riau menghadirkan program pemutihan PKB berupa penghapusan sanksi administratif atau denda pajak kendaraan yang berlaku serentak di seluruh unit pelayanan Samsat se-Provinsi Riau.

Program tersebut berlangsung selama satu bulan, mulai 1 hingga 31 Agustus 2026, dalam rangkaian peringatan HUT ke-69 Provinsi Riau.

Program ini menjadi momentum bagi masyarakat, khususnya pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak, untuk segera menyelesaikan kewajibannya sebelum masa pemutihan berakhir.

PS. Kasubdit Regident Ditlantas Polda Riau Kompol Vino Lestari mengatakan program pemutihan tersebut merupakan bentuk kemudahan yang diberikan Pembina Samsat Provinsi Riau kepada masyarakat.

“Selama bulan Agustus, terhitung mulai 1 sampai 31 Agustus, kami dari Pembina Samsat Provinsi Riau yang terdiri dari Bapenda, kepolisian dan Jasa Raharja melaksanakan program pemutihan,” kata Kompol Vino, Senin (10/08/2026).

Denda Pajak Dihapus

Kompol Vino menjelaskan, dalam program pemutihan tersebut masyarakat memperoleh penghapusan sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemudahan ini juga menjadi peluang bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak selama beberapa tahun untuk kembali menyelesaikan kewajibannya.

“Misalnya ada masyarakat yang belum membayar pajak selama lima tahun, pada periode pemutihan ini diberikan kesempatan untuk membayar pajak tahun terakhir dan pajak berjalan, sementara denda pajaknya dihapuskan,” jelasnya.

Menurut Kompol Vino, masyarakat sebaiknya tidak menunggu hingga mendekati hari terakhir pelaksanaan program.

“Ini momen yang tepat dan sangat bagus bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pembayaran pajak di tahun-tahun sebelumnya untuk segera memanfaatkan program pemutihan ini,” ujarnya.

Jam Pelayanan Samsat Diperpanjang

Untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan program pemutihan, Pembina Samsat Provinsi Riau juga melakukan penambahan jam pelayanan.

Jika sebelumnya pelayanan berakhir sekitar pukul 14.00 WIB, selama program pemutihan pelayanan diperpanjang hingga pukul 15.00 WIB.

Perpanjangan waktu tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan.

“Secara kasat mata kita melihat animo masyarakat cukup tinggi. Sejak program pemutihan dilaksanakan, terlihat adanya peningkatan jumlah masyarakat yang datang ke Samsat untuk melaksanakan proses pembayaran pajak,” ungkap Kompol Vino.

Antusiasme masyarakat juga terlihat dari banyaknya pemilik kendaraan roda dua yang datang memanfaatkan program tersebut. Kendati demikian, pihaknya masih melakukan pengecekan data untuk mengetahui jenis kendaraan yang paling dominan memanfaatkan program pemutihan.

Jangan Tunggu Sampai Hari Terakhir

Ditlantas Polda Riau bersama Pembina Samsat Provinsi Riau kembali mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya.

Dengan adanya penghapusan denda dan tambahan waktu pelayanan, masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan dapat menyelesaikan kewajibannya dengan beban yang lebih ringan sesuai ketentuan program.

Program pemutihan PKB ini hanya berlaku 1–31 Agustus 2026.

Jangan tunggu sampai hari terakhir. Segera manfaatkan program pemutihan PKB dan selesaikan kewajiban pajak kendaraan Anda selama kesempatan masih terbuka.***

Untuk HUT Riau ke 69 di 2026, Ini kata DPW PBB Riau

Untuk HUT Riau ke 69 di 2026, Ini kata DPW PBB Riau 

Pekanbaru - forumRiau.com: Hari jadi provinsi Riau yang ke 69 tahun di 2026 ini, bertema "Bersatu dalam Keberagaman, Maju dalam Pembangunan" akan selalu jadi momen terbaik untuk masyarakat Riau. Riau dengan keberagaman, baik budaya, tradisi, suku, etnis dan agama serta geografis kekayaan alamnya, sangat penting menjaga persatuan agar maju dalam pembangunan. Hal ini jadi perhatian tersendiri oleh keluarga besar DPW PBB Riau.

"Pertama tentu kita bersyukur ya dan mengucapkan selamat HUT Riau di hari jadi yang 69 tahun ini, Riau dengan segala keberagamannya, baik budaya, tradisi, suku, etnis dan agama, selalu bersatu satu sama lainnya. Ini demi Riau maju dalam pembangunan. Hanya dengan persatuan maka kita akan dapat membangun daerah Riau yang kita cintai ini," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Riau, Syafril Koto, didampingi Sekretaris DPW PBB Riau Al Irsyad, Sabtu 8/8/2026 di Pekanbaru.

Menurut Syafril Koto, komitmen Riau bersatu dalam keberagaman tersebut, pada prinsipnya telah dilakukan oleh pendahulu Riau dari para raja-raja di bawah Kesultanan Siak untuk membangun negara Indonesia, tercatat dalam sejarah perjuangan kemerdekaan RI. 

"Komitmen Riau bersatu itu pada prinsipnya telah dilakukan para pendahulu kita, para raja dan Kesultanan Siak, dapat dilihat dalam sejarahnya, selain menyumbang materi, Riau juga menyumbangkan Bahasa Melayu yang jadi ibu bagi bahasa Persatuan Indonesia. Untuk itu, di momen HUT Riau 69 tahun ini, kita tinggal menjaganya, demi pembangunan Riau agar maju ke depannya yang akan dinikmati oleh generasi penerus di masa depan," jelas Syafril Koto. 

Hal senada juga disampaikan Sekretaris DPW PBB Riau, Al Irsyad, bahwa pembangunan Riau tidak lepas dari keadaan kondusif dan manajerial program pembangunan yang akan dijalankan. 

"Ya, tentunya pembangunan akan maju jika keadaan kondusif selalu tercipta di tengah masyarakat. Ini akan terwujud jika kita menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman itu sendiri. Untuk pembangunan, kita percayakan pada Kepala Daerah dan perangkatnya sebagai manajerial program pembangunan di Riau saat ini. Karena siapapun yang di pucuk pimpinan di setiap daerah, akan menentukan masa depan pembangunan yang akan dijalankan dan dinikmati oleh semua masyarakat, khususnya di Riau," jelas Al Irsyad. 

Terkait dinamika yang terjadi di Riau saat ini, baik secara hukum, politik dan sosial, Al Irsyad menilai bahwa hal ini merupakan proses pendewasaan masyarakat untuk tetap fokus dalam persatuan demi majunya pembangunan.

Al Irsyad saat Mukernas DPP PBB 2026

"Diakui memang, saat ini Riau banyak dinamika ya, ada yang terkait hukum, politik dan sosial, kita yakin, ini akan menjadikan pendewasaan bagi masyarakat itu sendiri baik secara sosial, hukum dan politik. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap bersatu demi pembangunan lebih maju," pungkas Al Irsyad.*** Penulis: Suryadi

Ini Kata Sumardany Saat Jemput Aspirasi di Kartama Raya Marpoyan Damai

Ini Kata Sumardany Saat Jemput Aspirasi di Kartama Raya Marpoyan Damai 

Pekanbaru - forumRiau.com: Hari penuh berkah, Jumat 31/7/2026, anggota DPRD Riau dari fraksi Partai Demokrat, H.M Sumardany Zirnata ST,MSc, resesnya di RT 03, RW 03, Perum Kartama Raya, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sukses diselenggarakan penuh hikmah. 

Ratusan warga menyambut hangat kedatangan Sumardany menyusul hanya sesekali anggota DPRD provinsi Riau yang datang reses di wilayah tersebut. 

"Selain Sumardany, saya mau tanya bapak ibu, siapa saja yang anggota DPRD Riau Dapil Satu, kota Pekanbaru ini ada 9 orang, yang 8 orang lagi siapa yang bapak ibu kenal?," sambut Sumardany sontak membuat ratusan hadirin agak terdiam. 

"Yang tau salah satu saja saya beri hadiah," lanjut Sumardany.

Mendengar hal itu, ada beberapa ibu ibu akhirnya tunjuk tangan dan memberikan jawaban. Meskipun jawabannya banyak yang keliru, namun Sumardany tetap memberikan hadiah. 

"Pertanyaan ini saya ajukan agar bapak ibu tahu, bahwa kami di DPRD Riau itu tidak bekerja sendirian. Reses ini menampung aspirasi yang akan jadi pokok pikiran, disampaikan di rapat paripurna nantinya. Sehingga dapat kami jadikan program ke depannya," jelas Sumardany.

Lanjut di sesi tanya-jawab, seorang warga, Sapriadin, pengurus musola Al Ikhsan di lingkungan itu menyampaikan aspirasinya bahwa perlu pengembangan tempat ibadah tersebut.

"Sebagai pengurus mushola Al Ikhsan, kami sampaikan bahwa perlunya pengembangan mushola ini. Karena jama'ah mulai ramai, tempat pendidikan ibadah bagi anak-anak. Sementara ini kami ada rencana perluasan dengan membeli lahan di sebelah mushola. Untuk operasional harian, perlu sokongan bea token listrik dan juga insentif marbot," jelas Sapriadin.

Lanjut dengan seorang ibu ibu sampaikan, bahwa mereka perlu kegiatan untuk lansia agar mereka punya produktifitas yang menghasilkan uang.

"Kami disini berharap adanya kegiatan untuk ibu ibu dan juga lansia, agar punya aktifitas yang dapat menambah penghasilan," ungkap ibu itu. 

Berikutnya, seorang ibu juga sampaikan di lingkungan mereka perlu pondok tahfidz Qur'an. Hal ini karena kekuatirannya atas pengaruh media sosial di smartphone saat ini bagi anak-anak. 

"Semoga ada dibuat tahfidz Qur'an di lingkungan kami Pak Dewan. Untuk kurangi pengaruh media sosial, main game di HP bagi anak-anak kami di sini," jelasnya. 

Disambung oleh seorang ibu berikutnya, bahwa mereka juga peduli atas beberapa warganya yang ada disabilitas. Sehingga perlu perhatian pemerintah terhadap disabilitas untuk tetap berdaya guna. 

"Di sini juga ada warga kami yang disabilitas, kami berharap perhatian pemerintah untuk kaum disabilitas agar dapat diberdayakan," sebut ibu itu.

Permintaan khusus juga datang dari Ketua RT 03, Rahmat Hartono, sampaikan bahwa semenisasi jalan lingkungan di perumahan mereka sekitar 250 meter mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan perbaikan. 

Di akhir sesi tanya-jawab, seorang ibu malah menyampaikan aspirasinya terkait program nasional MBG yang dinilai tidak efektif dan mubazir karena banyak makanan yang tak mau dimakan oleh anak-anak mereka. Selain itu, kaum ibu merasakan jika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan jika MBG berjalan.

"Bisakah MBG ini disetop Pak? Karena kami lihat ini mubazir, anak anak kami tak mau makannya MBG itu. Lalu ketika MBG ini jalan, harga kebutuhan pokok naik. Sementara waktu MBG ini libur sementara kemarin itu, harga kebutuhan pokok terbukti turun," tutup ibu itu disambut riuh hadirin yang lain membenarkan. 

Menanggapi aspirasi banyak hal tersebut, Sumardany memaparkan bahwa semua aspirasi masyarakat ini telah dicatatnya. Sehingga dapat disampaikan di Paripurna DPRD Riau yang akan jadi bahan pertimbangan untuk program pemerintah, khususnya provinsi Riau ke depan. 

"Aspirasi masyarakat ini telah kami catat semua. Ada yang kategori daerah dan juga nasional. Untuk disabilitas tadi, kita telah buat Perda-nya, dimana ada jaminan peluang kerja 1-2 persen wajib terima tenaga kerja disabilitas dari pemerintah dan pihak swasta. 

Sementara untuk rumah ibadah dan peningkatan SDM pendidikan agama seperti tahfidz Qur'an, juga semenisasi jalan lingkungan, bisa dipertimbangkan dari daerah provinsi dan kota Pekanbaru. Perlu koordinasi kami tentunya.

Berikutnya, untuk kegiatan bagi ibu ibu dan lansia, perlu wadah seperti UMKM. Sehingga dapat dimasukkan ke program bantuan dan pembinaan pemerintah. 

Untuk soal MBG, ini nasional ya, barangkali ibu ibu berpikir saya punya dapur SPPG-MBG ini, saya tegaskan saya tidak punya. Perlu diketahui, MBG saat ini masih dalam evaluasi oleh pemerintah, bagaimana nantinya agar tepat sasaran atau diberdayakan dalam bentuk sistem lain agar lebih tepat sasaran, masih proses evaluasi pemerintah pusat. Tapi ini akan saya sampaikan juga nanti di paripurna," pungkas Sumardany. 

Di akhir reses tersebut, Sumardany langsung melihat kondisi mushola Al Ikhsan yang jadi perhatian khususnya. Sumardany langsung berbincang-bincang dengan pengurus mushola agar dapat sinkron apa yang akan dipersiapkan untuk pembangunan peningkatan pemberdayaan mushola tersebut.*** Penulis: Suryadi 

Mesti Sudah Dimutasi, Tetap Saja Ada Mantan ASN Sekwan DPRD Riau Dapat Surat Tugas Dari Sekwan DPRD Riau

Mesti Sudah Dimutasi, Tetap Saja Ada Mantan ASN Sekwan DPRD Riau Dapat Surat Tugas Dari Sekwan DPRD Riau

Pekanbaru - forumRiau.com: Proses Mutasi ASN, P3K dan Paruh Waktu, telah terlaksana sesuai SK resmi yang ditandatangani oleh Plt Gubernur Riau SF Hariyanto. Namun dibalik mutasi yang telah dilakukan, masih saja ada ASN, P3K maupun  Paruh Waktu melakukan giat bekerja di lingkungan sekretariat DPRD Riau.

Saat ditelusuri alasannya atas perintah Sekwan atau pejabat di sekwan. Hal ini terungkap saat ditanya kepada salah satu staf sekwan Lofhendry atau lebih dikenal dengan Panglima Hendry Rambah ini, Kamis 30/7/2026 di Pekanbaru.

Lofhendry yang juga sebagai Ketua DPP Hulubalang Lembaga Adat Serumpun ini pun membenarkan hal tersebut. Namun ia sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Sekwan dan atau pejabat di lingkungan sekretariat DPRD Riau yang masih mempekerjakan para ASN, P3K dan Paruh Waktu eks di Sekwan DPRD Riau ini.

"Bahkan ada yang telah menerima SK Gelombang Pertama masih saja dipekerjakan, apapun alasanya, mereka sudah menerima SK penempatan di OPD yang baru. Tentu hal ini sangat bertolak belakang atas Instruksi Gubernur Riau terkait mutasi yang telah ditetapkan beliau," jawab Lofhendry.

Menurut Lofhendry, alangkah baiknya ASN, P3K dan Paruh Waktu yang telah dimutasi itu dan telah menerima SK agar melaksanakan tugas di OPD yang baru tempat mereka telah diberikan SK oleh Gubernur," sambungnya.

Malahan, lanjut Hendry Rambah, sampai hari ini masih saja ada oknum-oknum ASN, P3K dan Paruh Waktu eks Sekwan dipekerjakan di lingkungan Sekretariat DPRD Riau, dengan alasan membantu kegiatan dewan dan juga dengan alasan sudah mendapat izin dari Pimpinan OPD yang baru. 

"Kita berharap bapak Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto dapat memberikan teguran secara tertulis kepada Sekretaris DPRD Riau, supaya tidak lagi mempekerjakan mantan ASN, P3K dan Paruh Waktu di lingkungan Sekretariat DPRD Riau ini. Tentunya juga serta memberikan himbauan kepada seluruh kepala OPD agar tidak juga memberikan izin bekerja di kantor DPRD Riau," jelas Hendry Rambah.

Lofhendry juga merasa aneh dengan kebijakan yang janggal terkait Surat Tugas mantan ASN Sekwan itu dapat surat tugas dengan Kop Surat Sekwan DPRD Riau.

"Yang anehnya, masih saja ada dari Sekretariat DPRD Riau mengeluarkan Surat Tugas dengan memakai KOP Sekretariat DPRD Riau yang ditandatangani oleh KPA pejabat Esselon 3 kepada mantan ASN, P3K  dan Paruh Waktu Sekwan DPRD Riau itu, padahal mereka telah di mutasi ke OPD lain. Mereka di-SK-kan untuk kegiatan Reses Anggota DPRD Riau. Ini tentu tidak ada aturan yang melekat padanya," pungkas Lofhendry.

Sementara ini, Sekwan DPRD Riau Renaldi saat dikonfirmasi tak pernah menjawab redaksi forumRiau.com ketika dihubungi lewat selulernya.*** Penulis: Suryadi

Akan Lapor APH, Eks Pegawai Setwan DPRD Riau Buka Borok Pemain Lama yang Masih Menjabat

Akan Lapor APH, Eks Pegawai Setwan DPRD Riau Buka Borok Pemain Lama yang Masih Menjabat 

PEKANBARU - forumRiau.com: Borok "Pemain Lama" yang melakoni SPPD fiktif di lingkungan Sekretariat DPRD Riau satu persatu dibuka oleh eks pegawai sekretariat DPRD Riau. Hal ini disebabkan karena masih adanya pegawai yang dinilai "pemain utama" selama ini masih lolos dari kebijakan rotasi dan mutasi besar-besaran terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Dewan (Setwan) Provinsi Riau tersebut.

Salah satu borok itu diungkapkan eks pegawai sekretariat DPRD Riau yang tak mau ditulis namanya mengatakan, bahwa peran mereka saat ini sebagai pengumpul uang untuk membayar kerugian temuan SPPD fiktif 2024 di sekretariat DPRD Riau. 

"Ada yang masih menjabat saat ini. Mereka malah dijadikan PPTK. Padahal status PPTK ini akan membuat mereka bertahan selama satu tahun karena teknisnya jabatan itu. Sementara mereka saat ini sebagai pengumpul uang pengganti temuan dan juga pengganti kas kosong," ungkap sumber. 

Ironisnya, lanjut sumber, uang yang dipotong oleh bendahara dan PPTK ini tidak jelas laporan pertanggungjawaban sampai empat bulan sejak Januari 2026.

"Jadi teman teman sepakat untuk mengumpulkan uang kepada PPTK itu, ada yang pengumpulnya, namun laporan keuangan pengumpul dan PPTK ini tidak jelas. Padahal hitungan minimal setoran saja dari teman teman ini telah dikalkulasi hampir mencapai 80 persen dari target pemulangan uang untuk temuan dan untuk kas sekretariat itu," jelasnya.

Oleh karena itu, eks pegawai di birokrasi tersebut dalam waktu dekat akan melaporkannya ke Aparat Penegak Hukum (APH).

"Kita akan laporkan mereka ke APH, semua bukti setoran ada. Jika mereka tidak juga transparan dan masih menjabat, maka kita serahkan laporan ke APH," tegas sumber. 

Seperti yang diberitakan, ratusan pegawai di lingkup Kantor DPRD Riau telah dipindahkan ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. Kendati demikian, banyak juga yang ditinggal bahkan ada yang sudah mendapat surat keputusan sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan). Sehingga mereka sebagai PPTK akan bertahan selama satu tahun karena teknis jabatan tersebut saat ini dari pusat. 

"Faktanya teman teman tidak terima. Kita minta keluarkan semua tanpa tebang pilih, harus keluarkan semuanya," tegas sumber yang enggan ditulisan namanyan itu kepada forumRiau.com, Sabtu malam (27/6/2026) di Pekanbaru.***

Usai Rapat Tertutup, DPRD Riau Maklumi Kerugian Perusahaan PHR dan Riau Petrolium Soal PI 1 USD

Pekanbaru - forumRiau.com: Komisi III DPRD Riau melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT PHR Riau dan PT Riau Petrolium. Setelah RDP tertutup itu Komisi III menyatakan menerima keadaan PT PHR.

Hal yang sama juga diterima terhadap PT Riau petroleum yang juga masih merugi atau belum mencapai target terutama tentang partisipasi interest atau PI 10% dari produksi kedua BUMD pengelolaan blok minyak di Riau. 

Komisi III DPRD Riau setelah rapat tertutup menyampaikan kepada media yang meliput meminta keterangan dari ketua Komisi III Edi Basri dan juga Abdullah mengatakan, bahwa kerugian itu akan bisa ditutupi dengan kelebihan bayar perusahaan daerah itu sampai 8 triliun ke pemerintah pusat. 

"Ada kelebihan bayar sekitar 550 juta USD ke pemerintah pusat sekitar 8 triliun. Ini jadi harapan kita pada 2026 untuk menambah PI 10% dari 8 triliun tersebut. Dengan catatan pembagian juga untuk ke daerah penghasil dimana lokasi sumur minyak berada," ungkap Edi Basri, Senin 10/11/2025. 

Sementara soal PI yang hanya 1 USD dalam tahun laporan keuangan perusahaan PHR dan Riau Petrolium, menurut keterangan dua perusahaan yang disampaikan ke Komisi III DPRD Riau, Edi Basri sampaikan bahwa keadaan PT PHR sebenarnya dalam keadaan merugi. Namun ketentuan laporan neraca keuangan tidak membolehkan laporan minus atau nol. 

"PHR ini dalam keadaan minus keuangannya. Karena banyak melakukan investasi sumur-sumur baru. Jadi hasil dari penjualan minyak 155.000 barel per hari itu, sebagian besar diinvestasikan lagi keuangannya dalam bentuk sumur sumur baru dan ini adalah program pemerintah pusat melalui ESDM, khususnya di Riau ini. Sumur itu mencapai 400-500 sumur per tahun. Sementara PI bisa positif atau bisa dikeluarkan apabila PHR ini untung. Untung darimana, yaitu dari hasil penjualan minyak hasil produksi minyaknya dijual, lebih kurang 30 dolar per barel, selisih cost production-nya itu diinvestasikan lagi. 

Maka di saat investasi besar-besaran seperti ini terjadilah keuangan PHR itu jadi minus, otomatis PI kita tidak ada. Tetapi dalam laporan keuangannya Riau Petrolium Rokan itu tetap dibunyikan 1 dolar. Karena tidak boleh bentuk laporan keuangan minus," ungkap Edi Basri. 

Menurutnya, karena bisnis perminyakan butuh investasi yang besar, maka harapan keuntungan akan bisa didapatkan pada tahun mendatang. 

"Dalam sebuah perusahaan migas begitu, investasi itu besar. Tentu menunggu hasil produksi sumur-sumur yang baru sekarang ini. Mungkin satu dua tahun ke depan baru kita bisa memperoleh keuntungan yang besar," pungkas Edi Basri.***

Penulis: Suryadi 

Aksi Walk Out, Komisi II DPRD Riau Dinilai Inkari Diri Sendiri, Ini Kata Anggota DPRD Riau

Pekanbaru - forumriau.com: DPRD Riau komisi II ditinggal oleh Pengurus Koperasi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang medium DPRD Riau, Rabu 8/10/2025. 

Pasalnya, RDP itu dinilai tak memenuhi syarat sesuai undangan yang diberikan oleh DPRD Riau Komisi II itu sendiri.

"Yang pertama kami diundang jam satu (13.00 WIB), namun rapat dimulai pada jam dua (14.00 WIB). Terus, anggota dewan yang hadir cuma empat orang, padahal dalam undangan mereka harusnya sebanyak 13 orang," ungkap Suparman S.Sos MSi saat dihubungi wartawan www.forumriau.com.

Diterangkan Suparman, selaku Penasehat Koperasi Nenek Eno Senamanenek (KNES) yang diundang, ia menilai tidak konsistennya DPRD Riau komisi II yang membuat undangan mereka sendiri. 

"Saya katakan, bahwa mereka (komisi II DPRD Riau) tidak menepati undangan yang mereka buat sendiri. Jadi kami tinggalkan saja rapat itu," ungkap Suparman.

"Mereka beralasan, bahwa anggota dewan yang belum hadir masih sedang diperjalanan dari Dapil mereka masing-masing dan segala macam alasannya. Saya katakan, bahwa saya 15 tahun disini, sudah lebih dari cukup untuk jadi anggota DPRD Riau," jawab Suparman.

Terpisah, sekretaris komisi II DPRD Riau, Androy Ade Rianda SH.MH C.La mengatakan, bahwa DPRD Riau sifatnya menampung aspirasi masyarakat yang datang. Soal keterlambatan juga tidak bisa dikatakan terlambat. Karena, kata Androy, tadinya rapat pas jam 13.00 WIB akan dilakukan di ruang komisi II, namun tidak jadi dan disepakati pindah ke ruang Medium. Sehingga ada keterlambatan 15 menit dari perpindahan tersebut. Terkait tata tertib yang dipersoalkan, menurut Androy tidak ada tatib yang dilanggar dalam rapat tersebut.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota komisi II DPRD Riau, Raja Jaya Dinata SE. Menurutnya, aspirasi masyarakat ke DPRD Riau ditampung sesuai dengan permintaan masyarakat itu sendiri. 

"Permintaan masyarakat kita tindaklanjuti dan ada yang diundang setelah itu. Bagi yang mau hadir silahkan bagi yang gga mau hadir silahkan. Tadinya kita akan rapat di ruang komisi, karena ada perpindahan ke ruang medium, maka ada 15 menit jedanya. Yang bersangkutan Penasehat dari KNES, menyatakan walkout karena tidak tepat waktu.

Saya pikir ini hal yang tidak perlu terjadi. Kita minta abang abang para senior kita bisa memaklumi hal ini," pungkas Raja Jaya Dinata SE dari fraksi Golkar Dapil Kampar ini.*** Penulis: Suryadi 

Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Ini Pinta Dewan Kepada Disbun Riau

Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Ini Pinta Dewan Kepada Disbun Riau

FORUMRIAU.COM - PEKANBARU --- Agar Buah Kelapa Sawit yang dihasilkan dapat dijual dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemprov Riau

Wakil Ketua Komisi II DPRD Riau H Husaimi Hamidi, SE., MH, meminta kepada Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau untuk segera melakukan sosialisasi kepada petani kelapa sawit yang tidak bermitra dengan perusahaan untuk membuat kelompok yang berbadan hukum.

" Kita meminta Dinas Perkebunan (Disbun), melakukan sosialisasi kepada para petani kelapa sawit untuk dapat membentuk Kelompok Tani (Koptan) atau koperasi Dengan tujuan, agar buah kelapa sawit mereka bisa langsung dijual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tentunya dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemprov Riau," ucap Husaimi Hamidi, SE., MH, pada team awak media. Rabu (5/07/2023) 

Politisi PPP ini, komisi II DPRD Riau juga menjelaskan kepada team media telah mengundang pengusaha PKS untuk meminta mereka mau membeli kelapa sawit petani secara langsung dengan harga pemerintah tanpa melalui peron dan toke.

"Mereka (pengusaha PKS-red) mau membeli dengan syarat para petani membuat kelompok yang berbadan hukum. Nah tentunya ini ranahnya Disbun untuk mensosialisasikan kepada para petani," tambahnya

Lanjutnya, Komisi II DPRD Riau siap menganggarkan dana sosialisasi tersebut di APBD dengan tujuan sosialisasi yang dilakukan oleh Disbun dapat berjalan dan para petani dapat membuat badan hukum bisa berupa Koptan atau koperasi.

"Tujuan kita melakukan tersebut, hanya ingin para petani lebih sejahtera hidupnya melalui buah kelapa sawit yang dihasilkan dari kebun mereka dibeli dengan harga tinggi," harap Politisi PPP sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPRD Riau H Husaimi Hamidi, SE., MH

Dilenghujung, dirinya (H Husaini Hamidi) menyatakan. " Kalau saya reses atau Sosper saya akan sosialisasikan juga ke masyarakat," tutupnya. ***

Sumber : DPP AMI

Ketua DPRD Riau Yulisman : Polri Semakin Dicintai Masyarakat

FORUMRIAU.COM - PEKANBARU - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyelenggarakan perayaan hari jadi Bhayangkara ke-76, Selasa (5/7/2022). Di Provinsi Riau sendiri, kegiatan peringatan juga diselenggarakan di Mapolda Riau, Jalan Pattimura, Pekanbaru. Dimana, kegiatan yang diselenggarakan diadakan secara virtual. 

Hadir dalam kesempatan itu, tuan rumah Kalpolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal, Pemerintah Provinsi Riau yang diwakili Wakil Gubernur Eddy Natar Nasution, Ketua DPRD Riau Yulisman dan sejumlah unsur dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda). 

Ketua DPRD Riau Yulisman dalam kesempatan tersebut turut mengucapkan selamat hari jadi yang ke-76 kepada seluruh insan Bhayangkara di Bumi Lancang Kuning. Kata dia, saat ini Polisi semakin menunjukan dedikasi serta kinerja yang sangat baik. Sehingga dalam beberapa survey, Polri mendapat kepercayaan dihati masyarakat. 

"Dari waktu ke waktu, Polri selalu berbenah. Selalu berusaha keras agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya pada penegakan hukum berjalan maksimal. Hari ini kita lihat, kerja keras Polri mendapat, katakanlah sebuah reward dan penghargaan dari masyarakat. Sekarang Polri menjadi semakin dicintai masyarakat," ucap Yulisman usai kegiatan upacara.

Di Provinsi Riau sendiri, sambung dia, Polda Riau dibawah kepimimpinan Irjen Pol Mohammad Iqbal juga mampu menunjukan eksistensinya sebagai pengayom yang benar-benar melekat dengan masyarakat Bumi Lancang Kuning. Apalagi dengan sosok Irjen Iqbal yang dikatakan dia menjadi panutan semua kalangan. Mau berbaur dengan siapa saja, asal untuk kepentingan masyarakat luas.

"Kadang kita mikir, oya ga ada salahnya contoh Pak Iqbal yang tak sungkan berbaur dengan masyarakat langsung. Siapa saja, beliau sangat friendly ya. Semua orang dibawa berteman sama beliau. Sehingga, ya menurut kami bagus juga dicontoh dan diterapkan di pemerintahan," ungkapnya.

Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal turut mengucapkan terimakasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada pagi itu. 

"Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, tokoh agama, tokoh masyarakat, forkopimda, tokoh adat termasuk jurnalis. Semua elemen masyarakat sudah bahu membahu bergandengan tangan dengan kepolisian di Riau sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya," ungkap Kapolda.

Sejak 7 bulan ditunjuk sebagai Kapolda, Iqbal berharap keberadaannya dapat menjadi tauladan bagi anggota. "Saya menyampaikan pesan lewat tindak tanduk saya, Insya Allah menjadi tauladan bagi jajaran saya. Saya mengedepankan pendekatan keamanan dialegtis komunikasi tanpa batas," jelasnya.

Kapolda menyebutkan di Hari Bhayangkara ke 76 tidak ada gangguan keamanan yang berarti sehingga bisa dikelola dengan baik. Selain itu pencapaian vaksinasi dan peningkatan protokol kesehatan menjadi atensi jenderal bintang dua ini.

"Termasuk pandemi covid, protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi. Saya yakin seminggu tau dua minggu kedepan dosis satu 100 persen, dosis dua 80 persen dan dosis ketiga di papan tengah, artinya Riau dalam kategori baik," jelasnya.

Di akhir kesempatan, Kapolda memohon maaf kepada masyarakat masih ada pelayanan yang belum maksimal. "Saya juga mohon maaf masih banyak kekurangan baik itu unsur pelayanan kepada masyarakat. Perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat masih ada gangguan keamanan, kami akan perbaiki, kami akan perkuat dan tentunya tidak bisa kerja sendiri perlu adanya diperkuat seluruh elemen masyarakat," pungkasnya.

Komisi V DPRD Riau Sepakat Bersinergi Dengan Dewan Pendidikan

Komisi V DPRD Riau Sepakat 

Bersinergi Dengan Dewan Pendidikan 

FORUMRIAU.COM - PEKANBARU: Komisi V DPRD Riau bersepakat bersinergi dengan Dewan Pendidikan Provinsi Riau terhadap pengembangan dan pengawasan mutu pendidikan di Provinsi Riau. Selain itu, Komisi V DPRD Riau juga merespons positif dan mempertimbangkan masukan dari Dewan Pendidikan mengenai perlunya menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Riau dalam bentuk penerbitan beberapa Peraturan Gubernur sebagaimana yang diamanahkan Perda tersebut selain itu juga diperlukan Perda tentang Pendidikan Inklusi (Pendidikan Khusus – Pendidikan Layanan Khusus / PKPLK).

Hal tersebut merupakan di antara beberapa butir hasil pertemuan Dialog dan Silaturahim Dewan Pendidikan Provinsi Riau dengan Komisi V DPRD Riau, di ruang rapat Komisi V DPRD Riau, Senin (2/6/2021).

Dari Dewan Pendidikan Provinsi Riau hadir Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Riau H. Zulkarnaen Noerdin, S.H., M.H, Wakil Sekretaris Muhammad Herwan, Bendahara Rovanita Rama, S.E., M.H, Drs. Werkanis, M.Pd, Drs. Syamsuardi, M.Pd, Dr. Junaidi, M,Hum, H. Khaidir Akmalmas, Drs. H. Almunir Syafi'i

Sementara dari Komisi V DPRD Riau dihadiri langsung Ketua Komisi V Eddy A. Mohd. Yatim, S.Sos., M.Si, Wakil Ketua Komisi V Soniwati, dan dua anggota Komisi V H. Zulkifli Indra, S.H dan Sulastri.

Ketua Komisi V Eddy A. Mohd. Yatim mengatakan Komisi V DPRD Riau merasa perlu untuk bersinergi dengan Dewan Pendidikan Provinsi Riau dalam menggarap berbagai persoalan pendidikan di Provinsi Riau. 

"Mengingat besarnya peran Dewan Pendidikan, baik dari eksistensi kelembagaan dan maupun implementasi program kegiatannya perlu mendapat perhatian," kata Eddy.

Menurut Eddy, sebagai komisi yang menangani masalah kesejahteraan rakyat mencatat ada tiga persoalan utama Riau saat ini yaitu persoalan ketenagakerjaan, kesehatan, dan masalah pendidikan.

"Kami ingin berdiskusi dan membawa serta Dewan Pendidikan Provinsi Riau dalam menyikapi persoalan Pendidikan di Riau apalagi jika melihat tupoksinya hampir sama khususnya di bidang pendidikan dan bisa menjadi mitra kerja Komisi V.

Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Riau H. Zulkarnaen Noerdin usai memperkenalkan delapan dari 13 anggota Dewan Pendidikan Provinsi Riau yang hadir kepada Komisi V DPRD Riau memaparkan problematika dunia pendidikan di Provinsi Riau yang masih sangat banyak, rumit dan kompleks. 

Beliau menyoroti mengenai mutu  dan layanan pendidikan di Riau yang sangat  bervariasi  antara  daerah perkotaan  dengan perdesaan serta  daerah 3T.

Dewan Pendidikan Provinsi Riau berpandangan faktor penyebab permasalahan mutu pendidikan tersebut antara lain karena pertama, persoalan mendasar  terkait  APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) yang masih rendah berada di bawah APK/APM Nasional serta APS (Angka Putus Sekolah) yang masih tinggi.

Kedua, kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan masih rendah, dan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang kurang dan tidak merata.

Ketiga, sarana prasarana pendidikan yang masih sangat minim dan akses pendidikan  yang belum  merata, serta alokasi anggaran yang tidak proporsional dan belum tepat sasaran.

"Terhadap persoalan tersebut, Dewan Pendidikan Provinsi Riau telah memberikan berbagai rekomendasi ke Gubernur Riau dan juga ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau," kata Zulkarnaen. "Gubernur perlu membentuk satu lembaga setingkat eselon III yang tupoksinya khusus terkait dengan Penjamin Mutu Pendidikan Riau", tegas Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Riau. Selain itu, Zulkarnaen menyatakan, "

"Gubri harus bijak dan arif dalam menunjuk dan menempatkan Kepala Sekolah disamping perlu mengikuti aturan perundang-undangan dalam pengangakatan Kepala Sekolah, yakni adanya rekomendasi dari Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah yang satu unsurnya adalah Dewan Pendidikan sebagaimana ketentuan Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah."

Anggota Dewan Pendidikan Riau Rovanita Rama, S.E., M.H mengingatkan agar perlunya memberi perhatian kepada anak berkebutuhan khusus (ABK), dimana mereka tidak bisa dikesampingkan karena memiliki hak yang sama dengan anak yang lain. 

"ABK di Indonesia baru 18% yang baru bisa mengenyam pendidikan. Sisanya belum bisa mengenyam pendidikan," kata Rovanita.

Sementara di Provinsi Riau, lembaga pendidikan yang menangani ABK hanya ada 46 sekolah luar biasa (SLB) dan sebanyak 21sekolah inklusi. Menurut Rovanita, disabilitas itu ada sekitar 10 persen dari total jumlah penduduk yang 30 persen diantaranya adalah anak usia sekolah. "Kondisi ini sangat menyedihkan," ujarnya.

Dia mengatakan hingga saat ini penyelenggaraan pendidikan ABK tidak memiliki payung hukum yang kuat karena tidak memiliki Perda atau Pergub yang mengatur secara detil bagaimana penyelenggaraannya di lapangan. 

Dewan Pendidikan Provinsi Riau terus menggesa Implementasi Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau (Mulok BMR) di setiap tingkatan satuan pendidikan (SD, SMP, SMA) dan Umum.

Dr. Junaidi, M.Hum, anggota Dewan Pendidikan Provinsi Riau mengatakan mengenai Mulok BMR telah ada di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Mulok BMR.

Sayangnya, hingga saat ini guru yang mengajar Mulok BMR jam mengajarnya belum diakui di Dapodik. "Kami terus mendorong agar Dinas Pendidikan Provinsi Riau mendaftarkannya di Kemendikbud," kata Junaidi. 

Menurut anggota Dewan Pendidikan Provinsi Riau Muhammad Herwan, kurikulum Mulok BMR yang merupakan kurikulum khas pendidikan Melayu Riau, selayaknya dikembangkan dan diperjuangkan menjadi kurikulum pendidikan nasional terutama untuk pembangunan karakter bangsa (Nation Character Building).

"Hal ini sebagai dedikasi Riau bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia, terutama dalam mengantisipasi  perkembangan dunia global (era industri 5.0 – era disrupsi multi dimensional), jika pada masa pra kemerdekaan Riau telah menyumbangkan Bahasa Persatuan, dan di era modern ini Riau menyumbangkan Kurikulum Pendidikan Karakter yang diangkat dari Norma dan Nilai Budaya Melayu" kata Herwan.

Di penghujung pertemuan Ketua Komisi V Eddy A. Mohd. Yatim berharap pertemuan dengan Dewan Pendidikan Provinsi Riau bukan menjadi pertemuan yang terakhir. Dia berharap akan ada pertemuan lanjutan yang lebih mendalam untuk merumuskan solusi mutu dan layanan pendidikan di Riau.

Usai pertemuan dilanjutkan penandatanganan berita acara rapat yang ditandatangani Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Riau Zulkarnaen Noerdin dan Ketua Komisi V DPRD Riau Eddy A. Mohd. Yatim. ( rilis )

RUU Provinsi Riau Baru Dibuat, Ini Kata DPR RI Saat Kunjungi LAMR

RUU Provinsi Riau Baru Dibuat, Ini Kata DPR RI Saat Kunjungi LAMR

FORUMRIAU.COM - PEKANBARU: Tim Kerja Penyusunan Konsep Awal Naskah Akademik dan Rancangan Undang Undang (RUU) Provinsi Riau dari Badan Keahlian DPR RI, melakukan kunjungan ke Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR). 

Tujuan kunjungan untuk mengumpulkan dan meminta masukan LAMR terkait penyusunan konsep awal naskah akademik dan draft Rancangan Undang Undang (RUU) Provinsi Riau, di Balai Adat Melayu Riau, Rabu (24/11/2020).

Kehadiran enam orang anggota Tim Kerja di Balai Adat Melayu Riau yang dipimpin Perancang/Badan Keahlian DPR RI Ricko Wahyudi ini diterima oleh Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk Seri H. Al azhar, 

Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Datuk Seri Syahril Abubakar, Timbalan Ketua Umum MKA LAMR H.R. Marjohan Yusuf, Sekretaris Umum MKA H. Taufik Ikram Jamil, anggota MKA Datuk Yoserizal Timbalan Ketua Umum DPH LAMR H. Asral Rahman, Ketua DPH LAMR Khairul Zainal, dan Ketua DPH Hermansyah.

Perancang/Badan Keahlian DPR RI Ricko Wahyudi mengatakan di DPR RI ada penyusunan UU tentang Provinsi Riau yang diinisiasi Komisi II DPR RI. Komisi II DPR RI menugaskan Badan Keahlian untuk menyusun konsep naskah akademik dan naskah RUU Provinsi Riau.

"Tujuan kedatangan kami untuk mengumpulkan masukan dan pandangan masyarakat dan juga akademisi, Pemerintah Provinsi terkait penyusunan RUU Provinsi Riau," kata Ricko.

Menurut Ricko, pembentukan Provinsi Riau dasar hukumnya masih berdasarkan Undang Undang RIS yaitu Undang Undang RIS No. 7 Tahun 1950. tepatnya UU No 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Dari sisi istilah dan isi, harus disesuaikan dengan UUD 1945. Begitu juga istilah yang digunakan, nuansa kebatinan, filosopinya masih sentralistik jauh dari semangat otonomi daerah.

Komisi II DPR RI memiliki inisiatif memisahkan mumpung ada momentum seperti tidak hanya kita menyusun itu sifatnya normatif tetapi kalau bisa lebih dari itu. Sehingga bisa mengakomodasi karakteristik dan juga dalam tanda kutip kepentingan-kepentingan apa saja bisa masuk.

Para pengurus LAMR terlihat aktif memberikan pandangan dan masukannya  kepada Tim Kerja  dari Badan Keahlian DPR RI ini mulai dari tuntutan otonomi khusus, bagi hasil pajak ekspor crude palm oil (CPO) Riau, eksploitasi sumber daya alam (SDA) Riau yang tidak berdampak pada peningkatan ekonomi rakyat, mengenai adat, budaya dan Bahasa Melayu, masalah limbah industri perusahaan, dominasi perusahaan besar terhadap penguasaan lahan di Riau, HTI,  dan sebagainya.

Timbalan Ketua Umum MKA LAMR Datuk HR. Marjohan Yusuf mengatakan selama ini Riau ini menjadi 'ladang perburuan'. Jika sekarang hampir tidak ada lagi yang diburu karena hal yang diburu sudah habis.

Datuk HR. Marjohan berharap apa yang menjadi masukan dan usulan dari LAMR bisa dipertimbangkan. 

"Jika kami tidak menuntut hak istimewa tetapi hak-hak khusus yang kami dapat," ujarnya.

Ketua Umum DPH LAMR Datuk Seri Syahril Abubakar usai pertemuan mengatakan LAMR akan membentuk Tim untuk menyiapkan bahan yang diperlukan termasuk poin-poin yang diusulkan untuk penyusunan naskah akademik dan RUU Provinsi Riau oleh Tim Kerja dari Badan Keahlian DPR RI ini.

Di antara poin-poin tersebut seperti pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, kearifan lokal, dan lainnya yang ingin diperjuangkan. 

Selain itu, LAMR mengusulkan sejalan dengan filosofi "tiga tungku sejerangan" atau "tali berpilin tiga" dasar sebuah tata masyarakat Melayu adanya unsur pemerintah (ulama), adat, dan agama, di samping Forkompinda dimana unsur adat diberikan kedudukan yang sama dengan lembaga-lembaga tersebut dan diakui keberadaan di UU Provinsi Riau nantinya.

Selama ini sudah dipraktikkan tetapi tidak diatur dalam UU. Kalau sudah diatur dalam UU tentu sudah menjadi kewajiban untuk diterapkan

"Ke depan kami berharap penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Riau ini betul-betul berjalan sesuai dengan ketentuan adat dan masyarakat secara umumnya dan percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat," kata Datuk Seri Syahril. (Syaf )

Gelar Paripurna, DPRD Riau Terima Usulan PAW Pimpinan DPRD Riau Dari Fraksi Golkar

Gelar Paripurna, DPRD Riau Terima Usulan PAW Pimpinan DPRD Riau Dari Fraksi Golkar

FORUMRIAU.COM - Pekanbaru : Unsur pimpinan DPRD Riau jabatan Ketua DPRD Riau yang dimiliki oleh Partai Golongan Karya (Golkar) saat ini mengalami kekosongan. Karena jabatan tersebut wajib ditinggalkan oleh Kader Golkar atas nama Indra Gunawan (Eet) yang mencalonkan diri jadi Bupati Bengkalis di Pilkada serentak 2020 ini. 

Untuk itu, DPRD Riau menunggu dan memproses pergantian antar waktu (PAW) dari partai beringin rimbun tersebut. Usulan pergantian antar waktu itu telah ada dari Fraksi Partai Golkar di DPRD Riau. Sehingga, DPRD Riau melakukan rapat paripurna membahas usulan pergantian antar waktu dari fraksi partai Golkar DPRD Riau itu.

Pada Senin (16/11/2020), DPRD Provinsi Riau menggelar rapat Paripurna terkait usulan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Riau dari Fraksi Partai Golkar di ruangan Paripurna DPRD Riau.

Rapat dipimpin oleh Hardianto selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, didampingi Sekretaris Dewan (Sekwan) Muflihun S.STTp.MPA serta dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution dan Forkopimda Riau lainnya.

Paripurna ini dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Riau yakni Fraksi Golkar Yulisman Fraksi Gerindra Nurzafri, Fraksi PKS Markarius Anwar, Fraksi PAN Zulfi Mursal, Fraksi PKB Ade Agus Hartanto dan Abu Khoiri. Serta Komisi IV dihadiri oleh Parisman Ihwan, Komisi III dihadiri Syahroni Tua, Ramos Teddy Sianturi, Komisi II dihadiri M. Arpah. Dan anggota DPRD Provinsi Riau lainnya yang mengikuti rapat ini secara virtual.

Rapat paripurna ini digelar untuk menindaklanjuti pergantian unsur Pimpinan DPRD Riau dari Fraksi Golkar yang menjabat posisi sebagai Ketua DPRD Riau.

Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) DPP Partai Golkar yang sudah diterima oleh Sekretariat DPRD Riau dari DPD I Golkar tentang penunjukan Yulisman sebagai Ketua DPRD Riau menggantikan Indra Gunawan Eet yang maju di Pilkada.

"Mencabut Surat Keputusan Partai Golkar nomor R-1035/Golkar/IX/2019 tentang penetapan unsur pimpinan DPRD Riau dari Fraksi Golkar yang menetapkan saudara Indra Gunawan Eet sebagai Ketua DPRD Riau dan dinyatakan tidak berlaku lagi," ujar Hardianto.

Proses selanjutnya adalah melengkapi administrasi yang disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri, menunggu Surat Keputusan (SK) Mendagri. 

"Setelah diparipurnakan, selanjutnya proses administrasi dilanjutkan ke Kemendagri untuk mendapat SK Mendagri dan melakukan proses pelantikan setelah terbitnya SK Mendagri," tutup Hardianto.(ADV)***

Paripurna Persetujuan DPRD Riau Pada Ranperda Penyelenggaraan Kesehatan

Paripurna Persetujuan DPRD Riau Pada Ranperda Penyelenggaraan Kesehatan 

FORUMRIAU.COM - Pekanbaru : DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda Penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus (Pansus) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, sekaligus Persetujuan Dewan dan Pendapat Akhir Kepala Daerah, Senin (2/11/2020). 

Rapat dipimpin oleh Hardianto selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau serta Wakil Gubernur Provinsi Riau, Eddy Natar Nasution.

Paripurna ini dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Riau, dari Fraksi Golkar Sulastri. Fraksi PDI-P, Syafarudin Potti. Fraksi Demokrat, Agung Nugroho. Fraksi Gerindra, Nurzafri. Fraksi PKS, Markarius Anwar, Fraksi PKS, Arnita Sari. Fraksi PKB, Ade Agus Hartanto. Fraksi PAN, Ade Hartati Rahmat dan anggota Fraksi lainnya yang mengikuti jalannya Paripurna melalui virtual.

Dalam rapat tersebut, Arnita Sari yang juga merupakan wakil ketua Pansus menyampaikan poin-poin penyampaian laporan hasil kerja Pansus yang dipimpinnya. “Semoga hasil kerja pansus yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua,“ kata Arnita sari. 

Wakil Gubernur Riau, Edy Natar menyampaikan pendapat akhir kepala daerah “Dengan ditetapkannya Ranperda No.  21 th 2018 tentang penyelenggaraan kesehatan ini diharapkan mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum terharap upaya-upaya terkait dengan penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, dan kami berharap kepada sekretaris dewan dan jajarannya agar dapat membantu percepatan penyampaian Ranperda yang telah disetujui bersama kepada Gubernur Riau melalui biro hukum,”ujarnya dalam penyampaian pendapat.

Dengan agenda ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menyetujui perubahan atau revisi perarturan daerah nomor 21 tahun 2018 tentang penyelenggaran kesehatan ini menjadi Peraturan daerah (Perda).

Persetujuan Perda itu melalui rapat paripurna yang dipimpin wakil ketua DPRD Riau Hardianto. Rapat paripurna yang dilaksanakan DPRD Riau, mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Sehingga peserta rapat yang langsung menghadiri dibatasi. seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikutinya secara Virtual dari kantornya masing-masing.

Dikatakan Hardianto, sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Sekretaris DPRD Riau Muflihun, dari jumlah 59 orang anggota dewan, yang telah hadir secara fisik maupaun mengikuti secara virtual berjumlah 40 orang. Sehingga qourum rapat paripurna terpenuhi dan dapat diaksanakan. 

Berdasarkan UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 38 ayat 2 menjelaskan bahwa dalam keadaan tertentu DPRD Propinsi atau Gubernur dapat mengajukan rancangan peraturan daerah (ranperda) diluar prolegda propinsi.

Menurutnya revisi Perda nomor 21 tahun 2018 tentang penyelenggaran kesehatan ini merupakan usulan pemerintah. Perda ini merupakan kebutuhan masyarakat di propinsi Riau atas musibah wabah virus corona atau covid-19 yang dihadapai masyarakat setiap hari semakin meningkat.

"Sebagaimana dari laporan Pansus terhadap Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka Raperda dapat menjadi Perda," ungkapnya. 

Ia menjelaskan bahwa sehubungan telah disetujuinya Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan, maka atas nama pimpinan dan anggota dewan mengucapkan terima kasih kepada anggota Pansus. 

"Beberapa waktu yang lalu kita telah membentuk panitia khusus terhadap rancangan perda tentang perubahan atas paeraturan aerah Nomor 21 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan sekaligus Persetujuan Dewan dan Pendapat Akhir Kepala Daerah, tentunya Pansus telah banyak menyelesaikan tugas-tugasnya demi terwujudnya hasil yang maksimal," Kata Hardianto.

Laporan kerja pansus dalam rapat paripurna ini merupakan akhir dari kerja pansus yang telah dibentuk DPRD Riau. Hal ini sejalan dengan Tata tertib Dewan Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 11 ayat (1) huruf (e) , yang berbunyi penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus disertai dengan pendapat akhir fraksi sekaligus persetujaun Dewan dan Pendapat Akhir Gubernur dalam rapat paripurna. 

"Kami mengapresiasi atas hasil kerja Pansus serta seluruh pihak yang telah ikut serta dalam pembahasan Pansus ini," ungkap Hardianto

Laporan kerja panitia khusus revisi Perda nomor 21 tahun 2018 tentang penyelenggaran kesehatan ini dibacakan langsung oleh anggota pansus dr. Arnita Sari dari fraksi PKS. 

Ditambahkan Hardianto, sehubungan dengan telah disetujuinya Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 21 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, maka untuk Penyampaian Laporan hasil kerja Pansus dan Persetujuan Dewan telah selesai dilaksanakan.

"Dari agenda yang telah tersusun, maka dapat kita maknai bahwa paripurna kita hari ini adalah dengan Penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus, yang merupakan bagian akhir dari sebuah proses terbentuknya sebuah Peraturan daerah," Kata Hardianto. 

Sementara itu, Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Nasution mengharapkan dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan menjadi Perda, nantinya dapat untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

Diungkapkan Wagubri, dengan ditetapkannya Reperda menjadi Perda diharapkan mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap upaya-upaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan yang dapat digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan.(ADV/Rls/trc).

LAM Riau Tolak Ranperda Pemberdayaan Ormas

Keterangan Foto:
Perwakilan LAMR menyerahkan surat berisikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Riau tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat kepada Ketua Pansus Zulfi Mursal, di Gedung DPRD Riau, Kamis (17/9).
LAMR Tolak Ranperda
Pemberdayaan Ormas

FORUMRIAU.COM - PEKANBARU: Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menolak Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Riau tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang saat ini dalam pembahasan di DPRD Provinsi Riau.

"Ranperda Pemberdayaan Ormas ini belum penting, berbagai ketentuan yang mengatur mengenai ormas seperti Undang Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) telah tersedia," kata Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Datuk H. Khairul Zainal, di Balai Adat Melayu Riau, Kamis (17/9/2020).

Datuk Khairul Zainal yang sebelumnya bersama sejumlah pengurus LAMR lainnya mengikuti  Diskusi Ranperda tentang Pemberdayaan Ormas, di ruang rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Riau, Kamis (17/9/2020), menjelaskan selama ketentuan ini dijalankan sebagaimana pengalaman pada masa lalu, seperti mendaftar dan berada pada alurnya, keberadaam ormas di Riau tidak pernah ada masalah.

"Masyarakat  Riau telah sejak lama membuka diri bagi semua kalangan dengan prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi, tidak ada urgensinya Ranperda ini di Riau karena hanya akan mempertajam perbedaan," tegas Datuk Khairul Zainal yang diamini Timbalan Ketua Umum DPH LAMR Datuk H. Asral Rahman, dan Ketua DPH LAMR Datuk H. Hermansyah.

Menurut Datuk Khairul, LAMR telah mengirim surat resmi penolakan terhadap Ranperda Provinsi Riau tentang Pemberdayaan Ormas tersebut yang ditujukan kepada Ketua Pansus Ranperda Pemberdayaan Ormas.

Surat tersebut ditandatangani kedua petinggi LAMR yaitu Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk Seri H. Al azhar dan Ketua Umum DPH LAMR Datuk Seri Syahril Abubakar yang menyebutkan sedikitnya lima poin yang menjadi keberatan LAMR sehingga menolak Ranperda ini.

"Surat tersebut telah kami serahkan kepada Ketua Pansus Ranperda Pemberdayaan Ormas Bapak Zulfi Mursal, saat kami menghadiri Diskusi Ranperda tentang Pemberdayaan Ormas DPRD Riau, di Gedung DPRD Riau, Kamis (17/9)," kata Datuk Khairul.

Menyinggung kehadiran pengurus LAMR pada pertemuan dengan Pansus Ranperda Pemberdayaan Ormas DPRD Riau, Datuk Khairul mengatakan pertemuan tersebut merupakan hasil kesepakatan LAMR dengan Pansus Ranperda Pemberdayaan Ormas sebelumnya yang ditindaklanjuti sehingga Pansus mengundang Pengurus LAMR untuk datang ke DPRD Riau.
Pada pertemuan dengan Pansus Ranperda Pemberdayaan Ormas DPRD Riau ini dihadiri sejumlah pengurus LAMR baik dari unsur Majelis Kerapatan Adat (MKA) maupun DPH LAMR.
Menurut Datuk Khairul, dalam diskusi tersebut, Ketua Pansus Ranperda Pemberdayaan Ormas Zulfi Mursal memberi penjelasan awal tentang keberadaan Ranperda yang sudah digulirkan pada DPRD Riau periode 2014-2019 yang kemudian diteruskan oleh DPRD periode sekarang.

Datuk Khairul menjelaskan, pada pertemuan dengan Pansus Ranperda Pemberdayaan Ormas DPRD Riau tersebut, dirinya menyampaikan tidaklah ada urgensinya keberadaan Ranperda yang barangkali baru satu-satunya di Indonesia ini dibuat di Provinsi Riau.

"Kami berpandangan keberadaan Ranperda ini akan memancing perpecahan antarsuku yang sudah seatle di Riau yang selama ini penuh dengan kerukunan, kebersamaan, justru dengan adanya Ranperda ini akan mempertajam hal yang semestinya tidak terjadi Riau," ujar Datuk Khairul.

Menurut Datuk Khairul, jangan sampai kelahiran ormas-ormas baru di Riau yang jumlahnya semakin banyak hanya untuk mendapatkan dana APBD maupun APBN dan dikhawatirkan dapat menganggu keharmonisan yang selama ini telah ada. Hal ini juga menjadi pertimbangan bagi LAMR menolak Ranperda Pemberdayaan Ormas ini.

Datuk Khairul berpandangan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ditetapkan pada tahun 2016, sementara konsep Ranperda ini lahir pada tahun 2014 yang sekarang mau diangkat kembali tanpa ada koreksi sama sekali.

"Akibatnya, kami diminta memberikan masukan dari konsep yang diajukan ini sehingga menimbulkan friksi. "PP yang ada ini sudah cukup untuk mengatur keberadaan ormas termasuk pengawasannya," katanya.

Dalam surat resmi LAMR kepada Ketua Pansus Ranperda Pemberdayaan Ormas DPRD Riau tersebut ada sedikitnya lima poin yang menjadi keberatan LAMR sehingga menolak Ranperda tentang Pemberdayaan Ormas yang merupakan inisiatif DPRD Riau tersebut.

"Penolakan tersebut telah melalui diskusi yang panjang antara DPH, MKA, dan tokoh-tokoh masyarakat sehingga akhirnya sampai pada kesimpulan LAMR menolak keberadaan Ranperda Pemberdayaan Ormas tersebut," tegas Datuk Khairul.

Kajian urgensi
Ketua DPH LAMR Datuk H. Hermansyah pada kesempatan yang sama menilai ada kebanggaan bagi DPRD Riau yang mengusulkan Ranperda ini karena merupakan yang perdana sehingga diharapkan menjadi rujukan bagi provinsi-provinsi yang lain.

"Itu kesan yang saya tangkap dari pertemuan tadi, makanya kami mengharapkan adanya kajian urgensinya Ranperda ini. Sampai sejauh mana manfaatnya dan sejauhmana pula mudharatnya. Kalau mudharatnya lebih tinggi lebih baik tidak ditiadakan saja
Hal lain yang menjadi catatan Datuk Hermansyah dari pertemuan LAMR dengan Pansus Pemberdayaan Ormas DPRD Riau, langkah-langkah yang diambil pihak-pihak penginisiatif Ranperda ini yang melakukan studi banding, penjajakan ke Kemendagri, namun seperti apa bagaimana persisnya Ranperda ini masih belum jelas.

"Sementara Undang Undang tentang Keormasan sudah ada, Permendagri tentang Ormas sudah ada, mengapa peraturan ini tidak menjadi rujukan. Jika ormas ada melakukan pelanggaran hukum sudah ada aparat penegak hukum, mengapa harus diperdakan lagi," ujarnya.

Datuk Hermansyah mengatakan belum melihat bagaimana kajian akademis dari Ranperda ini. Jika kajian akademis dari Ranperda itu tidak pas tentu bisa dibatalkan.

Datuk Hermansyah mengungkapkan kekhawatirannya jika Ranperda Pemberdayaan Ormas ini disahkan menjadi Perda dapat menimbulkan persoalan menimbulkan konflik yang tidak perlu di masyarakat. "Jika dengan tanpa Perda antarorganisasi keormasan sudah kondusif dan baik untuk apa lagi urgensinya. (rilis)

DPRD Riau Bagikan Hand Sanitizer ke Ojek Online

DPRD Riau Bagikan Hand Sanitizer ke Ojek Online

Untuk mencegah penyebaran virus Covid19, kebutuhan masker dan sabun steril tangan atau hand sanitizer perlu diberikan pada masyarakat. Olehkarena itu, DPRD Provinsi Riau membagikan 350 penyeterilan tangan atau "hand sanitizer" tersebut secara cuma-cuma kepada pengendara ojek online(Ojol) guna mengantisipasi penularan virus corona disease atau COVID-19.

Pembagian hand sanitizer ini dilakukan mengingat cairan pembersih tangan ini mulai langka di pasaran. Sementara banyak masyarakat yang masih membutuhkan, seperti ojek online yang banyak berinteraksi dengan orang banyak, perlu upaya antisipasi dengan dilengkapi hand sanitizer dan peralatan lainnya.

Wakil Ketua DPRD Riau Zukri Misran di Pekanbaru, Selasa mengatakan pihaknya mengambil peran untuk membantu para ojek online ini. Mengingat situasi yang sangat rentan sehingga diperlukan kewaspadaan.

"Bapak ojek online ini kan setiap hari bertemu langsung dengan masyarakat banyak. Jadi ini kami harap dapat sedikit membantu untuk mengantisipasi virus penyebaran ini. Kalau kita steril dan selalu terjaga, insyaAllah bisa kita menghindari bahaya dari virus ini," ucap Zukri.

Sementara itu, Pelaksana tugas Sekretariat DPRD Riau Muflihun mengatakan sebanyak 350 hand sanitizer ini, merupakan sumbangan pribadi dari pihak dewan dan sekretariat. Untuk penyerahaan hand sanitizer, akan dilakukan secara berkelanjutan. Namun, ketersediaan bahan baku yang mulai langka menjadi kendala saat ini.

"Kita harap dapat melakukan ini secara terus menerus dan berkesinambungan.
Namun masalahnya mungkin keterbatasan bahan baku pembuatan hand sainitizer sendiri. Tapi kita akan usahakan untuk terus order bahan-bahannya dan bagikan ke masyarakat" ucap Muflihun.

Pihaknya berharap para gojek online dalam bertugas dapat melakukan edukasi kepada masyarakat tentang dampak wabah ini.

Dia mengatakan, untuk di Gedung DPRD Riau pihak sekretariat akan menambah fasilitas seperti bilik sterilisasi.

"Seperti di Jawa Timur mereka menyediakan ruangan sterilisasi, ini sedang diwacanakan untuk diadakan di Gedung DPRD Riau," ujarnya.

"Kita berikan kepada Ojol karena mereka sering bersentuhan dan masuk ke tempat keramaian, maka dari itu mereka perlu dibersihkan dari virus salah satunya dengan cairan ini. Sebab jika sudah steril, kita bisa terjaga dari kemungkinan terkena virus corona ini," kata Zukri. Selasa 24 Maret 2020.

Zukri juga berharap budaya bersih ini bisa dikampanyekan oleh pengemudi Ojol kepada masyarakat melalui pemberian edukasi pola hidup sehat dan bersih.

"Corona ini harus kita lawan sama-sama, harus kompak bagaimana langkah-langkahnya yaitu semua pihak harus terlibat, "pintanya.

Ditambahkan Zukri kegiatan bagi-bagi handsanitizer ini akan terus berlanjut dan rencananya handsanitizer ini kedepanya akan dibagikan ke warung-warung.

"Selain itu Kita juga meminta terkait corona ini kepala daerah dapat menjalankan himbauan gubernur supaya menutup sementara tempat hiburan malam, warnet dan lainnya. Supaya penyebaran wabah corona bisa dicegah, " tutupnya.(ADV/hms)***

DPRD Riau Buat Kesepakatan Penanggulangan Virus Covid19 Untuk Masyarakat

Wakil Ketua DPRD Riau Zukri Misran

DPRD Riau Buat Kesepakatan Penanggulangan Virus Covid19 Untuk Masyarakat

FORUMRIAU.COM: PEKANBARU - Untuk menekan penyebaran wabah virus Covid19, anggota DPRD Provinsi Riau mengadakan rapat terbatas bersama jajaran sekretariat DPRD Riau, Jumat 20 Maret 2020 di Pekanbaru.

Rapat terbatas dengar pendapat ini dihadiri oleh unsur pimpinan DPRD Riau, Pimpinan Komisi dan Fraksi serta pejabat sekretariat DPRD Provinsi Riau serta jajarannya. 

Pencegahan penyebaran virus Covid19 sangat perlu dilakukan menyusul telah ditemukan orang positif Covid19 di Riau. Sehingga DPRD Riau melakukan rencana pencegahan penyebaran virus tersebut agar dapat dilakukan bersama dengan pemerintah daerah secara teknis untuk perlindungan kesehatan masyarakat.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Riau, Indra Gunawan Eet PhD tersebut menyampaikan bahwa dengan telah adanya warga positif virus Corona Corona dan dirawat di RSUD, merupakan fakta yang sangat mengkawatirkan.

"Sangat mengkhawatirkan dan tidak terlepas di Provinsi Riau, untuk itu anggota DPRD Provinsi Riau beserta jajaran mengambil sikap dan yang tepat," ujar Ketua DPRD Provinsi Riau H. Indra Gunawan Eet. Phd.

Dalam hearing tersebut turut hadir dari DPRD Provinsi Riau, Wakil ketua H. Zukri Misran, wakil ketua H. Asri Auzar. SH. M.Si dan wakil ketua H Hardinto, SE dan kabag persidangan Hukum PLT Sekwan DPRD provinsi Riau. Muflihun, S, STP. MAP, serta para pimpinan fraksi.

Para anggota dewan DPRD Riau menyampaikan beberapa hal untuk internal DPRD provinsi Riau meniadakan atau tidak menerima kunjungan dari pihak luar Provinsi Riau sampai kondisi membaik.

"Artinya tidak di bolehkan menerima kunjungan, dan yang kedua DPRD Provinsi Riau menyepakati bahwa anggota DPRD tidak boleh keluar daerah, lebih prioritaskan kunjungan ke dalam daerah dan sifatnya cuma memantau, mengawasi kegiatan pembangunan pemerintah provinsi Riau, dan tidak boleh melakukan pertemuan tertutup dalam kunjungan Kabupaten kota  daerah," kata Eet. 

Kesepakatan yang ketiga, DPRD Provinsi Riau masih tetap membuka aspirasi-aspirasi dan membuka diri ke masyarakat, jika ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, tapi dengan pola pengamanan yang ketat.

"Secara teknis, setiap masyarakat yang masuk harus dites suhu tubuh dan disiapkan air hand sanitizer di titik yang sudah di tentukan, tapi untuk rapat-rapat, dengar pendapat ini untuk sementara waktu di tiadakan sampai kondisi membaik, itu kesepakatan bersama anggota DPRD provinsi Riau," tambah plt Sekretaris DPRD Riau, Muflihun.

Terkait internal DPRD Provinsi Riau, himbauan DPRD provinsi Riau terhadap Pemerintah Provinsi Riau, yang pertama himbauannya, agar Pemerintah memastikan dan melakukan peninjauan ke lapangan di setiap seluruh fasilitas-fasilitas publik, yang ada di seluruh Kabupaten kota, dan di pastikan fasilitas publik tersebut tersedia pengecek suhu tubuh. 

Juga tersedia air hand sanitezer, agar seluruh rumah sakit rujukan, yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Riau responsif dan tanggap terhadap masyarakat baik yang ingin memastikan apalagi yang sudah terpapar Virus Corona.

Selanjutnya memastikan kepada masyarakat Provinsi Riau seluruh biaya di tanggung Pemerintah dalam proses penanganan Virus corona, ini benar-benar harus gratis tanpa dipungut biaya. 

Hal itu disampaikan wakil ketua  DPRD Riau, Zukri, dimana ia menyayangkan pelayanan terkait pencegahan virus Covid19 di bandara.

"Bandara di Pekanbaru saat kita pulang dari Jakarta ke Pekanbaru beberapa hari yang lalu tidak ada petugas yang memeriksa setiap masyarakat yang datang tentang suhu-tubuh dan masalah Virus Corona," tutup Zukri. (ADV/hms)