KNPI Riau Desak Aparat Tangkap dan Penjarakan Mafia Kebun Sawit Dalam Kawasan Hutan

FORUMRIAU.COM - PEKANBARU– Maraknya Praktik Haram Penguasaan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Riau kembali menjadi sorotan serius.

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau mendesak Pemerintah Pusat, Aparat Penegak Hukum serta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk bertindak tegas terhadap seluruh pihak yang diduga kuat Menguasai Kawasan Hutan secara Melawan Hukum, termasuk para aktor intelektual yang selama ini diduga berada di balik Praktik Haram Mafia Perkebunan Sawit.

Ketua DPD KNPI Provinsi Riau, Larshen Yunus, menegaskan bahwa persoalan perkebunan sawit dalam Kawasan Hutan bukan lagi sekedar Pelanggaran Administratif, melainkan juga telah berkembang menjadi kejahatan terstruktur yang Merugikan Negara, Merusak Lingkungan Hidup dan Menghilangkanhak Masyarakat atas Kawasan Hutan yang harus dilindungi.

Menurutnya, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Siak menjadi dua Daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari Aparat Penegak Hukum karena selama bertahun-tahun diduga kuat menjadi lokasi berkembangnya Praktik Haram Penguasaan Lahan Perkebunan Sawit dalam Kawasan Hutan dengan berbagai modus operandi.

"Tidak boleh ada lagi kompromi terhadap Mafia Kebun Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan. Negara harus hadir!!! Siapapun pelakunya, baik korporasi maupun individu yang selama ini menikmati keuntungan dari Penguasaan Kawasan Hutan secara ilegal, wajib diproses secara hukum. Tangkap dan Penjarakan para Mafia tersebut," tegas Larshen Yunus, Ketua DPD KNPI Provinsi Riau.

Menurut Aktivis Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perkebunan itu, Riau Menjadi Fokus Nasional Penertiban Kawasan Hutan. Persoalan Kebun Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan saat ini menjadi perhatian nasional.

Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengungkapkan, bahwa target Penertiban Nasional mencapai sekitar 3,7 juta Hektare Kebun Kelapa Sawit yang berada di dalam Kawasan Hutan, dengan Provinsi Riau disebut sebagai Wilayah terbesar yang menjadi fokus Penertiban, yakni mencapai sekitar 1,2 juta Hektare.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan juga telah membentuk Satgas PKH guna memperbaiki Tata Kelola Kawasan Hutan, melakukan Penguasaan kembali kawasan yang disalahgunakan, serta memulihkan fungsi hutan yang telah mengalami kerusakan akibat aktivitas ilegal.

Ketua KNPI Riau Larshen Yunus menilai Langkah Pemerintah Pusat tersebut harus didukung penuh dengan Penegakan Hukum yang Transparan dan tidak tebang pilih.

Dugaan adanya Keterlibatan Aktor-Aktor Besar, Aktivis Larshen Yunus meminta Aparat Penegak Hukum untuk mendalami seluruh dugaan Keterlibatan pihak-pihak yang selama ini disebut-sebut Mengendalikan Perkebunan Sawit dalam Kawasan Hutan.

Terkait penyebutan nama Johannes Sitorus sebagai Pemilik dan Bos Besar Perusahaan Central Group, DPD KNPI Riau meminta seraya mendesak, agar Aparat Penegak Hukum segera melakukan Penyelidikan secara Profesional berdasarkan Alat Bukti yang Sah dan Ketentuan Hukum yang berlaku.

"Kami tidak ingin ada Fitnah maupun Kriminalisasi. Namun apabila terdapat bukti yang cukup berdasarkan hasil Penyelidikan dan Penyidikan Aparat Penegak Hukum, maka siapapun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan Hukum.

"Negara tidak boleh kalah melawan para Kelompok Mafia Sumber Daya Alam itu," ujar Larshen Yunus, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Rakyat Prabowo Gibran (GARAPAN).

Relawan Garis Keras Prabowo Gibran itu berkali-kali menegaskan, bahwa Prinsip Presumption Of Innocence (Asas Praduga Tak Bersalah) harus tetap dihormati sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dasar Hukum Penindakan yang dimaksud, menurut Ketua Umum Larshen Yunus menjelaskan, bahwa Praktik Haram Penguasaan Kawasan Hutan tanpa izin berpotensi melanggar berbagai ketentuan hukum, antara lain:

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya ketentuan mengenai Larangan Penggunaan Kawasan Hutan tanpa izin dari Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mengatur Sanksi Pidana terhadap setiap orang maupun Korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan secara tidak sah dalam Kawasan Hutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, apabila aktivitas tersebut mengakibatkan Kerusakan Lingkungan dan Pencemaran. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila ditemukan Unsur Pemalsuan Dokumen, Penyerobotan Lahan maupun Tindak Pidana lainnya.

Ketentuan Penataan dan Penyelesaian Keterlanjuran usaha perkebunan dalam Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Perubahan Regulasi pasca Undang-Undang Cipta Kerja, yang tetap membuka ruang Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran yang tidak memenuhi syarat Penyelesaian Administratif.

Desak Penyitaan dan Penguasaan Kembali Aset Negara

KNPI Riau juga mendukung penuh Langkah Satgas PKH yang telah melakukan berbagai Tindakan Penertiban terhadap Kebun Kelapa Sawit yang berada dalam Kawasan Hutan.

Beberapa Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Riau bahkan telah menjadi objek Penindakan dan Penyegelan oleh Satgas PKH sejak awal tahun 2025.

Larshen Yunus meminta agar negara tidak hanya berhenti pada Pemasangan Plang atau Penyegelan semata, melainkan juga melakukan Audit secara menyeluruh terhadap seluruh izin, Kepemilikan Lahan, Aliran Keuntungan Ekonomi serta dugaan Kerugian Negara yang ditimbulkan.

"Kawasan Hutan yang dikuasai secara Melawan Hukum harus dikembalikan kepada negara. Bila perlu dilakukan Penyitaan Aset dan Pemulihan Lingkungan Hidup secara menyeluruh.

"Jangan sampai rakyat kecil yang terus menjadi korban, sementara para Mafia itu hidup nyaman menikmati hasil Perambahan Hutan," kata Ketua DPD KNPI Provinsi Riau.

Terakhir, Ketua KNPI Riau Larshen Yunus kembali meminta Presiden dan para APH, agar segera Bertindak Tegas.

Larshen Yunus mendesak Presiden Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Kehutanan, Satgas PKH serta seluruh Aparat Penegak Hukum untuk menjadikan Pemberantasan Mafia Kebun Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan sebagai Agenda Prioritas Nasional.

KNPI Riau menilai bahwa Keberhasilan Penertiban Kawasan Hutan di Provinsi Riau akan menjadi tolak ukur Keseriusan Negara dalam Memberantas Mafia Sumber Daya Alam sekaligus Menyelamatkan Lingkungan Hidup untuk Generasi Mendatang.

"Kami mendukung penuh Langkah Penegakan Hukum yang Profesional, Transparan dan Berkeadilan. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum!!! Siapapun yang terbukti Menguasai dan Memanfaatkan Kawasan Hutan secara Melawan Hukum harus ditangkap, diadili dan dijatuhi Hukuman sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku," tutup Larshen Yunus, Ketua KNPI Provinsi Riau sekaligus Ketua Umum DPP Gabungan Rakyat Prabowo Gibran hari ini, Minggu (7/6/2026). *** ( rls )

Evakuasi Korban Kecelakaan Maut Tol Permai, Sat PJR Berjibaku dan Tim TAA Diturunkan Ini Kata Dirlantas Polda Riau Jeki Rahmat

Evakuasi Korban Kecelakaan Maut Tol Permai, Sat PJR Berjibaku dan Tim TAA Diturunkan Ini Kata Dirlantas Polda Riau Jeki Rahmat 

Siak – Kesigapan personel Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Riau bersama petugas lalu lintas di lapangan menjadi faktor penting dalam upaya penyelamatan korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Tol Pekanbaru–Dumai (Permai) KM 46+200 Jalur A, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Sabtu (6/6/2026) sekitar pukul 04.00 WIB.

Kecelakaan lalu lintas berat tersebut melibatkan satu unit mobil Toyota Hiace BH 7013 RU yang membawa rombongan penumpang asal Provinsi Jambi dengan satu unit dump truck Hino BM 9064 VU yang sedang melaju di jalur yang sama.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara sementara, kendaraan Toyota Hiace yang dikemudikan RM (30) melaju dari arah Pekanbaru menuju Dumai melalui lajur kiri. Setibanya di lokasi kejadian, diduga pengemudi mengalami micro sleep sehingga kendaraan yang dikemudikannya menabrak bagian belakang dump truck yang berada di depannya.

Benturan keras menyebabkan bagian depan kendaraan Hiace mengalami kerusakan berat dan mengakibatkan sejumlah penumpang terjepit di dalam kendaraan.

Mendapatkan informasi kejadian, personel Sat PJR Ditlantas Polda Riau bersama petugas lalu lintas segera menuju lokasi. Setibanya di TKP, petugas langsung melakukan tindakan penyelamatan dengan mengevakuasi para korban dari dalam kendaraan yang ringsek, memberikan pertolongan pertama, serta mengatur arus lalu lintas guna menghindari terjadinya kecelakaan susulan.

Dalam situasi yang penuh keterbatasan waktu, personel di lapangan memprioritaskan penyelamatan jiwa para korban. Korban yang masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan segera dievakuasi dan dibawa ke Klinik Kasih Ibu Kandis untuk mendapatkan pertolongan medis secepat mungkin.

Akibat kecelakaan tersebut, sebanyak 4 orang meninggal dunia di TKP, dengan inisial RM (30) selaku pengemudi kendaraan, TB (60), NR (55), UR (80). Dalam perkembangannya bertambah 1 orang meninggal dunia dalam perawatan di Klinik Kasih Ibu Kandis dengan inisial RS (57).

Sementara itu, korban yang mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis masing-masing berinisial RP (69), SS (17), SPP (17), DF (34), dan MP (24). Beberapa korban selanjutnya dirujuk ke rumah sakit di Pekanbaru untuk mendapatkan perawatan lanjutan.

Direktur Lalu Lintas Polda Riau, Kombes Pol. Jeki Rahmat Mustika, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa sejak awal kejadian, fokus utama petugas di lapangan adalah menyelamatkan korban yang masih hidup dan memberikan akses penanganan medis secepat mungkin.

"Korban yang meninggal dunia di lokasi kejadian sebanyak empat orang. Sementara satu korban lainnya ditemukan dalam kondisi luka berat dan kami pastikan segera mendapatkan perawatan medis yang terbaik dengan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Namun setelah mendapatkan penanganan medis, korban tersebut akhirnya meninggal dunia. Sehingga jumlah korban meninggal dunia menjadi lima orang dan lima korban lainnya telah mendapatkan perawatan medis," jelas Kombes Pol. Jeki Rahmat Mustika.

Menurutnya, tindakan cepat personel Sat PJR Ditlantas Polda Riau bersama petugas lalu lintas di lapangan merupakan bentuk kehadiran Polri dalam memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat yang mengalami musibah di jalan raya. Proses evakuasi dilakukan sesegera mungkin dengan mengedepankan penyelamatan jiwa korban sebelum proses penyelidikan dilaksanakan.

Atas musibah tersebut, Direktur Lalu Lintas Polda Riau, Kombes Pol. Jeki Rahmat Mustika, S.I.K., M.H., menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh keluarga korban yang ditinggalkan.

"Atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh keluarga besar Direktorat Lalu Lintas Polda Riau, kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Tol Pekanbaru–Dumai. Semoga almarhum dan almarhumah yang meninggal dunia mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, diampuni segala khilafnya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini," ujar Dirlantas.

Beliau juga mendoakan agar para korban yang saat ini masih menjalani perawatan segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga.

"Kami juga mendoakan korban yang mengalami luka-luka agar segera pulih dan diberikan kesehatan. Keselamatan masyarakat adalah prioritas kami, dan kami mengimbau seluruh pengguna jalan agar selalu memastikan kondisi tubuh dalam keadaan prima sebelum berkendara," tambahnya.

Saat ini proses penanganan dan penyelidikan kecelakaan masih terus berlangsung. Untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan, Ditlantas Polda Riau menerjunkan Tim Traffic Accident Analysis (TAA) Subdit Gakkum Ditlantas Polda Riau yang dipimpin langsung oleh Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Riau AKBP Galih Apria, didampingi Kasat PJR Ditlantas Polda Riau AKBP Eko Baskara, bersama personel Satlantas Polres Siak, Tim PT Jasa Raharja Wilayah Riau, serta Tim PT Hutama Karya (HK) selaku pengelola Jalan Tol Pekanbaru–Dumai.

Tim gabungan tersebut melakukan olah tempat kejadian perkara secara menyeluruh dengan mengumpulkan barang bukti, melakukan pengukuran di lokasi kejadian, mendokumentasikan posisi kendaraan, menganalisis jejak pengereman, kondisi jalan, kondisi kendaraan, serta faktor-faktor lain yang berkaitan dengan kecelakaan guna mendapatkan gambaran kronologi secara ilmiah dan akurat.

Dirlantas Polda Riau menegaskan bahwa penerjunan Tim TAA merupakan bentuk keseriusan Ditlantas Polda Riau dalam mengungkap penyebab kecelakaan secara profesional, objektif, dan berbasis scientific investigation.

"Untuk memastikan penyebab kecelakaan secara akurat, kami telah menerjunkan Tim Traffic Accident Analysis (TAA) guna melakukan olah TKP secara mendalam. Hasil analisis nantinya akan menjadi dasar dalam penanganan perkara ini serta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas di wilayah Provinsi Riau," tegas Kombes Pol. Jeki Rahmat Mustika.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi Toyota Hiace mengalami micro sleep saat mengemudikan kendaraan di jalur tol. Namun demikian, kepastian penyebab kecelakaan masih menunggu hasil analisis dan investigasi lebih lanjut dari Tim TAA Ditlantas Polda Riau.

Peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh pengguna jalan bahwa risiko micro sleep dapat terjadi kapan saja, terutama saat melakukan perjalanan jarak jauh pada malam hingga dini hari. Oleh karena itu, Ditlantas Polda Riau mengimbau masyarakat agar tidak memaksakan diri berkendara ketika merasa lelah atau mengantuk dan memanfaatkan rest area untuk beristirahat demi keselamatan bersama.

Dengan semangat pelayanan kemanusiaan, personel Sat PJR Ditlantas Polda Riau, petugas lalu lintas, tim medis, Satlantas Polres Siak, Tim Jasa Raharja, Tim PT Hutama Karya, serta seluruh unsur terkait terus berupaya memberikan penanganan terbaik kepada para korban sekaligus memastikan proses penyelidikan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. (***)

Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 Digelar Serentak di Riau, Fokus pada 10 Sasaran Prioritas Pelanggaran Lalu Lintas

PEKANBARU – Korps Lalu lintas (Korlantas) Polri akan menggelar Operasi Patuh Tahun 2026 secara serentak di seluruh Indonesia mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Di Provinsi Riau, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan sandi Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 yang melibatkan seluruh jajaran Polres di wilayah hukum Polda Riau.

Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho, menegaskan bahwa operasi yang berlangsung selama 14 hari ini mengedepankan pendekatan humanis, edukatif, dan persuasif yang didukung dengan pemanfaatan teknologi digital dalam penegakan hukum lalu lintas.

"Sesuai perintah Bapak Kapolri, tujuan Operasi Patuh 2026 adalah menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta menekan fatalitas korban kecelakaan. Kita ingin mewujudkan Kamseltibcarlantas yang aman dan berkeselamatan bagi seluruh pengguna jalan menjelang Hari Bhayangkara Tahun 2026," ujar Irjen Agus.

Mengusung tema "Optimalisasi Transformasi Penegakan Hukum Secara Elektronik", pelaksanaan Operasi Patuh 2026 memaksimalkan penggunaan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dengan komposisi penindakan sebesar 60 persen ETLE, 30 persen penindakan manual (non-ETLE), dan 10 persen teguran simpatik.

Sementara itu, Dirlantas Polda Riau Kombes Pol. Jeki Rahmat Mustika, S.I.K., M.I.K., menjelaskan bahwa Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau bersamaan dengan pelaksanaan Operasi Patuh yang digelar di seluruh Indonesia.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Provinsi Riau untuk meningkatkan disiplin dan kepatuhan dalam berlalu lintas. Keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama. Melalui Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 ini, kami berharap dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat," ujar Kombes Pol. Jeki Rahmat Mustika.

Dalam pelaksanaannya, Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 akan memfokuskan penindakan terhadap 10 sasaran prioritas pelanggaran lalu lintas, yaitu:

1. Kendaraan bermotor R2 dan R4 yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis (knalpot brong).

2. Kendaraan truk yang dimodifikasi tidak sesuai standar pabrikan, menambah panjang rangka, atau mengubah spesifikasi teknis.

3. Kendaraan pribadi yang menggunakan sirine, rotator, dan strobo tidak sesuai peruntukannya.

4. TNKB (plat nomor) kendaraan bermotor yang tidak sesuai ketentuan dan spesifikasi teknis.

5. Kendaraan pribadi yang digunakan sebagai travel ilegal.

6. Kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk mengangkut orang.

7. Kendaraan penumpang yang tidak laik jalan.

8. Pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI dan berboncengan lebih dari satu orang.

9. Kendaraan pengunjung tempat wisata yang parkir di bahu jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas.

10. Pengendara yang berkendara sambil merokok.

Selain melakukan penegakan hukum, jajaran Ditlantas Polda Riau juga akan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif melalui sosialisasi, edukasi, penyuluhan, serta kampanye keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat.

Melalui Operasi Patuh Lancang Kuning 2026, diharapkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas semakin meningkat sehingga dapat menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan berkeselamatan di seluruh wilayah Provinsi Riau.

"Tertib Berlalu Lintas Demi Keselamatan Bersama."tutupnya. (***)

Aldi kampai

Skandal Seragam Sekolah di Riau Mulai Terbuka, Ketua KNPI Larshen Yunus Desak Kepala Dinas dan Pejabat Terlibat Dicopot

FORUMRIAU.COM - PEKANBARU-- Jajaran Inspektorat Daerah Provinsi Riau telah Menuntaskan Audit Khusus terkait Pengadaan Seragam Siswa SMA Negeri di Riau tahun 2025.

Dari Hasil Pemeriksaan tersebut, ada sebanyak 31 sekolah diminta Mengembalikan Uang dengan Total Rp.566.265.000 kepada para orang tua atau wali murid, karena ditemukan kelebihan pembayaran dalam Proyek Pengadaan Seragam Sekolah.

Pelaksana Tugas Inspektur Daerah Provinsi Riau, Jondra Jayaputra Manurung, mengatakan bahwa Proses Audit dilakukan terhadap 56 SMA Negeri yang tersebar di Kota Pekanbaru, Kota Dumai dan Kabupaten Siak.

“Total ada 56 SMA Negeri yang di-Audit terkait Pengadaan Seragam Siswa Kelas X. Dari Hasil Audit tersebut, telah ditemukan Kelebihan Pembayaran yang Wajib dikembalikan kepada orang tua siswa dengan nilai mencapai Rp.566.265.000,” ujar Jondra Manurung pada saat dikonfirmasi, hari Minggu (31/5/2026).

Menurut Jondra, Inspektorat kini masih menunggu Realisasi Pengembalian Dana tersebut dari masing-masing sekolah maupun komite sekolah kepada para orang tua siswa.

“Kami masih menunggu tindak lanjut Pengembalian Kelebihan Pembayaran beserta Bukti Pembayarannya dari pihak sekolah dan komite sekolah kepada orang tua siswa,” katanya.

Ketua DPD I KNPI Provinsi Riau: "Pejabat yang Terbukti Melanggar Aturan Harus dan Wajib Dicopot serta Diproses Hukum Pidana"

Menanggapi temuan tersebut, Ketua DPD tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, Larshen Yunus, menyampaikan Apresiasi kepada Inspektorat Daerah Provinsi Riau yang telah melakukan Audit secara menyeluruh terhadap dugaan Penyimpangan Pengadaan Seragam Sekolah.

Menurut Larshen Yunus, bahwa Temuan Kelebihan Pembayaran itu yang mencapai Ratusan Juta Rupiah telah menjadi Bukti Otentik, bahwa Tata Kelola Pengadaan Seragam di Lingkungan SMA Negeri masih menyisakan persoalan serius yang wajib ditindaklanjuti hingga tuntas.

“Ini bukan lagi Persoalan Administrasi biasa. Jika hasil Audit menemukan adanya Kelebihan Pembayaran yang merugikan masyarakat, maka seluruh pihak yang terlibat harus bertanggung jawab. Dana tersebut wajib dikembalikan kepada orang tua siswa tanpa terkecuali,” tegas Ketua KNPI Provinsi Riau, Larshen Yunus kepada awak media hari ini, Senin (1/6/2026).

Aktivis Anti Korupsi Lulusan Kampus Universitas Riau (UNRI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu berkali-kali Menegaskan, bahwa Pernyataan Keras yang sebelumnya disampaikan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Ir H SF Hariyanto MT seharusnya menjadi Peringatan bagi seluruh Kepala Sekolah maupun Pejabat di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

“Terhadap Kepala Sekolah, para Pejabat, maupun Kepala Dinas Pendidikan yang terbukti Melanggar Aturan dan justru Menyalahgunakan Kewenangan, maka harus siap dan ikhlas untuk di-Copot dari Jabatannya, bahkan bila perlu di-Nonjobkan sekaligus Wajib di-Proses Hukum secara Pidana, sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku.

Jangan sampai ada kesan bahwa Persoalan ini cukup selesai dengan Pengembalian uang saja. Jika ditemukan unsur Melawan Hukum, maka pihak Aparat Penegak Hukum harus turun tangan,” ujar Larshen Yunus, Ketua DPD KNPI Provinsi Riau.

Kandidat Kuat Calon Ketua Umum DPP KNPI pada Kongres ke-XVII akhir tahun 2026 itu juga meminta pihak Kejaksaan Tinggi Riau, Kepolisian Daerah Riau, serta Aparat Pengawas internal Pemerintah untuk bergegas Mengawal tindak lanjut hasil Audit tersebut, agar tidak berhenti pada aspek Administratif semata.

“Kami mendukung penuh Komitmen bapak Plt Gubernur Riau, Ayahanda SF Hariyanto dalam membersihkan dunia pendidikan dari praktik-praktik haram yang membebani masyarakat. Pendidikan tidak boleh dijadikan Ladang Bisnis yang mengorbankan orang tua siswa. Jika ada indikasi Korupsi, Penyalahgunaan Jabatan atau Persekongkolan dalam Pengadaan Seragam, maka harus segera di Proses Hukum. Langkah itu Wajib ditegakkan secara Profesional dan Transparan,” tegas Ketua KNPI Riau Larshen Yunus.

"Seragam Sekolah Jadi Sorotan Pemprov Riau, Isu Pengadaan Seragam SMA dan SMK Negeri sebelumnya menjadi Perhatian yang sangat Serius oleh Pemerintah Provinsi Riau"

Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, baru-baru ini secara terbuka menyinggung persoalan tersebut, pada saat Momentum Pelantikan 77 orang Kepala SMA, SMK dan SLB di Riau, yakni pada hari Selasa yang lalu (26/5/2026).

Dalam kesempatan itu, SF Hariyanto melontarkan Kritik Keras terhadap praktik penjualan seragam di Lingkungan Sekolah. Mantan Birokrat Senior itu menilai, bahwa Biaya yang dibebankan kepada orang tua tidak sebanding dengan Kualitas Pakaian yang diterima para siswa, bahkan Plt Gubri itu menyebut praktik tersebut sebagai bentuk Pemerasan terhadap masyarakat dengan alih-alih meringankan beban orang tua murid.

Pihak Sekolah justru dinilai telah berhasil Membebani mereka dengan biaya yang besar. SF Hariyanto kemudian meminta agar seluruh Dana Seragam yang terbukti bermasalah segera dikembalikan kepada orang tua siswa. Permintaan itu disampaikan setelah dirinya memerintahkan Inspektorat Daerah melakukan Pemeriksaan terhadap dugaan Praktik Bisnis Seragam yang berlangsung setiap tahun.

Menurutnya, Hasil Pemeriksaan menunjukkan persoalan itu telah melibatkan banyak pihak dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Diduga kuat sangat Bertentangan dengan Aturan Kemendikbud RI.

Jondra Manurung menjelaskan, bahwa Praktik Pengadaan Seragam tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022, yakni soal Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa, Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah menjadi tanggung jawab orang tua atau wali peserta didik.

Sementara pada Pasal 13 menegaskan, bahwa sekolah tidak diperbolehkan mewajibkan ataupun membebani orang tua membeli seragam baru pada setiap kenaikan kelas maupun pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Secara aturan sudah jelas ada Larangannya,” kata Jondra dengan nada tegas.

Larshen Yunus menambahkan lagi, bahwa apabila dalam Proses Penyelidikan ditemukan adanya Penyalahgunaan Jabatan atau keuntungan yang diperoleh secara Melawan Hukum dari Pengadaan Seragam tersebut, maka Penanganannya dapat mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Jangan sampai ada pihak yang bermain-main dengan uang masyarakat. Siapapun yang terbukti bersalah harus Mempertanggungjawabkan Perbuatannya di hadapan hukum. Ini momentum untuk membangun tata kelola pendidikan yang bersih, transparan dan berkeadilan,” tutup Larshen Yunus, yang juga mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Riau.

Potensi Perputaran Dana Capai Rp.174 Miliar

dari Hasil Penelusuran dan Perhitungan berdasarkan Daya Tampung Siswa tahun 2024, Bisnis Seragam SMA dan SMK Negeri di Riau diperkirakan memiliki nilai ekonomi yang sangat besar sekali.

Berdasarkan Data dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang dirilis pada bulan Mei 2024, Total Daya Tampung Siswa SMA dan SMK Negeri di Riau mencapai 92.965 Orang. Jumlah itu terdiri dari 60.515 Siswa SMA Negeri dan 32.450 Siswa SMK Negeri.

Jika mengacu pada Harga Seragam yang ditetapkan saat itu, maka perhitungannya sebagai berikut ini:

SMA Negeri:

Jumlah Siswa: 60.515 Orang

Biaya Seragam per Siswa: Rp.1.750.000

Total Senilai Pengadaan: sekitar Rp.105,9 Miliar

SMK Negeri:

Jumlah Siswa: 32.450 Orang

Biaya Seragam per Siswa: Rp.2.100.000

Total Nilai Pengadaan: sekitar Rp.68,14 Miliar

Jika dijumlahkan, Potensi Nilai Bisnis Pengadaan Seragam Siswa SMA dan SMK Negeri di Riau mencapai Lebih dari Rp.174 Miliar dalam satu tahun.

Besarnya nilai perputaran Dana tersebut menjadikan Bisnis Pengadaan Seragam Sekolah sebagai salah satu persoalan yang kini menjadi sorotan serius di Lingkungan Pendidikan di Wilayah Provinsi Riau.

DPD KNPI Riau mendesak agar seluruh temuan Audit dibuka secara Transparan kepada publik serta ditindaklanjuti hingga ke Ranah Hukum apabila ditemukan unsur Pelanggaran yang Merugikan Masyarakat maupun Keuangan Negara. ( rls )

Langsung Jumpa Ketum PBB, Ini Kata Ketua DPW PBB Riau Syafril Koto

Langsung Jumpa Ketum PBB, Ini Kata Ketua DPW PBB Riau Syafril Koto 

Pekanbaru - forumRiau.com: Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Riau, Syafril Koto dan Sekretaris DPW PBB Riau Al Irsyad secara langsung menjumpai Ketua Umum DPP PBB pada 1/6/2026 di Jakarta. Pertemuan ini sebenarnya sudah dijadwalkan sejak Jum'at pekan lalu, namun karena bertepatan hari libur nasional, maka pertemuan tersebut akhirnya terlaksana secara table talk di sebuah kafe Jakarta pada hari ini. 

"Sebelumnya Pak Ketum Yuri Kemal Fadlullah dan Sekjen DPP PBB, Pak Dr Ruksamin telah menjadwalkan pertemuan kita pada Jum'at 29 Mei 2026 kemarin, namun karena masih suasana libur nasional dan karena pak Ruksamin mendadak dirawat di RS, makanya kita dijadwalkan kembali berjumpa pada pekan ini hingga pak Dr Ruksamin pulih. Kita doa' supaya pak Sekjen cepat pulih agar pertemuan secara formal di kantor DPP PBB dapat terlaksana dalam pekan ini, setidaknya pada hari Jum'at, hari khusus DPP PBB di kantor pusat," jelas Syafril Koto menjawab forumriau.com, Senin 1/6/2026.

Menurut Syafril Koto, Ketum DPP PBB Yuri Kemal Fadlullah dan Sekjen DPP PBB Dr Ruksamin menegaskan, bahwa Surat Keputusan (SK) DPP PBB untuk DPW PBB Riau, telah ditandatangani dan disahkan bersama, sehingga kepengurusan DPW PBB Riau yang dipimpin Syafril Koto serta jajaran pengurus yang telah disusun sesuai mandat DPP sebelumnya itu, sudah resmi di-SK-kan.

"Pak Ketum kita, Pak Yuri dan Pak Sekjen Dr Ruksamin telah sampaikan bahwa SK DPW PBB Riau telah diteken dan disahkan. Namun karena hari libur dan Pak Sekjen Dr Ruksamin masih dirawat, maka pertemuan dimajukan pada hari Jum'at pekan ini paling lambat. Tapi SK DPW PBB Riau dikirim via daring versi PDF ke kita," ungkap Syafril Koto. 

Hal senada juga diterangkan oleh Sekretaris DPW PBB Riau Al Irsyad, bahwa pengurus DPW PBB Riau telah merampungkan 12 DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Kabupaten/Kota se Riau dengan kepengurusan yang valid, terstruktur serta berkomitmen yang solid. Bahkan ada DPC yang telah siap dengan kantor serta pengurusnya hingga tingkat PAC per kecamatan di masing-masing daerahnya. 

"Kita sampaikan juga bahwa DPW PBB Riau telah menyusun 12 pengurus DPC kabupaten kota se Riau. Pengurus tingkat DPC ini adalah orang yang berkomitmen, dengan struktur pengurus yang valid dan tentu solid untuk kemenangan PBB di Riau nantinya. Bahkan ada beberapa pengurus DPC yang telah siap kantor hingga pengurusnya sampai tingkat PAC per kecamatan di daerahnya masing-masing," jelas Al Irsyad.

Ditambahkan Syafril Koto, beberapa DPC PBB yang telah siap kantor dan kepengurusannya hingga PAC itu, juga dijadwalkan bersama jumpa Ketum dan Sekjen DPP PBB pada Jum'at pekan ini.

"Pertemuan DPW PBB Riau nanti akan beserta DPC PBB kabupaten kota, terutama yang telah siap dengan kantor serta pengurusnya hingga tingkat PAC itu, juga dijadwalkan jumpa Ketum dan Sekjen DPP PBB nanti di Jumat pekan ini," pungkas Syafril Koto.***

Penulis: Suryadi

THM New Paragon Kembali Beroperasi, Larshen Yunus Apresiasi Kinerja Walikota dan Kapolresta Pekanbaru

FORUMRIAU.COM - PEKANBARU-- Setelah sempat menjadi polemik dan menuai Penolakan dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk Aksi Unjuk Rasa (Demonstrasi) yang dilakukan oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat bahkan Penolakan oleh mantan Gubernur Riau Brigjen Purn TNI Edy Nasution dan Warga sekitar, kini informasinya Tempat Hiburan Malam (THM) New Paragon KTV itu dikabarkan kembali beroperasi di Kota Pekanbaru.

Sebelumnya, Tempat Hiburan Malam (THM) tersebut sempat menjadi sorotan publik setelah beredarnya Video yang memicu kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Diskotik yang berada persis dibelakang Rumah Pribadi Tokoh Masyarakat Riau itu dianggap lebih banyak mendatangkan Mudarat ketimbang Manfaat.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bersama Aparat Penegak Hukum Kepolisian turun langsung melakukan Penyegelan dan Evaluasi terhadap izin operasional THM tersebut.

Saat itu, diketahui Walikota Pekanbaru, Haji Agung Nugroho SE MM sangat jelas menegaskan, bahwa Operasional THM New Paragon harus dihentikan sementara hingga seluruh Proses Pemeriksaan dan Evaluasi selesai dilakukan.

Bahkan, Pemerintah Kota juga menyatakan akan mencabut izin operasional Diskotik itu apabila ditemukan adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Disisi lain, Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Muharman Arta S.IK bersama dengan Jajaran langsung bergegas melakukan Pemeriksaan terhadap berbagai pihak yang berkaitan dengan persoalan yang sempat Viral tersebut, guna memastikan ada atau tidaknya Unsur Pidana dalam kasus yang dimaksud.

Kini, setelah melalui Proses Evaluasi dan Pemeriksaan yang cukup panjang, informasi terbaru yang berkembang adalah menyebutkan bahwa THM New Paragon kembali mendapatkan kesempatan untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD KNPI Provinsi Riau, Larshen Yunus menyampaikan pandangannya terkait langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan Jajaran Kepolisian Resort Kota.

Menurut Larshen Yunus, keputusan yang diambil menunjukkan bahwa Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum telah bekerja secara Profesional, ilmiah, Syariah dan Jujur, yakni dengan Mengedepankan Asas Keadilan, Objektivitas, serta Kepastian Hukum.

“Kami Terpaksa memberikan Apresiasi Setinggi Langit Ketujuh kepada bapak Walikota Pekanbaru dan Kapolresta Pekanbaru. Mereka berdua telah Menunjukkan kerjasama yang baik dan sangat rapi. Bahwa disetiap Persoalan harus diselesaikan melalui Mekanisme Hukum dan Evaluasi yang terukur, bukan semata-mata berdasarkan tekanan opini atau desakan kelompok tertentu,” ujar Larshen Yunus, seraya meneteskan air matanya.

Ketua KNPI Provinsi Riau itu menilai, bahwa Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kepolisian patut untuk diapresiasi, karena terlebih dahulu melakukan Penyegelan, Pemeriksaan, Klarifikasi serta Evaluasi secara menyeluruh, sebelum mengambil Keputusan terkait Keberlanjutan Operasional Tempat Usaha Hiburan Malam tersebut.

Mantan Ketua KADIN Riau itu berkali-kali menegaskan, bahwa Negara harus hadir untuk memberikan Perlindungan Bukum kepada seluruh pihak, termasuk kepada pelaku usaha yang telah memiliki Legalitas dan menjalankan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku.

“Jika setelah dilakukan Pemeriksaan tidak ditemukan Pelanggaran yang dapat menjadi dasar Pencabutan izin, maka tentu Pemerintah wajib bersikap adil. Jangan sampai ada kesan bahwa suatu usaha ditutup hanya karena tekanan massa, sementara fakta hukumnya belum tentu demikian. Pekanbaru ini Kota Madani Lho dan keberadaan Diskotik adalah salah satu syaratnya,” tegas Larshen Yunus, sambil menikmati Lotek Uni Wati, disekitaran bilangan jalan Durian Kota Pekanbaru, hari ini Senin (1/6/2026).

Lebih lanjut, berketepatan dengan Hari Lahirnya Pancasila, Ketua Larshen Yunus juga berharap agar pengelola New Paragon dapat menjadikan peristiwa yang terjadi sebagai bahan Evaluasi internal, terutama dalam Meningkatkan Pengawasan terhadap Aktivitas Pengunjung serta memastikan seluruh kegiatan yang berlangsung tetap berada dalam Koridor Hukum, Norma Sosial dan Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Pekanbaru.

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Lulusan Kampus Universitas Riau (UNRI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk selalu Menghormati Proses Hukum dan Keputusan Pemerintah yang telah melalui berbagai Pertimbangan serta kajian yang matang.

“Oke yah! prinsipnya tetap sama, bahwa yang terpenting saat ini adalah menjaga Kondusivitas Kota Pekanbaru. Pemerintah Daerah sudah bekerja, Kepolisian sudah bekerja, masyarakat juga harus tetap mengawal dengan cara-cara yang Bermartabat dan sesuai dengan Aturan Hukum yang berlaku,” tambah Ketua KNPI Riau Larshen Yunus, sambil menunjukkan Konsep Kota Madani Bersyariah.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan Penyegelan terhadap New Paragon setelah muncul Gelombang Protes dari sejumlah Tokoh Masyarakat. Dalam keterangannya, Walikota Agung Nugroho menegaskan, bahwa izin usaha yang dimiliki New Paragon merupakan izin KTV yang telah terbit sejak periode Pemerintahan sebelumnya dan akan dilakukan Evaluasi secara menyeluruh sebelum keputusan akhir diambil.

Dengan kembali beroperasinya THM New Paragon, berbagai pihak berharap seluruh Aktivitas Usaha dapat berjalan sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku, sekaligus tetap menjaga Ketertiban Umum, keamanan dan Kenyamanan Masyarakat Kota Pekanbaru.

"Pak Wali, saran dari kami selaku insan yang Lahir, Tumbuh, Besar dan Hidup di Kota Pekanbaru ini, Perbanyak Lagi Tempat Hiburan Malam. Diskotik sangat diperlukan masyarakat bapak. Hepi-hepi kita Pak Wali. Jangan dengarkan Nasehat dari para Orang Tua dan Tokoh Masyarakat Riau itu, yang penting Pak Wali Hepi, terutama bagi Kader Partai Demokrat itu, kader terbaik Pak Wali yang jadi Bos di Tempat Hiburan Malam New Paragon. Bersatu, Berjuang dan bangun Pekanbaru menjadi Kota yang Madani!" akhir Ketua KNPI Riau Larshen Yunus, seraya menutup pernyataan persnya. (rls)

Sehat Raganya, Ceria Jiwanya: Warga Binaan Lapas Pekanbaru Antusias Ikuti Senam dan Musik Bersama

Pekanbaru – Suasana penuh semangat dan kebersamaan terlihat di lingkungan Lapas Kelas IIA Pekanbaru saat warga binaan mengikuti kegiatan senam bersama yang diselenggarakan sebagai bagian dari program pembinaan jasmani. Kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh para warga binaan yang memadati area lapangan olahraga Lapas Pekanbaru untuk melakukan berbagai gerakan senam guna menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh, Sabtu (30/05).

Pelaksanaan senam bersama merupakan bagian dari program pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi fisik, menjaga daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan mental warga binaan. Melalui olahraga yang dilakukan secara rutin, warga binaan diharapkan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih sehat, produktif, dan bersemangat.

Setelah kegiatan senam selesai, Plh. Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Yusup Gunawan, memberikan arahan kepada seluruh warga binaan. Dalam kesempatan tersebut, beliau mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan, mematuhi tata tertib yang berlaku, serta mengikuti seluruh program pembinaan yang telah disiapkan oleh pihak lapas.

Yusup Gunawan menegaskan bahwa setiap kegiatan pembinaan yang diberikan merupakan sarana untuk membentuk karakter yang lebih baik, meningkatkan kedisiplinan, serta mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih positif dan bertanggung jawab.

"Kesehatan merupakan modal utama dalam menjalani pembinaan. Oleh karena itu, manfaatkan setiap kegiatan yang diberikan dengan baik, tetap jaga kedisiplinan, dan terus tingkatkan semangat untuk memperbaiki diri sebagai bekal ketika kembali ke tengah masyarakat," ujar Yusup Gunawan.

Usai menerima arahan, kegiatan dilanjutkan dengan bermain musik dan bernyanyi bersama. Suasana penuh keakraban dan kebersamaan terlihat saat warga binaan menampilkan kemampuan bermusik serta menyanyikan lagu-lagu yang telah dipersiapkan. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan mendapat antusiasme tinggi dari seluruh warga binaan.

Selain sebagai sarana hiburan yang positif, kegiatan musik dan bernyanyi bersama memiliki berbagai manfaat, antara lain membantu mengurangi stres dan kejenuhan, meningkatkan kesehatan mental, menumbuhkan rasa percaya diri, serta menjadi wadah untuk menyalurkan bakat dan kreativitas warga binaan. Di samping itu, kegiatan ini juga mempererat hubungan sosial dan membangun suasana yang harmonis di lingkungan Pemasyarakatan.

Melalui pelaksanaan kegiatan senam bersama dan pembinaan melalui seni musik, Lapas Kelas IIA Pekanbaru terus berkomitmen menghadirkan program pembinaan yang bermanfaat bagi warga binaan. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung terciptanya warga binaan yang sehat secara fisik dan mental, serta siap menjalani proses reintegrasi sosial dengan lebih baik di masa mendatang.(Adi kampai/rilis)

Momen Idul Adha 1447 H Sekolah Al Fatih Sembelih 8 Ekor Sapi dan 12 ekor Kambing

FORUMRIAU.COM - PEKANBARU - Momen Idul adha Tahun ini, Sekolah Al fatih Pekanbaru, Melaksanakan Qurban, sebanyak 8 ekor sapi dan 12 ekor kambing qurban.

Ditemui kamis pagi, 28 mei 2026, Bertempat halaman Sekolah Al fatih, Anton selaku ketua yayasan menjelaskan dihadapan media " Alhamdulillah hari ini Qur ban rutin setiap tahun Al fatih group melaksanakan qurban, dan tahun ini meningkat dari tahun lalu, 8 ekor sapi 12 ekor kambing, dari tahun lalu 4 ekor sapi 10 ekor kambing". Ujar anton

" kita berharap tahun depan naik lagi, kami punya ide buat iuran harian Alfatih group termasuk guru, Kita akan meniru satu desa Batur di banjar negara bisa berqurban sebanyak 629 ekor sapi dan kambing, uangnya nanti dari iuran  setiap hari." Papar anton kembali

" kami ingin mengedukasi siswa, tahu bagaimana menyembelih hewan dan tadi pagi kita dibantu dari teman teman pengurus sembelih halal Propinsi riau, untuk mengedukasi semua aktifitas Alfatih bagaimana menyembelih itu halal ".

Untuk pendistribusian daging Wakil ketua panitia, Haidi SPd., M.Si, 

"Insyaallah kita bagikan disekitar masyarakat kurang lebih 100 KK, masyarakat sekitar Sekolahan, karyawan, Panti Asuhan dan juga warga yang tidak dapat distribusi qurban, sekitar kota Pekanbaru dan plosok plosok 100 kupon qurban juga, lebih kurang ada 600 kg daging yang akan kita bagikan baik itu untuk peserta, untuk karyawan dan Sekolah Al fatih dan khususya untuk para santri di sekolah Tahfiz Al fatih, mereka kita siapkan juga untuk berbagi makan dari hewan qurban ini". papar haidi ( red syafri )

Mesjid Assyakur Sembelih 17 Sapi dan 4 Kambing Qurban di Tahun 1447 H/2026 M

PEKANBARU – Panitia Mesjid Assyakur Limbungan menggelar pelaksanaan Sholat Idul Adha 1447 H/2026 M, Rabu (27/5), di Lapangan Sepak Bola Tirta (MoU), Jalan Limbungan Gang Tirta, Kota Pekanbaru. Kegiatan berlangsung khidmat dan diikuti masyarakat sekitar dengan penuh antusias.

Dalam pelaksanaan sholat berjamaah tersebut, Ustad Sapriyanto, S.Ag dipercaya bertindak sebagai imam, sementara khutbah Idul Adha disampaikan oleh Ustadz Asyari Harun, S.Pd.I.

Sebelum sholat dimulai pada pukul 07.00 WIB, panitia melalui Sigit menyampaikan jumlah hewan qurban yang akan disembelih di Mesjid Assyakur tahun ini, yakni sebanyak 17 ekor sapi dan 4 ekor kambing.

Sebelum memimpin sholat, imam juga menyampaikan tata cara pelaksanaan Sholat Idul Adha dua rakaat, termasuk jumlah takbir pada rakaat pertama dan kedua yang diikuti bacaan tasbih dan tahmid.

Usai pelaksanaan sholat, kegiatan dilanjutkan dengan khutbah Idul Adha yang berisi pesan tentang keikhlasan, pengorbanan, dan pentingnya mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh kekhusyukan. Acara kemudian ditutup dengan saling bersalaman antarjamaah sebelum meninggalkan lokasi sholat.(Ismail)

CIPTAKAN LAPAS AMAN DAN BERSIH, LAPAS BANGKINANG GELAR RAZIA GABUNGAN BERSAMA TNI–POLRI

BANGKINANG – Dalam upaya menciptakan lingkungan Pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bersih dari barang-barang terlarang, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bangkinang menggelar razia gabungan bersama unsur TNI dan Polri, Senin (25/5/2026). Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen nyata Lapas Bangkinang dalam mewujudkan Zero Handphone, Pungutan Liar, dan Narkoba (Halinar) di lingkungan Pemasyarakatan.

Kegiatan diawali dengan apel bersama yang dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Lapas Kelas IIA Bangkinang, Suroto, di lapangan utama Lapas. Apel tersebut diikuti oleh jajaran petugas Lapas, personel TNI, serta anggota Polri sebagai bentuk sinergitas antar aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.

Dalam arahannya, Suroto menegaskan bahwa pengawasan dan penertiban harus terus diperkuat guna mencegah masuknya barang-barang terlarang yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di lingkungan Lapas.

Usai pelaksanaan apel, seluruh petugas dibagi ke beberapa tim untuk melakukan pemeriksaan kamar hunian warga binaan secara menyeluruh dan acak. Sebelum memasuki area blok hunian, seluruh petugas terlebih dahulu mengumpulkan telepon genggam pribadi sebagai bentuk komitmen integritas serta memastikan pelaksanaan razia berlangsung profesional, transparan, dan steril dari penyalahgunaan wewenang.

Petugas kemudian melakukan penyisiran secara teliti di setiap kamar hunian warga binaan. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan di dalam kamar, tetapi juga mencakup area sekitar blok hunian dan titik-titik yang dinilai rawan menjadi tempat penyimpanan barang terlarang. Dalam pelaksanaannya, petugas juga memberikan pengarahan kepada warga binaan agar senantiasa menaati tata tertib serta menjauhi segala bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.

Plt. Kalapas Kelas IIA Bangkinang, Suroto, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang terhadap segala bentuk pelanggaran, khususnya peredaran narkoba dan penggunaan handphone ilegal di dalam Lapas.

“Tidak ada ruang bagi peredaran narkoba maupun penggunaan handphone ilegal di dalam Lapas. Kami terus memperkuat pengawasan dan bersinergi dengan seluruh aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan serta ketertiban di Lapas Bangkinang,” ujar Suroto.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan razia gabungan akan terus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sebagai langkah preventif dalam menciptakan lingkungan Pemasyarakatan yang aman dan kondusif.

“Razia ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan Pemasyarakatan yang bersih dari handphone, pungli, dan narkoba. Kegiatan seperti ini akan terus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan demi menciptakan situasi Lapas yang aman, tertib, dan kondusif,” tegasnya.

Pelaksanaan razia berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan. Namun demikian, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas. Seluruh barang hasil temuan tersebut selanjutnya diamankan untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Pimpin Apel Pagi, Yusup Gunawan Tegaskan Penguatan Integritas dan Deteksi Dini

Pekanbaru – Dalam rangka memperkuat kedisiplinan, integritas, serta kesiapsiagaan petugas, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru melaksanakan kegiatan apel pagi yang dipimpin langsung oleh Plh. Kepala Lapas Pekanbaru, Yusup Gunawan. Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Upacara Lapas Pekanbaru ini diikuti oleh seluruh jajaran pejabat struktural dan staf administrasi kantor, Senin pagi (25/05).

Dalam amanatnya, Yusup Gunawan menekankan pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas sebagai insan Pemasyarakatan. Ia mengingatkan seluruh pegawai agar senantiasa bekerja secara profesional serta memberikan pelayanan yang optimal kepada warga binaan maupun masyarakat.

“Integritas merupakan pondasi utama dalam pelaksanaan tugas. Laksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan terus berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta warga binaan,” ucap Yusup.

Selain itu, Plh. Kepala Lapas Pekanbaru juga menegaskan komitmen seluruh jajaran Lapas Kelas IIA Pekanbaru untuk terus memberantas peredaran gelap narkoba dan penggunaan handphone ilegal di dalam Lapas. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari deteksi dini dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban.

Ia meminta seluruh petugas untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan guna menciptakan lingkungan lapas yang aman dan kondusif.

Lebih lanjut, Yusup menghimbau kepada seluruh jajaran untuk mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan dalam rangka menyambut Hari Raya Iduladha, termasuk kesiapan pelaksanaan tugas dan penambahan piket pengamanan.

Dengan pelaksanaan apel pagi ini, diharapkan seluruh jajaran semakin meningkatkan disiplin, soliditas, dan komitmen dalam mewujudkan Pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.