Ini Kata Sumardany Saat Jemput Aspirasi di Kartama Raya Marpoyan Damai

Ini Kata Sumardany Saat Jemput Aspirasi di Kartama Raya Marpoyan Damai 

Pekanbaru - forumRiau.com: Hari penuh berkah, Jumat 31/7/2026, anggota DPRD Riau dari fraksi Partai Demokrat, H.M Sumardany Zirnata ST,MSc, resesnya di RT 03, RW 03, Perum Kartama Raya, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sukses diselenggarakan penuh hikmah. 

Ratusan warga menyambut hangat kedatangan Sumardany menyusul hanya sesekali anggota DPRD provinsi Riau yang datang reses di wilayah tersebut. 

"Selain Sumardany, saya mau tanya bapak ibu, siapa saja yang anggota DPRD Riau Dapil Satu, kota Pekanbaru ini ada 9 orang, yang 8 orang lagi siapa yang bapak ibu kenal?," sambut Sumardany sontak membuat ratusan hadirin agak terdiam. 

"Yang tau salah satu saja saya beri hadiah," lanjut Sumardany.

Mendengar hal itu, ada beberapa ibu ibu akhirnya tunjuk tangan dan memberikan jawaban. Meskipun jawabannya banyak yang keliru, namun Sumardany tetap memberikan hadiah. 

"Pertanyaan ini saya ajukan agar bapak ibu tahu, bahwa kami di DPRD Riau itu tidak bekerja sendirian. Reses ini menampung aspirasi yang akan jadi pokok pikiran, disampaikan di rapat paripurna nantinya. Sehingga dapat kami jadikan program ke depannya," jelas Sumardany.

Lanjut di sesi tanya-jawab, seorang warga, Sapriadin, pengurus musola Al Ikhsan di lingkungan itu menyampaikan aspirasinya bahwa perlu pengembangan tempat ibadah tersebut.

"Sebagai pengurus mushola Al Ikhsan, kami sampaikan bahwa perlunya pengembangan mushola ini. Karena jama'ah mulai ramai, tempat pendidikan ibadah bagi anak-anak. Sementara ini kami ada rencana perluasan dengan membeli lahan di sebelah mushola. Untuk operasional harian, perlu sokongan bea token listrik dan juga insentif marbot," jelas Sapriadin.

Lanjut dengan seorang ibu ibu sampaikan, bahwa mereka perlu kegiatan untuk lansia agar mereka punya produktifitas yang menghasilkan uang.

"Kami disini berharap adanya kegiatan untuk ibu ibu dan juga lansia, agar punya aktifitas yang dapat menambah penghasilan," ungkap ibu itu. 

Berikutnya, seorang ibu juga sampaikan di lingkungan mereka perlu pondok tahfidz Qur'an. Hal ini karena kekuatirannya atas pengaruh media sosial di smartphone saat ini bagi anak-anak. 

"Semoga ada dibuat tahfidz Qur'an di lingkungan kami Pak Dewan. Untuk kurangi pengaruh media sosial, main game di HP bagi anak-anak kami di sini," jelasnya. 

Disambung oleh seorang ibu berikutnya, bahwa mereka juga peduli atas beberapa warganya yang ada disabilitas. Sehingga perlu perhatian pemerintah terhadap disabilitas untuk tetap berdaya guna. 

"Di sini juga ada warga kami yang disabilitas, kami berharap perhatian pemerintah untuk kaum disabilitas agar dapat diberdayakan," sebut ibu itu.

Permintaan khusus juga datang dari Ketua RT 03, Rahmat Hartono, sampaikan bahwa semenisasi jalan lingkungan di perumahan mereka sekitar 250 meter mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan perbaikan. 

Di akhir sesi tanya-jawab, seorang ibu malah menyampaikan aspirasinya terkait program nasional MBG yang dinilai tidak efektif dan mubazir karena banyak makanan yang tak mau dimakan oleh anak-anak mereka. Selain itu, kaum ibu merasakan jika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan jika MBG berjalan.

"Bisakah MBG ini disetop Pak? Karena kami lihat ini mubazir, anak anak kami tak mau makannya MBG itu. Lalu ketika MBG ini jalan, harga kebutuhan pokok naik. Sementara waktu MBG ini libur sementara kemarin itu, harga kebutuhan pokok terbukti turun," tutup ibu itu disambut riuh hadirin yang lain membenarkan. 

Menanggapi aspirasi banyak hal tersebut, Sumardany memaparkan bahwa semua aspirasi masyarakat ini telah dicatatnya. Sehingga dapat disampaikan di Paripurna DPRD Riau yang akan jadi bahan pertimbangan untuk program pemerintah, khususnya provinsi Riau ke depan. 

"Aspirasi masyarakat ini telah kami catat semua. Ada yang kategori daerah dan juga nasional. Untuk disabilitas tadi, kita telah buat Perda-nya, dimana ada jaminan peluang kerja 1-2 persen wajib terima tenaga kerja disabilitas dari pemerintah dan pihak swasta. 

Sementara untuk rumah ibadah dan peningkatan SDM pendidikan agama seperti tahfidz Qur'an, juga semenisasi jalan lingkungan, bisa dipertimbangkan dari daerah provinsi dan kota Pekanbaru. Perlu koordinasi kami tentunya.

Berikutnya, untuk kegiatan bagi ibu ibu dan lansia, perlu wadah seperti UMKM. Sehingga dapat dimasukkan ke program bantuan dan pembinaan pemerintah. 

Untuk soal MBG, ini nasional ya, barangkali ibu ibu berpikir saya punya dapur SPPG-MBG ini, saya tegaskan saya tidak punya. Perlu diketahui, MBG saat ini masih dalam evaluasi oleh pemerintah, bagaimana nantinya agar tepat sasaran atau diberdayakan dalam bentuk sistem lain agar lebih tepat sasaran, masih proses evaluasi pemerintah pusat. Tapi ini akan saya sampaikan juga nanti di paripurna," pungkas Sumardany. 

Di akhir reses tersebut, Sumardany langsung melihat kondisi mushola Al Ikhsan yang jadi perhatian khususnya. Sumardany langsung berbincang-bincang dengan pengurus mushola agar dapat sinkron apa yang akan dipersiapkan untuk pembangunan peningkatan pemberdayaan mushola tersebut.*** Penulis: Suryadi 

Mesti Sudah Dimutasi, Tetap Saja Ada Mantan ASN Sekwan DPRD Riau Dapat Surat Tugas Dari Sekwan DPRD Riau

Mesti Sudah Dimutasi, Tetap Saja Ada Mantan ASN Sekwan DPRD Riau Dapat Surat Tugas Dari Sekwan DPRD Riau

Pekanbaru - forumRiau.com: Proses Mutasi ASN, P3K dan Paruh Waktu, telah terlaksana sesuai SK resmi yang ditandatangani oleh Plt Gubernur Riau SF Hariyanto. Namun dibalik mutasi yang telah dilakukan, masih saja ada ASN, P3K maupun  Paruh Waktu melakukan giat bekerja di lingkungan sekretariat DPRD Riau.

Saat ditelusuri alasannya atas perintah Sekwan atau pejabat di sekwan. Hal ini terungkap saat ditanya kepada salah satu staf sekwan Lofhendry atau lebih dikenal dengan Panglima Hendry Rambah ini, Kamis 30/7/2026 di Pekanbaru.

Lofhendry yang juga sebagai Ketua DPP Hulubalang Lembaga Adat Serumpun ini pun membenarkan hal tersebut. Namun ia sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Sekwan dan atau pejabat di lingkungan sekretariat DPRD Riau yang masih mempekerjakan para ASN, P3K dan Paruh Waktu eks di Sekwan DPRD Riau ini.

"Bahkan ada yang telah menerima SK Gelombang Pertama masih saja dipekerjakan, apapun alasanya, mereka sudah menerima SK penempatan di OPD yang baru. Tentu hal ini sangat bertolak belakang atas Instruksi Gubernur Riau terkait mutasi yang telah ditetapkan beliau," jawab Lofhendry.

Menurut Lofhendry, alangkah baiknya ASN, P3K dan Paruh Waktu yang telah dimutasi itu dan telah menerima SK agar melaksanakan tugas di OPD yang baru tempat mereka telah diberikan SK oleh Gubernur," sambungnya.

Malahan, lanjut Hendry Rambah, sampai hari ini masih saja ada oknum-oknum ASN, P3K dan Paruh Waktu eks Sekwan dipekerjakan di lingkungan Sekretariat DPRD Riau, dengan alasan membantu kegiatan dewan dan juga dengan alasan sudah mendapat izin dari Pimpinan OPD yang baru. 

"Kita berharap bapak Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto dapat memberikan teguran secara tertulis kepada Sekretaris DPRD Riau, supaya tidak lagi mempekerjakan mantan ASN, P3K dan Paruh Waktu di lingkungan Sekretariat DPRD Riau ini. Tentunya juga serta memberikan himbauan kepada seluruh kepala OPD agar tidak juga memberikan izin bekerja di kantor DPRD Riau," jelas Hendry Rambah.

Lofhendry juga merasa aneh dengan kebijakan yang janggal terkait Surat Tugas mantan ASN Sekwan itu dapat surat tugas dengan Kop Surat Sekwan DPRD Riau.

"Yang anehnya, masih saja ada dari Sekretariat DPRD Riau mengeluarkan Surat Tugas dengan memakai KOP Sekretariat DPRD Riau yang ditandatangani oleh KPA pejabat Esselon 3 kepada mantan ASN, P3K  dan Paruh Waktu Sekwan DPRD Riau itu, padahal mereka telah di mutasi ke OPD lain. Mereka di-SK-kan untuk kegiatan Reses Anggota DPRD Riau. Ini tentu tidak ada aturan yang melekat padanya," pungkas Lofhendry.

Sementara ini, Sekwan DPRD Riau Renaldi saat dikonfirmasi tak pernah menjawab redaksi forumRiau.com ketika dihubungi lewat selulernya.*** Penulis: Suryadi

Manajemen Galian C Garuda Sakti KM 15 Sampaikan Keberatan Berita Tanpa Konfirmasi

KAMPAR - Sehubungan dengan adanya pemberitaan berjudul "Penambangan Tanah Urug di Jalan Garuda Sakti Km 15 Tapung Diduga Beroperasi Tanpa Izin" dari beberapa media, awak media melakukan klarifikasi kepada pengelola pertambangan lewat Whatshap, Kamis (30/07/2026).

Dalam keterangannya, Hatio menyampaikan keberatan atas pemberitaan tersebut karena dinilai tidak memenuhi prinsip keberimbangan, akurasi dan verifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.

Pemberitaan tersebut menggunakan frasa "diduga beroperasi tanpa izin" tanpa didukung hasil konfirmasi kepada pihak yang diberitakan. Hingga berita diterbitkan, tidak pernah ada permintaan klarifikasi ataupun konfirmasi resmi kepada kami. Akibatnya, informasi yang disajikan hanya berdasarkan dugaan yang dapat menyesatkan opini publik dan berpotensi mencemarkan nama baik.

"Kami menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran perizinan merupakan kewenangan instansi pemerintah yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan kesimpulan. Oleh karena itu, media tidak sepatutnya membangun opini seolah-olah telah terjadi pelanggaran tanpa didukung fakta dan hasil pemeriksaan resmi," ungkap Haito.

"Atas dasar tersebut, kami sudah meminta kepada redaksi media tersebur untuk:

Memuat hak jawab secara proporsional. Melakukan koreksi dan klarifikasi terhadap pemberitaan yang telah diterbitkan dan mengedepankan asas keberimbangan dengan memberikan ruang kepada pihak yang diberitakan untuk menyampaikan penjelasan.

Apabila permintaan hak jawab tersebut tidak diindahkan, kami berhak menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers maupun upaya hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkas Haito. (Adi kampai)

Soal E- Tiketing Pelabuhan di Bengkalis, Ini kata Hendra JJ Usai Beri Pandangan Fraksi

Soal E- Tiketing Pelabuhan di Bengkalis, Ini kata Hendra JJ Usai Beri Pandangan Fraksi 

Bengkalis - forumRiau.com: Anggota DPRD kabupaten Bengkalis dari Partai Bulan Bintang (PBB), Hendra JJ, ST,MT,MM yang tergabung dalam Fraksi Bintang Demokrat Karya, menyampaikan pandangan fraksi, 29/7/2026, atas penerapan e-tiketing atau sistem tiket elektronik pada kepelabuhan, khususnya pada kepelabuhan penyeberangan Air Putih dan Sungai Selari, kabupaten Bengkalis.

Menurut Ketua DPC PBB Kabupaten Bengkalis ini, Fraksi Bintang Demokrat Karya DPRD kabupaten Bengkalis memberikan apresiasi kepada Panja (Panitia Kerja) yang telah melaksanakan pembahasan secara mendalam, termasuk melakukan konsultasi dan penelaahan terhadap aspek hukum, kelembagaan, tata kelola keuangan, pelayanan publik, serta subtansi perjanjian kerjasama. 

"Pertama kita apresiasi ya pada Panja. Kami berpandangan bahwa penerapan sistem tiket elektronik atau E-Ticketing merupakan langkah yang positif, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan moderenisasi pelayanan kepelabuhan di kabupaten Bengkalis," kata Hendra JJ.

"Kami dari fraksi berharap sistem ini akan mengurangi antrean, mencegah praktik terobosan antrean, dengan begitu, akan meningkatkan ketertiban dan akurasi data manifest serta meminimalisir potensi kebocoran penerimaan daerah," lanjut Hendra.

Untuk itu, fraksi Bintang Demokrat Karya DPRD kabupaten Bengkalis menegaskan bahwa penerapan tiket elektronik ini harus tetap dilaksanakan dengan mengedepankan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas pelayanan dan perlindungan kepentingan masyarakat. 

"Kami juga sependapat dengan panitia kerja, bahwa kerjasama dengan pihak ketiga harus dibatasi secara jelaspada pengelolaan sistem tiket elektronik beserta perangkat pendukungnya. Tidak boleh dimaknai sebagai penyerahan pengelolaan pelabuhan secara keseluruhan kepada pihak ketiga," tegas Hendra.

Hal tersebut menyusul kewenangan pemerintah daerah untuk mengawasi, mengelola aset daerah, pengaturan pelayanan, serta pengendalian penerimaan daerah yang harus tetap terjaga.

"Harus diatur secara transparan dan dapat diawasi oleh pemerintah daerah beserta DPRD, baik secara regulasi maupun teknisnya nanti yang bisa menyesuaikan di kemudian hari karena adanya fleksibilitas regulasi dan kemajuan teknologi dan akuntabelity di masa datang," pungkas Hendra.*** Penulis: Suryadi 

Bangun Infrastruktur Hingga PAC, Ini Kata DPW PBB Riau Usai Rakernas PBB 2026

Bangun Infrastruktur Hingga PAC, Ini Kata DPW PBB Riau Usai Rakernas PBB 2026

Pekanbaru - forumRiau.com: Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Riau, terus menyempurnakan dan merampungkan dewan pengurusnya dari tingkat PAC (Pimpinan Anak Cabang) hingga Ranting. Hal ini menyusul instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB yang telah sukses menggelar Rakernas pada 15-18 Juli 2026 silam. 

"Ya, di Rakernas dan Bimtek yang dilaksanakan DPP PBB dalam rangka Milad ke 28 Tahun PBB tahun ini, kita juga menerima instruksi teknis agar setiap DPW menyusun kepengurusan hingga tingkat PAC. Kita DPW PBB Riau, telah laksanakan hal ini secara bertahap, menyusul telah rampungnya DPC 12 Kabupaten kota se Riau," ungkap Sekretaris DPW PBB Riau, Al Irsyad, Rabu 29/7/2026 di Pekanbaru. 

Menurut Al Irsyad, hal tersebut dilakukan karena salah satu hasil keputusan strategis dari Rakernas PBB 2026, adalah penguatan infrastruktur partai hingga tingkat akar rumput dan peningkatan soliditas kader.

"Hasil rakernas 2026, dan juga seperti yang disampaikan Ketum kita Pak Yuri Kemal Fadlullah, bahwa setiap DPW hingga DPC, harus melakukan penguatan infrastruktur partai hingga tingkat akar rumput dan peningkatan soliditas kader. Alhamdulillah DPW PBB Riau telah melaksanakannya secara maraton hingga tingkat PAC, kecamatan ya, dan tentunya ini akan diduplikasi hingga ke akar rumput di semua daerah," jelas Al Irsyad.

Hal senada juga disampaikan oleh ketua DPW PBB Riau Syafril Koto, bahwa dengan telah rampungnya SK untuk setiap DPC 12 Daerah se Riau, maka instruksi DPP PBB hasil rakernas tersebut akan dilaksanakan setiap DPW bersama DPC bahu membahu membangunnya hingga tingkat PAC dan akar rumput.

"Pada rakernas PBB tahun ini ya, semua kader dapat program dan motivasi tersendiri ya untuk kokohkan infrastruktur partai. Khusus kita di DPW PBB Riau, kita telah berjalan untuk rampungkan PAC bersama komitmen tiap DPC 12 kabupaten kota tentunya," tutup Syafril Koto.*** Penulis: Suryadi 

DPP AMI Kawal Laporan Dugaan Fitnah, Empat Terlapor Resmi Dilaporkan ke Polres Kampar

PEKANBARU — Merasa menjadi korban dugaan fitnah, penyebaran informasi bohong, serta pencemaran nama baik, Kamarudin secara resmi melaporkan tiga warga Desa Ranah Singkuang dan seorang pimpinan media online ke Polres Kampar. Laporan tersebut turut didampingi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Media Indonesia (DPP AMI), Ismail Sarlata, yang juga menyatakan kesiapannya menjadi saksi dalam perkara tersebut.

"Benar, hari ini kami telah melaporkan tiga warga Desa Ranah Singkuang dan seorang pimpinan redaksi media online yang berkedudukan di Bangkinang ke Polres Kampar," ujar Kamarudin kepada awak media usai membuat laporan.

Adapun pihak yang dilaporkan yakni:

Erizal, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ranah Singkuang.

Anto.

Nirzami, Guru Madrasah Diniyah Aliyah (MDA) Desa Ranah Singkuang.

Hamdani, Pimpinan Media Online www.kamparbersatu.com.

Kamarudin menjelaskan bahwa laporan tersebut dibuat atas dugaan penyebaran informasi bohong, fitnah, dan pencemaran nama baik terhadap dirinya maupun Kepala Desa Ranah Singkuang. Menurutnya, ketiga warga tersebut diduga memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta sebagai narasumber dalam pemberitaan media online dan konten yang diunggah melalui akun TikTok @laskar.nusantara.

Ia menilai informasi yang disampaikan telah merusak reputasinya secara pribadi, mencoreng nama baik Kepala Desa, serta menimbulkan penilaian negatif di tengah masyarakat Desa Ranah Singkuang, Kabupaten Kampar, bahkan di lingkungan keluarganya.

"Saya berharap Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan melalui Kasatreskrim segera memproses laporan ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saya juga didampingi Ketua Umum DPP AMI, Ismail Sarlata, yang mengetahui langsung peristiwa ini dan bersedia menjadi saksi," tegas Kamarudin.

Sementara itu, Ketua Umum DPP AMI, Ismail Sarlata, menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum ketika merasa dirugikan akibat dugaan tindak pidana.

"Pendampingan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mengawal hak setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum. Saya juga menjadi saksi karena mengetahui secara langsung dugaan perbuatan yang dilaporkan," ujarnya.

Ismail menegaskan bahwa narasumber maupun media memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menyampaikan informasi yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan.

"Jangan sampai narasumber memberikan informasi yang tidak benar kepada media. Apabila informasi yang disampaikan tidak sesuai fakta, maka dapat berujung pada fitnah, penyebaran berita bohong, dan pencemaran nama baik yang merugikan orang lain," katanya.

Terkait Hamdani selaku pimpinan media online, Ismail juga menyoroti komentar yang bersangkutan pada unggahan akun TikTok @laskar.nusantara yang menurutnya tidak mencerminkan profesionalisme seorang jurnalis. Bukti komentar tersebut, kata Ismail, telah disiapkan untuk diserahkan kepada penyidik sebagai bagian dari proses hukum.

Selain itu, DPP AMI juga mengaku memiliki bukti berupa rekaman video wawancara yang diduga menjadi dasar lahirnya pemberitaan tersebut. Bukti tersebut akan disampaikan kepada penyidik apabila diminta dalam proses penyelidikan.

Di akhir keterangannya, Ismail Sarlata meminta Polres Kampar segera menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan agar seluruh pihak memperoleh kepastian hukum.

"Kami percaya Polres Kampar akan bekerja secara profesional dalam mengungkap perkara ini sehingga menjadi terang benderang. Setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum ketika merasa dirugikan akibat dugaan fitnah, penyebaran informasi bohong, maupun pencemaran nama baik," tutup Ismail Sarlata.

Sumber : DPP AMI

SMKN 1 Pangkalan Kerinci Kembali Wakili Riau di LKS DIKMEN 2026

Pangkalan Kerinci – SMKN 1 Pangkalan Kerinci kembali menorehkan prestasi membanggakan. Salah satu peserta didiknya, Bintang Siregar dari Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL), dipercaya mewakili Provinsi Riau pada Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Pendidikan Menengah (DIKMEN) Tingkat Nasional 2026 untuk cabang Industrial Control (Sistem Kendali Industri).

Kompetisi tingkat nasional tersebut berlangsung pada 26 Juli–1 Agustus 2026 di DKI Jakarta dan Jawa Barat, serta diikuti oleh peserta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia.

Keikutsertaan Bintang merupakan hasil seleksi ketat dan pembinaan berkelanjutan yang dilakukan sekolah bersama guru pembimbing. Pada cabang Industrial Control, peserta diuji kemampuan dalam merancang, memprogram, mengoperasikan, serta melakukan troubleshooting sistem otomasi industri sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.

Kepala SMKN 1 Pangkalan Kerinci, H. Nasril, S.Pd., M.Pd., didampingi guru pembimbing Fandi Juli Wirawan, S.T. dan Wakil Kepala Sekolah Gigih Gunawan, S.Pd., menyampaikan rasa bangga atas kepercayaan yang diberikan kepada Bintang Siregar sebagai wakil Riau.

"Kami bangga karena kembali dipercaya mewakili Provinsi Riau di tingkat nasional. Semoga Bintang mampu memberikan penampilan terbaik, menjunjung tinggi sportivitas, serta mengharumkan nama Provinsi Riau dan SMKN 1 Pangkalan Kerinci," ujar H. Nasril.

Ia juga mengajak seluruh keluarga besar sekolah, alumni, orang tua, dan masyarakat untuk memberikan doa dan dukungan agar Bintang diberikan kesehatan, kelancaran, serta mampu meraih prestasi terbaik.

Keikutsertaan Bintang Siregar menjadi bukti komitmen SMKN 1 Pangkalan Kerinci dalam mencetak lulusan vokasi yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun dunia industri. Seluruh keluarga besar sekolah berharap Bintang mampu mengharumkan nama Provinsi Riau, SMKN 1 Pangkalan Kerinci, dan pendidikan vokasi Indonesia melalui prestasi terbaik di ajang LKS DIKMEN Nasional 2026.

Sumber : DPP AMI

Jumpai Bapenda Riau Soal Target PKB dan BBNKB, Ini Kata Ketua Pansus Optimalisasi PAD Riau 2026

Jumpai Bapenda Riau Soal Target PKB dan BBNKB, Ini Kata Ketua Pansus Optimalisasi PAD Riau 2026

Pekanbaru - forumRiau.com: Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Riau 2026 DPRD Riau, H.Abdullah MPd, lakukan peninjauan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Senin 27/7/2026 di jalan Sudirman, Pekanbaru.

Kunjungan ini sebagai evaluasi program dan sistem untuk peningkatan PAD Riau 2026 dari sektor pajak yang ditarget Rp.1 triliun (Rp.1.000 Miliar) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor). Dimana dua sektor ini masih 42% atau sekitar Rp.400 miliaran dari target Rp.1 triliun di waktu awal semester dua, tahun ini. Namun di sektor lain, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pajak Alat Berat, mencapai target. 

Abdullah dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Riau, Dapil Kabupaten Pelalawan - Siak ini mengakui, ada kendala teknis di dua sektor tersebut. Hal ini terkait penanganan layanannya melibatkan dua instansi lainnya setelah Bapenda Riau yakni Dirlantas Polda Riau dan Jasa Raharja. 

"Secara teknis layanan karena ada melibatkan instansi lain setelah Bapenda yaitu Dirlantas dan Jasa Raharja serta Satgas Satu. Perlu sinkronisasi layanannya agar SAMSAT ini jadi satu persepsi," ungkap Abdullah. 

Namun Abdullah mengatakan, sektor PKB dan BBNKB tersebut sebenarnya jika dibanding tahun lalu secara nominal sudah melampauinya. 

"Jika dibanding tahun lalu, nominal tahun ini sudah melampauinya, karena tahun lalu target cuma 800 miliar. Sementara tahun ini target 1 triliun dan pada bulan ini telah mencapai 400 miliaran. Tapi sektor lain mencapai target seperti bahan bakar dan alat berat, mencapai target," ungkap Abdullah. 

Akan tetapi Abdullah optimis masih ada opsi solusi untuk kendala layanan item sektor PKB dan BBNKB tersebut, dimana dalam formulir pembayar pajak ada sejumlah poin yang perlu direvisi. 

"Ada poin di formulir pembayar pajak, kita temukan agak memberatkan pemilik kendaraan. Ini sepertinya jadi kendala bagi pembayar pajak sektor PKB dan BBNKB, makanya kita perlu koordinasi lagi ini dengan instansi terkait, Dirlantas Polda Riau, Jasa Raharja dan Satgas Satu ini," pungkas Abdullah.*** Penulis: Suryadi 

Tinjau Proyek Simpang Purna MTQ Ini Kata Kadis PUPR Pekanbaru

Tinjau Proyek Simpang Purna MTQ Ini Kata Kadis PUPR Pekanbaru 

Pekanbaru - forumRiau.com: Dinas PUPR Pekanbaru terus lakukan peninjauan proyek pembangunan jalan di simpang Purna MTQ Pekanbaru. Kepala Dinas PUPR Pekanbaru, Edward Riansyah ditemui di lokasi proyek, Senin 27/7/2026 mengatakan, bahwa pengerjaan proyek ini telah berjalan sesuai progresnya. Bahkan saat ini melebihi 1% dari skedulnya progres pembangunan yang direncanakan. 

"Progres pembangunan saat ini berjalan lancar sesuai skedulnya. Bahkan saat ini 1% melebihi progres pembangunan yang seharusnya 10 persen pada bulan ini dikerjakan telah 11%. Jadi semua berjalan dengan baik," jawab Edward.

Menurutnya, pengerjaan yang saat ini telah berjalan karena proyek tersebut bersumber dari anggaran APBD murni Pekanbaru dan juga ada bantuan CSR dari Awalbros. 

"Karena ini kita dari APBD murni kan, dan juga ada CSR dari Awalbros. Semua berjalan dengan baik dan on progres, Desember 2026 selesai," ungkap Edward. 

Karena selama proses pengerjaan proyek tersebut berada di lokasi jalan Sudirman dan Arifin Achmad Pekanbaru yang ramai dilalui pengguna jalan, maka atas nama Walikota Pekanbaru Agung Nugroho, pemerintah kota Pekanbaru dalam hal ini Kadis PUPR Pekanbaru Edward Riansyah sampaikan mohon dukungan dari masyarakat dan bersabar karena pengerjaan proyek ini sedang berjalan dan proses selesai sesuai waktunya. 

"Kami mohon pada masyarakat, jelang ini selesai mohon dukungannya, mohon bersabar, karena ini sedang kita kerjakan, dengan profesional dan bertahap sehingga dapat selesai susai pada waktunya," pungkas Edward.*** Penulis: Suryadi

Aksi di Mapolda Riau, Pengurus LSM MAMPIR Jumpai Kapolda Desak Proses Pelaku Ancaman Pembunuhan Terhadap Ketumnya

Aksi di Mapolda Riau, Pengurus LSM MAMPIR Jumpai Kapolda Desak Proses Pelaku Ancaman Pembunuhan Terhadap Ketumnya 

Pekanbaru - forumRiau.com: Pengurus LSM-Masyarakat Pendukung Pembangunan Riau (LSM-MAMPIR) akan jumpai Kapolda Riau untuk mendesak proses hukum terhadap ancaman pembunuhan pada Ketua Umum LSM-MAMPIR, Haryanto. Orasi itu dilakukan pengurus LSM MAMPIR, Senin 27/7/2026 di halaman Mapolda Riau. 

Ancaman pembunuhan itu di akun media sosial Ketua Umum LSM MAMPIR, Haryanto telah melaporkan ke Mapolda Riau, 22/7/2026 silam. Oleh karenanya, pada hari ini Haryanto beserta jajarannya lakukan aksi damai menuntut Polda Riau segera tangkap pelaku yang diduga telah melakukan ancaman terhadapnya di media sosial FB.

"Kami telah melaporkan kasus ini ke Polda Riau pada 22/7/2026 kemarin, jadi hari ini kita orasi agar laporan kami segera disidik oleh Polda Riau. Karena ancaman ini, selain mencemarkan nama baik saya, juga sangat sarat akan ancaman pembunuhan terhadap saya," ujar Haryanto.

Laporan itu, lanjut Haryanto, terkait dengan postingannya di akun FB Haryanto yang ditulisnya “Hura..! Wahid Akan Bebas 8 Tahun Yang Akan Datang…?” pada tanggal 21 Juli 2026 dengan melampirkan foto Haryanto hasil editan AI.

Dalam postingan itu ada komentar muncul dari akun atas nama Onni Karis Kawrleusa berkomentar “Ang kalau sempat pak aw bebas, den buek ang hilang malam dari Pekanbaru ko, cam kan kato Kato Aden ko, sumpah demi Allah lillahi taala den cegat malam ang” dimana jika diartikan dalam bahasa Indonesia jadi seperti ini: 

“Kau kalau sempat pak AW bebas, kubuat kau hilang malam dari Pekanbaru ini, cam kan kata kata ku ini, sumpah lillahi taala, ku cegat malam kau” maksud komentar tersebut.

Tidak cukup dengan ancaman itu saja, bahkan komentar berlanjut dengan kata-kata, “Woi anjiang den tunggu ang kini di kopi kenangan di Arifin, baa maa aadok ang Samo den pantek," jika diartikan maka jadinya seperti ini: "Woi anjing, ku tunggu kau di kopi kenangan di Arifin (jalan Arifin Achmad-red). Gimana, mau kau berhadapan dengan ku, pantek," 

Komentar melecehkan dan penghinaan juga berlanjut terhadap Haryanto dimana mengarah pada almarhum ibunya dihina atas komentar dengan bahasa: “pinjam Amak ang lah, den kentot tagak Amak ang tu," jika diartikan jadinya seperti ini: “pinjam ibu kau lah, aku kentox berdiri ibu kau itu,".

Atas dugaan pengancaman dan pelecehan tersebut, Haryanto telah melaporkan resmi akun FB atas nama Onni Karis Kawrleusa ini ke Polda Riau.

"Saya heran, dimana kesalahan saya dari postingan itu. Foto foto saya, kata kata yang saya tulis juga opini dan pandangan pribadi saya. Tak ada maksud menyinggung siapapun. Tiba tiba ada komentar seperti itu, jadi saya wajib melaporkan ini agar saya dapat perlindungan hukum oleh negara dari aparat penegak hukum, khususnya Polda Riau. Kami berharap ini segera diusut dan ditangkap terduga pelakunya," pungkas Haryanto.***

 Penulis: Suryadi 

Ini Kata Kadisbun Riau Hadiri Pelatihan Pupuk Organik Sawit oleh PT BSI

Ini Kata Kadisbun Riau Hadiri Pelatihan Pupuk Organik Sawit oleh PT BSI 

Pekanbaru - forumRiau.com: Kepala Dinas (Kadis) Perkebunan Propinsi Riau Supriadi, S.Hut, MT, secara resmi menutup pelatihan petani sawit Riau pada Jumat 24/7 /2026 di Pekanbaru.

Pelatihan yang berlangsung dari 21-24 Juli ini membahas tema "Pembuatan dan Aplikasi Pupuk Organik".

Selain kepala dinas perkebunan provinsi Riau, hadir juga Direktur utama PT Best Planter Indonesia (BPI) yang di wakili oleh direktur operasional Friyandito, staf BPI dan seluruh petani sawit peserta pada kegiatan ini.

Direktur operasional BPI Friyandito menyebutkan bahwa ini merupakan pelatihan terakhir bagi petani sawit di provinsi Riau yang mana sebelumnya telah berlangsung beberapa kali angkatan pelatihan dengan berbagai temà pelatihan yang intinya agar sumber daya manusia (SDM) petani sawit lebih baik, cost pekebun bisa ditekan dan produksi sawit bisa meningkat.

“Dengan berakhirnya pelatihan petani kelapa sawit propinsi Riau har ini Best Planter Indonesia bakal melanjutkan pelatihan yang sama di provinsi Sumatera Barat dan provinsi Aceh,” ungkapnya.

Sebagai informasi Pelatihan Petani sawit yang digelar Best Planter Indonesia merupakan pelatihan terakhir dilangsungkan di provinsi Riau yang mana sebelumnya sudah ada pelatihan serupa dengan berbagai tema pelatiahan yang digelar sejak bulan Juni lalu.

Semetara itu Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Riau Supriadi, S.Hut, MT dalam sambutannya mengucapakan terimakasih kepada BPI yang menjalankan program Ditjenbun Kementerian Perkebunan dan BPDP tersebut.

“Ini merupakan upaya kita memaksimalkan, upaya kita memanfaatkan pupuk organik sehingga budidaya semakin ramah lingkungan terutana sawit, mudah-mudahan bagi seluruh peserta, semua ilmu yang didapat dapat diaplikasikan di kebun masing masing, kalaupun suatu saat bisa punya usaha untuk pupuk organik akan lebih baik untuk tambahan penghasilan bagi pekebun kita,” ujarnya.

“Pupuk organik merupakan salah satu upaya kita bersama umtuk.menciptakan sawit berkelanjutan salah satu indikator yang paling besar dan mendasar dalam perkebunan kelapa sawit berkelanjutan adalah pembukaan pupuk organik yang semakin besar,” lanjut Supriadi.

Propinsi Riau sebagai pemilik kebun sawit terluas di indonesia 3,8 juta hektar, Supriadi menyebut kebututuhan pupuk Riau ada di sekitar 4 juta ton atau sekitar Rp 20 trilyun setiap tahunnya.

“Sebuah kebutuhan yang sangat tinggi dan anggaran yang sangat besar,” pungkas Kadisbun Riau.***