Dukung Yusril Jadi Wapres, Ini Kata Ketum SARBUMUSI Demi Masa Depan NKRI

Dukung Yusril Jadi Wapres, Ini Kata Ketum SARBUMUSI Demi Masa Depan NKRI 

Pekanbaru - Ketua Umum Federasi Migas, Tambang, Kimia dan Kesehatan Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Nofel SH, MH, menyampaikan aspirasi dan dukungan terhadap Saudara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dukungan ini merupakan bagian dari aspirasi organisasi yang menginginkan hadirnya kepemimpinan nasional yang memiliki kapasitas intelektual, pengalaman kenegaraan, pemahaman hukum dan konstitusi, serta komitmen terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai organisasi federasi yang menaungi perjuangan kaum pekerja di sektor minyak dan gas bumi, pertambangan, kimia, serta kesehatan, Federasi Sarbumusi memandang bahwa Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang mampu memperkuat perlindungan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan buruh, menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan, serta memastikan pembangunan ekonomi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pekerja.

Kami berharap kepemimpinan nasional ke depan memberikan perhatian lebih besar terhadap:

1. Perlindungan hak-hak konstitusional dan hak normatif pekerja.

2. Peningkatan kesejahteraan buruh dan keluarganya.

3. Kepastian hukum dan penegakan keadilan di bidang ketenagakerjaan.

4. Penguatan industri migas, pertambangan, kimia dan kesehatan nasional.

5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesempatan kerja.

6. Terwujudnya hubungan industrial yang berkeadilan, bermartabat dan berkelanjutan.

7. Pemberantasan praktik ketenagakerjaan yang merugikan dan mengeksploitasi pekerja.

"Kami meyakini bahwa pengalaman dan kapasitas Saudara Yusril Ihza Mahendra dalam bidang hukum, ketatanegaraan dan pemerintahan merupakan modal penting untuk ikut memberikan kontribusi bagi masa depan bangsa," kata Nofel dari siaran pers yang diterima redaksi, Sabtu 14/11/2026.

Bagi Federasi Sarbumusi, perjuangan politik harus senantiasa berpijak pada kepentingan rakyat, keadilan sosial, demokrasi dan kesejahteraan kaum pekerja.

Dukungan dan aspirasi ini disampaikan sebagai wujud partisipasi organisasi pekerja dalam kehidupan demokrasi Indonesia, dengan tetap menjunjung tinggi konstitusi, etika politik dan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan.

"Akhirnya, kami berharap Indonesia ke depan dipimpin oleh putra-putra terbaik bangsa yang memiliki integritas, keberanian, kecakapan dan keberpihakan terhadap rakyat kecil serta kaum pekerja," pungkas Nofel.***

Perkuat Keimanan dan Pembinaan Kerohanian, Lapas Narkotika Rumbai Gelar Yasinan dan Ibadah Nasrani bagi Warga Binaan

PEKANBAR – Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai melaksanakan kegiatan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui kegiatan yasinan dan ibadah Nasrani. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan kepribadian untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta membentuk karakter WBP menjadi pribadi yang lebih baik.

Kegiatan yasinan diikuti oleh WBP beragama Islam dan dihadiri langsung oleh Kepala Lapas Narkotika Rumbai, Ismadi, bersama seluruh pejabat struktural dan staf. Sementara itu, kegiatan ibadah Nasrani dilaksanakan secara bersamaan dan dihadiri oleh Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib), Edoward.

Kedua kegiatan keagamaan tersebut berlangsung dengan tertib dan penuh kekhusyukan. Melalui kegiatan ini, WBP diberikan kesempatan untuk memperdalam nilai-nilai spiritual, memperkuat hubungan dengan Tuhan, serta menjadikan ajaran agama sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Kehadiran Kalapas beserta jajaran dan Kasi Kamtib dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pemenuhan hak beribadah serta pelaksanaan pembinaan kerohanian bagi seluruh WBP tanpa membedakan agama dan kepercayaan.

Melalui pembinaan kerohanian yang dilaksanakan secara berkelanjutan, Lapas Narkotika Rumbai berharap WBP dapat meningkatkan kualitas diri, memperbaiki perilaku, serta menumbuhkan kesadaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik sebagai bekal ketika kembali dan berbaur di tengah masyarakat.(rls/ak)

ADI KAMPAI

Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Warga Binaan, Lapas Narkotika Rumbai Gelar Skrining Kesehatan dan Pemeriksaan EKG Bersama Puskesmas Rumbai Bukit dan Dinas Kesehatan

Pekanbaru, Jumat (13/11/2026) – Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai bekerja sama dengan Puskesmas Rumbai Bukit dan Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan skrining kesehatan dan pemeriksaan Elektrokardiogram (EKG) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta mendeteksi dini kondisi kesehatan warga binaan.

Kegiatan diawali dengan pembukaan langsung oleh jajaran Klinik Lapas Narkotika Rumbai yang dihadiri oleh Kasubsi Keperawatan, Ricky Martin Marpaung, bersama staf keperawatan. Pelaksanaan kegiatan turut didukung oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Rumbai Bukit dan Dinas Kesehatan.

Dalam kegiatan tersebut, warga binaan mendapatkan pemeriksaan skrining kesehatan serta pemeriksaan EKG untuk mengetahui kondisi dan aktivitas kelistrikan jantung. Pemeriksaan ini menjadi salah satu langkah penting dalam mendeteksi potensi gangguan kesehatan sehingga dapat dilakukan tindak lanjut medis sesuai hasil pemeriksaan.

Kasubsi Keperawatan, Ricky Martin Marpaung, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Lapas Narkotika Rumbai dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada warga binaan melalui kerja sama dengan instansi kesehatan terkait.

Melalui kegiatan ini, Lapas Narkotika Rumbai berharap kondisi kesehatan warga binaan dapat terpantau secara berkala serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan selama menjalani masa pembinaan. Sinergi bersama Puskesmas Rumbai Bukit dan Dinas Kesehatan juga diharapkan terus berlanjut guna mendukung pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi seluruh warga binaan.(rls/AK)

ADI KAMPAI

Empat Warga Binaan Peroleh Pembebasan Bersyarat, Lapas Narkotika Rumbai Pastikan Proses Administrasi dan Pembekalan Berjalan Tertib

PEKANBARU – Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai melaksanakan proses pembebasan bersyarat terhadap 4 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemberian hak integrasi ini merupakan bagian dari proses pembinaan dan reintegrasi sosial agar warga binaan dapat kembali ke tengah masyarakat.

Sebelum meninggalkan Lapas, keempat WBP terlebih dahulu mendapatkan pengarahan dari Komandan Jaga terkait kewajiban, ketentuan, serta hal-hal yang harus diperhatikan selama menjalani masa pembebasan bersyarat.

Selanjutnya, dilakukan proses administrasi di bagian registrasi, termasuk pengambilan sidik jari sebagai bagian dari kelengkapan dokumentasi dan pencatatan sebelum proses pembebasan dilaksanakan.

Setelah seluruh tahapan tersebut, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka. KPLP), Adhy Negoro, memberikan pengarahan terakhir kepada keempat WBP agar senantiasa menjaga perilaku, menaati ketentuan pembebasan bersyarat, tidak mengulangi tindak pidana, serta mampu beradaptasi dan berperan positif di tengah masyarakat.

Melalui pemberian pembebasan bersyarat ini, Lapas Narkotika Rumbai berharap keempat warga binaan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperbaiki diri, membangun kehidupan yang lebih baik, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Pembebasan bersyarat bukan sekadar kebebasan, melainkan kesempatan untuk membuktikan perubahan diri dan kembali berkontribusi positif bagi masyarakat.(rls)

ADI KAMPAI

TEGUHKAN INTEGRITAS DAN KEDISIPLINAN, LAPAS BANGKINANG PERKUAT KOMITMEN SELURUH JAJARAN

BANGKINANG -- Dalam upaya memperkuat integritas dan meningkatkan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bangkinang menggelar Apel Penandatanganan Surat Pernyataan Integritas dan Komitmen Tidak Membantu Warga Binaan Melakukan Pelanggaran Tata Tertib maupun Tindak Pidana Tahun 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Bangkinang, Alexander Lisman Putra, serta diikuti oleh seluruh jajaran pegawai dan peserta magang Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan surat pernyataan oleh seluruh jajaran sebagai bentuk komitmen bersama untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas, mematuhi peraturan, serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penandatanganan ini juga menjadi wujud kesungguhan dalam menjaga profesionalisme dan kepercayaan terhadap institusi pemasyarakatan.

Dalam amanatnya, Kalapas Alexander Lisman Putra menekankan bahwa integritas, kedisiplinan, dan kepatuhan merupakan prinsip utama yang harus melekat pada setiap petugas dalam menjalankan tugas. Seluruh jajaran diharapkan senantiasa bekerja dengan penuh tanggung jawab, memahami batas kewenangan, serta berpedoman pada standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan.

Kalapas juga mengingatkan bahwa komitmen integritas tidak cukup hanya dituangkan melalui penandatanganan surat pernyataan, tetapi harus diwujudkan secara nyata melalui sikap, perilaku, dan konsistensi dalam bekerja. Setiap petugas memiliki tanggung jawab untuk menjaga profesionalisme, memperkuat pengawasan, serta memberikan pelayanan secara adil dan humanis dengan tetap berpegang teguh pada aturan.

Melalui apel dan penandatanganan ini, Lapas Kelas IIA Bangkinang menegaskan komitmen seluruh jajaran untuk membangun budaya kerja yang berintegritas, disiplin, dan bertanggung jawab. Semangat kebersamaan tersebut diharapkan semakin memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan Lapas yang aman, tertib, dan kondusif.

Integritas adalah prinsip, kedisiplinan adalah budaya, dan kepatuhan merupakan wujud tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas.(rls)

ADI KAMPAI

LAPAS PASIR PANGARAYAN PERKUAT INTEGRITAS PETUGAS PENGAMANAN, TEGASKAN KOMITMEN BERANTAS PELANGGARAN

PASIR PANGARAIAN –  Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pangaraian terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari praktik pelanggaran. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui sosialisasi larangan memberikan, memasukkan, maupun memfasilitasi barang terlarang kepada warga binaan.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIB Pasir Pangaraian, Efendi P. Purba, sebagai bentuk penegasan terhadap pentingnya integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab seluruh petugas, khususnya jajaran pengamanan.

Dalam kegiatan tersebut, seluruh petugas pengamanan juga melaksanakan penandatanganan Surat Pernyataan Integritas dan Komitmen. Penandatanganan ini menjadi bentuk keseriusan petugas dalam mematuhi ketentuan yang berlaku serta menolak segala bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas.

Melalui sosialisasi tersebut, ditegaskan bahwa setiap petugas pemasyarakatan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas. Oleh karena itu, tidak boleh ada petugas yang terlibat dalam praktik pemberian, pemasukan, ataupun fasilitasi barang-barang terlarang bagi warga binaan.

Langkah ini sekaligus menjadi upaya memperkuat pengawasan internal dan membangun budaya kerja yang berlandaskan integritas. Seluruh petugas diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional, disiplin, serta konsisten menjaga marwah institusi pemasyarakatan.

Komitmen tersebut menegaskan bahwa integritas bukan sekadar pernyataan tertulis, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam setiap pelaksanaan tugas.

Dengan penguatan komitmen antipel anggaran ini, Lapas Kelas IIB Pasir Pangaraian berupaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, aman, tertib, dan berintegritas.

ADI KAMPAI

Merah Putih Tidak Boleh Dikhianati - Ketika Kekuasaan Menjadi Alat Mengintai Negara

Merah Putih Tidak Boleh Dikhianati - Ketika Kekuasaan Menjadi Alat Mengintai Negara

Oleh: Edi Basri

Ketua Komisi III DPRD Riau

Ada sesuatu yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak boleh kita biarkan rusak: 

KEHORMATAN NEGARA, KEDAULATAN PEMERINTAHAN DAN KEPERCAYAAN RAKYAT

Negara ini dibangun dengan pengorbanan darah, air mata, dan perjuangan para pahlawan. Merah Putih bukan sekadar selembar bendera. Ia adalah simbol kehormatan, persatuan, kedaulatan, dan harga diri bangsa Indonesia. 

Karena itu, ketika muncul dugaan penyalahgunaan kewenangan aparat negara melalui penyadapan ilegal terhadap Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, dan berbagai elemen masyarakat, persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai perkara pidana biasa.

Ini adalah persoalan serius tentang bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana instrumen negara digunakan, dan kepada siapa sebenarnya loyalitas seorang pejabat negara diberikan.

KETIKA ALAT NEGARA DIDUGA BERUBAH MENJADI ALAT KEKUASAAN

Penyadapan dalam negara hukum memiliki batas. Ia hanya boleh dilakukan berdasarkan kewenangan, kepentingan penegakan hukum, dan prosedur yang ditentukan undang-undang.

Tetapi bagaimana jika instrumen penyadapan yang seharusnya digunakan untuk melindungi kepentingan hukum justru diduga digunakan untuk mengintai Kepala Negara dan berbagai pejabat negara tanpa dasar hukum yang sah?

Bagaimana jika informasi yang dikumpulkan kemudian dipergunakan untuk kepentingan tertentu, membangun jaringan pengaruh, atau menjadi instrumen tawar-menawar kekuasaan?

Jika semua dugaan tersebut terbukti, kita sedang berhadapan dengan persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar pelanggaran prosedur. Kita sedang berbicara tentang kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan negara untuk kepentingan di luar mandat konstitusi.

Jabatan bukanlah kerajaan pribadi. Kewenangan bukanlah hak milik. Institusi negara bukanlah perusahaan keluarga ataupun jaringan kekuasaan seseorang.

NEGARA TIDAK BOLEH DISANDERA OLEH JARINGAN KEKUASAAN

Dalam negara demokrasi, tidak boleh ada orang yang merasa dirinya lebih besar daripada konstitusi. Kapolri, jenderal, menteri, pejabat intelijen, bahkan Presiden sekalipun, semuanya tunduk kepada konstitusi dan hukum.

Ketika seseorang terlalu lama berada dalam lingkaran kekuasaan, muncul risiko terbentuknya jaringan loyalitas personal yang melampaui loyalitas kepada negara. Di sinilah pentingnya pengawasan, regenerasi kepemimpinan, transparansi, dan pembatasan kekuasaan.

Loyalitas seorang aparat harus kepada Merah Putih, bukan kepada individu. Kesetiaan seorang jenderal harus kepada konstitusi, bukan kepada jaringan kekuasaan. Dan sumpah jabatan bukanlah formalitas seremonial yang boleh dilupakan setelah seseorang memperoleh kedudukan tinggi.

APAKAH INI DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI MAKAR?

Pertanyaan ini patut didalami secara serius oleh penegak hukum.

Kita tidak boleh gegabah memberikan label makar ataupun pengkhianatan negara. Namun, kita juga tidak boleh menutup kemungkinan adanya tindak pidana yang lebih serius apabila ditemukan bukti mengenai tujuan dan rencana di balik tindakan tersebut.

KUHP Nasional, UU Nomor 1 Tahun 2023, mengatur:

• Pasal 191 mengenai makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

• Pasal 193 mengenai makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.

Pasal 191 memuat ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Namun, penyadapan ilegal saja tidak otomatis memenuhi unsur makar. 

Harus ada pembuktian mengenai maksud, tindakan, dan unsur pidana sebagaimana ditentukan undang-undang. Jika penyidikan menemukan adanya konspirasi yang bertujuan melumpuhkan pemerintahan, merampas kemerdekaan Kepala Negara, atau menggulingkan pemerintahan, maka seluruh pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

Tidak boleh ada perlindungan karena pangkat, jabatan, kedekatan, maupun kekuatan jaringan.

PRESIDEN HARUS MELINDUNGI KONSTITUSI, BUKAN MELINDUNGI ORANG

Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan mempunyai tanggung jawab konstitusional menjaga keberlangsungan pemerintahan dan memastikan seluruh institusi negara bekerja sesuai hukum.

Karena itu, penanganan perkara ini harus dilakukan secara terbuka, independen, objektif, dan menyeluruh.

Jangan berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka apabila bukti menunjukkan adanya pihak lain. Jangan pula menjadikan perkara ini sebagai alasan untuk melakukan pembalasan politik.

Yang harus dibongkar adalah fakta, aliran perintah, jaringan komunikasi, motif, kepentingan, dan kemungkinan penyalahgunaan instrumen negara. Semua harus diuji melalui pembuktian hukum.

Rakyat berhak mengetahui apakah ini tindakan individual, penyalahgunaan kewenangan secara terorganisasi, atau bagian dari persoalan yang lebih luas.

MERAH PUTIH HARUS LEBIH TINGGI DARIPADA SEGALA KEPENTINGAN

Bangsa ini tidak membutuhkan pejabat yang hanya hebat membangun kekuasaan. Bangsa ini membutuhkan negarawan yang berani menjaga kehormatan negara.

Kita tidak boleh membiarkan institusi kepolisian kehilangan kehormatannya akibat perbuatan oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Justru karena itu, institusi Polri harus berani membersihkan dirinya sendiri. Tidak boleh ada kompromi terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Kepada Presiden, rakyat menaruh harapan agar persoalan ini dibuka seterang-terangnya. Kepada aparat penegak hukum, tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kepada seluruh anak bangsa, mari kita jaga demokrasi dan jangan biarkan negara dikuasai oleh kepentingan kelompok ataupun jaringan kekuasaan.

Ingatlah, jabatan hanya sementara. Pangkat akan berakhir. Kekuasaan akan berganti. Tetapi kehormatan bangsa harus tetap berdiri.

Indonesia bukan milik satu orang. Indonesia bukan milik satu kelompok. Indonesia adalah milik seluruh rakyat yang telah mewariskan darah dan perjuangannya untuk Merah Putih.

Jangan pernah mengkhianati amanah republik. 

Jangan pernah menggunakan kekuasaan untuk menaklukkan negara. Dan jangan pernah merasa lebih besar daripada konstitusi.

PENUTUP

Bukan pangkat yang menentukan kehormatan seseorang, melainkan kesetiaannya kepada negara. Bukan kekuasaan yang membuat seseorang menjadi negarawan, melainkan keberaniannya mempert

ahankan konstitusi meskipun harus berhadapan dengan kekuasaan itu sendiri.*** 

Polsek Kampar Kiri Tangkap Dua Pelaku Curi Tas IRT, Sebelumnya Sempat Dihajar Massa

GUNUNG SAHILAN,-  Dua pelaku pencurian dan pemberatan yaitu SU (31) dan RI (18) diamuk massa usia curi tas milik Ibu Rumah Tangga (IRT) Siti Sumiati (49) warga Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar pada Senin (9/11/2026) sekira pukul 09.00 Wib.

Pelaku mengambil tas merk Fossil warnah hitam milik korban dengan uang tunai Rp 1.7 juta. "Lalu aksinya ini diketahui warga dan langsung hajar hingga kedua pelaku lebam-lebam,"ujar Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan S melalui Kapolsek Kampar Kiri Kompol Nurman, Selasa (10/11/20206).

Peristiwa ini bermula saat unit Reskrim Polsek Kampar Kiri mendapatkan informasi bahwa ada 2 orang laki laki  yang dicurigai warga desa suka Makmur sebagai terduga pelaku pencurian dan sudah diamankan warga. Kanit Reskrim IPTU Melvin Sinaga beserta anggota unit Reskrim langsung ke TKP.

"Sesampainya di TKP, keduanya langsung diamankan dari amukan massa dan saat diinterogasi mengakui perbuatannya,"jelasnya.

Pelaku SU mengakui ada menghasut dan menyuruh agar RI mengambil tas warna hitam yang terletak diatas dasboard motor diparkiran toko milik warga. "Pelaku RI mengakui juga perbuatannya dan membuang tas yang sudah kosong tersebut dilapangan bola Desa Suka Makmur,"ujar Kapolsek.

Setelah itu, kita amankan barang bukti dan periksa saksi-saksi terkait peristiwa itu. "Kedua pelaku langsung kita bawa ke Mapolsek dan korban pun resmi melaporkan keduanya untuk untuk proses lebih lanjut," terangnya.

Setelah terima laporan dari korban dan ditemukan minimal 2 alat bukti yang sah dan dilakukan penahanan di Rutan Polsek Kampar Kiri. "Pelaku juga kita Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH. Pidana,"tegas Kompol Nurman.(rls/adikampai)

Dinas Perdagangan, koperasi dan UMK Kampar gelar operasi pasar di pasar air tiris

Kampar -- Dinas perdagangan, koperasi dan UMK Kabupaten Kampar menggelar Operasi Pasar (OP) di beberapa titik yang sudah ditetapkan.

Kali ini Operasi Pasar dilaksanakan di Kecamatan Kampar Kelurahan Air Tiris tepatnya di Pasar Air Tiris, Selasa (10/11/2026) yang dihadiri oleh Camat Kampar yang diwakili Sekcam Kampar, Lurah Air Tiris Akbar Jamil Ramadhan, S.IP dan 150 orang pengunjung.

Dalam sambutannya, Kadisdagkop dan UMK Kampar Syarifuddin, S.Sos, MT diwakili Kabid Pasar Abdul Haris, S.E. menyatakan bahwa operasi pasar ini dilaksanakan adalah sebagai bentuk komitmen dari Pemkab Kampar untuk membantu masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan bahan pokok rumah tangga dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan 2026.

Abdul haris juga menjelaskan bahwa selain di pasar air tiris, sebelumnya sudah dilaksanakan operasi pasar dibeberapa tempat, diantaranya di pasar batu bersurat kelurahan batu bersurat kecamatan XIII koto kampar pada hari rabu 04 November 2026 dengan jumlah pengunjung 150 orang yang dihadiri langsung Camat XIII koto kampar dan lurah batu bersurat. Kemudia pada hari kamis 05 November 2026 di depan Mesjid Istiqomah Desa Lereng kecamatan Kuok dengan jumlah pengunjung 150 orang.

Lebih lanjut, Abdul haris menjelaskan pelaksanaan Operasi pasar ini dilaksanakan mulai pukul 08.00 Wib hingga selesai. Adapun komoditi yang disediakan dalam pasar murah ini adalah beras SPHP, beras anak daro,  minyakita, telor ayam, gula pasir dan tepung terigu.

Abdul haris berharap dengan digelarnya operasi pasar ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.

Kegiatan operasi pasar yang diadakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar ini disambut baik oleh masyarakat kampar sehingga pelaksanaannya berjalan tertib dan lancar.(adikampai)

Bentuk Karakter dan Kedisiplinan, Lapas Narkotika Rumbai Gelar Latihan Fisik dan Sikap Kepramukaan

Pekanbaru - Dalam rangka membentuk karakter, meningkatkan kedisiplinan, serta menjaga kebugaran jasmani, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIB Rumbai melaksanakan kegiatan latihan fisik dan pembinaan sikap kepramukaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Senin(09/11/2026)

Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan Lapas Narkotika Rumbai dengan diikuti oleh sejumlah WBP yang tampak

antusias mengikuti setiap rangkaian latihan. Kegiatan meliputi latihan fisik, pembentukan sikap, serta latihan kedisiplinan yang bertujuan menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, kekompakan, ketertiban, dan semangat kebersamaan.

Dalam kesempatan tersebut, Kasubsi Registrasi sekaligus Pembina Pramuka Lapas Narkotika Rumbai, Said Habib A., turut memberikan arahan kepada para WBP agar mengikuti kegiatan dengan penuh semangat dan kesungguhan. la menekankan pentingnya menjaga kedisiplinan, mematuhi setiap instruksi yang diberikan, serta menjadikan latihan ini sebagai sarana membangun mental dan karakter yang lebih baik.

Lebih lanjut, Said Habib A. menyampaikan bahwa pembinaan tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga membentuk sikap, tanggung jawab, dan kepribadian positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik selama menjalani masa pembinaan maupun ketika kembali ke tengah masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Lapas Narkotika Rumbai terus berkomitmen menghadirkan program pembinaan yang positif dan berkelanjutan guna mewujudkan WBP yang sehat, disiplin, mandiri, serta memiliki karakter yang lebih baik sebagai bekal untuk menjalani kehidupan setelah bebas nanti.(rls/adikampai)

Reses Nurul Ikhsan: Realisasikan Aspirasi Warga yang Tertunda di 2027

Reses Nurul Ikhsan: Realisasikan Aspirasi Warga yang Tertunda di 2027

Pekanbaru - Aspirasi warga yang diterima dalam reses di penghujung tahun ini akan direalisasikan pada tahun 2027 mendatang. Hal tersebut disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Nurul Ikhsan SH di reses yang ke sekian kalinya di lingkungan Perumahan Kartama Raya, RW 03, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Sabtu (7/11/2026) sore.

Tak tanggung-tanggung, anggota dewan dua periode daerah pemilihan Kecamatan Marpoyan Damai itu mengundang seluruh warga kawasan tersebut tanpa terkecuali. Warga pun meresponsnya dengan memenuhi kursi yang tersedia di lapangan bola voli, persisnya berada di samping Masjid Aulia.

Dengan suasana rasa kebersamaan, Nurul Ikhsan-pun menyampiri masyarakat seraya menawarkan dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh beberapa warga dengan didominasi kaum emak-emak tersebut. Satu persatu, anggota DPRD dari Partai Gerindra itu pun menanggapinya dengan piawai dari hati ke hati.

Nurul Ikhsan mengatakan akan memprioritaskan usulan yang tertunda, pada tahun 2027 mendatang dituntaskan.

''Kami memprioritaskan beberapa usulan (aspirasi, red) warga, khususnya masalah infrastruktur yang pembangunnya tertunda. Insyallah pada tahun 2027 akan dituntaskan,'' kata Nurul Ikhsan, pada wartawan usai melaksanakan reses di lingkungan Perumahan Kartama Raya, Sabtu (7/11/2026) petang.

Nurul menjelaskan di antaranya pengecatan bagian luar dan lain-lainya di Masjid Aulia, parit-parit (drainase) kecil, termasuk usulan pemasangan rambu-rambu di jalan poros Perumahan Kartama Raya. Begitu juga usulan dari ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Aulia.

''Alhamdulillah, beberapa aspirasi yang diinginkan oleh warga RW 03 Perumahan Kartama Raya telah direalisasikan. Karena masalah anggaran tahun 2026 tertunda sebagian jadinya. Tapi, parit utama (besar, red) dan jalan telah dibangun, kini dirasakan manfaatnya bagi masyarakat,'' kata Nurul Ikhsan lagi.

Nurul menambahkan sebelum melaksanakan reses di RW 03 Perumahan Kartama Raya, pagi hingga jelang siang, ia melaksanakan hal serupa di lingkungan Perumahan Sidomulyo, Marpoyan Damai. Secara umum, warga mengusulkan soal infrastruktur.

''Pada tahun 2027 nanti, segala usulan prioritas akan diupayakan untuk dituntaskan,'' pungkasnya. *** (Rilis)