Hadirkan Musra Dahrizal Katik Rajo Mangkuto, Maulidan Payuang Panji Suku Koto Sadunia Jadi Istimewa

Hadirkan Musra Dahrizal Katik Rajo Mangkuto, Maulidan Payuang Panji Suku Koto Sadunia Jadi Istimewa 

Pekanbaru - forumRiau.com: Maulidan atau Peringatan Maulid Nabi Muhamad SAW yang ditaja Payuang Panji Suku Koto Sadunia (PPSKS) tahun ini jadi istimewa. Karena acara ini menghadirkan figur tokoh Minang populer yaitu Musra Dahrizal Katik Rajo Mangkuto, mengisi tausiah acara tersebut. 

Musra Dahrizal Katik Rajo Mangkuto adalah budayawan, pengajar dan aktor ini, juga pemerhati budaya dan adat Minangkabau. Keilmuan beliau juga menjadikannya dosen tamu untuk University of Hawaii, Amerika Serikat dan di Akademi Seni Warisan Budaya Kebangsaan Malaysia.

Di dalam negeri, ia mengajar mata kuliah Etnologi Minangkabau dan Falsafah Adat Minangkabau di Universitas Negeri Padang, Universitas Andalas, dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. 

Ketua Payuang Panji Suku Koto Sadunia (PPSKS), Yusrizal Koto didampingi Sekretarisnya, Syafril Koto mengatakan, acara ini dikemas dalam rangka Silaturahmi Akbar dan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 2026, berlangsung di Sekretariat PPSKS jalan Taman Karya - Jln Paku I, Pekanbaru, Riau, Sabtu 5/9/2026. 

"Alhamdulillaah, acara Silaturrahmi Akbar PPSKS tahun ini kita gelar dengan menghadirkan tokoh Minang yang tak asing lagi, baik secara lokal maupun nasional, yaitu Buya kita, Musra Dahrizal Katik Rajo Mangkuto. Beliau mengisi tausiyah, dialog dan diskusi publik yang membahas kehidupan sosial, budaya serta agama dalam berbagai perspektif yang menghadapi perkembangan jaman modernisasi saat ini, terutama di era digitalisasi sekarang," ungkap Syafril Koto.

Dalam acara tersebut, lanjut Syafril Koto, pemateri tokoh Minang dari akademisi Riau, Prof Dr Alaidin Koto, juga mendampingi Musra Dahrizal Katik Rajo Mangkuto dalam dialog interaktif tersebut. 

"Pemateri tokoh Minang dari akademisi Riau Prof Dr Alaidin Koto juga mendampingi Buya Musra Dahrizal Katik Rajo Mangkuto sebagai kenyote speaker. Sehingga dialog interaktif yang kita gelar sangat istimewa, penuh materi yang bergizi, daging aja semua isinya," jelas Syafril Koto. 

Audiens yang hadir dalam acara ini, lanjut Syafril Koto, tentunya semua anggota PPSKS Riau dari 12 kabupaten kota se Riau, beserta beberapa tamu undangan yang tak kalah pentingnya sebagai Rang Sumando (Suami atau Istri dari orang Suku Koto), seperti pengacara kondang Riau, Abu Bakar Sidik SH, MH. 

"Audinse atau peserta yang hadir dalam silaturahmi Akbar PPSKS tahun ini dihadiri oleh pengurus PPSKS dari 12 Daerah se Riau. Juga ada tamu undangan Rang Sumando Rang Koto yang tak kalah populer ya, seperti Abu Bakar Sidik SH MH dan lainnya," ungkap Syafril Koto. 

Dari Pemko Pekanbaru, Wakil Walikota Pekanbaru, H Markarius Anwar, hadir diwakili Camat Tuah Madani, Farid Irwan Maulana. Berikutnya juga hadir Ketua IKMR, Ketua PKDP Kota Pekanbaru, Abu Bakar Siddiq, Sekretaris PKDP Pekanbaru, Yance serta tokoh Bundo Kanduang dari jajaran paguyuban Minang. 

Ketua PPSKS Provinsi Riau, Yusrizal Koto (Yusko) mengatakan, kegiatan dilaksanakan selain untuk lebih mempererat tali persaudaraan, PPSKS akan melaksanakan bimbingan teknis bagi Ninik Mamak dan Bundo Kanduang pada November 2026 mendatang.

"Kita akan melaksanakan bimtek bagi ninik mamak dan bundo kanduang yang insyaallah akan dilaksanakan di bulan November. Bimtek yang dilaksanakan terkait dengan apa itu fungsi ninik mamak dan apa itu fungsi bundo kanduang," kata Yusko.

Selain dihadiri Camat Tuah Madani, Farid Irwan Maulana, kegiatan juga dihadiri jajaran pengurus PPSKS se Provinsi Riau. Seperti Ketua PPSKS Kota Pekanbaru, Siak, Kampar, Pelalawan, Bengkalis dan kota Dumai.*** 

Pastikan Pembangunan Tak Ganggu Arus Lalu Lintas, Ditlantas Polda Riau Bahas Andalalin Restaurant Thai Street Pekanbaru

Pastikan Pembangunan Tak Ganggu Arus Lalu Lintas, Ditlantas Polda Riau Bahas Andalalin Restaurant Thai Street Pekanbaru

Pekanbaru – forumRiau.com: Direktorat Lalu Lintas Polda Riau melalui Subdit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) terus memperkuat langkah preventif dalam mengantisipasi dampak pembangunan terhadap kelancaran dan keselamatan lalu lintas.

Upaya tersebut dilakukan melalui rapat pembahasan Dokumen Rekomendasi Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) rencana pembangunan Restaurant Thai Street Pekanbaru di Jalan Soekarno Hatta, Pekanbaru, yang dilaksanakan oleh PT Boga Agung Nusantara Kuliner, Kamis (3/9/2026).

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 747, Sukajadi, Pekanbaru, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Kegiatan tersebut diikuti Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Riau AKBP Dasril, S.Pd., M.M., yang didampingi langsung oleh AKP Bahrul S., S.H., M.M., selaku Kanit Si Audit dan Inspeksi Subdit Kamsel Ditlantas Polda Riau.

Turut hadir Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Riau Helmi, Wakasat Lantas dan Kanit Kamsel Satlantas Polresta Pekanbaru, perwakilan Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, pimpinan PT Boga Agung Nusantara Kuliner, serta konsultan penyusun dokumen rekomendasi teknis Andalalin.

Bahas Dampak Lalu Lintas Secara Komprehensif

Rapat diawali dengan pemaparan dokumen rekomendasi teknis Andalalin oleh konsultan. Pemaparan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dan evaluasi bersama melalui penyampaian saran serta masukan dari unsur kepolisian, pemerintah daerah, pengembang dan konsultan.

Subdit Kamsel Ditlantas Polda Riau memberikan perhatian terhadap sejumlah aspek penting, antara lain akses keluar-masuk kendaraan, bangkitan dan tarikan perjalanan, potensi hambatan arus lalu lintas, kebutuhan perlengkapan jalan, keselamatan pengguna jalan, serta penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi pembangunan.

Pembahasan dilakukan untuk memastikan potensi dampak yang ditimbulkan dari pembangunan maupun aktivitas operasional restoran dapat diantisipasi sejak tahap perencanaan.

Hal ini menjadi perhatian mengingat lokasi pembangunan berada di Jalan Soekarno Hatta, salah satu koridor lalu lintas penting di Kota Pekanbaru dengan aktivitas kendaraan yang cukup tinggi.

Dirlantas: Keselamatan Pengguna Jalan Menjadi Prioritas

Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika menegaskan bahwa setiap pembangunan yang berpotensi menimbulkan bangkitan dan tarikan perjalanan harus memperhatikan dampaknya terhadap sistem lalu lintas.

Menurutnya, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga keamanan, ketertiban, kelancaran serta keselamatan masyarakat pengguna jalan.

“Kita tentu mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, setiap pembangunan yang berpotensi memberikan dampak terhadap lalu lintas harus dipersiapkan dengan perencanaan yang matang. Keselamatan masyarakat pengguna jalan tetap menjadi prioritas utama,” tegas Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika.

Ia menekankan agar dokumen Andalalin tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi menjadi pedoman nyata dalam pelaksanaan pembangunan maupun operasional.

“Rekomendasi teknis yang telah disepakati harus benar-benar dilaksanakan di lapangan. Tujuannya agar potensi gangguan terhadap arus lalu lintas dapat diminimalkan dan masyarakat tetap aman serta nyaman dalam beraktivitas,” ujarnya.

Dishub Riau: Sinergi Menjadi Kunci

Sementara itu, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Riau Helmi mengatakan bahwa pembahasan Andalalin menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan terhadap dampak lalu lintas yang mungkin timbul.

Menurutnya, setiap pusat kegiatan baru akan memengaruhi pola pergerakan kendaraan dan masyarakat sehingga perlu dilakukan perencanaan serta penanganan secara terukur.

“Pembahasan Andalalin ini penting untuk memastikan seluruh aspek lalu lintas sudah diperhitungkan sejak awal. Kita berharap rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar dapat diterapkan oleh pengembang,” ujar Helmi.

Helmi menambahkan, koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, pengembang dan konsultan perlu terus diperkuat untuk memastikan seluruh rekomendasi dapat diterapkan sesuai hasil kajian.

“Dengan sinergi yang baik, potensi kepadatan, konflik kendaraan maupun gangguan keselamatan di sekitar lokasi dapat diantisipasi lebih awal. Prinsipnya, pembangunan tetap berjalan, tetapi kepentingan dan keselamatan pengguna jalan harus tetap terlindungi,” tambahnya.

AKBP Dasril: Pengembang Wajib Perhatikan Rekomendasi Teknis

Senada dengan hal tersebut, Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Riau AKBP Dasril menegaskan pentingnya komitmen pengembang dalam melaksanakan setiap rekomendasi teknis yang telah disepakati.

Menurutnya, penyusunan Andalalin merupakan bagian dari upaya preventif untuk mengidentifikasi sekaligus mengantisipasi potensi gangguan lalu lintas sebelum suatu pembangunan beroperasi.

“Pembangunan tentu kita dukung, tetapi kelancaran dan keselamatan lalu lintas harus menjadi perhatian utama. Setiap potensi dampak harus diantisipasi melalui perencanaan dan penanganan yang tepat,” kata AKBP Dasril.

Ia berharap seluruh rekomendasi yang dihasilkan melalui rapat pembahasan dapat menjadi acuan bagi pengembang dalam setiap tahapan pembangunan hingga operasional Restaurant Thai Street Pekanbaru.

Ditutup dengan Penandatanganan Berita Acara

Setelah melalui tahapan pemaparan, evaluasi, diskusi dan penyempurnaan, seluruh pihak selanjutnya menyusun Berita Acara Hasil Pembahasan Dokumen Rekomendasi Teknis Andalalin.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh pihak-pihak terkait sebagai bagian dari proses pembahasan dan penyepakatan rekomendasi teknis.

Melalui pembahasan tersebut, Ditlantas Polda Riau bersama instansi terkait menunjukkan komitmennya untuk memastikan setiap pembangunan yang berpotensi memberikan dampak terhadap lalu lintas tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

Dengan perencanaan yang matang dan implementasi rekomendasi yang konsisten, pembangunan Restaurant Thai Street Pekanbaru diharapkan dapat berjalan dengan baik tanpa mengesampingkan kelancaran arus lalu lintas, keamanan, ketertiban, kenyamanan, serta keselamatan seluruh pengguna jalan. Kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib dan lancar.***

Kanwil Ditjenpas Riau Ikuti Pemaparan Hasil Akhir Evaluasi dan Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik

Kanwil Ditjenpas Riau Ikuti Pemaparan Hasil Akhir Evaluasi dan Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik

Pekanbaru - forumRiau.com: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Riau mengikuti secara virtual kegiatan Pemaparan Hasil Akhir Tim Evaluasi dan Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik Bidang Pemasyarakatan, diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal, Rabu (2/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung melalui Zoom tersebut diikuti oleh jajaran Kanwil Ditjenpas Riau bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Kanwil Ditjenim) Riau di ruang rapat Kakanwil. 

Kegiatan tersebut dibuka oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, yang memberikan arahan terkait pentingnya penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pemasyarakatan dan imigrasi.

Pemaparan hasil evaluasi menjadi momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, memastikan setiap layanan berjalan sesuai standar, serta memperkuat prinsip profesionalitas, integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas pemasyarakatan.

Dalam pemaparan, Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Ida Asep Somara, menyampaikan hasil evaluasi terhadap tata kelola pelayanan publik bidang pemasyarakatan, termasuk pemetaan layanan, standar prosedur operasional (SOP), distribusi kewenangan, serta sejumlah layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Dari 52 layanan pemasyarakatan, sebanyak 47 layanan telah memiliki dokumen SOP, sementara 5 layanan masih memerlukan penyusunan standar prosedur.

Evaluasi juga menyoroti tiga layanan prioritas, yaitu Asimilasi, Cuti Bersyarat (CB), Pembebasan Bersyarat (PB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB); Penelitian Kemasyarakatan (Litmas); serta Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Perbaikan diarahkan untuk memastikan pelayanan berlangsung lebih tepat, transparan, konsisten, tepat waktu, dan akuntabel dengan pengendalian berbasis risiko.

Dalam rencana tindak lanjut 30 hari, sejumlah quick win disiapkan, antara lain penguatan standar waktu atau SLA layanan hak integrasi, pendelegasian kewenangan berbasis risiko, standar sidang TPP berbasis bukti, percepatan dan pengendalian Litmas, serta penguatan SDP melalui mobile apps, dashboard monitoring, layanan informasi mandiri, dan pengendalian integritas serta keterlacakan data.

Keikutsertaan Kanwil Ditjenpas Riau dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat pemahaman dan kesiapan jajaran dalam menindaklanjuti hasil evaluasi, sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan. Melalui evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan, Kanwil Ditjenpas Riau berkomitmen mendukung terwujudnya pelayanan pemasyarakatan yang profesional, responsif, berintegritas, modern, dan akuntabel, serta memberikan kepastian dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.***

SPSI Riau kawal aspirasi pekerja dan masyarakat dan tuntut evaluasi RDP ketenagakerjaan DPRD Riau

Pekanbaru - Ketua SPSI Riau yang juga wakil ketua umum Spsi di Indonedia Nursal Tanjung tegaskan SPSI Riau didasari keputusan organisasi Spsi Provinsi Riau  menyatakan tidak  ikut serta pada demo aspirasi yang berlangsung pada hari hari kamis tanggal 27 Agustus 2026 kemarin  di Jakarta.

Pernyataan ini ditegaskan Nursal  tanjung melalui WhatsApp kepada awak media, Kamis (27/08/2026).

Secara tegas, Nursal tanjung mengatakan SPSI Riau sesuai keputusan organisasi tidak ikut dalam demo aspirasi di jakarta maupun di pekanbaru maupun wilayah provinsi Riau dengan tujuan untuk menjaga stabilitas daerah. Namun untuk menyalurkan apirasi, SPSI Riau meminta kepada Gubernur Riau SF.Hariyanto beserta forkopimda provinsi Riau agar dapat menerima secara langsung dan resmi surat aspirasi keluarga besar SPSI Provinsi Riau.

Ketua SPSI Riau ini menjelaskan pada demo aspirasi 27 Agustus 2026 ini, ada beberapa tuntutan yang akan dilayangkan kepada DPR dan pemerintah diantaranya :

1. Segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

2. Pemberantasan korupsi lebih tegas, termasuk tuntutan hukuman mati bagi koruptor dari sebagian kelompok.

3. Menstabilkan harga kebutuhan pokok.

4. Mendorong kenaikan/perbaikan kesejahteraan dan upah buruh.

5. Mengesahkan RUU PPRT.

6. Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, terutama terkait transparansi anggaran.

7. Menolak kebijakan pajak yang dianggap membebani masyarakat kecil dan mendorong pajak lebih progresif bagi kelompok bermodal besar.

8. Pendidikan dan kesehatan yang terjangkau/gratis dan berkualitas serta menolak komersialisasi layanan dasar.

9. Salah satu kelompok juga membawa tuntutan penetapan status Bencana Nasional untuk wilayah Sumatra dan NTT.

Selain itu, Nursal Tanjung meminta kepada DPRD Riau untuk dapat menyelesaikan masalah pelaksanaan rapat dengar pendapat yang dilaksanakan Parisman Iwan Patah secara pribadi tanpa komisi V. Dalam perundang-undangan dan peraturan Pemerintah dan tata tertib DPRD Riau sudah mengatur bahwa  pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat  yang berksitan dengan persoalan perselisihan hubungqn industrial  dilaksanakan sesuai pembidangan dan untuk permasalahan persengketaan perselisihan hubungan industrial merupakan ruang komisi V  dan jika pelaksanaannya  tidak  dilaksanakan  oleh komisi V maka itu merupakan pelanggaran hukum dan tidak sah, begitu juga jika ada rekomendasi maka rekomendasi  tersebut cacat prosedur dan tidak sah.

Tindakan Parisman iwan Patah  melaksanakan RDP Rapat Dengar Pendapat  merupakan pelangaran kode etik. Untuk itu, kami meminta DEWAN kehormatan Dprd Provinsi Riau untuk memproses nya sesuai dengan ketentuan yg ada dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini akan memberikan kepastian ketenangan kenyamanan bagi dunia usaha baik pengusaha maupun pekerja karena hal ini  merupakan bukti konsekwennya  pemerintah Provinsi Riau dalam menjalankan aturan peraturan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dan jika dilakukan pembiaran maka pengusaha maupun pekerja akan berpikir ada  rencana apa Parisman iwan Patah membuat Rapat Dengar Pendapat  tanpa melibatkan komisi V dan seperti disembunyikan dari komisi V dan tidak perduli dengan aturan ketentuan hukum.

Nursall Tanjung berharap  agar pihak Dprd menanggapi hal ini dan  menyelesaikan sesuai  kerentua yg ada demi menjaga stabilitas kondusifitas dan memberikan kepastian hukum dan kenyaman bagi para investor  ntuk berinvestasi di Riau  dan terbukanya lapangan kerja yang seluas luasnya dan membangun hubungan industrial harmonis berkeadilan mendukung pembangunan yg dipimpin oleh Plt Gubernur Riau Bpk SF Hariyanto tutur Nursal aTanjung.(Adi kampai).

Bersama petani, bhabinkamtibmas sialang lakukan penggilingan jagung pipil

SIAK – Pendampingan program ketahanan pangan oleh Polri memasuki tahap akhir. *Bhabinkamtibmas Kampung


Sialang Baru Aiptu Turmudi bersama para petani melaksanakan kegiatan penggilingan jagung pipil di Kampung Sialang Baru, Kecamatan Lubuk Dalam, kamis (27/08/2026).

Kegiatan ini merupakan rangkaian lanjutan dari Panen Raya Jagung Pipil Kuartal II yang sebelumnya dilaksanakan di lahan seluas 0,75 Ha. Setelah melalui proses panen dan penjemuran, jagung pipil saat ini siap digiling untuk meningkatkan nilai jual dan memudahkan pendistribusian.

Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah petani merupakan bentuk nyata komitmen Polsek Lubuk Dalam, Polres Siak dalam mendukung program Asta Cita Presiden RI guna mewujudkan Swasembada Pangan Nasional. Mulai dari pengolahan lahan, perawatan, panen, penjemuran hingga penggilingan, Polri terus hadir mendampingi.

Kapolsek Lubuk Dalam Iptu Marhengky, S.Sos., M.H menyampaikan bahwa pendampingan ini bertujuan agar hasil pertanian petani benar-benar bermanfaat.  

"Kami ingin mengawal sampai tuntas. Setelah digiling ini, jagung siap untuk dijual atau dijadikan pakan. Harapannya harga stabil dan dapat meningkatkan perekonomian warga Sialang Baru," ujar Kapolsek.

Para petani sangat mengapresiasi perhatian dan pendampingan dari Bhabinkamtibmas. Dengan adanya dukungan ini, mereka merasa lebih semangat dan optimis untuk terus memanfaatkan lahan pertanian.

Kegiatan penggilingan jagung pipil berlangsung aman, lancar dan penuh semangat gotong royong.

Sinergi untuk pangan, bhabinkamtibmas Sri Gading panen jagung pipil bersama korluh PPL dan petani

SIAK – Wujud nyata dukungan Polri terhadap ketahanan pangan kembali terlihat. *Bhabinkamtibmas Kampung Sri Gading AIPDA BASRI DURIN, SH* bersama *Korluh PPL Kecamatan Lubuk Dalam FAUZIAH* dan para petani melaksanakan *Kegiatan Panen Jagung Pipil* di wilayah Kampung Sri Gading, Kecamatan Lubuk Dalam, *26/08*.

Kegiatan panen ini merupakan bagian dari program Asta Cita Presiden RI dalam mewujudkan Swasembada Pangan Nasional. Lahan jagung yang dipanen merupakan hasil pendampingan intensif dari Bhabinkamtibmas bersama penyuluh pertanian kepada kelompok tani setempat.

Dalam kegiatan tersebut, *Bhabinkamtibmas Sri Gading* turun langsung ke ladang membantu petani memanen jagung pipil. Sementara *Korluh PPL* memberikan arahan terkait teknik pasca panen yang baik agar hasil panen memiliki kualitas terbaik.

*Kapolsek Lubuk Dalam Iptu Marhengky, S.Sos., M.H melalui Bhabinkamtibmas menyampaikan* bahwa Polri akan terus hadir mendampingi petani.  

"Kami tidak hanya menjaga Kamtibmas, tetapi juga turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian. Dengan adanya pendampingan dari awal tanam sampai panen seperti ini, diharapkan hasil pertanian warga semakin meningkat," ujarnya.

Para petani menyambut gembira kegiatan ini. Mereka merasa terbantu dan termotivasi untuk terus menggarap lahan pertanian demi ketahanan pangan keluarga dan wilayah.

Kegiatan panen jagung pipil berlangsung dengan aman, lancar dan penuh semangat kebersamaan antara Polri, PPL dan masyarakat.

Salurkan Aspirasi langsung ke gubernur Riau, Nasrul Tanjung tegaskan SPSI Riau tak ikut demo aspirasi 27 Agustus 2026

Pekanbaru - Ketua SPSI Riau Nursal Tanjung tegaskan SPSI Riau tak ikut serta pada demo yang saat berlangsung di Jakarta ataupun di pekanbaru yang tujuannya untuk mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pernyataan ini ditegaskan Nasrul tanjung melalui WhatsApp kepada awak media, Kamis (27/08/2026).

Secara tegas, Nasrul tanjung mengatakan SPSI Riau sesuai keputusan organisasi tidak ikut serta dalam demo aspirasi tanggal 27 Agustus 2026 hari ini. baik di Jakarta maupun di kota Pekanbaru.

Untuk menjaga stabilitas daerah dan tersalurnya aapiras makai SPSI Riqu meminta kepada Gubernur Riau SF.Hariyanto beserta forkopimda provinsi Riau agar dapat menerima secara langsung dan resmi surat aspirasi keluarga besar SPSI Provinsi Riau.

Nasrul Tanjung berharap aspirasi dari SPSI Provinsi Riau dapat disalurkan dan disampaikan agar apa yang menjadi aspirasi semua dapat terwujud.(Adi kampai).

Peduli Dampak Kabut Asap, Kapolsek Kampar dan Jajaran Bagikan 1.250 Masker Gratis kepada Warga

KAMPAR, RIAU — Bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di tengah potensi bahaya kabut asap di wilayah Riau, khususnya Kabupaten Kampar, ditunjukkan jajaran Polsek Kampar bersama Puskesmas Air Tiris.

Pada Kamis (27/8/2026), sekitar pukul 09.00 WIB, Polsek Kampar bersama Puskesmas Air Tiris menggelar aksi pembagian masker gratis kepada masyarakat di Jalan Baru, Kelurahan Air Tiris, Kecamatan Kampar.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolsek Kampar AKP Asdisyah Mursid, SH, didampingi Kepala Puskesmas Air Tiris drg. Rita Herawati, serta diikuti personel Polsek Kampar dan staf Puskesmas Air Tiris.

Sebanyak 5 kotak masker atau sekitar 1.250 lembar masker dibagikan secara gratis kepada pengendara roda dua, roda empat maupun masyarakat yang melintas di kawasan tersebut.

Selain pembagian masker, petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah serta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap bagi kesehatan.

Kapolsek: Jangan Abaikan Bahaya Kabut Asap

Kapolsek Kampar AKP Asdisyah Mursid, SH, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri bersama tenaga kesehatan terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat.

«“Kami dari Polsek Kampar bersama Puskesmas Air Tiris ingin menunjukkan kepedulian kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi kondisi kabut asap yang dapat berdampak terhadap kesehatan,” ujar AKP Asdisyah Mursid.»

Menurutnya, penggunaan masker merupakan salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat ketika harus beraktivitas di luar rumah, terutama ketika kondisi udara kurang baik.

«“Kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati, menggunakan masker saat berada di luar rumah dan menjaga kesehatan. Jangan menganggap sepele dampak kabut asap, karena kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.»

AKP Asdisyah juga mengapresiasi kerja sama Puskesmas Air Tiris dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, sinergi antara kepolisian dan tenaga kesehatan sangat penting dalam memberikan edukasi serta pelayanan langsung kepada masyarakat.

«“Kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas Polsek Kampar dan Puskesmas Air Tiris. Kami berharap apa yang kami lakukan hari ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga kesehatan,” tambahnya.»

Sinergi Polsek dan Puskesmas

Sementara itu, Kepala Puskesmas Air Tiris drg. Rita Herawati turut mendampingi kegiatan pembagian masker tersebut. Petugas dari Puskesmas bersama personel kepolisian memberikan edukasi kepada masyarakat yang menerima masker.

Masyarakat yang melintas di Jalan Baru Air Tiris tampak menerima masker yang dibagikan secara cuma-cuma tersebut. Sasaran kegiatan tidak hanya pengendara, tetapi juga warga yang beraktivitas dan melintas di lokasi.

Usai pembagian masker, kegiatan dilanjutkan dengan foto bersama personel Polsek Kampar dan jajaran Puskesmas Air Tiris sebagai simbol solidaritas dan penguatan kerja sama antarinstansi di Kecamatan Kampar.

Kegiatan berakhir sekitar pukul 09.30 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan aman, tertib dan kondusif.

Aksi tersebut diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan, sekaligus mengingatkan warga agar selalu waspada terhadap dampak kabut asap yang sewaktu-waktu dapat mengganggu kualitas udara di wilayah Kabupaten Kampar dan Riau.

Hentikan Pingpong Berkas Kasus PT Musim Mas. KNPI Riau Desak Penahanan Direksi, Penghentian Aktivitas, Cabut Sertifikasi Hijau, dan Usut Dugaan Kejahatan Pajak

PEKANBARU - KNPI Riau menggelar aksi unjuk rasa untuk menyuarakan mandeknya penegakan hukum dalam kasus kejahatan lingkungan yang melibatkan PT Musim Mas. Berkas perkara korporasi ini dinilai jalan ditempat akibat proses bolak-balik berkas antara penyidik Polda Riau dan Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Riau (20/08/2026).

PT Musim Mas telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi atas dugaan perusakan lingkungan hidup di kawasan sempadan Sungai Air Hitam, Kabupaten Pelalawan, dengan nilai kerugian ekologis fantastis mencapai Rp187,86 miliar. Namun, hingga saat ini, aparat penegak hukum belum juga menyentuh jajaran pengurus korporasi yang menjadi otak di balik kejahatan ini.

Merespons lambatnya penegakan hukum dan demi menyelamatkan keadilan ekologis di Bumi Lancang Kuning, Kami KNPI Riau dengan ini menyatakan sikap dan menuntut:
1. Polda Riau Segera Umumkan Tersangka Perorangan dan Lakukan Penahanan, kejahatan lingkungan berskala masif ini tidak terjadi secara otomatis oleh mesin. Ada kebijakan dan instruksi dari para petinggi perusahaan yang sengaja menanam sawit di sempadan sungai secara ilegal. Aktor intelektual ini harus segera ditahan demi mencegah upaya penghilangan barang bukti.
2. Kejaksaan Tinggi Riau Segera Terbitkan P-21, hentikan proses "pingpong" berkas perkara dan secepatnya menerbitkan status P-21 (berkas lengkap) agar kasus kejahatan lingkungan yang dilakukan PT Musim Mas bisa langsung disidangkan secara terbuka. KNPI Riau akan terus mengawal kasus ini hingga seluruh aktor intelektual diseret ke penjara dan alam Riau dipulihkan.
3. Polda Riau Segera Segel Lahan, Sita Aset, dan Segera Hentikan Aktivitas Operasional. Segera memasang garis polisi, menyegel areal perkebunan yang bermasalah di sempadan Sungai Air Hitam, dan menghentikan seluruh aktivitas operasional PT Musim Mas disana. Lakukan penyitaan aset korporasi sebagai jaminan pemulihan total ekosistem sungai yang telah rusak parah.
4. Segera Cabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU). Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah untuk segera mencabut total izin IUP dan HGU PT Musim Mas yang berada di area bermasalah tersebut. Korporasi yang merusak kelestarian alam demi keuntungan sepihak dinilai sudah tidak layak lagi memegang izin operasional di bumi Riau.
5. Bongkar Kebohongan Greenwashing, Cabut Sertifikasi ISPO dan RSPO. Komite ISPO dan Sekretariat Internasional RSPO untuk segera mencabut sertifikat kelapa sawit berkelanjutan milik PT Musim Mas. Penanaman kelapa sawit yang hanya berjarak 2-5 meter dari bibir sungai membuktikan bahwa label "keberlanjutan" yang disandang grup ini hanyalah kedok tipu-tipu (greenwashing) di pasar global.
6. Usut Tuntas Laporan Pajak dan Indikasi Kerugian Negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk segera mengaudit dan mengusut tuntas laporan perpajakan PT Musim Mas. Langkah ini krusial untuk menyelidiki potensi kerugian pendapatan negara akibat aktivitas perkebunan ilegal di luar izin serta dugaan manipulasi nilai ekspor (under-invoicing) CPO yang dilakukan PT Musim Mas.(rls/ Adi kampai)

Kapolsek kampar pimpin pembagian masker di kelurahan air tiris Kampar

Kampar - Kapolsek Kampar AKBP Asdidyah Rasyid, S.H., pimpin pembagian masker di jalan baru kelurahan air tiris kabupaten Kampar, kamis (27/08/2026).

Pembagian masker gratis ini dilakukan Polsek Kampar dengan puskesmas air tiris dengan tujuan membantu masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan disaat suasana karhutla yang sedang melanda kampar pada khususnya dan provinsi Riau pada umumnya.

Kapolsek kampar AKP Asdisyah Rasyid,.S.H., yang di dampingi kepala puskesmas air tiris drg.Rita Herawati menjelaskan jumlah masker yang diberikan sebanyak 5 kotak @ 250 pcs dimana masker ini diberikan kepada kendaraan R4 dan R2 serta masyarakat yang melintas di jalan baru kelurahan air tiris.

"giat ini memberikan masker gratis dengan tujuan kepedulian kita terkait karhutla yang sedang melanda Kampar". ujar Asdisyah.

Pembagian masker ini dilaksanakan mulai pukul 09.00 wib sampai 09.30 wib dan diakhiri dengan Poto bersama antara Polsek Kampar dan Puskesmas air tiris.

Kapolsek kampar berharap dengan adanya giat pembagian masker gratis bersama puskesmas air tiris dapat meningkatkan solidaritas kedua instansi ini kedepannya.(adi kampai)

Asean University International akan Hadir Pembangunannya di Phnom Penh Kamboja, Ini Kata Prof Dr Suhendar

Asean University International akan Hadir Pembangunannya di Phnom Penh Kamboja, Ini Kata Prof Dr Suhendar 

Kamboja - forumRiau.com: Asean University International terus kembangkan eksistensinya di berbagai negara Asean. Setel ah sukses hadir di Malaysia, keberadaan Universitas ini juga dipastikan akan membangun gedungnya di Negara Kamboja.

Hal tersebut dibenarkan oleh Presiden Asean University International Prof Dr Suhendar SE SH LLM, saat dihubungi forumriau, Senin 24/8/2026. 

"Benar, saya sekarang sedang di Kamboja bersama rekan rekan Asean University International Malaysia dan Kamboja. Kami sudah sepakat untuk membangun gedung Asean University International di Kamboja. Tempat dan lokasi bangunan sudah positif untuk dilakukan tahap pembangunannya," jawab Prof Dr Suhendar. 

Lebih lanjut, Prof Dr Suhendar katakan, Asean University International dibangun di kota Phnom Penh yang merupakan ibukota Kamboja. Pembangunan ini sebagai Pengembangan dari Asean University International Malaysia dengan Akreditasi International dari Eropa yaitu European Association For Higher Education Advancement (EAHEA ACCREDITED) dan IAO ( International Accreditation Organitation) yang berpusat di America Serikat.

"Meskipun secara pembelajaran selama ini bisa secara online, namun kehadiran Gedung Asean University International di Kamboja akan tetap dibangun sebagai eksistensinya di negara negara Asean tentunya. Oleh karenanya, saya bersama teman teman telah membuat kesepakatan bersama untuk pembangunan gedung ini," jelas Prof Dr Suhendar.

Menurutnya, kesepakatan tersebut disaksikan langsung oleh DR.CHHOR BONAVY dari Lawfirm DHI Kamboja sebagai Lawyer Kamboja. Sedangkan Prof Dr Suhendar didampingi oleh YTM Sri Sultan Daeng Sri Rama Megat Raja Hadzlie Adlan  Bin YM Raja Jamaliah selaku Ketua Yayasan Megat Raja Keraton Nusantara dan YAM Sri Sultan Bendahara Dato DR Tengku Zainal Abidin Bin Moh Yusuf selaku Bendahara Yayasan Megat Raja Keraton Nusantara.

"Perwakilan dari Kamboja adalah Dato DR. H.E. SARY MAEURSOTY selaku Direktur Asean University International Kamboja. Kesepakatan ini langsung disaksikan bersama Dr.Chhor Bonavy dari Lawfirm DHI Kamboja sebagai Lawyer perwakilan Kamboja. Saya didampingi oleh YTM Sri Sultan Daeng Sri Rama Megat Raja Hadzlie Adlan Bin YM Raja Jamaliah selaku Ketua Yayasan Megat Raja Keraton Nusantara dan YAM Sri Sultan Bendahara Dato DR Tengku Zainal Abidin Bin Moh Yusuf selaku Bendahara Yayasan Megat Raja Keraton Nusantara," pungkas Prof Dr Suhendar.

Untuk diketahui, jelas Prof Dr Suhendar, Asean University International punya Prioritas Study Program Economi, Parawisata, Budaya dan Tourism.*** Penulis: Suryadi