Gelar Futsal Fun Match Lapas Pekanbaru Pererat Silahturahmi dengan Jajaran BRI Pekanbaru

FORUM RIAU. COM-Pekanbaru :INFO_PAS - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru gelar Futsal Fun Match bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pekanbaru Lancang Kuning, Selasa (13/05).

Futsal Fun Match yang dilaksanakan di Lapangan BRI Arena, Pekanbaru tersebut berlangsung sangat meriah. Kepala Lapas Pekanbaru, Erwin Fransiskus Simangunsong, melalui Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Angki Setyo Andrianto, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjaga kesehatan dan juga mempererat silaturahmi antara Lapas Pekanbaru dan juga BRI Pekanbaru, seperti yang diketahui bahwa sebelumnya kerja sama antara kedua instansi ini telah terjalin sangat baik.

"Kegiatan Fun Futsal ini merupakan ajang silaturahmi dan meningkatkan keakraban antar petugas Lapas Pekanbaru dan jajaran BRI Pekanbaru yang selama ini sudah terjalin sangat baik. Bonusnya, dengan berolahraga kita bisa menjaga kesehatan dan kebugaran bersama," ungkap Angki.

Wagubri Hadiri Pelantikan Pengurus Depidar IV SOKSI Riau, Evi Juliana Terpilih Sebagai Ketua

FORUMRIAU.COM - PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri), SF Hariyanto menghadiri acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) IV Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Provinsi Riau masa bakti 2025–2030. Acara yang berlanhsung khidmat tersebut bertempat di Hotel Aryaduta Pekanbaru pada Sabtu malam, (10/5/2025).

Dalam pelantikan tersebut, Evi Juliana resmi terpilih sebagai Ketua Depidar IV SOKSI Riau untuk periode 2025–2029. Prosesi pelantikan diwarnai dengan semangat persatuan dan komitmen kuat para pengurus untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.

Wagubri, SF Hariyanto dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Evi Juliana beserta jajaran pengurus yang baru saja dilantik. Ia menyampaikan harapannya agar di bawah kepemimpinan yang baru, SOKSI Riau semakin solid dan mampu memperkokoh kontribusinya dalam mendukung pemerintah daerah.

"Saya yakin dan percaya, dengan semangat yang baru, SOKSI akan semakin solid dan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun Provinsi Riau yang lebih baik," ujar SF Hariyanto. 

Lebih lanjut, SF Hariyanto juga menekankan pentingnya peran SOKSI sebagai organisasi kader yang senantiasa hadir untuk masyarakat, serta siap berjuang demi kemajuan Provinsi Riau.

"SOKSI selalu kita sebut sebagai organisasi kader bangsa. Maka sebagai kader SOKSI, harus menetapkan kepentingan negara dan bangsa diatas segalanya. Termasuk diatas kepentingan kita," ucap Wagubri.

Sementara itu, Ketua Depidar IV SOKSI Riau terpilih, Evi Juliana menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kepercayaan untuk memimpin SOKSI Riau.

"Saya mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan. Ini tentu bukan pekerjaan yang mudah dan penuh dengan tanggung jawab yang harus saya kerjakan untuk lima tahun kedepan. Insyallah tanggung jawab ini akan saya emban dengan ketulusan hati dan semangat juang yang tinggi," kata Evi Juliana.

Ia juga mengajak seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik untuk tetap menjaga kekompakan, serta memperkuat kesatuan dan persatuan dalam setiap langkah organisasi.

"Mari bersama-sama membangkitkan semangat dan bersatu, karna kita akan mempersiapkan kegiatan untuk lima tahun kedepan. Kepada seluruh Dewan Pimpinan Cabang, mari kita membesarkan SOKSI," tutupnya. ( rls )

Tingkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan, Lapas Pekanbaru Ikuti Rapat Anev Kemenimipas

Pekanbaru, INFO_PAS – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru turut berpartisipasi dalam Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Kinerja yang diselenggarakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Kegiatan ini digelar secara virtual dan diikuti oleh seluruh Pimpinan Tinggi, staf ahli, staf khusus menteri, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta perwakilan Teknis Imigrasi di luar negeri, Rabu (07/05).

Rapat ini dibuka secara resmi oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, yang menegaskan pentingnya forum evaluasi ini dalam mengukur kemajuan dan mengidentifikasi tantangan selama enam bulan masa transisi pembentukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Ini merupakan rapat evaluasi dan koordinasi selama proses transisi enam bulan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berjalan, untuk mengetahui sejauh mana proses transisi ini berjalan serta hal-hal apa saja kendala yang dihadapi," jelas Agus.

Berbagai isu strategis dibahas dalam rapat, diantaranya: Biro SDM Aparatur, Organisasi, dan Ketatalaksanaan menyoroti tantangan dalam peralihan sistem kepegawaian dari SIMPEG ke STAR-ASN untuk memperkuat tata kelola manajemen ASN yang lebih terintegrasi. Kemudian Biro BMN memfokuskan pada pengalihan aset dan penertiban data Barang Milik Negara guna menjamin efektivitas pengelolaan aset di lingkungan Kemenimipas. Serta Biro Umum membahas pergantian logo resmi kementerian, pembaruan pakaian dinas, serta kesiapan penggunaan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) dalam mendukung transformasi digital tata naskah dinas.

Selain itu, dalam rapat juga dibahas berita positif terkait 13 Program Akselerasi yang dicanangkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai upaya percepatan transformasi kelembagaan. Program-program ini mencakup penguatan digitalisasi layanan, peningkatan kualitas SDM, percepatan reformasi birokrasi, pengelolaan data yang terintegrasi, peningkatan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan, serta optimalisasi layanan Imigrasi yang ramah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kepala Lapas Pekanbaru, Erwin Fransiskus Simangunsong, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan program akselerasi ini di tingkat satuan kerja.

"Kami siap menjadi bagian dari perubahan besar ini dan akan memastikan program-program strategis Kemenimipas dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan," ungkap Erwin.

Melalui Anev ini, seluruh jajaran Kemenimipas diharapkan semakin solid dalam menghadapi dinamika transisi, serta mampu bergerak cepat dan adaptif dalam mewujudkan kementerian yang modern, profesional, dan berorientasi pelayanan publik.

Tidak Mau Jadi Pengusik Hakim Dalam Gugatan PTPN IV Regional III, ini kata Kesatuan Dubalang Adat Pangakalan Baru

Tidak Mau Jadi Pengusik Hakim Dalam Gugatan PTPN IV Regional III, ini kata Kesatuan Dubalang Adat Pangakalan Baru

PEKANBARU - FORUMRIAU.COM: Sengketa gugatan Wanprestasi yang diajukan PTPN IV Regional III terhadap tergugat KOPPSA M melahirkan banyak opini yang dapat menghambat titik fokus hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam mengambil keputusan. Peristiwa jamuran opini tersebut mendapat respon dari Kesatuan Dubalang Adat Desa Pangkalan Baru. 

"Selama proses sidang gugatan wanprestasi antara PTPN IV Regional III dengan KOPPSA M, hasil pantau kami bayak pendapat yang dapat berpengaruh pada fokus objek masalah, yakni soal uang. Uang yang disebut biaya pembangunan kebun kelapa sawit pola KPPA di Desa Pangkalan Baru. Oleh karena itu, kami melalui media sebagai fungsi alat komunikasi, menyampaikan pesan ilmiah kepada semua pihak agar tetap fokus pada objek uang yang disengketakan," kata Indra Maulid, Sekretaris Dewan Pertimbangan Kesatuan Dubalang Adat Desa Pangkalan Baru, Senin (05/05/2925) kepada Wartawan di Pekanbaru. 

Indra Maulid menjelaskan bahwa uang yang disengketakan oleh PTPN IV Regional III serta merta dikaitan dengan hasil proses pembangunan kebun kelapa sawit atau dikaitan dengan objek lainya, yakni pokok sawitnya atau objek tanahnya. Itu semua beda kontek kalau dimaknai secara mendalam. 

"Sepanjang uang pernah dicairkan, uang digunakan, dan uang utang tidak bagus pembayarannya, itu sudah gagal kewajiban apabila dilengkapi dokumen transaksi atau penggunaan uang tersebut," terangnya. 

Menurut Indra Maulid, pokok sawit dan lahan sawit merupakan objek yang berbeda dengan uang biaya pembangunan kebun kelapa sawit. Bahkan, dalam isi gugatan wanprestasi PTPN IV Regional III fokus pada objek uang. 

"Sudah tepat PTPN IV Regional III menggugat uang yang sudah terpakai dalam pembiayaan pembangunan kebun kelapa sawit KOPPSA M. Nggak salah lagi. Tinggal damai bayar-membayar uangnya aja lagi tu," kata Indra Maulid. 

Indra Maulid beri masukan kepada KOPPSA M, kalau mau menggugat, lakukan gugatan proses pembangunannya. 

"Jika terbukti dalam putusan pengadilan, bahwa PTPN Regional III gagal dalam proses membangun kebun, tentu ada konsekuensi yang harus dilakukan, misalnya PTPN IV Regional melakukan penanaman ulang, perawatan ulang. Claer masalah, simpel kan", ujar Indra. 

Kepada pihak PTPN IV Regional III, Indra Maulid juga memberikan pandangan terkait peristiwa pengusiran karyawan atau lembaga PTPN IV Regional III bukanlah dalil pendukung untuk menyatakan wanprestasi. 

"Peristiwa pengurusan itu, mungkin hanya bentuk tindak psikologis pengurus dan anggota KOPPSA M yang kecewa terhadap proses atau caranya. Bukan kecewa kepada karyawan atau lembaga PTPN itu sendiri. Soal kecil itu, kenak angin saja hilang. Fokus saja pada objek uangnya," ucap Indra Maulid sambil tersenyum. 

Kepada hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, Indra Maulid menguatkan posisi pendapat aturan dan pendapat ilmiah, setelah mengkaji dari kronologi masalah uang yang digugat PTPN IV Regional III, kajian regulasi, penelitian fakta dan dokumen, dapat disimpulkan bahwa pihak hakim harus fokus pada objek gugatan. 

"Kalau diminta pendapat kami untuk hakim. Kami tidak mau jadi pengusik hakim. Yah... Pak Hakim lebih tahu objek yang disengketakan oleh PTPN IV Regional III," pungkas Indra Maulid. 

Terakhir, Indra Maulid doakan KOPPSA M dan PTPN Regional III kembali bergandeng tangan dalam membangunan ekonomi masyarakat dan negara. 

Untuk diketahui, Kesatuan Dubalang Adat Desa Pangkalan Baru merupakan lembaga yang dibentuk para ninek mamak untuk menjaga Adat, alam, agama, dan anak kemenakan Desa Pangkalan Baru yang digagas oleh Ketua Pesebatian Pemuka Masyarakat Riau (PPMR) Ir. Nasrun Effendi, MT selaku Ketua Dewan Pertimbangan Dubalang Adat bersama Yusri Erwin, SH Kepala Desa Pangkalan Baru.***

Berantas Peredaran Narkoba dan Modus Penipuan, Lapas Pekanbaru Terus Intensifkan Razia Kamar Hunian Warga Binaan

FORUM RIAU. COM - Pekanbaru :INFO_PAS – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru kembali menggelar razia kamar hunian warga binaan. Ini merupakan bentuk komitmen melaksanakan Arahan 13 (tiga belas) Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya pada poin 1 (satu) yakni Memberantas Peredaran Narkoba dan Pelaku Penipuan dengan berbagai modus, Rabu (07/05).

Kegiatan razia dipimpin langsung oleh Plh Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Ridho Kurniawan. Sebelum pelaksanaan razia, Ridho juga menyempatkan melakukan pendekatan persuasif dan memberikan arahan terhadap warga binaan mengenai aturan-aturan yang ada dan memberikan sosialisasi kembali tentang penggunaan layanan Warteluspas yang telah disediakan di masing-masing blok hunian serta mengajak kepada seluruh warga binaan untuk turut serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Lapas.

Dalam pelaksanaan razia, petugas menyisir secara teliti kamar hunian agar tidak ada barang terlarang sesuai aturan yang berlaku. Dalam razia kali ini, Petugas berhasil menyita barang-barang yang dilarang masuk ke dalam Lapas seperti kabel-kabel ilegal, sendok, gunting dan lain-lain serta membongkar barang-barang dan peralatan yang dianggap bisa mengganggu kontrol petugas pengamanan. Kemudian, barang terlarang yang ditemukan diinventarisasi untuk kemudian dimusnahkan.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Erwin Fransiskus Simangunsong, menjelaskan bahwa kegiatan razia dan penggeledahan kamar hunian warga binaan merupakan salah satu tindaklanjut melaksanakan Arahan 13 (tiga belas) Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya pada poin 1 (satu).

"Lapas Pekanbaru terus berkomitmen penuh dalam menciptakan suasana kondusif dan membangun pembinaan yang maksimal bagi warga binaan. Kegiatan ini sebagai upaya dan tindak lanjut dalam menjalankan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan menjadi bagian penting dari Lapas Pekanbaru dalam mewujudkan diri dan organisasi yang bersih dan terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, handphone, dan pungutan liar," ungkap Erwin.

Dirlantas Polda Riau Pimpin Upacara di SMKN 7 Pekanbaru, Sosialisasikan Tertib Lalu Lintas dan Green Policing

FORUMRIAU.COM - PEKANBARU -  Direktorat Lalu Lintas Polda Riau menggelar program Police Go to School di SMKN 7 Pekanbaru pada Senin (5/5/2025). Upacara bendera dimulai pukul 07.30 WIB dan dipimpin langsung oleh Dirlantas Polda Riau, Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat, S.I.K., M.H. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, PT Jasa Raharja, serta jajaran guru, komite, dan siswa SMKN 7 Pekanbaru.

Dalam amanatnya, Kombes Taufiq menyampaikan bahwa keselamatan berlalu lintas harus menjadi budaya sejak usia dini. Ia menekankan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia, dan mayoritas terjadi akibat kelalaian pengguna jalan.
Baca Juga:Pimpin Apel Pagi, Wakapolda Kaltim Tekankan Pencegahan Kejahatan dan Peningkatan Kinerja Personel

"Keselamatan berlalu lintas bukan sekadar tanggung jawab kepolisian, tapi tanggung jawab kita bersama. Para pelajar diharapkan menjadi pelopor keselamatan dan menjauhi perilaku berisiko seperti balap liar, tawuran, serta penyalahgunaan narkoba," ujar Dirlantas.
Dirlantas juga

memperkenalkan konsep Green Policing sebagai pendekatan baru Polda Riau dalam menghadapi krisis lingkungan. Konsep ini mengintegrasikan kolaborasi antar pihak (pentahelix), literasi lingkungan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan kapasitas SDM Polri yang berwawasan.

Sebagai bentuk nyata dari edukasi dan kepedulian, Ditlantas Polda Riau menyerahkan bantuan simbolis kepada siswa dan sekolah berupa helm, tumbler, buku ajar lalu lintas, serta bibit pohon untuk ditanam di lingkungan sekolah.
Kasi Humas SMKN 7 Pekanbaru, Yuneldi Miswandi, menyampaikan apresiasi atas kegiatan tersebut. "Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Ditlantas Polda Riau. Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam membangun kesadaran berlalu lintas dan kepedulian terhadap lingkungan bagi para siswa," ujarnya.

Apresiasi Prestasi, Lapas Pekanbaru Bagikan Hadiah Kepada Pegawai dan Warga Binaan Pemenang Lomba HBP Ke-61

FORUM RIAU. COM-Pekanbaru :INFO_PAS – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru menutup rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61 dengan menggelar acara penyerahan hadiah lomba kepada para pegawai dan warga binaan, Senin (05/05).

Acara yang berlangsung di Aula Sahardjo Lapas Pekanbaru ini menjadi puncak dari berbagai kegiatan yang telah diselenggarakan selama sebulan terakhir. Kepala Lapas Pekanbaru, Erwin Fransiskus Simangunsong, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lapas Pekanbaru, Angki Setyo Andrianto, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta lomba, baik dari kalangan pegawai maupun warga binaan, yang telah menunjukkan semangat sportivitas dan kreativitas.

"Melalui berbagai lomba ini, kita ingin menumbuhkan rasa kebersamaan, meningkatkan motivasi, dan membangun jiwa kompetitif yang sehat di lingkungan Lapas Pekanbaru," ujar Angki.

Beragam perlombaan telah diadakan sebelumnya, seperti volly, sepak takraw, billiard, futsal, hingga lomba karaoke. Para pemenang dari masing-masing kategori menerima hadiah hiburan sebagai bentuk apresiasi atas usaha dan prestasi mereka.

Penyerahan hadiah berlangsung dengan penuh keakraban. Suasana semarak tampak jelas ketika para pemenang dari warga binaan maupun pegawai satu per satu dipanggil ke depan untuk menerima penghargaan.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk terus meningkatkan pembinaan di dalam Lapas, mempererat hubungan antara petugas dan warga binaan, serta menegaskan komitmen Lapas Pekanbaru dalam mewujudkan Pemasyarakatan yang lebih baik.

KOPPSA M Akan Laporkan PTPN IV Regional III ke KPK, Dubalang Adat : Laporkan Saja

KOPPSA M Akan Laporkan PTPN IV Regional III ke KPK, Dubalang Adat : Laporkan Saja

PEKANBARU - FORUMRIAU.COM: Rencana pihak KOPPSA M akan melaporkan PTPN IV Regional III ke KPK yang pernah diutarakan melalui media, dapat respon dari Dubalang Adat Desa Pangkalan Baru. 

"Setahu kami, sebelumnya yang kami baca beritanya sudah pernah, pihak KOPPSA M berstatmen akan melaporkan pihak PTPN IV Regional III atas dugaan kasus tindak pidana korupsi, pembangunan perkebunan kelapa sawit pola KPPA, di Desa Pangkalan Baru. Laporkan saja," Kata Indra Maulid, selaku Sekretaris Dewan Pertimbangan Kesatuan Dubalang Adat Desa Pangkalan Baru, Senin (05/05/2025) kepada Wartawan di Pekanbaru. 

Melalui media sebagai fungsi alat komunikasi, Indra Maulid mengingatkan pihak KOPPSA M, kalau ingin melaporkan PTPN IV Regional III, perlu dipersiapkan dengan matang dan mendalam terkait data dan regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi atau markup yang dimaksud KOPPSA M. 

"Siapkan saja alat bukti, saksi, dan regulasinya. Jika perlu, cari para ahli untuk membahas regulasi sebelum melaporkan. Kalau benar datanya, jadi barang tu," ujarnya. 

Indra Maulid meyakini di Riau banyak para ahli tentang regulasi seperti ahli UU BMUN, ahli UU KPK, ahli UU PT, ahli pembiayaan perkebunan kelapa sawit, dan para ahli terkait lainnya. 

"Sangatlah mudah bagi pihak KOPPSA M untuk mengumpulkan para ahli tersebut, guna menemukan indikasi korupsi atau pun mark up dalam pembiayaan pembangunan kelapa sawit KPPA di Desa Pangkalan Baru. Karena jarak tempuh perkebunan KOPPSA M dekat dengan pusat kota Pekanbaru dan sangat mudah mencari para ahli yang dimaksud. Lakukan saja segera demi kebenaran sesunguhnya," sebut Indra Maulid. 

Menurut Indra Maulid, yang terpenting dalam pengkajian indikasi korupsi atau mark up tersebut adalah mengsinkronisasikan antara kajian regulasi BUMN dengan regulasi KPK, terhadap fakta data dan fakta pembangunan. 

"Apakah ada kaitannya atau tidak. Apakah keuangan BUMN sama dengan keuangan negara atau tidak. Apakah kerugian BUMN disebut kerugian negara atau tidak. Apakah UU pembendaharaan keuangan mengatur keuangan BUMN atau hanya penyertaan modal. Dan masih banyak lagi hipotesis-hipotesis yang dapat digunakan untuk mencari tahu apakah pembiayaan kebun kelapa sawit pola KPPA termasuk dalam indikasi korupsi atau mark up atau tidak sama sekali," terang Indra. 

Saran Indra Maulid, jika sinkronisasi tidak ditemukan oleh para ahli, urungkan saja niat baik untuk melapor ke KPK dan baiknya pihak KOPPSA M berdamai saja dengan PTPN IV Regional III. 

"Masalah utang, kami yakin, masih bisa dibicarakan dengan para pemegang saham di PTPN. Inikan soal bisnis, bicara untung rugi bersama, bukan soal keuangan negara. Mari kita baca isi UU BUMN yang terbaru tahun 2025. Sekilas saja, Direksi dan komisaris BUMN bukan lagi penyelenggara negara seperti aturan lama," tutup Indra Maulid di akhir wawancara. 

Untuk diketahui, Kesatuan Dubalang Adat Desa Pangkalan Baru merupakan lembaga yang dibentuk para ninek mamak untuk menjaga Adat, alam, agama, dan anak kemenakan Desa Pangkalan Baru yang digagas oleh mantan Pj. Walikota Dumai Ir. Nasrun Effendi, MT, selaku Ketua Dewan Pertimbangan Dubalang Adat bersama Yusri Erwin, SH, Kepala Desa Pangkalan Baru.***

Ir. Nasrun Effendi, MT Ahli Waris Tergugat PTPN IV, Dubalang Adat Laporkan Dua Anggota DPRD Riau Jika Tidak Netral

 

Ir. Nasrun Effendi, MT Ahli Waris Tergugat PTPN IV, Dubalang Adat Laporkan Dua Anggota DPRD Riau Jika Tidak Netral

PEKANBARU - FORUMRIAU.COM: Dua anggota DPRD Provinsi Riau, Edi Basri dan Raja Jaya Dinata yang pernah memberikan pandangan terkait persoalan gugatan wanprestasi yang ditujukan PTPN IV Regional III kepada KOPPSA M mendapat respon dari Dubalang Adat Desa Pangkalan Baru. 

"Jika pak Edi Basri dan pak Raja Jaya Dinata ingin menjadi Wakil Rakyat dalam sengketa gugatan wanprestasi antara PTPN IV Regional III terhadap KOPPSA M atas biaya pembangunan perkebunan kelapa sawit pola KPPA di Desa Pangkalan Baru, sebaiknya pak Edi dan pak Raja panggil para tergugat dan ahli waris tergugat yang namanya ada di dokumen gugatan," ungkap Indra Maulid selaku Sekretaris Dewan Pertimbangan Kesatuan Dubalang Adat Desa Pangkalan, Sabtu, 05/05/2025, kepada Wartawan di Pekanbaru. 

Indra Maulid menyarankan agar Edi Basri dan Raja Jaya Dinata mendalami persoalan gugatan wanprestasi tersebut dimulai dari membaca kronologis masalah, kajian teoritis dan regulasi, penelitian agronomi, penelitian kedudukan hukum asset, penelitian keuangan, dan baru diambil kesimpulan sebagai bahan bagi anggota DPRD Provinsi Riau dalam memberikan opini publik agar pandangan wakil rakyat tidak blunder di tengah masyarakat. 

"Melalui media sebagai alat komunikasi, saya sampaikan kepada pak Edi Basri dan pak Raja Jaya Dinata untuk mengundang ahli waris tergugat supaya mendapat keterangan konkrit tentang persoalan KOPPSA M dan PTPN Regional III. Untuk diketahui, salah satu ahli tergugat adalah Ir. Nasrun Effendi, MT, mantan Asisten Gubernur Riau era Rusli Zainal," ungkap Indra Maulid. 

Dimana, Nasrun Effendi saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Dubalang Adat Desa Pangkalan Baru.

"Beliau juga ninek mamak yang memangku sadaran Datuk Ganti selaku pucuk pimpinan Adat ompek batu Desa Pangkalan Baru," jelas Indra Maulid. 

Di akhir keterangan, Indra Maulid menunggu sikap bijaksana anggota DPRD Riau, Edi Basri dan Raja Jaya Dinata, untuk mengundang utusan para tergugat dan ahli waris tergugat agar informasi tentang persoalan KOPPSA M dan PTPN IV Regional III clear di tengah masyarakat. 

"Saya tunggu, niat baik Pak Edi Basri dan Pak Raja Jaya Dinata dalam bentuk apa pun. Boleh resmi melalui lembaga DPRD Riau, atau ajang diskusi," ucap Indra Maulid. 

Harapan Indra Maulid kepada dua anggota DPRD Riau tersebut untuk tidak terburu membuat laporan kepada pemerintah pusat, sebab sengketa gugatan wanprestasi sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Bangkinang. 

"Sepanjang masalah ada solusinya di Riau, ngapain kita ngadu ke pak Presiden. Dubalang Adat pun bisa buat laporan kepada Ketua Umum partai politik, jika anggota DPRD tidak bersikap netral terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Semua orang tahu, secara politik kursi DPRD itu hanya hak pakai bagi anggota anggota DPRD. Kursi DPRD hak milik parpol, kapan pun Ketum parpol bisa mengganti anggota DPRD", tutup Indra Maulid.***

LPS di Kecamatan Bukit Raya Rampung dan Terima SK

LPS di Kecamatan Bukit Raya Rampung dan Terima SK

FORUMRIAU.COM - PEKANBARU - Camat Bukit Raya Tengku Ardi Dwisasti S.S.T.P,. M.Si Menyerahkan SK Lembaga Pengelola Sampah (LPS) kepada pengurus se kecamatan Bukit Raya. Acara penyerahan dihadiri forum RT RW itu berlangsung di halaman kantor kecamatan Bukit Raya, jalan Kaharuddin Nasution, Kamis (01/05/2025) sore. 

Penyerahan SK Lembaga Pengelola Sampah (LPS) tersebut juga di hadiri asisten I Masykur Tarmizi, perwakilan dari Kapolsek Bukit Raya, Seluruh lurah se Kecamatan Bukit Raya aya, ketua forum rt/RW kecamatan bukit raya dan kelurahan, ketua LPM, dan tokoh masyarakat. 

 "Alhamdulillah pada hari ini kita menyerahkan SK Lembaga Pengelola Sampah kepada lima orang pengurus LPS kelurahan dan sekaligus melaksanakan silaturahmi dengan para ketua forum RT/RW, seluruh lurah sekecamatan, kasih di kecamatan, ketua LPM dan tokoh masyarakat.

SK LPS kita berikan kepada masing masing pengurus kelurahan, yaitu Pak Eka dari kelurahan tangkerang Utara, Pak Kasan dari air dingin, Pak Haji syarif dari Tangkerang Selatan dan juga Simpang Tiga Pak Sapta serta yang terakhir labuai Pak amrullah.

Dengan mengundang semuanya, disini kita menginfokan bahwa untuk kedepannya pengelola sampah yang ada di kota Pekanbaru yang berada di kecamatan ini nanti akan diolah oleh TPS setiap Kelurahan sendiri. dan permohonan izin operasional Alhamdulillah hari ini diserahkan oleh LPS ke dinas DLHK. teman-teman sudah berhasil sudah bisa melengkapi semua persyaratannya dan kita saat ini menunggu ijinnya dari DLHK," ungkapnya. 

Dalam hal ini Asisten I Maskur Tarmizi dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyerahan SK LPS tersebut sangat berarti dan jadi motivasi bagi kecamatan lainnya yang akan menyusul. 

"Alhamdulillah Sesuai dengan target yang kita harapkan bahwah LPS segera dibentuk setiap kelurahan dan diurus administrasinya, hari ini camat bukit raya telah menyerahkan SK kepada pengurus LPS sekecamatan bukit raya, dan menyerahkan pengajuan permohonan izin operasional oleh LPS ke DLHK. Ini harapan pak wali, LPS segera terbentuk disetiap kelurahan," kata Maskur.

"Setelah SK LPS diserahkan dan ditetapkan, masing masing LPS segera mengurus ijin operasional ke DLHK, dan Kita berharap dengan diserahkannya permohonan ijin operasional ke DLHK. DLHK kota pekanbaru kita harapkan bisa dapat segera memproses. Dan kedepannya LPS ini bisa beroperasi khususnya di kecamatan bukit raya," tambah Maskur. 

Dari informasi yang didapat kata Maskur, bahwah dari 15 kecamatan yang sudah siap mengajukan ijin operasional ke DLHK yang betul betul lengkap perkelurahaannya adalah salah satunya kecamatan bukit raya. 

"Kita sangat apresiasi kepada camat, lurah rt rw masyarakat yang telah bekerja keras telah membentuk LPS ini," pungkasnya.***

Terus Intensifkan Razia Gabungan, Lapas Pekanbaru Tunjukkan Komitmen Berantas Halinar Sesuai Arahan Menteri IMIPAS

FORUM RIAU. COM-Pekanbaru : INFO_PAS – Sebagai wujud komitmen melaksanakan Arahan 13 (tiga belas) Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya pada poin 1 (satu) yakni Memberantas Peredaran Narkoba dan Pelaku Penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru bersinergi dengan TNI dan Polisi terus mengintensifkan kegiatan penggeledahan dan razia gabungan kamar hunian warga binaan, Selasa malam (29/04).

Senada dengan itu, kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kanwil Ditjenpas Riau dalam rangka mewujudkan Lapas bebas dari narkoba, handphone, dan berbagai modus penipuan.

Dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Binadik Lapas Pekanbaru, Angki Setyo Andrianto, kegiatan razia dimulai dengan melaksanakan apel di Pojok WBBM Lapas Pekanbaru yang diikuti oleh seluruh jajaran Petugas Lapas Pekanbaru serta Personel TNI Koramil 03.01-05 Sail Kota Pekanbaru dan Personel Polres Kota Pekanbaru.

Sebelum pelaksanaan razia, Angki juga menyempatkan melakukan pendekatan persuasif dan memberikan arahan terhadap warga binaan mengenai aturan-aturan yang ada dan memberikan sosialisasi kembali tentang penggunaan layanan Warteluspas yang telah disediakan di masing-masing blok hunian serta mengajak kepada seluruh warga binaan untuk turut serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Lapas.

Dalam pelaksanaan penggeledahan kamar hunian, Petugas Lapas Pekanbaru, Personel TNI dan Polisi dibagi menjadi 3 (tiga) tim. Dengan sigap dan teliti para petugas menyisir kamar hunian agar tidak ada barang terlarang sesuai aturan yang berlaku. Dalam razia gabungan kali ini, petugas berhasil menyita sejumlah barang terlarang yang tidak seharusnya berada dalam kamar warga binaan yang berpotensi dalam mengganggu keamanan dan ketertiban, namun tidak ditemukan adanya narkoba. Kemudian, barang terlarang yang ditemukan diinventarisasi untuk kemudian dimusnahkan.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Erwin Fransiskus Simangunsong, menjelaskan bahwa kegiatan razia dan penggeledahan kamar hunian warga binaan merupakan salah satu tindaklanjut melaksanakan Arahan 13 (tiga belas) Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya pada poin 1 (satu).

"Lapas Pekanbaru tidak pernah lelah dan terus berkomitmen penuh dalam menciptakan suasana kondusif dan membangun pembinaan yang maksimal bagi warga binaan. Kegiatan ini sebagai upaya dan tindak lanjut dalam menjalankan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan menjadi bagian penting dari Lapas Pekanbaru dalam mewujudkan diri dan organisasi yang bersih dan terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, handphone, dan pungutan liar," ungkap Erwin.