Saat Revolusi Mental Adalah Jargon PKI Akhirnya Diungkap
Jargon Revolusi Mental yang disampaikan Jokowi kepada publik, banyak yang menilai mirip dengan jargon Partai Komunisme Indonesia (PKI) yang telah dilarang di Indonesia.
Habib Muhammad Rizieq Shihab dalam suatu kesempatan menyatakan bahwa Revolusi Mental tersebut adalah Jargon PKI tahun 50-an, sebelum pada masa jaya partai itu menang Pemilu tahun 1955.
"Kalau yang dimaksud Revolusi Mental adalah revolusi akhlak, revolusi moral, revolusi budi pekerti, dari tidak baik menjadi baik, tentu kami dari FPI sangat-sangat mendukung. Tapi kalau yang dimaksud revolusi mental adalah membebaskan jiwa dari ikatan agama, membebaskan jiwa daripada aturan hukum tuhan, sebagaimana yang pernah disuaran oleh Karlmax, sebagaimana pada tahun 50-an pernah dikampanyekan oleh PKI, ini Jargon PKI dulu ini saudara, nah kalau itu yang dimaksud, kami menolak istilah revolusi mental kalau hanya memberi kesempatan PKI untuk bangkit," tegas Habib Muhammad Rizieq Shihab.
Warganet pegiat media sosial juga marak melakukan postingan gambar soal Jargon Revolusi Mental yang mirip dengan jargon PKI tersebut. Dimana, kutipan-kutipan tokoh PKI D.N Aidit yang pada masa jaya PKI dinilai mirip dengan beberapa kutipan Presiden Joko Widodo saat ini.
Seperti halnya kutipan Revolusi Mental yang dibesar-besarkan saat kampanye 2014 hingga Jokowi menjabat presiden saat ini kian meruncing di tengah warganet dengan persamaan yang ada dari tokoh komunis D.N Aidit bahkan tokoh komunis dunia.
Meski demikian, belum ada penjelasan dan keterangan lengkap dari presiden Jokowi atau dari sekretariat istana negara maupun dari Partai PDIP yang mengusung jargon tersebut satu paket saat kampanye Capres Jokowi-JK pada 2014 silam.
Berikut ini video keterangan Habib Muhammad Riziq Syihab soal jargon Revolusi Mental adalah jargon PKI di masa silam pada awal-awal kemerdekaan Indonesia.
Mengapa Presidential Threshold Menipu Rakyat?
Padahal Presidential Threshold (PT) telah disepakati jadi undang - undang untuk Pemilu 2019 mendatang. Sejatinya, Presidential Threshold mematok angka ambang batas 20-25% dukungan kursi atau suara dari parlemen syarat mengusung Presiden dan Wakil.
Sebenarnya, suara sebanyak itu untuk perahu mencalonkan Presiden serta Wakil dapat dan bisa - bisa saja diterima sejumlah pihak.
Namun ada kejanggalan terjadi. Dimana proses Pemilu 2019 dilakukan serentak. Sehingga, pemilihan Presiden dan Wakil serta pemilihan anggota legislatif DPR, MPR dan DPD juga dilakukan dalam waktu bersamaan di Pemilu 2019.
UU PT menetapkan perahu calon Presiden dan Wakil itu berdasarkan anggka 20-25% dukungan parlemen saat ini. Padahal, hasil suara parlemen yang ada saat ini adalah hasil dari Pemilu 2014 lalu.
Dengan demikian, UU Pemilu Presidential Threshold (PT) menggunakan angka ambang batas 20-25% dukungan kursi atau suara dari parlemen itu untuk perahu calon presiden dan wakil di 2019, diambil dari hasil Pemilu 2014.
Fakta ini dapat penolakan dari banyak pakar hukum. Seperti Prof.DR Yusril Ihza Mahendra SH.MH, melakukan gugatan UU Pemilu Presidential Threshold ke Mahkamah Kostitusi (MK).
Pakar Komunikasi Politik Efendi Gazali menilai, UU PT telah memanipulasi suara rakyat Pemilu 2014. Karena suara rakyat 2014 jadi perahu calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2019 nanti.
Alasannya, bagaimana bisa perolehan suara Pemilu 2014 dipaksakan jadi perahu calon Presiden dan Wakil Presiden 2019 mendatang.
Padahal, undang - undang Pemilu sebelumnya telah sukses tanpa kendala melakukan Pemilu setiap tahun. Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden).
UU Pemilu pemilihan langsung sejak reformasi telah mengatur setiap lima tahun pemilihan umum dilakukan untuk memilih legislatif terlebih dahulu. Rakyat memilih wakilnya untuk MPR, DPR dan DPD (UU No.8 Tahun 2008 Tentang Pemilihan DPR, MPR dan DPD).
Setelah dilakukan penghitungan suara wakil rakyat, baik peserta dari partai - partai baru maupun partai lama, maka didapatkanlah jumlah kursi perwakilan rakyat untuk DPR, MPR dan DPD.
Selanjutnya hasil Pemilu Legislatif ini menjadi perahu untuk mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden.
"Jika Presidential Threshold dilakukan, bagaimana nasib suara rakyat yang memilih wakilnya di legislatif pada Pemilu 2019. Karena bisa saja pilihan mereka berubah pada Pemilu Legislatif dari partai lain ke partai lainnya, bagaimana nasib suara partai - partai baru jika mereka ikut dalam Pemilu Legislatif 2019 nantinya? Karena pilihan rakyat bisa saja berubah dalam jangka 5 tahun setelah Pemilu sebelumnya pada 2014," terang Efendi Gazali.
Bagaimana Manipulasi Demokrasi Bisa Terjadi?
UU Presidential Threshold Versus UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Presidential Threshold :
1. Suara 20-25% Parlemen Hasil Pemilu Sebelumnya (2014) Jadi Perahu Capres/Cawapres 2019
2. Pemilu Legislatif dan Eksekutif Langsung dan Serentak
UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden :
1. Suara Parlemen Kembali Dipilih Terlebih Dahulu Sebelum Pemilihan Presiden dan Wakil
2. Peserta Pemilu Legislatif (Pileg) dari partai peserta lolos verifikasi termasuk partai-partai baru.
3. Hasil suara Pileg dari partai-partai akan menjadi perahu mengusung Capres dan Cawapres
4. Partai-partai peserta Pileg pemenang Pemilu mengusung Capres dan Cawapres
5. Capres dan Cawapres kembali dipilih rakyat
Dari dua perbandingan UU Pemilu tersebut, hanya satu dinilai sangat mengganjal Demokrasi yakni Pemilihan Wakil Rakyat (Pileg) dilakukan serentak dengan Pilpres.
Keadaan itu membuat suara rakyat hasil Pileg 2019 tidak dihitung jadi pengusung Presiden dan Wakil Presiden dari perwakilan rakyat melalui parlemen.
Baik suara rakyat dari partai lama maupun partai-partai baru tidak menjadi perahu perwakilan mengusung presiden di 2019.
Pengabaian suara rakyat itu telah dinilai melakukan Manipulasi Demokrasi untuk seseorang calon presiden 2019 mendatang.
Manipulasi ini disebut terjadi karena pada 2019 mendatang dipastikan perolehan suara Pemilu Legislatif akan berbeda antara satu partai dengan partai lainnya setiap 5 tahun Pemilu digelar.
Mengapa Pemerintahan Jokowi beserta partai PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) 'Ngotot' Presidential Threshold 20-25%?
1. Partai - partai KIH menyadari peta pemilih partai mereka akan berubah drastis jika dilakukan Pileg 2019 mendatang.
2. Sehingga partai - partai PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan Hanura tidak dapat melakukan manuver pencalonan presiden untuk calon mereka di 2019, yaitu mengusung Jokowi kembali.
3. Perhitungan tersebut dipastikan hasil survei yang dilakukan dan dikantongi oleh parta - partai KIH.
4. KIH menyadari suara pilihan rakyat terhadap partai - partai KIH terperosok akibat kebijakan pemerintah dan sentimen antar golongan yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo, baik langsung atau tidak.
5. Kegagalan Pilkada DKI Jakarta menjadi barometer pilihan publik yang membuat partai - partai KIH mendapat penolakan besar dari rakyat.
6. Rakyat melakukan pembalasan terhadap kekecewaan pemerintahan Jokowi dengan tidak memilih wakil mereka dari partai - partai KIH.
7. Alasan penolakan dan politik balas dendam rakyat sangat kompleks dan tidak dapat diperbaiki oleh KIH dan Jokowi hingga masa 2019 tiba.
8. Kehadiran partai-partai pendatang baru akan memperkecil kesempatan perolehan suara partai KIH.
Komplikasi Alasan Politik Balas Dendam Rakyat Pada Jokowi dan KIH di 2019 :
A. Ekonomi
Jokowi melakukan kebijakan diluar akal sehat publik, terakhir ingin menggunakan dana rakyat (umat muslim) yang terkumpul di rekening Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH).
Melakukan kenaikan harga, terutama Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dinilai juga saling tuding antar pengambil kebijakan, rakyat melihat sebagai Kebohongan Publik.
Menaikkan tarif pajak yang juga dimulai dengan saling tuding antar pejabat pemerintahan.
Mengajukan utang kembali 1.000 Triliun, padahal utang 2,5 tahun sejak menjabat telah mencapai 1.067,4 Triliun. Jika ditambah 1.000 triliun lagi, maka Jokowi telah berutang 2.067,4 triliun dan ditambah utang negara sebelumnya, maka hasilnya melebihi 50% APBN yang hanya 2.080 Triliun.
Mengutamakan pembangunan jalan Tol. Padahal jalan tol tidak dapat mengembalikan uang negara dalam waktu singkat karena pengelolaannya adalah swasta.
Multi efek berbagai kenaikan harga di atas membuat harga kebutuhan rakyat meningkat.
Tidak menepati janji untuk mengelola Freeport sebagai kekayaan negara. Padahal Jokowi berjanji melakukan revitalisasi dan nasionalisasi usaha aset negara, seperti juga Indosat dan lainnya.
B. Sosial Politik
Adanya melakukan pembelaan dan keberpihakan kepada pelanggar hukum seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus Penistaan Agama. Dalam perjalanan kasus Ahok, terbukti Ahok tidak ditahan sebagai tersangka.
Adanya melakukan penangkapan terhadap aktivis-aktivis demokrasi dengan dalih Makar di aksi unjuk rasa yang terbukti 100% damai.
Adanya melakukan mengeluarkan Perppu Ormas yang subjektif membidik ormas Islam dengan alasan Radikal, anti Pancasila dan UUD 45
Adanya melakukan boikot terhadap kegiatan yang diangggap lawan politik seperti melarang dakwah sejumlah ulama di berbagai tempat dengan alasan ancaman keamanan negara.
Adanya melakukan mengeluarkan kebijakan boikot seperti Hatespeech yang juga untuk meredam rakyat media sosial yang dianggap sebagai lawan politiknya.
Adanya rencana akan melakukan boikot lagi terhadap media sosial seperti facebook, twitter, youtube dan sejenisnya.
Adanya melakukan penangkapan terhadap pejabat - pejabat yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintahannya. Publik menilai sebagai aksi kriminalisasi.
Adanya melakukan penangkapan terhadap ulama, tokoh islam dan aktivis oposisi terhadap pemerintahan. Publik melihat sebagai upaya kriminalisasi.
Publik menyadari adanya Politik belah bambu, deviden et impera (politik adu domba) terhadap kelompok massa.
Rakyat menilai dan mengetahui ada praktek melakukan hukum pesanan (Law By Order)
Selanjutnya rakyat mengetahui ada juga prkatek melakukan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan).
Jika direntang terlalu banyak ketimpangan yang dapat jadi catatan komplikasi Jokowi selama 2014 hingga 2017 ini.
Keadaan itu sangat disadari oleh Jokowi serta partai - parti pengusungnya yang tergabung dalam KIH.
Sehingga mereka melakukan upaya mengamankan kedudukan untuk periode selanjutnya, terutama posisi Presiden untuk periode 2019-2024.
Sedangkan partai diluar KIH seperti Gerindra, Demokrat, PKS, PBB terakhir PAN juga walkout dari paripurna PDR soal UU Presidential Threshold. Mereka sangat menyadari keadaan KIH dan Jokowi dalam keadaan panik hingga melakukan manuver politik dengan UU PT tersebut.
Pemimpin partai Gerindra Prabowo Subianto, Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung upaya Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra secara terang menentang UU PT tersebut melalui jalur hukum.
Prabowo secara politik masih dapat melakukan pencalonan 2019 dengan gabungan suara 20-25% sesuai UU Presidential Threshold. Dimana Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN dapat melakukan koalisi mengusung Calon Presiden 2019 telah memenuhi ambang 20-25% tersebut.
"Jadi kan syaratnya 20 persen dukungan kursi dan 25 persen suara. Gerindra dengan PKS cukup (Capreskan Prabowo)," kata Fadli Zon.
Lebih lanjut Wakil Ketua Umum Gerindra ini mengatakan bahwa Prabowo mengantongi tiket ke Pilpres 2019 tersebut dengan rincian perolehan kursi Gerindra di DPR sebesar 13,04% dan PKS 7,14%. Gabungan kedua partai itu menghasilkan 20,18% kursi dukungan untuk Prabowo.
Untuk partai Demokrat 10,49% dan PAN (Partai Amanat Nasional) 6,96% kekuatan parlemen mereka di DPR RI hasil Pemilu 2014.
Menururt Fadli Zon, agenda Pilpres 2019 mendatang masih cukup panjang untuk menghitung koalisi bagi partai. Meski empat partai tersebut menentang UU PT, namun kekuatan mereka masih punya dalam porsentase perolehan suara dan kursi membuat perahu mengusung satu calon presiden.
Demokrat dan PAN secara politik telah terang menegaskan sebagai opisisi bagi pemerintahan dengan tidak menyetujui pengesahan UU PT di DPR RI tersebut.
Bahkan Amien Rais sebagai pendiri PAN kepada media menyatakan siap - siap kadernya keluar dari kabinet Jokowi jika ada terjadi perombakan di 2017 ini.
Sementara SBY melakukan pertemuan kepada Ketum Gerindra Prabowo membicarakan soal lahirnya UU Presidential Threshold.
Meski Prabowo mengantongi suara, SBY dan Pakar Hukum Yusril Ihza Mahendra serta aktvis dan akademisi tetap malakukan upaya gugat UU PT yang jelas sangat bertentangan dengan Demokrasi yang dianut Negara Kesatuan Indonesia (NKRI).
"Gerindra tidak mau ikut dalam sesuatu yang melawan akal sehat dan logika. Presidential Threshold 20 persen menurut kami adalah lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia," kata Probowo.(*)
Perlu dilihat : Saat Kata Hancur Negara Era Jokowi Mulai Terbukti
Fakta Survei Gallup Atau Pembohongan Publik Istana Terungkap?
Dalam sepekan terakhir heboh pemberitaan hasil survei lembaga Gallup untuk tingkat kepercayan publik pada beberapa negara di dunia, termasuk kawasan Asia. Salah satu negara dalam survei ini adalah Indonesia (IDN).
Rilis Istana
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama untuk Trust and Confidence in National Government berdasarkan Gallup data. Hal ini disampaikan Sri Mulyani kepada Biro Pers, Senin, (17/7/2017) malam.
"Memang benar bahwa Indonesia menduduki ranking pertama dalam hal Trust and Confidence in National Government berdasarkan Gallup data," ujar Sri Mulyani, seperti dikutip dari keterangan tertulis Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Selasa (18/7/2017) malam oleh detikcom.
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia tahun 2016 adalah sebesar 80 persen, meningkat sebesar 28 persen dibanding tahun 2007 yang mencapai 52 persen.
"Kepercayaan terhadap pemerintah adalah pendorong efektivitas pemerintah dan pembangunan ekonomi, serta merupakan ukuran dari hasil kebijakan pemerintah," tutur Sri Mulyani.
Hal tersebut merupakan pertanda bahwa pemerintah telah bekerja dengan baik yang diikuti oleh apresiasi masyarakat Indonesia yang menaruh kepercayaan terhadap pemerintahnya.
"Kepercayaan terhadap pemerintah berhubungan kuat dengan dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan negara mereka. Saat pemerintah dipandang memiliki integritas moral yang tinggi lebih banyak masyarakat percaya pemerintah," terang Sri Mulyani.
Riuh Media Sosial
Dalam perkembangan pemberitaan ini di media sosial, dipajang grafik data survei yang diklaim adalah hasil dari lembaga dunia terpercaya atas nama Gallup tersebut.
Lembaga survei dunia ini diakui punya eksistensi yang mumpuni secara global untuk hasil survei dari berbagai sudut pandang opini.
Rilis yang membuat heboh warganet netizen Indonesia adalah sudut pandang survei Tingkat Kepercayaan Publik bagi negara - negara dunia termasuk Indonesia tersebut.
Beredar angka 80% tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah Indonesia saat ini. Benarkah angka tersebut menurut survei Gallup yang diekspose resmi sebenarnya?
Bagaimanakah fakta data hasil yang dikalim mencapai 80% tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla adalah dari hasil pemerintahan saat ini saja?
Berikut ini adalah bagan yang dikeluarkan resmi oleh lembaga survei dunia Gallup. Bagan ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintahan, khususnya negara Indonesia.
Membaca Analisa Grafik Gallup Dengan Benar Data berikut diambil dari data resmi Gallup yang dapat anda buka di link yang dicantumkan di bawah tulisan ini.
Dalam grafik dilihatkan pertumbuhan Confidence (Kepercayaan) publik terhadap pemerintahan Indonesia sedang berada di angka 80% pada tahun 2016.
Angka tersebut bergerak dari tahun 2007 yang berada pada level 52%. Sehingga pertumbuhan persentase confidence mencapai 28% (52% ke 80%) sejak 2007-2016.
Jika dari tahun 2007 sampai dengan 2016 secara resmi di dalam survei Gallup tersebut terdapat rentang waktu 2007-2016, maka rentang waktu adalah 9 tahun berjalan untuk pemerintahan Indonesia.(Confidence in national government in 2016 its change since 2007-lihat grafik)
Dimana dari 2007 ke 2014 adalah 7 tahun masa pemerintahan SBY. Selanjutnya dari Oktober 2014 ke 2016 adalah masa Jokowi.
Jika hanya dibagi rata pertumbuhan 28% confidence tersebut, didapatlah hasil rata - rata pertumbuhan kepercayaan publik 3,11% setiap tahunnya. Hasil ini didapat dari 28% : 9 tahun = 3,1% per Tahun.
Sementara fakta Jokowi - JK dilantik pada 20 Oktober 2014. Sehingga didapat masa dari 20 Oktober 2014 sampai ke 20 Oktober 2016 hanya dalam rentang waktu 24 bulan usia pemerintahan Jokowi - JK atau baru berusia 2 tahun.
Jadi hasil rata - rata tingkat kepercayaan publik untuk Jokowi masa 2014-2016 adalah 3,1% X 2 Tahun = 6,2% saja jika ini dibagi rata dengan masa SBY tahun 2007-2014.
Sementara itu, melalui keterangan Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Kepresidenan dari Instana menyebarkan rilis atas nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut diatas, menyatakan kepercayaan publik mencapai 80% pada 2016, tertinggi dari semua negara dalam survei Gallup adalah benar.
Namun untuk masa Jokowi - JK harus diakui bahwa paling tertinggi tingkat kepercayaan publik hanya 6,2% selama dua tahun dari total 28% confidence sejak 2007-2016 tersebut.
Pemerintah Jokowi-JK diminta jujur dalam menyikapi hasil survei 80% kepercayaan publik hingga 2016 itu. Karena angka 80% 2016 adalah hasil dari bertahan sejak 52% dari tahun 2007 dan meningkat 28% akhir masa SBY 2014, termasuk selanjutnya masa Jokowi - JK 2014-2016.
Sehingga perbaikan terhadap pemerintah dapat dilakukan sedini mungkin, mengingat fakta tingkat rata-rata kepercayaan publik hanya 3,1% saja per tahun sepanjang masa tersebut. Dengan kata lain porsentase Jokowi-JK paling tinggi 6,2% saja dipercaya publik sejak 2014-2016.
Mengapa Gallup Merilis Survei?
Sebagai lembaga survei dunia, Gallup punya kekuatan dalam bidang survei baik secara akurasi maupun solusi.
Gallup melakukan survei dan merilisnya untuk memberikan pandangan pada dunia, terutama kepada pemerintahan negara - negara agar dapat mengambil pandangan rencana ke depan untuk diperbaiki.
Untuk itu, Gallup adalah lembaga yang menawarkan jasa untuk melakukan rencana perbaikan terencana, terukur pada pemerintahan di berbagai negara dunia.(*)
Sumber data :
Gallup Profile org : http://www.gallup.com/corporate/177680/gallup.aspx
Gallup data survei : dx.doi.org/10.1787/888933533606
Rilis Istana ke media : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3565131/ri-peringkat-1-dalam-tingkat-kepercayaan-terhadap-pemerintah?
Sejumlah warga akhirnya menemukan kejanggalan yang diperkirakan jadi alasan kuat negara lain menolak uang cetakan baru yang diterbitkan masa pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir 2016 silam itu.
Kini beredar informasi di media sosial bahwa penolakan negara lain terhadap mata uang rupiah Indonesia versi terbaru itu mulai terungkap.
Netizen menilai perbedaan yang dapat jadi alasan kuat negara lain menolak uang cetakan baru Indonesia itu terdapat dari kalimat yang berada di uang cetakan baru.
Jika dilihat pada uang rupiah kertas cetakan terbaru, kalimat ini pada dasar maksudnya sama namun punya satu kata yang berbeda dari kalimat uang lama di bawah.
Adapun kalimat yang dibuat dalam uang cetakan baru adalah:
"DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI"
Sementara, dalam uang terbitan lama mata uang rupiah di setiap uang kertasnya dituliskan kalimat: "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI'
Sepintas kedua kalimat tersebut di atas adalah sama, namun ada satu kata yang berbeda yaitu pada kata UANG dan RUPIAH.
Sehingga kalimat tersebut di atas akhirnya mempunyai arti yang berbeda satu sama lainnya.
Kalimat mengeluarkan uang pada uang lama adalah kalimat yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengeluarkan jenis produk baru untuk mata uang rupiah.
Sedangkan kalimat kedua di uang baru saat ini akan menghasilkan arti kalimat bahwa NKRI mengeluarkan Rupiah (Mata Uang) kembali.
Beradasrkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal 1 berbunyi Dalam undang - undang ini yang dimaksud dengan :
1. Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.
2. Uang adalah alat pembayaran yang sah.
Sementara itu pada pasal 2 dalam UU ini dapat diyakini bahwa Rupiah sebagai Mata Uang NKRI, sementara uang adalah produk mata uang rupiah yang dikeluarkan oleh NKRI sebagai alat tukar di wilayah NKRI.
Pasal 2
(1) Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.
(2) Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam.
(3) Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimbolkan dengan Rp
Pasal 5
(1) Ciri umum Rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat:
a. gambar lambang negara "Garuda Pancasila";
b. frasa "Negara Kesatuan Republik Indonesia";
c. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;
d. tanda tangan pihak Pemerintah dan Bank Indonesia;
e. nomor seri pecahan;
f. teks " DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI ... "; dan
g. tahun emisi dan tahun cetak
Berdasar UU tersebut diatas, penulisan uang baru keluaran pemerintahan Jokowi sesuai dengan ketentuan UU tersebut, tepatnya pasal 5 Ayat 1 huruf f.
Namun, kalimat MENGELUARKAN RUPIAH dalam uang cetakan baru era Joko Widodo tahun 2016 silam itu, bisa jadi dianggap sebagai suatu kesalahan oleh negara lain.
Negara lain sah - sah saja mengartikan bahwa pemerintah NKRI kembali mengeluarkan mata uang yang bernama Rupiah, bukan mengeluarkan produk Rupiah yang baru dengan design baru seperti saat ini.
Dengan kata lain, NKRI saat ini dianggap oleh negara dunia telah mengeluarkan Merek Baru, Nama Baru terhadap mata uangnya, bukan mengeluarkan produk baru dari Merek (Branding) Mata Uang NKRI itu sendiri yang telah berlaku selama ini.
Meski demikian, sejak diberitakan adanya kejanggalan uang rupiah terbaru dan ditolak oleh sejumlah negara, belum ada pernyataan resmi Bank Indonesia dan Pemerintahan Jokowi apakah UU nya yang harus dirubah atau uangnya dicetak ulang dengan kalimat Mengeluarkan Uang dibanding Mengeluarkan Rupiah seperti tersebut di atas.(*) Perlu dilihat : Saat Kata Hancur Negara Era Jokowi Mulai Terbukti
Bicara soal liburan, trending hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2017 ini mulai mengungkap polemik baru dari masyararakat, terutama di media sosial.
Tema yang jadi perbincangan soal libur nasional adalah hilangnya hari Kesaktian Pancasila yang biasanya diterakan di setiap kalender pada tanggal setiap 1 Oktober. Namun sejak 1 Juni 2017 kalender baru, Hari Lahir Pancasila dengan taggar [#]sayaindonesia [#]sayapancasila ini malah dinilai menutupi Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober di setiap kalender.
Dari banyak netizen memposting sejumlah kalender 2017, hilangnya kalender hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober itu memang nyata ditemukan. Kalender baru tahun 2017 ini hanya menuliskan 22 Oktober adalah sebagai Hari Santri Indonesia (Bukan Hari Raya).
Taggar saya Indonesia saya Pancasila yang diketahui adalah trending topik untuk hari libur nasional yang baru dibuat pemerintahan Joko Widodo, yakni untuk Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2017 ini dimualinya.
Netizen Ungkap Sejarah Komunis
Meski demikian, taggar hari lahir Pancasila ini akhirnya diungkap oleh banyak netizen dengan samanya sejarah Kebangkitan Komunis, partai terlarang yang berhimpun dalam PKI (Partai Komunis Indonesia).
Lembaran sejarah kelam pembantaian para ulama, santri, pejabat dan rakyat menentang PKI kembali diungkap banyak netizen.
Salah satu hal yang jadi sorotan adalah pada tahun 1964 lalu, setahun sebelum PKI kudeta gagal, bahwa telah dilakukan juga penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila oleh Presiden RI kala itu Ir.Soekarno. Pada masa ini, disebutkan PKI sedang dapat kepercayaan oleh pemerintah Indonesia.
Pada 30 September 1965 (G-30S-PKI) hingga dini hari memasuki 1 Oktober 1965, terjadilah pembunuhan tujuh orang jendral yang dilakukan oleh PKI. Meski gagal upaya kudeta ini oleh komando Soeharto dan perlawanan ormas dan masyarakat, upaya PKI bangkit dinilai sama dengan hari ini.
"Agar dianggap Pancasilais, tuduhlah orang anti Pancasila. Cara ini, meski rendahan, lumayan ampuh untuk bikin kisruh. Dulu PKI pake cara ini," kutipan netizen.
Meski demikian, belum ada pernyataan pemerintah secara resmi terkait penetapan tanggal 1 Juni 2017 sebagai hari lahir Pancasila, malah menghilangkan 1 Oktober selama ini sebagai Hari Kesaktian Pancasila itu sendiri.(*)
Prestasi nyata yang dibuat oleh Naufal Rizki ternyata sudah disorot media Internasional. Meski berkonten lokal, saluranNational Geographicedisi Indonesia telah membuat film berbasis dokumenter, kegiatan Rizki Naufal yang menemukan sumber listrik dari pohon kedondong lingkungan rumahnya.
Banyak yang bertanya, mengapa anak secerdas dan sekreatif Rizki Naufal malah tidak jadi perhatian media lokal dan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo.
Pertanyaan ini mencuat ke tengah publik netizen media sosial setelah adanya kasus plagiat Afi Nihaya Faradisa yang malah diekspos media lokal dan diundang ke istana oleh Presiden Joko Widodo. Meski konten kreatifitas seorang Afi Nihaya Faradisa hanya sebatas plagiat di akun media sosial, jauh beda dengan temuan Rizki Naufal.
Pertanyaan ini dalam alam bawah sadar banyak orang sebenarnya sudah terjawab. Walau sedikit sekali yang mengeluarkannya secara bahasa dan aksi menolak plagiat (pencuri karya orang lain).
Lain hal jika diarahkan kamera kepada anak bernama Naufal Rizki. Seorang pelajar berbakat teknis ini sebenarnya tidak butuh popularitas yang tidak ada manfaat bagi karyanya. Bagi Naufal, membuat karya nyata tumbuh dari kepeduliannya akan krisis listrik di daerahnya.
Naufal, putra Aceh ini telah dapat sorotan media internasional dalam kotak acara film dokumenter National Geographic versi Indonesia. Tayangan ini punya pengaruh besar terhadap Indonesia terutama kegiatantraveling dan wisatawan, setidaknya saat masa libur.
Tayangan National Geographic selalu menayangkan latar alam, sosial dan budaya yang jika temanya pada kreatifitas Naufal Rizki, anak Aceh yang daerahnya dikenal dunia melalui musibah gempa pada 2004 silam.
Scane demi scane jika National Geographic membuat film dokumenter selalu punya latar berpengaruh pada sentuhan alam, sosial dan budaya lebih dalamnya human interest. Seakan menyampaikan Aceh bangkit dari keterpurukan setelah musibah terbesar gempa dan tsunami 2004 silam.
Tema ini selalu menjadi latar media asing memperhatikan Aceh, negeri yang dulunya ada negara kerajaan Islam berjaya dan peninggalannya telah menjadi daya tarik traveling dan wisata manca negara.
Ironi memang bila disandingkan dengan pelaku plagiat digaungkan dan diundang oleh orang nomor satu di negara ini, mengingat karya nyata kreatif anak bangsa bernama Naufal Rizki lebih punya peran positif bagi kehidupan masa depan negara.
Berikut ini video National Geographic yang membuat film dokumenter Naufal Rizki
