Cegah Konflik Meluas, Presiden Prabowo Diminta Evaluasi Agrinas Soal KSO di Riau
PEKANBARU - FORUMRIAU.COM: Carut marut pemberian KSO (Kerja Sama Operasional) hingga terjadi bentrokan warga di beberapa lokasi kebun di Riau dinilai sebagai kegagalan penerapan perintah Presiden oleh aparatur yang berwenang di Riau, terutama dari PT Agrinas Palma Nusantara.
Gerakan Masyarakat adat (GEMA) Melayu Riau melalui Tokoh senior pergerakan DT.H.Tarlaili menyampaikan, bahwa kehadiran PT Agrinas Palma Nusantara di Riau tidak membawa dampak yang baik terhadap penunjukan KSO untuk mengelola Perkebunan kelapa sawit sejak adanya keputusan presiden hingga sekarang.
Timbulnya berbagai gejolak di daerah, dikarenakan KSO yang ditunjuk oleh Agrinas tidak pernah dibicarakan baik itu kepada masyarakat adat maupun masyarakat tempatan dimana kebun itu berada. Hal ini disampaikan DT. Tarlaili kepada media saat ekspose kajian dampak kebijakan KSO Agrinas tanpa melibatkan masyarakat adat Riau, Sabtu (14/02/2026) di Pekanbaru.
Kata DT. Tarlaili, pemicu timbulnya berbagai persoalan di lapangan hingga menimbulkan bentrok dilatarbelakangi penunjukkan perusahaan atau lembaga yang diberikan KSO oleh Agrinas umumnya berasal dari luar daerah.
"Bentrokan terjadi, seperti yang di Duri- Bengkalis, Sontang, Bonai Darussalam Rohul dan di daerah lainnya. Masyarakat Tempatan selama ini merasa punya hak dan pekerjaan di kebun mereka, tiba tiba dilarang dengan alasan lahan sitaan dan sudah diambil alih PT Agrinas. Setelah itu, PT Agrinas menunjuk perusahaan atau lembaga lain mengelola lahan tanpa melibatkan masyarakat sekitarnya yang selama ini bekerja di lahan itu," jelas DT. Tarlaili.
Selanjutnya, menurut DT.Tarlaili berpandangan ke depan, jika ini terus dilakukan tanpa melibatkan Pemerintah Daerah dan Lembaga yang menaungi masyarakat Adat, maka tidak tertutup kemungkinan Agrinas akan dikatakan sebagai pihak yang membuat permasalahan di Tanah Melayu ini.
"Jika Agrinas ingin dikenang baik oleh masyarakat Riau haruslah memperhatikan keberadaan masyarakat adat disekitar kebun tersebut," saran Tarlaili.
DT. Tarlaili menegaskan, jika PT Agrinas tetap tidak mengindahkan keberadaan masyarakat Adat maupun Tempatan, maka lebih baik KSO dihentikan agar konflik sosial antara masyarakat dan pemegang KSO atau petugas lainnya tidak terjadi lagi.
DT. Tarlaili meminta kepada Presiden Prabowo agar dapat melakukan evaluasi kinerja dari PT. Agrinas Palma Nusantara di Riau dan menghentikan sementara KSO agar tanah Melayu ini kondunsif.
"Untuk kurangi konflik di masyarakat adat Melayu Riau, pak Presiden harus berhentikan sementara KSO dan evaluasi kinerja PT. Agrinas," pungkas DT. Tarlaili. (Rls)
Thanks for reading Cegah Konflik Meluas, Presiden Prabowo Diminta Evaluasi Agrinas Soal KSO di Riau | Tags: Lingkungan Pekanbaru Pemerintah Polda Riau Riau Sosial
Next Post »