Satu Dekade Firdaus-Ayat Bangun Pekanbaru
Senin 28 Juni 2021
Satu Dekade Firdaus-Ayat Bangun Pekanbaru
FORUMRIAU.COM - PEKANBARU : Bertepan dengan hari jadi kota Pekanbaru yang ke 237 tahun, pada Rabu 23 Juni 2021, pemerintah kota Pekanbaru memaparkan pencapaian pembangunan kota Pekanbaru yang dipimpin DR.H.Firdaus.ST.MT - Ayat Cahyadi MSi selama sepuluh tahun menjabat.
Pemaparan pencapaian pembangunan kota Pekanbaru dalam satu dekade masa kepemimpinan Firdaus-Ayat tersebut, dilakukan di lantai enam kantor Walikota Pekanbaru, Tenayan Raya. Dengan menegakkan Prokes, selain undangan yang hadir dari OPD dan Forkopinda, acara tersebut juga diikuti secara virtual oleh camat dan lurah dari kantor mereka masing-masing.
Dalam sambutannya, Firdaus sampaikan bahwa keberhasilan pencapaian program pembangunan dengan visi misi Firdaus-Ayat dalam membangun Kota Pekanbaru, tidak terlepas dari peran penting semua lapisan masyarakat, khususnya warga kota Pekanbaru.
"Kami ucapkan terimakasih kepada masyarakat. Membangun daerah, pemerintah tidak bisa sendiri. Ini peranan bersama sama usaha masyarakat dan pemerintah,"ungkap Firdaus.
Selanjutnya Firdaus sampaikan, sebelum puncak sempurna hari jadi kota Pekanbaru yang ke 237 tahun 2021 ini, telah dilakukan berbagai rangkaian kegiatan yang melibatkan kreatifitas, sportifitas dan dunia usaha warga kota Pekanbaru.
Sejumlah rangkaian kegiatan pada momen hari jadi Pekanbaru itu, seperti ajang kejuaraan panahan Piala Walikota Pekanbaru. Kemudian lomba yang mengajak kawula muda berkreasi.
Disemarakkan juga lomba membuat twibbon Hari Jadi Pekanbaru menambah semarak HUT di media sosial. Panitia penyelenggara juga menggelar vaksinasi massal bagi 2.370 orang masyarakat di sekitar Kantor Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya. Tidak ketinggalan penanaman pohon di areal perkantoran sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.
Sementara itu, rincian perjalanan pencapaian program pembangunan kota Pekanbaru yang dipimpin Firdaus-Ayat selama satu dekade lebih jelasnya disajikan melalui video resmi akun YouTube Pemko Pekanbaru dengan nama channel Info Pemko Pekanbaru, dengan judul 10 Tahun Firdaus-Ayat Memimpin Kota Pekanbaru. Berikut ini tayangan video lengkapnya dapat disaksikan melalui link berikut ini: https://youtu.be/yXe-aC5qgvo . ***(ADV)
Wako Pekanbaru Firdaus Luncurkan Bus Vaksinasi Covid19
Senin 31 Mei 2021
Advertorial Diskominfo Kota Pekanbaru
Wako Pekanbaru Firdaus Luncurkan Bus Vaksinasi Covid19
FORUMRIAU.COM - Pekanbaru - Walikota Pekanbaru DR.H.Firdaus ST. MT meluncurkan 5 unit bus yang akan digunakan untuk membantu pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara massal sebagai upaya menekan kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Hal ini dalam rangka percepatan untuk memutus mata rantai penyebaran dan pengendalian Covid-19. Menyusul data dari Satuan Tugas (Satgas) penanggulangan pandemi Covid-19 pada tanggal 26 Mei 2021 yang mencapai 739 kasus.
Peluncuran lima unit bus vaksinasi keliling dilakukan di Halaman Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru, Jalan Sudirman pada Kamis (27/5/2021) sekitar pukul 11.00 WIB.
Selain Walikota Pekanbaru DR. H. Firdaus, ST., MT, dalam acara peluncuran tersebut juga tampak dihadiri oleh Wakil Walikota Pekanbaru H. Ayat Cahyadi, S.Si dan sejumlah pejabat Forkopimda Kota Pekanbaru dan Satuan Tugas (Satgas) penanggulangan Covid-19.
Walikota Pekanbaru, DR. H. Firdaus, ST, MT mengatakan, untuk tahap awal ke lima bus vaksinasi keliling ini akan mulai beroperasi secara penuh pada hari Jum’at (28/5/2021). Peluncuran bus ini mendukung percepatan vaksin secara reguler dengan optimal serta akan menjangkau seluruh masyarakat yang berada di lokasi khusus yakni zona merah.
“Keberadaan bus ini merupakan inovasi bagi seluruh masyarakat. Sehingga masyarakat yang belum dapat vaksin dikarenakan jarak yang jauh, kedepannya akan mendapatkannya tanpa perlu datang ke rumah sakit atau tempat-tempat yang sudah ditentukan pemerintah sebelumnya,” kata Firdaus.
Armada bus vaksinasi keliling ini memiliki tim penyuluhan dan tenaga medis kesehatan yang sudah siap melakukan vaksinasi secara mobile dan dilengkapi dengan peralatan yang menunjang keberhasilan program vaksinasi massal.
“Dimana lima bus yang diluncurkan ini nantinya akan melayani dan menjangkau masyarakat yang belum mendapatkan vaksin. Bus ini akan bergerak secara mobile dan menyasar kecamatan atau kelurahan dengan status zona merah dan tempat-tempat strategis,” kata Firdaus dalam sambutannya saat peluncuran tersebut.
Dengan adanya layanan bus vaksinasi keliling ini, lanjut Firdaus, untuk memperkuat vaksinasi yang ada di kelurahan. Camat dan Lurah dapat mengkoordinir jadwal bus vaksinasi keliling. Program layanan bus vaksinasi keliling ini memprioritaskan kepada kelompok lanjut usia, rohaniawan, guru/dosen, mahasiswa, dan pekerja ekonomi atau sosial.
“Hal ini merupakan upaya penguatan percepatan vaksinasi hingga menjangkau ke RT dan RW, terutama di kelurahan dengan status zona merah. Masyarakat hanya cukup didata sesuai KTP. Dan untuk masyarakat yang memiliki KTP luar, namun berdomisili di Kota Pekanbaru juga bisa mendapatkan vaksin. Jadi dengan datang ke kelurahan, masyarakat lebih mudah mendapatkan vaksin,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, orang nomer satu di Kota Pekanbaru ini juga turut mengajak masyarakat untuk mendukung dalam upaya percepatan vaksinasi dan ikut berperan dalam menekan serta memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Selain itu juga tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas.
“Dengan kita saling kerjasama dan bersinergi, kita bersama berharap pandemi Covid-19 ini segera berakhir. Sehingga dengan berakhirnya wabah pandemi ini, maka keadaan ekonomi Indonesia khususnya Kota Pekanbaru juga segera pulih sehingga lapangan pekerjaan kembali terbuka lebar,” tutup Walikota Pekanbaru.(ADV)
Komisi II DPRD Kampar Kunker Ke Pemerintah Kota Payakumbuh
Rabu 5 Mei 2021
Komisi II DPRD Kampar Kunker Ke Pemerintah Kota Payakumbuh
KAMPAR - BANGKINANG : Untuk menerapkan sistem pemerintahan secara optimal dan terintegrasi, Komisi II DPRD Kampar melakukan kunjungan kerja ke pemerintah Kota Payakumbuh pada Selasa (4/5/2021).
Menurut ketua komisi II DPRD Kampar, Zumrotun, di masa pandemi Covid19 ini sangat perlu layanan prima, optimal serta terintegrasi pada masyarakat. Apalagi di masa pandemi yang serba keterbatasan ini, kondisi masyarakat sangat banyak tuntutan mereka yang mulai dibatasi oleh pemerintah akibat perubahan pola sosial atau social distance.
Sementara, masyarakat harus tetap melakukan kegiatan mereka untuk memenuhi segala aspek kehidupannya. Sehingga sangat diperlukan perbandingan layanan prima optimal serta terintegrasi tersebut dari berbagai sumber pemerintahan, salah satunya dari pemerintah kota Payakumbuh.
Kunjungan rombongan Komisi II yang membidangi kesehatan, sosial dan pendidikan ke Pemerintah Kota Payakumbuh disambut hangat oleh staf ahli Elvi Jay bersama kepala bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat daerah bertempat di aula pertemuan MPP Lantai 1 Kantor Wali Kota Payakumbuh.
“Selamat datang di Kota Payakumbuh, di Kota Randang “The City of Randang”. Semoga pertemuan dan diskusi kita kali bermanfaat untuk kita bersama,” ujar Elvi Jaya dalam membuka sambutannya.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kampar Zumrotun, beserta Wakil Ketua Muhammad Warit dan sekretaris Habiburrohman serta bersama para anggota Komisi II DPRD Kampar menjelaskan maksud kunjungan mereka ke bagian kesra Setdako Payakumbuh.
“Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk menyambut kedatangan kami. Setiap kabupaten maupun daerah pasti dituntut untuk berbenah seoptimal mungkin agar tidak terbelakang. Tugas kami sebagai Komisi II ingin menerapkan sistem secara optimal dan terintegrasi,” ujar Zumrotun.
![]() |
| Zumrotun Ketua Komisi II DPRD Kab Kampar |
Ia juga memaparkan jika kunker ini bertujuan untuk mempererat silaturahim bersama Kesra Setdako Payakumbuh serta untuk saling bertukar dan sharing informasi terkait program dan kegiatan selama bulan Ramadhan.
Terkait hal ini, Komisi II berdiskusi mengenai implementasi sistem kerja yang diterapkan Kesra Setdako Payakumbuh tersebut bersama Ul Fakhri, S.Sos, selaku kepala bagian Kesra Setdako Payakumbuh beserta Kasubag Agama dan Budaya Afdhal.
Menurut Ul sapaan akrab Kabag kesra itu, saat ini tuntutan masyarakat terhadap pemerintah sangat tinggi, sehingga permintaan masyrakat ini membutuhkan kejelian untuk mensiasati hal tersebut.
“Di masa pandemi saat ini banyak kegiatan keagamaan yang dibatasi dan ditambah dengan recofusing anggaran yang semakin minim, sehingga hal ini membuat kita tidak bisa bergerak secara luas untuk merealisasikan hal tersebut dengan maksimal,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dalam ketebatasan yang terjadi saat ini, tentu tidak membuat fungsi dan kinerja kita berkurang, akan tetapi dengan hal ini haruslah dapat menantang kita untuk dapat lebih kreatif lagi agar keinginan dan kebutuhan masyarakat terhadap pemerintah dapat direalisasikan,” lanjut Ul.
Di akhir penyampaiannya, Kabag kesra itu mengatakan bahwa didalam menghadapi situasi saat ini memang sangat menuntut kreatifitas semua, sehingga dengan hal tersebut kesra dapat mendorong semua lini terkait hal yang berhubungan terhadap masyarakat dalam mencapai program-program tersebut.***(ADV)
Ketua DPRD Kampar Sampaikan Pokir di Musrenbang 2021
Rabu 31 Maret 2021
Ketua DPRD Kampar Sampaikan Pokir di Musrenbang 2021
BANGKINANG - KAMPAR : Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2021, digelar Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Kampar, di Balai Bupati Kampar, Selasa (30/3/2021).
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kampar, Muhammad Faisal ST yang hadir menyampaikan Pokok Pikiran (Pokir) dari DPRD Kampar. Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal ST dalam sambutannya menyampaikan, bahwa DPRD Kabupaten Kampar telah melakukan paripurna hasil reses dan telah memasukkan pokok pikiran alias pokir ke SIPD (Sistim Informasi Pemerintah Daerah), melalui Bappeda untuk segera realisasikan agar bisa bermanfaat buat masyarakat.
"Dalam penyusunan RKPD ini harus adanya partisipasitif, melibatkan elemen masyarakat. Karena arah dan tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat," kata Ketua DPRD.
Dijelaskannya bahwa sustainable dalam menyusun harus ada perencanaan berkelanjutan dan berkesinambungan, contohnya bidang infrastruktur dan pertanian dalam masyarakat.
"Kholistik artinya penyusunan rencana ini menyeluruh. Semua OPD dapat menyusun RKPD sesuai dengan aturan dan merujuk pada RPJMD dapat berdasarkan Undang Undang," kata Faisal mengingatkan.
Bersumber dari datariau yang dirilis oleh sigapnews, Musrenbang tersebut dibuka oleh Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto SH diwakili Asisten Administrasi Umum Setdakab Kampar Drs Syamsul Bahri MSi. Pada kesempatan itu dilaunching juga aplikasi Satu Data Kabupaten Kampar.
Kegiatan Musrenbang ini dihadiri oleh peserta baik secara offline maupun online, diantaranya Bappenas RI yang diwakili Direktur Regional I, Uke M Hussein SSi MPP, Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pemerintah Daerah Kemendagri RI Drs Nyoto Suwignyo MM.
Hadir juga Anggota DPR Republik Indonesia Syahrul Aidi Maazat Lc MA, Anggota DPD Republik Indonesia Edwin Pratama Putra SH, Kepala Bappeda Propinsi Riau, Anggota DPRD Propinsi Riau Daerah Pemilihan Kabupaten Kampar, Ketua DPRD Kabupaten Kampar Muhammad Faisal ST dan anggota DPRD Kabupaten Kampar.
Selanjutnya juga hadir Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kampar, Perguruan Tinggi, Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, BUMN dan Perusahaan Besar Swasta, para Camat se-Kabupaten Kampar, Delegasi Kecamatan, Pemuka Agama, Pemuka Adat dan Pemuka Masyarakat Kabupaten Kampar, Asosiasi yang berada di Kabupaten Kampar, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berada di Kabupaten Kampar.
Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Azwan, selaku Ketua Panitia dalam laporannya menyampaikan, bahwa tujuan penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2021 adalah untuk menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Kampar dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Riau.
Kemudian mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah kabupaten pada musrenbang kecamatan. Seterusnya mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas kabupaten dan menyepakati program dan kegiatan prioritas daerah.
Pada rapat pleno musrenbang, diisi dengan ekspose Menteri PPN/Kepala Bappenas, ekspose Menteri Dalam Negeri, ekspose Kepala Bappeda Provinsi Riau tentang Rancangan RKPD Provinsi Riau Tahun 2022, ekspose Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kampar oleh Ketua DPRD Kabupaten Kampar, ekspose Kepala Bappeda Kabupaten Kampar tentang Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD di Kabupaten Kampar.
"Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2021 adalah kesepakatan tentang arah dan kebijakan pembangunan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan Rancangan RKPD tahun 2022, yang meliputi Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2021 dan Rencana Program dan kegiatan prioritas daerah," terangnya.
Pada rapat pleno disampaikan materi Rancangan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Tahun 2022 oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas RI Ir Rudy Soeprihadi Prawiradinata MCRP PhD, diwakili Direktur Regional 1, Uke M Hussein SSi MPP.
Materi tentang Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah oleh Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pemerintah Daerah Kemendagri RI Drs Nyoto Suwignyo MM.
Sementara itu Anggota DPR RI Syahrul Aidi saat menyampaikan materi banyak mengupas tentang pembangunan infrastruktur untuk peningkatan ekonomi. "Kami akan berupaya semaksimal mungkin menjadi jembatan Pemda ke Kementerian sehingga program Kementerian bisa dibawa ke daerah," ujarnya.
Anggota DPD RI Edwin Pratama Putra menyampaikan program-program apa yang telah dilakukannya tahun sebelumnya, diantaranya membantu pelaku UMKM. "Kami dipusat akan selalu berusaha secara konsisten untuk membangun daerah ini," ujarnya.
Kemudian materi Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau tahun 2022 oleh Kabid Perekonomian dan SDA Bappedalitbamg Provinsi Riau. Ekspose pokok pokok pikiran DPRD Kabupaten Kampar oleh Muhammad Faisal ST.
Terakhir materi Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kampar Dalam rancangan RKPD tahun 2022 oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Ir Azwan MSi.
Pada saat diskusi yang dipandu kepala Bappeda Kabupaten Kampar Ir Azwan MSi, banyak saran dan pendapat yang disampaikan peserta untuk kemajuan Kabupaten Kampar kedepan.
Rangkaian kegiatan diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2021 dan Rencana Program dan kegiatan prioritas daerah.***(ADV)
DPRD Kampar Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi Kabupaten Kampar yang ke 71
DPRD Kampar Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi Kabupaten Kampar yang ke 71
FORUMRIAU.COM - Bangkinang Kota : Kabupaten Kampar tepat berusia 71 tahun pada 2021 ini. Sebagai salah satu daerah pintu masuk ke provinsi Riau, Kabupaten Kampar punya peran penting dalam penggerak perekonomian di Riau.
Tepat pada pukul 10.00 wib bertempat di gedung DPRD Kampar Sidang Paripurna Istimewa dilakukan, dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Kampar yang ke 71.
Sidang dibuka oleh Ketua DPRD kabupaten Kampar Muhammad Faisal ST dan didampingi wakil ketua Repol SAg, Fahmil serta Toni Hidayat , Sabtu, 6/2/21.
Muhammad Faisal menyampaikan, bahwa peringatan hari jadi kabupaten Kampar ke 71 ini jadi pengingat dan penyemangat bagi masyarakat Kampar untuk terus bangkit menuju masyarakat yang berperan sebagai tuan rumah di negeri sendiri.
Mengisi pembangunan dengan potensi SDM (Sumber Daya Manusia) yang berlatar belakang pendidikan, keahlian serta adat istiadat dan budaya yang selama ini dikenal bersandi syarak dan kitabullah.
"Majunya sebuah negeri sangat penting dari peran masyarakatnya sendiri yang bersama pemerintah, baik eksekutif dan legislatif saling bersinergi.
Usia 71 tahun bukanlah waktu yang singkat dalam mengisi pembangunan sebuah daerah. Dibutuhkan satu pandangan bersama, satu visi dan misi dan disampaikan kepada anak cucu kemenakan dari generasi ke generasi.
Hal ini secara budaya dan adat istiadat Kampar, telah dilakukan oleh Ninik mamak kepada anak kemenakan. Dari sinilah kita sangat menyadari bahwa sinkronisasi program pemerintah setiap periodenya sangat membutuhkan peran masyarakat, terutama yang menyandang gelar adat sebagai Ninik mamak," kata Faisal menyampaikan pandangan anggota DPRD Kampar dalam peringatan HUT Kabupaten Kampar yang ke 71 ini.
Sementara itu, Bupati Kampar H.Catur Sugeng Susanto SH yang hadir Bersama Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution serta Sekretaris Daerah Drs. Yusri M.Si dan Forkopimda sangat menyambut antusias sidang istimewa walaupun HUT Kabupaten Kampar yang dilakukan DPRD Kampar.
Perayaan HUT kabupaten kampar tahun ini tidak semeriah dari tahun tahun sebelum wabah Covid19, namun tetap berjalan dengan khidmat karena pada sidang paripurna kali ini hanya dihadiri terbatas oleh tokoh masyarakat tokoh adat dan anggota DPRD.
Tamu yang lainnya mengikuti secara Virtual diakibatkan adanya Pandemi Covid 19 yang mengharuskan untuk tetap Menerapkan protokol kesehatan.
Kata Catur, peringatan yang ke 71 ini Pemerintah Kabupaten Kampar memperingati hari jadi dengan mengusung Tema BASAMO MAMBOLO NAGOGHI.
Saat mebacakan pidatonya Bupati kampar mengatakan " Tepat pada hari ini Kabupaten Kampar genap berusia 71 Tahun, Dalam Memperingati hari jadi kabupaten Kampar yang kita lakukan setahun sekali ini, tentunya mempunyai Makna yang cukup besar, bahwa kita tidak ingin melupakan sejarah, sesuai dengan tema" MARI BASAMO MAMBOLO NAGOGHI" dan ini Sangat Relevan, Karena Kabupaten Kampar adalah sebuah daerah yang terus berbenah dan bergerak maju," ungkap Bupati.
Lebih lanjut Bupati Catur mengatakan hari jadi Kabupaten Kampar semestinya bukanlah semata mata peristiwa mengenang dan bergembira semata namun lebih dari itu peristiwa ini hendaklah dijadikan sebagai momentum Strategis untuk melakukan kilas balik terhadap pembangunan yang telah dilakukan.
"Kita akan terus bergerak memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat," tutup datuk rajo batuah tersebut.
Diakhir pidatonya bupati memaparkan makna dari tema HUT tahun ini bahwa Basamo Mambolo Nagoghi, merupakan kelanjutan dari tema Hari Jadi Kabupaten Kampar ke-70 Tahun lalu yakni Tali Bapilin Tigo Menuju Masyarakat Kampar Sejahtera.
"Dengan berkesinambungan tema tersebut dan kondisi geografis daerah kampar yang sangat luas, keberagaman masyarakatnya dan dengan adat istiadatnya, kedepan kita akan dihadapkan dengan tantangan pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang tidak ringan, akan tetapi dengan terus berbenah dan saling berkontribusi tantangan tersebut dapat kita atasi dan kita lewati di bawah satu payung panji ”Dimana bumi dipijak disitu Langit di junjung," tutup Datuk Rajo Batuah..(ADV)***
Gelar Paripurna, DPRD Riau Terima Usulan PAW Pimpinan DPRD Riau Dari Fraksi Golkar
Gelar Paripurna, DPRD Riau Terima Usulan PAW Pimpinan DPRD Riau Dari Fraksi Golkar
FORUMRIAU.COM - Pekanbaru : Unsur pimpinan DPRD Riau jabatan Ketua DPRD Riau yang dimiliki oleh Partai Golongan Karya (Golkar) saat ini mengalami kekosongan. Karena jabatan tersebut wajib ditinggalkan oleh Kader Golkar atas nama Indra Gunawan (Eet) yang mencalonkan diri jadi Bupati Bengkalis di Pilkada serentak 2020 ini.
Untuk itu, DPRD Riau menunggu dan memproses pergantian antar waktu (PAW) dari partai beringin rimbun tersebut. Usulan pergantian antar waktu itu telah ada dari Fraksi Partai Golkar di DPRD Riau. Sehingga, DPRD Riau melakukan rapat paripurna membahas usulan pergantian antar waktu dari fraksi partai Golkar DPRD Riau itu.
Pada Senin (16/11/2020), DPRD Provinsi Riau menggelar rapat Paripurna terkait usulan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Riau dari Fraksi Partai Golkar di ruangan Paripurna DPRD Riau.
Rapat dipimpin oleh Hardianto selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, didampingi Sekretaris Dewan (Sekwan) Muflihun S.STTp.MPA serta dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution dan Forkopimda Riau lainnya.
Paripurna ini dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Riau yakni Fraksi Golkar Yulisman Fraksi Gerindra Nurzafri, Fraksi PKS Markarius Anwar, Fraksi PAN Zulfi Mursal, Fraksi PKB Ade Agus Hartanto dan Abu Khoiri. Serta Komisi IV dihadiri oleh Parisman Ihwan, Komisi III dihadiri Syahroni Tua, Ramos Teddy Sianturi, Komisi II dihadiri M. Arpah. Dan anggota DPRD Provinsi Riau lainnya yang mengikuti rapat ini secara virtual.
Rapat paripurna ini digelar untuk menindaklanjuti pergantian unsur Pimpinan DPRD Riau dari Fraksi Golkar yang menjabat posisi sebagai Ketua DPRD Riau.
Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) DPP Partai Golkar yang sudah diterima oleh Sekretariat DPRD Riau dari DPD I Golkar tentang penunjukan Yulisman sebagai Ketua DPRD Riau menggantikan Indra Gunawan Eet yang maju di Pilkada.
"Mencabut Surat Keputusan Partai Golkar nomor R-1035/Golkar/IX/2019 tentang penetapan unsur pimpinan DPRD Riau dari Fraksi Golkar yang menetapkan saudara Indra Gunawan Eet sebagai Ketua DPRD Riau dan dinyatakan tidak berlaku lagi," ujar Hardianto.
Proses selanjutnya adalah melengkapi administrasi yang disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri, menunggu Surat Keputusan (SK) Mendagri.
"Setelah diparipurnakan, selanjutnya proses administrasi dilanjutkan ke Kemendagri untuk mendapat SK Mendagri dan melakukan proses pelantikan setelah terbitnya SK Mendagri," tutup Hardianto.(ADV)***
Paripurna Persetujuan DPRD Riau Pada Ranperda Penyelenggaraan Kesehatan
Paripurna Persetujuan DPRD Riau Pada Ranperda Penyelenggaraan Kesehatan
FORUMRIAU.COM - Pekanbaru : DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda Penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus (Pansus) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, sekaligus Persetujuan Dewan dan Pendapat Akhir Kepala Daerah, Senin (2/11/2020).
Rapat dipimpin oleh Hardianto selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau serta Wakil Gubernur Provinsi Riau, Eddy Natar Nasution.
Paripurna ini dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Riau, dari Fraksi Golkar Sulastri. Fraksi PDI-P, Syafarudin Potti. Fraksi Demokrat, Agung Nugroho. Fraksi Gerindra, Nurzafri. Fraksi PKS, Markarius Anwar, Fraksi PKS, Arnita Sari. Fraksi PKB, Ade Agus Hartanto. Fraksi PAN, Ade Hartati Rahmat dan anggota Fraksi lainnya yang mengikuti jalannya Paripurna melalui virtual.
Dalam rapat tersebut, Arnita Sari yang juga merupakan wakil ketua Pansus menyampaikan poin-poin penyampaian laporan hasil kerja Pansus yang dipimpinnya. “Semoga hasil kerja pansus yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua,“ kata Arnita sari.
Wakil Gubernur Riau, Edy Natar menyampaikan pendapat akhir kepala daerah “Dengan ditetapkannya Ranperda No. 21 th 2018 tentang penyelenggaraan kesehatan ini diharapkan mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum terharap upaya-upaya terkait dengan penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, dan kami berharap kepada sekretaris dewan dan jajarannya agar dapat membantu percepatan penyampaian Ranperda yang telah disetujui bersama kepada Gubernur Riau melalui biro hukum,”ujarnya dalam penyampaian pendapat.
Dengan agenda ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menyetujui perubahan atau revisi perarturan daerah nomor 21 tahun 2018 tentang penyelenggaran kesehatan ini menjadi Peraturan daerah (Perda).
Persetujuan Perda itu melalui rapat paripurna yang dipimpin wakil ketua DPRD Riau Hardianto. Rapat paripurna yang dilaksanakan DPRD Riau, mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Sehingga peserta rapat yang langsung menghadiri dibatasi. seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikutinya secara Virtual dari kantornya masing-masing.
Dikatakan Hardianto, sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Sekretaris DPRD Riau Muflihun, dari jumlah 59 orang anggota dewan, yang telah hadir secara fisik maupaun mengikuti secara virtual berjumlah 40 orang. Sehingga qourum rapat paripurna terpenuhi dan dapat diaksanakan.
Berdasarkan UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 38 ayat 2 menjelaskan bahwa dalam keadaan tertentu DPRD Propinsi atau Gubernur dapat mengajukan rancangan peraturan daerah (ranperda) diluar prolegda propinsi.
Menurutnya revisi Perda nomor 21 tahun 2018 tentang penyelenggaran kesehatan ini merupakan usulan pemerintah. Perda ini merupakan kebutuhan masyarakat di propinsi Riau atas musibah wabah virus corona atau covid-19 yang dihadapai masyarakat setiap hari semakin meningkat.
"Sebagaimana dari laporan Pansus terhadap Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka Raperda dapat menjadi Perda," ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa sehubungan telah disetujuinya Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan, maka atas nama pimpinan dan anggota dewan mengucapkan terima kasih kepada anggota Pansus.
"Beberapa waktu yang lalu kita telah membentuk panitia khusus terhadap rancangan perda tentang perubahan atas paeraturan aerah Nomor 21 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan sekaligus Persetujuan Dewan dan Pendapat Akhir Kepala Daerah, tentunya Pansus telah banyak menyelesaikan tugas-tugasnya demi terwujudnya hasil yang maksimal," Kata Hardianto.
Laporan kerja pansus dalam rapat paripurna ini merupakan akhir dari kerja pansus yang telah dibentuk DPRD Riau. Hal ini sejalan dengan Tata tertib Dewan Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 11 ayat (1) huruf (e) , yang berbunyi penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus disertai dengan pendapat akhir fraksi sekaligus persetujaun Dewan dan Pendapat Akhir Gubernur dalam rapat paripurna.
"Kami mengapresiasi atas hasil kerja Pansus serta seluruh pihak yang telah ikut serta dalam pembahasan Pansus ini," ungkap Hardianto
Laporan kerja panitia khusus revisi Perda nomor 21 tahun 2018 tentang penyelenggaran kesehatan ini dibacakan langsung oleh anggota pansus dr. Arnita Sari dari fraksi PKS.
Ditambahkan Hardianto, sehubungan dengan telah disetujuinya Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 21 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, maka untuk Penyampaian Laporan hasil kerja Pansus dan Persetujuan Dewan telah selesai dilaksanakan.
"Dari agenda yang telah tersusun, maka dapat kita maknai bahwa paripurna kita hari ini adalah dengan Penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus, yang merupakan bagian akhir dari sebuah proses terbentuknya sebuah Peraturan daerah," Kata Hardianto.
Sementara itu, Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Nasution mengharapkan dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan menjadi Perda, nantinya dapat untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
Diungkapkan Wagubri, dengan ditetapkannya Reperda menjadi Perda diharapkan mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap upaya-upaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan yang dapat digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan.(ADV/Rls/trc).
Ini Kata Nasrudin " Kita Sekarang Tidak Ada Harapan". Nah, Ke depan Harapan itu Ada Sama "AMAN

Walikota Pekanbaru Ikut Detik Detik Proklamasi HUT RI 75 Bersama Istana Negara Secara Virtual

FORUMRIAU.COM - PEKANBARU: Walikota (Wako) Pekanbaru Dr. H. Firdaus, ST, MT dan Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru H. Ayat Cahyadi, S.Si mengikuti peringatan detik-detik proklamasi di Aula Lantai Enam Kantor Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Senin (17/8/2020).
Kepala OPD di lingkungan pemerintah kota Pekanbaru dan unsur Forkopimda juga ikut dalam kegiatan ini.
Kegiatan berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan. Mereka mengikutinya secara virtual yang berlangsung di Istana Negara.
Peringatan detik-detik proklamasi secara virtual karena pandemi Covid-19 masih berlangsung. Para hadirin tidak cuma mengenakan masker. Mereka menjaga jarak satu sama lain.
"Semuanya berubah karena covid, jadi kita adaptasi kebiasaan baru memutus mata rantai Covid-19, agar terhindar dari penyebaran Covid-19," kata Firdaus.
Upacara kali ini, lanjut Firdaus, berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena tidak ada amanat upacara lantaran masih dalam Pandemi Corona atau Covid-19.
Para peserta upacara juga dihadiri undangan terdiri dari personel TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), para camat, dan lurah. Usai upacara penaikan bendera, Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT dan rombongan langsung ke lantai 6 gedung perkantoran.

"Inilah yang dinamakan adaptasi kebiasaan baru. Semua berubah karena pandemi corona," kata Walikota.
Kata dia, upacara setiap 17 Agustus semarak sekali meski kali ini berbeda. Karena pandemi corona, semua harus mengikuti protokol kesehatan.
"Maka peserta upacara diatur untuk memenuhi standar protokol kesehatan. Walaupun peserta upacara lebih banyak daripada di kantor gubernur Riau. Kami telah mengusahakan semaksimal mungkin," jelasnya
























