Ini Kata Kapolri Usai Jumpa Mentri LHK Siti Nurbaya Soal Kebakaran Lahan dan Hutan | forumRiau.com - Berita Referensi Terkini

Ini Kata Kapolri Usai Jumpa Mentri LHK Siti Nurbaya Soal Kebakaran Lahan dan Hutan

Karena kasus dugaan PT. APSL memotori penyanderaan 7 orang staf kementrian LHK di Rohul, Riau, maka pertemuan dilakukan Kapolri dengan Menteri LHK di Jakarta.

FORUMRIAU.COM: Siti Nurbaya Bakar, sebagai menteri Lingkingan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah menyepakati bersama Kapolri Tito Karnavian soal Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut).

Berikut ini adalah pernyataan resmi dari Kapolri usai jumpa dengan Siti Nurbaya. Melalui akun resmi facebooknya, Siti Nurbaya menampilkan hasil jumpa pers pernyataan Kapolri Tito sebagai berikut:

Setelah kita berdiskusi dengan Ibu Menteri, mengenai Karhutla ini, secara prinsip dan komitmen, kami dari Polri sangat mendukung upaya-upaya dari KLHK bersama-sama untuk menangani Karhutla, karena didalamnya ada unsur pidana yang terjadi seperti pembakaran (yang disengaja).

Tahun lalu sebenarnya cukup banyak yang sudah ditangani. Sudah melalui proses hukum. Itu menunjukkan komitmen dari kepolisian untuk ikut memberantas kasus Karhutla, agar dampaknya tidak meluas.

Kemudian kami berkomitmen juga mendukung KLHK, baik dalam proses mencegah, memadamkan, termasuk penegakan hukum dan pemulihan. Karena itu sudah ada satgas-satgas di sejumlah provinsi yang ada dampak Karhutlanya.

Mengenai masalah (Karhutla) di Riau sendiri, ini sebetulnya teman-teman dari Satgas, baik TNI/Polri dan KLHK sudah bekerja keras. Minggu lalu kami juga sudah melihat langsung ke sana, bahkan ada teman dari TNI yang gugur dalam rangka pelaksanaan tugas Karhutla. Kita turut berdukacita atas itu dan memberikan apresiasi yang tinggi.

Ada beberapa permasalahan di sana (Riau), seperti persoalan SP3. Saya mau menekankan bahwa SP3 ini terjadi pada bulan Januari-Mei 2016. Saya sendiri baru menjabat pada bulan Juli.

Untuk itu saya melakukan evaluasi, mengirimkan tim dari Propam dan dari Bareskrim untuk menilai proses keluarnya SP3 tersebut. Hasil dari kesimpulan dari SP3 itu sudah saya sampaikan pada saat RDP dengan Komisi III.

Seperti tidak cukup bukti, pembakarnya siapa dan ada yang kebakaran dari luar lahan masuk ke lahan serta alasan lainnya.

Karena SP3 adalah produk hukum, maka sesuai ketentuan, SP3 itu hanya bisa dibuka kembali bilamana ada praperadilan. Jadi siapapun pihak-pihak yang merasa dirugikan, itu boleh mengajukan.

Masyarakat atau teman2 LSM silahkan mengajukan. Jika nanti praperadilan itu diterima, maka kasus itu bisa kita buka kembali.

Untuk ke depan, mengenai masalah Karhutla yang melibatkan korporasi, ini cukup sensitif. Maka saya sudah buat kebijakan dan perintahkan kepada seluruh jajaran kepolisian, bahwa Polda, Polres, apalagi Polsek yang menangani dugaan kebakaran hutan oleh korporasi tidak boleh lagi mengeluarkan SP3. Jadi bukan yang sudah terjadi, tapi yang ke depan.

Kewenangan SP3 hanya dapat dilakukan setelah gelar perkara di Mabes Polri, yang dilakukan di depan tim gabungan Mabes Polri dari kewilayahan, ada dari Bareskrim, Propam, hukum dan pengawasan umum. Bahkan dalam gelar itu, bila perlu nanti kita akan mengundang dari KLHK, berikut juga kemudian masyarakat-masyarakat, pengamat-pengamat yang merasa mengetahui tentang peristiwa itu.

Kita akan undang dan harapkan SP3 korporasi yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan, bisa dilakukan secara terbuka dan tidak ada dugaan yang aneh-aneh. Ini kebijakan saya ke depan.

Mengenai masalah dugaan penyanderaan, nanti akan kita turunkan tim dari Mabes Polri. Tadi saya sudah membawa Kadiv Propam kesini, minta Kadiv Propam untuk turun langsung ke sana (Riau).

Kita akan selidiki secara komprehensif. Apakah permasalahan yang menyebabkan hingga terjadinya penyanderaan ini. Apakah penyanderaan ini memenuhi unsur pidana? Kalau iya, apa motifnya? Apakah karena sekedar menghalang-halangi, atau karena motif lain, misalnya merasa ada ketidakadilan dalam penanganan itu, semua akan didalami motifnya.

Secara prinsip kita juga akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Termasuk juga nanti dari internal kepolisian yang ada di sana, pihak Polres juga akan dilakukan pemeriksaan. Termasuk juga pihak lainnya. Tim turun secepat mungkin. Kalau bisa besok turun.

Ke depan, saya juga sudah perintahkan seluruh jajaran untuk membantu tugas-tugas KLHK dalam penanganan Karhutla. Perihal pengamanan saat tim KLHK turun, kami terbuka dan siap memberikan dukungan untuk tim KLHK menangani Karhutla di daerah.

(Kapolri, Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D)
*Pernyataan pers disampaikan Rabu (7/9/2016), usai pertemuan sekitar 45 menit antara Menteri LHK dan Kapolri di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.(*)

Gratis ikut di:

Bagi artikel ini:

Artikel pilihan google :

    Terbaru :

    Video Pilihan: