Diksarmil dan Manajerial SPPI Di Tutup Danpuslatpur Di Baturaja

FORUMRIAU.COM - OKU TIMUR - Upacara Penutupan Diksarmil dan Pelatihan Manajerial serta Penetapan Komcad SPPI Batch 3 Tahun 2025 di Puslatpur Kodiklatad di ikuti Sebanyak 949 Orang Siswa.

Danpuslatpur Kodiklatad, Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M.Han secara resmi menutup Pendidikan Dasar Militer dan Pelatihan Manajerial serta Penetapan Komponen Cadangan SPPI Batch 3 TA. 2025. Di Lapangan Upacara Puslatpur Kodiklatad. Martapura, (Sabtu 12/7/2025)

Penutupan pendidikan ditandai dengan penanggalan pin tanda peserta latihan dan penerimaan sertifikat penghargaan oleh Danpuslatpur Kodiklatad kepada perwakilan pelatih dan peserta.

Sebelum membacakan Amanat Menhan RI, Danpuslatpur Kodiklatad, Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M.Han. menyampaikan penyataan resmi penutupan Pendidikan Dasar Militer dan Pelatihan Manajerial serta Penetapan Komponen Cadangan SPPI Batch 3.

Danpuslatpur Kodiklatad membacakan amanat Menhan RI menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada seluruh peserta SPPI Batch 3 yang telah menunjukkan semangat, kedisiplinan, dan daya juang selama mengikuti pendidikan dan pelatihan.

"Terima kasih kepada seluruh jajaran pelatih, instruktur, tenaga pendidik, serta satuan lembaga pendidikan yang telah bekerja keras menyukseskan program ini,"

Program SPPI bukanlah program biasa. lni adalah kebijakan langsung dari Bapak Presiden RI sebagai langkah besar dalam reformasi kelembagaan pertahanan. Dengan demikian, secara mendalam program SPPI menjadi komitmen Kemhan, Unhan RI dan lembaga terkait dalam meningkatkan SDM di bidang pertahanan, pemenuhan gizi, pembangunan nasional guna menyiapkan SDM unggul menyongsong Indonesia emas.

Siswa SPPI mendapatkan kesempatan yang langka dapat dididik di Pusat latihan tempur TNI AD sehingga akan menjadi lebih militan nasionalis dan belanegaranya dalam rangka mensukseskan Program Presiden RI khususnya mendukung Makan Gizi Gratis bagi anak anak Indonesia menuju lebih cerdas dan sehat.

Dalam Diksarmil ini juga Siswa SPPI selain mendapat pengetahuan manajerial tata kelola pengelolaan dapur sehat juga mendapat pembekalan kemampuan dasar militer antara lain teknik dasar tempur, menembak juga bela diri taktis (Fighting Combat) sebagai bagian kemampuan menjadi komponen cadangan sistem pertahanan negara.

"Komponen cadangan SPPI adalah wajah masa depan pertahanan Indonesia, karena saudara sekalian yang tidak hanya cakap secara fisik, tetapi juga memiliki kemampuan akademik, teknologi, dan kepemimpinan manajerial yang dibutuhkan di era peperangan modern saat ini.

Rangkaian kegiatan penutupan turut dimeriahkan oleh Defile pasukan, Drama Kolosal di mana siswa SPPI memerankan perjuangan Gerilya Panglima besar Jenderal Soedirman menghadapi Agresi II Belanda di mana sangat membuat masyarakat Terharu dan Bangga akan peran yang di tampilkan siswa, Perkelahian Sangkur Demonstrasi Beladiri Taktis, serta Melepasliarkan burung & ayam hutan endemik bersama PMBR (penangkar murai bekasi raya).

Turut Hadir Dalam Kegiatan Tersebut, Laksamana Pertama TNI Elka Setiawan (Dankolat II), Ir. H. Lanosin, M.T. (Bupati Oku Timur), Dandim Oku Dandim Way Kanan, Kapolres Oku Timur dan Ketua APJI Kab. Oku Timur.

Rilis  : (tim MSTP)

Ribuan Klien BAPAS Serentak Lakukan Aksi Sosial, Wujud Kesiapan Implementasi Pidana Alternatif

FORUM RIAU. COM - Jakarta :INFO_PAS – Kawasan perkampungan Budaya Betawi, Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa dipenuhi ratusan Klien Pemasyarakatan yang melakukan aksi bersih-bersih lingkungan. Hal ini menandai peluncuran 'Gerakan Nasional Pemasyarakatan, Klien Balai Pemasyarakatan Peduli 2025' pada Kamis (26/6) sebagai implementasi Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Udang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan mulai berlaku tahun 2026, khususnya terkait pidana kerja sosial dan pidana pengawasan bagi Klien Pemasyarakatan. Aksi Bersih - Bersih  ini juga dilaksanakan serentak  oleh  klien pemasyuarakatan di 94 Bapas seluruh  Indonesia

"Hari ini, Klien Bapas seluruh Indonesia hadir untuk bekerja dan berkontribusi secara nyata an sukarela, membersihkan fasilitas umum, membantu masyarakat, terlibat dalam kegiatan sosial yang berdampak langsung. Ini bukan hanya simbol kesiapan Pemasyarakatan  menyambut implementasi  pidana kerja sosial sebagai salah satu pidana non penjara, ini juga adalah bukti bahwa Pemasyarakatan siap mengambil bagian dalam implementasi KUHP melalui pelaksanaan kerja sosial," kata Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam sambutannya, sekaligus melaunching Aksi Nasional, Klien Bapas Peduli, Kamis (26/6) di Perkampungan Budaya Betawi.

Ia menegaskan alternatif pidana bertujuan memasyarakatkan kembali terpidana sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat melalui kerja sosial. "Kerja sosial ini bukan sekadar kerja sukarela semata, tetapi bentuk penebus kesalahan mereka kepada masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan," terangnya.

Menteri Agus juga mengungkapkan bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Balai Pemasyarakatan siap mengulangi kesuksesan penanganan pidana kasus Anak, dengan dampingan dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas  yang mengutamakan ketetapan Diversi dan putusan non penjara bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH),  sejak berlakunya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga sejak berlakunya di tahun 2012 jumlah hunian Anak  di lapas rutan mampu turun drastis, dari yang sebelumnya  7000 an anak menjadi 2000 Anak  di LPKA dan Lapas Rutan hingga saat ini.  Ia mengaskan kembali bahawa Pemasyarakatan siap mengulangi keberhasilan tersebut pada kasus pidana pelaku Dewasa, "selain meningkatkan kualitas pelaksanaan pidana, pidana alternatf juga berpotensi besar menurunkan angka overcrowding yang selama ini menjadi permasalahan klasik  di lapas rutan."

Lebih lanjut Menteri Agus menjelaskan peran PK Bapas yang sangat kompleks, "PK tidak hanya sebagai pelaksana fungsi pembimbingan kemasyarakatan, namun juga arsitek yang merancang dan mendesain kembali jembatan reintegrasi, jembatan yang sempat terputus akibat suatu tindak pidana, dan jembatan itu dibangun kembali dengan semangat gotong royong antara klien, masyarakat, Pemasyarakatan, Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemerintah daerah terhadap perbuatan menyimpang yang terabaikan," tegas Menimipas.

Prof Harkristuti Harkrisnowo, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia yang juga turut hadir,  menyampaikan bahwa aksi bersih-bersih oleh Klien Pemasyarakatan adalah  sebagai salah  contoh pelaksanaan pidana kerja sosial nantinya.  "Saya sangat exited pada kegiatan bersih-bersih serentak oleh klien Pemasyarakatan. Ke depannya akan ada bentuk pidana alternatif lainnya untuk pidana kerja sosial, dan saat ini sedang disusun rancangan pelaksaan pidana alternatif tersebut."

Harkristuti juga menyebutkan bentuk pidana alternatif kerja sosial lain, yang nantinya akan diterapkan, seperti pelayanan di Panti Jombo, Panti sosial,  membantu di berbagai lembaga, misalnya sekolah, atau membantu di panti-panti sosial, tempat rehabilitasi . Ia juga menyebutkan bahwa klien Pemasyarakatan juga dapat memberikan pandangan, motivasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan  kesalahan yang sama yang pernah  mereka perbuat. Ia juga menyampaikan secara langsung kepada Menteri IMIPAS  tentang kebutuhan PK baik kualitas dan kuiantitas, dan telah direspon postif oleh Menteri IMIPAS.

Gerakan Nasional Pemasyarakatan, Klien Balai Pemasyarakatan Peduli 2025' diharapkan menjadi momentum dimulainya kontribusi langsung Klien Pemasyarakatan kepada masyarakat melalui Aksi Sosial, yang selanjutnya akan dilaksanakan rutin setiap bulannya, hingga ptiba waktunya pelaksanaan pidana kerja sosial diterapkan

"Kami seluruh jajaran Pemasyarakatan, sesuai arahan Bapak Menteri IMIPAS siap mendukung penerapan pidana alternatif mulai dari tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post ajudikasi,"tegas Mashudi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, "Hal ini makin menegaskan motto 'Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat."

Setelah pelaksanaan launching Menteri Agus  meninjau dan menyaksikan  150 Klien Pemasyarakatan  Jakarta melakukan aksi  bersih-bersih lingkungan Perkampungan Budaya Betawi, mulai dari area fasilitas umum, area taman  hingga danau yang ada di sana. Aksi serupa  juga serentak dilakukan oleh klien Pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia.

Sebelumnya, Klien Pemasyarakatan hanya mencakup mereka yang menjalani Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Asimilasi. Dengan berlakunya KUHP baru, jenis Klien Pemasyarakatan bertambah dengan hadirnya Klien pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Hal ini menjadi bagian dari reformasi pemidanaan yang lebih humanis dan berbasis restorative justice.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Imipas, APH, seperti Kepolisian, Pengadilan, dan Kejaksaan, serta stakeholder terkait lainnya, yang hadir juga sevcara virtual seluruh Kakanwil, Bapas, kepala daerah dan penegak hukum serta stakeholder lainnya di seluruh wilayah.

*Twitter*

https://x.com/go_lpd/status/1938386834398343405

*Facebook*

https://www.facebook.com/share/p/1Abgr4dQ5T/

*Instagram*

https://www.instagram.com/p/DLYbLkTB-Jv/?igsh=MXY3dXllMXh6dG93eg==

*Website*

https://lapaspekanbaru.id/ribuan-klien-bapas-serentak-lakukan-aksi-sosial-wujud-kesiapan-implementasi-pidana-alternatif/

Konsisten Berantas Peredaran Gelap Narkoba dan Handphone, Lapas Pekanbaru Bersinergi Dengan TNI Gelar Razia Gabungan

FORUM RIAU. COM - Pekanbaru :INFO_PAS – Sebagai wujud komitmen melaksanakan Arahan 13 (tiga belas) Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya pada poin 1 (satu) yakni Memberantas Peredaran Narkoba dan Pelaku Penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru bersinergi dengan TNI terus mengintensifkan kegiatan penggeledahan dan razia gabungan kamar hunian warga binaan, Selasa malam (24/06).

Senada dengan itu, kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kanwil Ditjenpas Riau dalam rangka mewujudkan Lapas bebas dari narkoba, handphone, dan berbagai modus penipuan.

Dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Pekanbaru, Erwin Fransiskus Simangunsong, kegiatan razia dimulai dengan melaksanakan apel di Lobby Pojok WBBM Lapas Pekanbaru yang diikuti oleh seluruh jajaran Petugas Lapas Pekanbaru serta Personel TNI Arhanud 13/PBY Pekanbaru.

Sebelum pelaksanaan razia, Kalapas juga menyempatkan melakukan pendekatan persuasif dan memberikan arahan terhadap warga binaan mengenai aturan-aturan yang ada dan memberikan sosialisasi kembali tentang penggunaan layanan Warteluspas yang telah disediakan di masing-masing blok hunian serta mengajak kepada seluruh warga binaan untuk turut serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Lapas.

Dalam pelaksanaan penggeledahan kamar hunian, Petugas Lapas Pekanbaru dan Personel TNI dibagi menjadi 2 (dua) tim. Dengan sigap dan teliti para petugas menyisir kamar hunian agar tidak ada barang terlarang sesuai aturan yang berlaku. Dalam razia gabungan kali ini, petugas berhasil menyita barang-barang yang dilarang masuk ke dalam Lapas seperti handphone, kabel-kabel ilegal, charger, sendok, gunting dan lain-lain serta membongkar barang-barang dan peralatan yang dianggap bisa mengganggu kontrol petugas pengamanan. Kemudian, barang terlarang yang ditemukan diinventarisasi untuk kemudian dimusnahkan.

"Lapas Pekanbaru tidak pernah lelah dan terus berkomitmen penuh dalam menciptakan suasana kondusif dan membangun pembinaan yang maksimal bagi warga binaan. Kegiatan ini sebagai upaya dan tindak lanjut dalam menjalankan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan menjadi bagian penting dari Lapas Pekanbaru dalam mewujudkan diri dan organisasi yang bersih dan terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, handphone, dan pungutan liar," ungkap Erwin.

KOPPSA M Akan Laporkan PTPN IV Regional III ke KPK, Dubalang Adat : Laporkan Saja

KOPPSA M Akan Laporkan PTPN IV Regional III ke KPK, Dubalang Adat : Laporkan Saja

PEKANBARU - FORUMRIAU.COM: Rencana pihak KOPPSA M akan melaporkan PTPN IV Regional III ke KPK yang pernah diutarakan melalui media, dapat respon dari Dubalang Adat Desa Pangkalan Baru. 

"Setahu kami, sebelumnya yang kami baca beritanya sudah pernah, pihak KOPPSA M berstatmen akan melaporkan pihak PTPN IV Regional III atas dugaan kasus tindak pidana korupsi, pembangunan perkebunan kelapa sawit pola KPPA, di Desa Pangkalan Baru. Laporkan saja," Kata Indra Maulid, selaku Sekretaris Dewan Pertimbangan Kesatuan Dubalang Adat Desa Pangkalan Baru, Senin (05/05/2025) kepada Wartawan di Pekanbaru. 

Melalui media sebagai fungsi alat komunikasi, Indra Maulid mengingatkan pihak KOPPSA M, kalau ingin melaporkan PTPN IV Regional III, perlu dipersiapkan dengan matang dan mendalam terkait data dan regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi atau markup yang dimaksud KOPPSA M. 

"Siapkan saja alat bukti, saksi, dan regulasinya. Jika perlu, cari para ahli untuk membahas regulasi sebelum melaporkan. Kalau benar datanya, jadi barang tu," ujarnya. 

Indra Maulid meyakini di Riau banyak para ahli tentang regulasi seperti ahli UU BMUN, ahli UU KPK, ahli UU PT, ahli pembiayaan perkebunan kelapa sawit, dan para ahli terkait lainnya. 

"Sangatlah mudah bagi pihak KOPPSA M untuk mengumpulkan para ahli tersebut, guna menemukan indikasi korupsi atau pun mark up dalam pembiayaan pembangunan kelapa sawit KPPA di Desa Pangkalan Baru. Karena jarak tempuh perkebunan KOPPSA M dekat dengan pusat kota Pekanbaru dan sangat mudah mencari para ahli yang dimaksud. Lakukan saja segera demi kebenaran sesunguhnya," sebut Indra Maulid. 

Menurut Indra Maulid, yang terpenting dalam pengkajian indikasi korupsi atau mark up tersebut adalah mengsinkronisasikan antara kajian regulasi BUMN dengan regulasi KPK, terhadap fakta data dan fakta pembangunan. 

"Apakah ada kaitannya atau tidak. Apakah keuangan BUMN sama dengan keuangan negara atau tidak. Apakah kerugian BUMN disebut kerugian negara atau tidak. Apakah UU pembendaharaan keuangan mengatur keuangan BUMN atau hanya penyertaan modal. Dan masih banyak lagi hipotesis-hipotesis yang dapat digunakan untuk mencari tahu apakah pembiayaan kebun kelapa sawit pola KPPA termasuk dalam indikasi korupsi atau mark up atau tidak sama sekali," terang Indra. 

Saran Indra Maulid, jika sinkronisasi tidak ditemukan oleh para ahli, urungkan saja niat baik untuk melapor ke KPK dan baiknya pihak KOPPSA M berdamai saja dengan PTPN IV Regional III. 

"Masalah utang, kami yakin, masih bisa dibicarakan dengan para pemegang saham di PTPN. Inikan soal bisnis, bicara untung rugi bersama, bukan soal keuangan negara. Mari kita baca isi UU BUMN yang terbaru tahun 2025. Sekilas saja, Direksi dan komisaris BUMN bukan lagi penyelenggara negara seperti aturan lama," tutup Indra Maulid di akhir wawancara. 

Untuk diketahui, Kesatuan Dubalang Adat Desa Pangkalan Baru merupakan lembaga yang dibentuk para ninek mamak untuk menjaga Adat, alam, agama, dan anak kemenakan Desa Pangkalan Baru yang digagas oleh mantan Pj. Walikota Dumai Ir. Nasrun Effendi, MT, selaku Ketua Dewan Pertimbangan Dubalang Adat bersama Yusri Erwin, SH, Kepala Desa Pangkalan Baru.***

Hadiri Hari Jadi Kabupaten Pesisir Selatan, Ini Kata Kadis PUPR Sumbar Dr.Era Sukma Munaf, ST, MT, MM.

Pessel -- Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan dirgahayu Hari Jadi nya yang ke-77 bertepatan Hari Selasa, 15 April 2025.

Gubernur Sumbar diwakili Kadis PUPR Sumbar, Dr.Era Sukma Munaf, ST, MM, MT mengucapkan Hari Jadi Kabupaten Pesisir Selatan yang ke-77. Semoga dengan peringatan ini dapat menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan lebih baik lagi.

Dalam hari jadi kabupaten Pesisir Selatan, Era Sukma Munaf membacakan sambutan Gubernur Sumbar dimana dia mengharapkan semua elemen masyarakat dapat bahu membahu untuk memajukan kabupaten Pesisir Selatan.

Era Sukma Munaf menyampaikan bahwa Penerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk dapat menjalankan program-program dengan baik sehingga dapat meningkatkan PAD daerah dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah juga harus mampu mengevaluasi setiap program-program yang sudah dijalankan dengan baik agar kedepannya program tersebut dapat dijalankan lebih baik lagi

Diakhir sambutannya Gubernur Sumbar mengucapkan kembali selamat Hari Jadi Kabupaten Pesisir Selatan yang ke-77 semoga Kabupaten dapat terus berkembang dan juga dapat meningkatkan kesejahteraannya.