Diksarmil dan Manajerial SPPI Di Tutup Danpuslatpur Di Baturaja

FORUMRIAU.COM - OKU TIMUR - Upacara Penutupan Diksarmil dan Pelatihan Manajerial serta Penetapan Komcad SPPI Batch 3 Tahun 2025 di Puslatpur Kodiklatad di ikuti Sebanyak 949 Orang Siswa.

Danpuslatpur Kodiklatad, Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M.Han secara resmi menutup Pendidikan Dasar Militer dan Pelatihan Manajerial serta Penetapan Komponen Cadangan SPPI Batch 3 TA. 2025. Di Lapangan Upacara Puslatpur Kodiklatad. Martapura, (Sabtu 12/7/2025)

Penutupan pendidikan ditandai dengan penanggalan pin tanda peserta latihan dan penerimaan sertifikat penghargaan oleh Danpuslatpur Kodiklatad kepada perwakilan pelatih dan peserta.

Sebelum membacakan Amanat Menhan RI, Danpuslatpur Kodiklatad, Brigjen TNI Dany Rakca, S.A.P., M.Han. menyampaikan penyataan resmi penutupan Pendidikan Dasar Militer dan Pelatihan Manajerial serta Penetapan Komponen Cadangan SPPI Batch 3.

Danpuslatpur Kodiklatad membacakan amanat Menhan RI menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada seluruh peserta SPPI Batch 3 yang telah menunjukkan semangat, kedisiplinan, dan daya juang selama mengikuti pendidikan dan pelatihan.

"Terima kasih kepada seluruh jajaran pelatih, instruktur, tenaga pendidik, serta satuan lembaga pendidikan yang telah bekerja keras menyukseskan program ini,"

Program SPPI bukanlah program biasa. lni adalah kebijakan langsung dari Bapak Presiden RI sebagai langkah besar dalam reformasi kelembagaan pertahanan. Dengan demikian, secara mendalam program SPPI menjadi komitmen Kemhan, Unhan RI dan lembaga terkait dalam meningkatkan SDM di bidang pertahanan, pemenuhan gizi, pembangunan nasional guna menyiapkan SDM unggul menyongsong Indonesia emas.

Siswa SPPI mendapatkan kesempatan yang langka dapat dididik di Pusat latihan tempur TNI AD sehingga akan menjadi lebih militan nasionalis dan belanegaranya dalam rangka mensukseskan Program Presiden RI khususnya mendukung Makan Gizi Gratis bagi anak anak Indonesia menuju lebih cerdas dan sehat.

Dalam Diksarmil ini juga Siswa SPPI selain mendapat pengetahuan manajerial tata kelola pengelolaan dapur sehat juga mendapat pembekalan kemampuan dasar militer antara lain teknik dasar tempur, menembak juga bela diri taktis (Fighting Combat) sebagai bagian kemampuan menjadi komponen cadangan sistem pertahanan negara.

"Komponen cadangan SPPI adalah wajah masa depan pertahanan Indonesia, karena saudara sekalian yang tidak hanya cakap secara fisik, tetapi juga memiliki kemampuan akademik, teknologi, dan kepemimpinan manajerial yang dibutuhkan di era peperangan modern saat ini.

Rangkaian kegiatan penutupan turut dimeriahkan oleh Defile pasukan, Drama Kolosal di mana siswa SPPI memerankan perjuangan Gerilya Panglima besar Jenderal Soedirman menghadapi Agresi II Belanda di mana sangat membuat masyarakat Terharu dan Bangga akan peran yang di tampilkan siswa, Perkelahian Sangkur Demonstrasi Beladiri Taktis, serta Melepasliarkan burung & ayam hutan endemik bersama PMBR (penangkar murai bekasi raya).

Turut Hadir Dalam Kegiatan Tersebut, Laksamana Pertama TNI Elka Setiawan (Dankolat II), Ir. H. Lanosin, M.T. (Bupati Oku Timur), Dandim Oku Dandim Way Kanan, Kapolres Oku Timur dan Ketua APJI Kab. Oku Timur.

Rilis  : (tim MSTP)

Ribuan Klien BAPAS Serentak Lakukan Aksi Sosial, Wujud Kesiapan Implementasi Pidana Alternatif

FORUM RIAU. COM - Jakarta :INFO_PAS – Kawasan perkampungan Budaya Betawi, Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa dipenuhi ratusan Klien Pemasyarakatan yang melakukan aksi bersih-bersih lingkungan. Hal ini menandai peluncuran 'Gerakan Nasional Pemasyarakatan, Klien Balai Pemasyarakatan Peduli 2025' pada Kamis (26/6) sebagai implementasi Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Udang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan mulai berlaku tahun 2026, khususnya terkait pidana kerja sosial dan pidana pengawasan bagi Klien Pemasyarakatan. Aksi Bersih - Bersih  ini juga dilaksanakan serentak  oleh  klien pemasyuarakatan di 94 Bapas seluruh  Indonesia

"Hari ini, Klien Bapas seluruh Indonesia hadir untuk bekerja dan berkontribusi secara nyata an sukarela, membersihkan fasilitas umum, membantu masyarakat, terlibat dalam kegiatan sosial yang berdampak langsung. Ini bukan hanya simbol kesiapan Pemasyarakatan  menyambut implementasi  pidana kerja sosial sebagai salah satu pidana non penjara, ini juga adalah bukti bahwa Pemasyarakatan siap mengambil bagian dalam implementasi KUHP melalui pelaksanaan kerja sosial," kata Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam sambutannya, sekaligus melaunching Aksi Nasional, Klien Bapas Peduli, Kamis (26/6) di Perkampungan Budaya Betawi.

Ia menegaskan alternatif pidana bertujuan memasyarakatkan kembali terpidana sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat melalui kerja sosial. "Kerja sosial ini bukan sekadar kerja sukarela semata, tetapi bentuk penebus kesalahan mereka kepada masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan," terangnya.

Menteri Agus juga mengungkapkan bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Balai Pemasyarakatan siap mengulangi kesuksesan penanganan pidana kasus Anak, dengan dampingan dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas  yang mengutamakan ketetapan Diversi dan putusan non penjara bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH),  sejak berlakunya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga sejak berlakunya di tahun 2012 jumlah hunian Anak  di lapas rutan mampu turun drastis, dari yang sebelumnya  7000 an anak menjadi 2000 Anak  di LPKA dan Lapas Rutan hingga saat ini.  Ia mengaskan kembali bahawa Pemasyarakatan siap mengulangi keberhasilan tersebut pada kasus pidana pelaku Dewasa, "selain meningkatkan kualitas pelaksanaan pidana, pidana alternatf juga berpotensi besar menurunkan angka overcrowding yang selama ini menjadi permasalahan klasik  di lapas rutan."

Lebih lanjut Menteri Agus menjelaskan peran PK Bapas yang sangat kompleks, "PK tidak hanya sebagai pelaksana fungsi pembimbingan kemasyarakatan, namun juga arsitek yang merancang dan mendesain kembali jembatan reintegrasi, jembatan yang sempat terputus akibat suatu tindak pidana, dan jembatan itu dibangun kembali dengan semangat gotong royong antara klien, masyarakat, Pemasyarakatan, Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemerintah daerah terhadap perbuatan menyimpang yang terabaikan," tegas Menimipas.

Prof Harkristuti Harkrisnowo, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia yang juga turut hadir,  menyampaikan bahwa aksi bersih-bersih oleh Klien Pemasyarakatan adalah  sebagai salah  contoh pelaksanaan pidana kerja sosial nantinya.  "Saya sangat exited pada kegiatan bersih-bersih serentak oleh klien Pemasyarakatan. Ke depannya akan ada bentuk pidana alternatif lainnya untuk pidana kerja sosial, dan saat ini sedang disusun rancangan pelaksaan pidana alternatif tersebut."

Harkristuti juga menyebutkan bentuk pidana alternatif kerja sosial lain, yang nantinya akan diterapkan, seperti pelayanan di Panti Jombo, Panti sosial,  membantu di berbagai lembaga, misalnya sekolah, atau membantu di panti-panti sosial, tempat rehabilitasi . Ia juga menyebutkan bahwa klien Pemasyarakatan juga dapat memberikan pandangan, motivasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan  kesalahan yang sama yang pernah  mereka perbuat. Ia juga menyampaikan secara langsung kepada Menteri IMIPAS  tentang kebutuhan PK baik kualitas dan kuiantitas, dan telah direspon postif oleh Menteri IMIPAS.

Gerakan Nasional Pemasyarakatan, Klien Balai Pemasyarakatan Peduli 2025' diharapkan menjadi momentum dimulainya kontribusi langsung Klien Pemasyarakatan kepada masyarakat melalui Aksi Sosial, yang selanjutnya akan dilaksanakan rutin setiap bulannya, hingga ptiba waktunya pelaksanaan pidana kerja sosial diterapkan

"Kami seluruh jajaran Pemasyarakatan, sesuai arahan Bapak Menteri IMIPAS siap mendukung penerapan pidana alternatif mulai dari tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post ajudikasi,"tegas Mashudi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, "Hal ini makin menegaskan motto 'Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat."

Setelah pelaksanaan launching Menteri Agus  meninjau dan menyaksikan  150 Klien Pemasyarakatan  Jakarta melakukan aksi  bersih-bersih lingkungan Perkampungan Budaya Betawi, mulai dari area fasilitas umum, area taman  hingga danau yang ada di sana. Aksi serupa  juga serentak dilakukan oleh klien Pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia.

Sebelumnya, Klien Pemasyarakatan hanya mencakup mereka yang menjalani Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Asimilasi. Dengan berlakunya KUHP baru, jenis Klien Pemasyarakatan bertambah dengan hadirnya Klien pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Hal ini menjadi bagian dari reformasi pemidanaan yang lebih humanis dan berbasis restorative justice.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Imipas, APH, seperti Kepolisian, Pengadilan, dan Kejaksaan, serta stakeholder terkait lainnya, yang hadir juga sevcara virtual seluruh Kakanwil, Bapas, kepala daerah dan penegak hukum serta stakeholder lainnya di seluruh wilayah.

*Twitter*

https://x.com/go_lpd/status/1938386834398343405

*Facebook*

https://www.facebook.com/share/p/1Abgr4dQ5T/

*Instagram*

https://www.instagram.com/p/DLYbLkTB-Jv/?igsh=MXY3dXllMXh6dG93eg==

*Website*

https://lapaspekanbaru.id/ribuan-klien-bapas-serentak-lakukan-aksi-sosial-wujud-kesiapan-implementasi-pidana-alternatif/

Konsisten Berantas Peredaran Gelap Narkoba dan Handphone, Lapas Pekanbaru Bersinergi Dengan TNI Gelar Razia Gabungan

FORUM RIAU. COM - Pekanbaru :INFO_PAS – Sebagai wujud komitmen melaksanakan Arahan 13 (tiga belas) Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya pada poin 1 (satu) yakni Memberantas Peredaran Narkoba dan Pelaku Penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru bersinergi dengan TNI terus mengintensifkan kegiatan penggeledahan dan razia gabungan kamar hunian warga binaan, Selasa malam (24/06).

Senada dengan itu, kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kanwil Ditjenpas Riau dalam rangka mewujudkan Lapas bebas dari narkoba, handphone, dan berbagai modus penipuan.

Dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Pekanbaru, Erwin Fransiskus Simangunsong, kegiatan razia dimulai dengan melaksanakan apel di Lobby Pojok WBBM Lapas Pekanbaru yang diikuti oleh seluruh jajaran Petugas Lapas Pekanbaru serta Personel TNI Arhanud 13/PBY Pekanbaru.

Sebelum pelaksanaan razia, Kalapas juga menyempatkan melakukan pendekatan persuasif dan memberikan arahan terhadap warga binaan mengenai aturan-aturan yang ada dan memberikan sosialisasi kembali tentang penggunaan layanan Warteluspas yang telah disediakan di masing-masing blok hunian serta mengajak kepada seluruh warga binaan untuk turut serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Lapas.

Dalam pelaksanaan penggeledahan kamar hunian, Petugas Lapas Pekanbaru dan Personel TNI dibagi menjadi 2 (dua) tim. Dengan sigap dan teliti para petugas menyisir kamar hunian agar tidak ada barang terlarang sesuai aturan yang berlaku. Dalam razia gabungan kali ini, petugas berhasil menyita barang-barang yang dilarang masuk ke dalam Lapas seperti handphone, kabel-kabel ilegal, charger, sendok, gunting dan lain-lain serta membongkar barang-barang dan peralatan yang dianggap bisa mengganggu kontrol petugas pengamanan. Kemudian, barang terlarang yang ditemukan diinventarisasi untuk kemudian dimusnahkan.

"Lapas Pekanbaru tidak pernah lelah dan terus berkomitmen penuh dalam menciptakan suasana kondusif dan membangun pembinaan yang maksimal bagi warga binaan. Kegiatan ini sebagai upaya dan tindak lanjut dalam menjalankan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan menjadi bagian penting dari Lapas Pekanbaru dalam mewujudkan diri dan organisasi yang bersih dan terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, handphone, dan pungutan liar," ungkap Erwin.

KOPPSA M Akan Laporkan PTPN IV Regional III ke KPK, Dubalang Adat : Laporkan Saja

KOPPSA M Akan Laporkan PTPN IV Regional III ke KPK, Dubalang Adat : Laporkan Saja

PEKANBARU - FORUMRIAU.COM: Rencana pihak KOPPSA M akan melaporkan PTPN IV Regional III ke KPK yang pernah diutarakan melalui media, dapat respon dari Dubalang Adat Desa Pangkalan Baru. 

"Setahu kami, sebelumnya yang kami baca beritanya sudah pernah, pihak KOPPSA M berstatmen akan melaporkan pihak PTPN IV Regional III atas dugaan kasus tindak pidana korupsi, pembangunan perkebunan kelapa sawit pola KPPA, di Desa Pangkalan Baru. Laporkan saja," Kata Indra Maulid, selaku Sekretaris Dewan Pertimbangan Kesatuan Dubalang Adat Desa Pangkalan Baru, Senin (05/05/2025) kepada Wartawan di Pekanbaru. 

Melalui media sebagai fungsi alat komunikasi, Indra Maulid mengingatkan pihak KOPPSA M, kalau ingin melaporkan PTPN IV Regional III, perlu dipersiapkan dengan matang dan mendalam terkait data dan regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi atau markup yang dimaksud KOPPSA M. 

"Siapkan saja alat bukti, saksi, dan regulasinya. Jika perlu, cari para ahli untuk membahas regulasi sebelum melaporkan. Kalau benar datanya, jadi barang tu," ujarnya. 

Indra Maulid meyakini di Riau banyak para ahli tentang regulasi seperti ahli UU BMUN, ahli UU KPK, ahli UU PT, ahli pembiayaan perkebunan kelapa sawit, dan para ahli terkait lainnya. 

"Sangatlah mudah bagi pihak KOPPSA M untuk mengumpulkan para ahli tersebut, guna menemukan indikasi korupsi atau pun mark up dalam pembiayaan pembangunan kelapa sawit KPPA di Desa Pangkalan Baru. Karena jarak tempuh perkebunan KOPPSA M dekat dengan pusat kota Pekanbaru dan sangat mudah mencari para ahli yang dimaksud. Lakukan saja segera demi kebenaran sesunguhnya," sebut Indra Maulid. 

Menurut Indra Maulid, yang terpenting dalam pengkajian indikasi korupsi atau mark up tersebut adalah mengsinkronisasikan antara kajian regulasi BUMN dengan regulasi KPK, terhadap fakta data dan fakta pembangunan. 

"Apakah ada kaitannya atau tidak. Apakah keuangan BUMN sama dengan keuangan negara atau tidak. Apakah kerugian BUMN disebut kerugian negara atau tidak. Apakah UU pembendaharaan keuangan mengatur keuangan BUMN atau hanya penyertaan modal. Dan masih banyak lagi hipotesis-hipotesis yang dapat digunakan untuk mencari tahu apakah pembiayaan kebun kelapa sawit pola KPPA termasuk dalam indikasi korupsi atau mark up atau tidak sama sekali," terang Indra. 

Saran Indra Maulid, jika sinkronisasi tidak ditemukan oleh para ahli, urungkan saja niat baik untuk melapor ke KPK dan baiknya pihak KOPPSA M berdamai saja dengan PTPN IV Regional III. 

"Masalah utang, kami yakin, masih bisa dibicarakan dengan para pemegang saham di PTPN. Inikan soal bisnis, bicara untung rugi bersama, bukan soal keuangan negara. Mari kita baca isi UU BUMN yang terbaru tahun 2025. Sekilas saja, Direksi dan komisaris BUMN bukan lagi penyelenggara negara seperti aturan lama," tutup Indra Maulid di akhir wawancara. 

Untuk diketahui, Kesatuan Dubalang Adat Desa Pangkalan Baru merupakan lembaga yang dibentuk para ninek mamak untuk menjaga Adat, alam, agama, dan anak kemenakan Desa Pangkalan Baru yang digagas oleh mantan Pj. Walikota Dumai Ir. Nasrun Effendi, MT, selaku Ketua Dewan Pertimbangan Dubalang Adat bersama Yusri Erwin, SH, Kepala Desa Pangkalan Baru.***

Hadiri Hari Jadi Kabupaten Pesisir Selatan, Ini Kata Kadis PUPR Sumbar Dr.Era Sukma Munaf, ST, MT, MM.

Pessel -- Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan dirgahayu Hari Jadi nya yang ke-77 bertepatan Hari Selasa, 15 April 2025.

Gubernur Sumbar diwakili Kadis PUPR Sumbar, Dr.Era Sukma Munaf, ST, MM, MT mengucapkan Hari Jadi Kabupaten Pesisir Selatan yang ke-77. Semoga dengan peringatan ini dapat menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan lebih baik lagi.

Dalam hari jadi kabupaten Pesisir Selatan, Era Sukma Munaf membacakan sambutan Gubernur Sumbar dimana dia mengharapkan semua elemen masyarakat dapat bahu membahu untuk memajukan kabupaten Pesisir Selatan.

Era Sukma Munaf menyampaikan bahwa Penerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk dapat menjalankan program-program dengan baik sehingga dapat meningkatkan PAD daerah dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah juga harus mampu mengevaluasi setiap program-program yang sudah dijalankan dengan baik agar kedepannya program tersebut dapat dijalankan lebih baik lagi

Diakhir sambutannya Gubernur Sumbar mengucapkan kembali selamat Hari Jadi Kabupaten Pesisir Selatan yang ke-77 semoga Kabupaten dapat terus berkembang dan juga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Jelang Idul Fitri, Lapas Pekanbaru Gandeng APH Gelar Razia Kamar Hunian Warga Binaan

Pekanbaru-forumriau.com :Sebagai langkah antisipasi dan deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru bersinergi dengan TNI dan Polri dalam menggelar razia gabungan kamar hunian warga binaan, Senin malam (24/03).

Kegiatan ini juga merupakan bentuk komitmen Lapas Pekanbaru melaksanakan Arahan 13 (tiga belas) Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya pada poin 1 (satu) yakni Memberantas Peredaran Narkoba dan Pelaku Penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan.

Dipimpin oleh Plh Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Pekanbaru, Harles Marbun dan Jajaran Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Kamtib), kegiatan razia dimulai dengan melaksanakan apel di Lapangan Olahraga Lapas Pekanbaru yang diikuti oleh seluruh jajaran Petugas Lapas Pekanbaru serta Personel TNI Koramil 03.01-05 Sail Kota Pekanbaru dan Personel Polisi dari Polsek Bukit Raya.

Dalam pelaksanaan penggeledahan kamar hunian, Petugas Lapas Pekanbaru, Personel TNI dan Polisi dibagi menjadi 2 (dua) tim. Dengan sigap dan teliti para petugas menyisir kamar hunian agar tidak ada barang terlarang sesuai aturan yang berlaku. Sebelum pelaksanaan razia, Harles juga menyempatkan memberikan arahan terhadap warga binaan mengenai aturan-aturan yang ada di dalam Lapas serta mengajak kepada seluruh warga binaan untuk turut serta menjaga kemanan dan ketertiban lingkungan Lapas. Kemudian, barang terlarang yang ditemukan diinventarisasi untuk kemudian dimusnahkan.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Erwin Fransiskus Simangunsong, menjelaskan bahwa kegiatan razia dan penggeledahan kamar hunian warga binaan merupakan upaya deteksi dini dalam cegah gangguan keamanan dan ketertiban menjelang hari raya Idul Fitri 1446 H dan salah satu tindaklanjut melaksanakan Arahan 13 (tiga belas) Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya pada poin 1 (satu).

"Lapas Pekanbaru tidak pernah lelah dan terus berkomitmen penuh dalam menciptakan suasana kondusif khususnya jelang hari raya Idul Fitri 1446 H. Kegiatan ini juga sebagai upaya dan tindak lanjut dalam menjalankan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan menjadi bagian penting dari Lapas Pekanbaru dalam mewujudkan diri dan organisasi yang bersih dan terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, handphone, dan pungutan liar," ungkap Erwin.

Kunjungi Korban Banjir Anggota DPR-RI Komisi 3 Muhammad Rahul Bawa Pesan dari Presiden Prabowo Subianto

PEKANBARU - FORUMRIAU.COM: Anggota DPR-RI Komisi 3 Muhammad Rahul kunjungi korban terdampak banjir Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai, rabu (12/03/2025). 

Kunjungan didampingi oleh Ketua BPDB, Kapolres Pekanbaru, Camat Rumbai, Camat Rumbai Barat, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda. 

Muhammad Rahul juga selaku Ketua Partai DPD GERINDA Provinsi Riau mengatakan, selain melihat kondisi masyarakat terdampak banjir dan memberikan bantuan, juga membawa pesan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. 

Rahul memaparkan bahwa Presiden Prabowo berpesan kepada masyarakat korban banjir untuk tetap tabah, kuat, dan sabar dalam menghadapi cobaan ini. 

Lebih lanjut Rahul menjelaskan Presiden Prabowo meminta kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan, dan masyarakat jangan kawatir sebab pemerintah tidak berdiam diri saja, pemerintah saat ini sedang mencari solusi terbaik agar bencana serupa untuk kedepannya tidak terulang lagi. 

"Dan kami dari Partai GERINDA siap menampung keluhan masyarakat terdampak banjir, dan apapun keluhannya nanti dengan semampu kami akan realisasikan" Pungkas Rahul. *(doni) 

Kepengurusan DPP PCMI Periode 2024-2029 Resmi Dilantik

FORUMRIAU.COM - JAKARTA: Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Purna Caraka Muda Indonesia (PCMI) periode 2024-2029 resmi dilantik, di Ruang Kita, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2025).

Acara pelantikan yang dihadiri para pengurus PCMI terpilih, pendiri, pembina, serta mantan pengurus PCMI periode sebelumnya ini berlangsung dengan khidmat, penuh semangat. penuh kehangatan serta spirit kebangsaan

Acara pelantikan ini menandai awal perjalanan baru bagi organisasi yang telah menjadi wadah penting bagi para alumni program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) yang telah dibentuk sejak tahun 1977 silam.

Kehadiran para pengurus terdahulu dalam acara ini juga menjadi simbol kesinambungan dan komitmen untuk terus memperkuat eksistensi PCMI sebagai organisasi yang berperan penting dalam menciptakan perubahan positif di Indonesia.

Mantan Ketua PCMI Nelson Eddy yang hadir dalam kegiatan pelantikan ini memberi semangat dan berpesan agar PCMI terus berperan dalam pengembangan dan pemberdayaan pemuda bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai pihak terkait. 

"Setelah pelantikan ini segera lanjutkan berbagai kegiatan kepemudaan bersama pemerintah dan berbagai pihak serta semua elemen masyarakat," kata Nelson, Ketua PCMI periode 1984-1989 sebagaimana rilis yang diterima Voxindonews.

Ketua DPP PCMI 2024-2029 Mahfirlana Mashadi yang baru saja dilantik, menyampaikan pesan penting dan mengajak seluruh pengurus dan anggota PCMI untuk lebih aktif terlibat dalam berbagai kegiatan dan program yang bermanfaat bagi masyarakat. 

"Hari ini, kita bersama-­‐sama merayakan tidak hanya pelantikan kepengurusan baru, tetapi juga semangat baru yang kita bawa untuk kemajuan PCMI. Sebagai pengurus baru, kami menyadari bahwa tantangan yang dihadapi semakin besar, namun kami juga percaya bahwa kepengurusan yang terdiri dari alumni berbagai program PPAN lintas angkatan dan provinsi, bersama-sama kita bisa memberikan kontribusi yang lebih nyata bagi bangsa ini ke depan," ujar Mahfirlana.

Menurut Mahfirlana, PCMI bukan hanya sebuah organisasi, tapi juga keluarga besar yang bertujuan untuk terus berkembang, beradaptasi, dan memberikan manfaat.

"Kami berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi PCMI untuk terus berkontribusi membagikan pengetahuan dan pengalaman yang kami miliki kepada generasi muda, serta memperkuat jaringan alumni agar semakin solid dan berdampak positif," kata Mahfirlana.

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi PCMI untuk memperkuat kolaborasi antaranggota, menjaga nilai-nilai luhur yang menjadi dasar organisasi, serta terus memberikan dampak yang lebih besar bagi Indonesia melalui berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan kepengurusan DPP PCMI yang baru, organisasi ini berharap dapat terus beradaptasi dengan perubahan zaman, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat dan negara. Pelantikan ini juga menegaskan komitmen PCMI untuk tetap menjadi wadah bagi para alumni program PPAN yang terus berjuang bersama demi kemajuan bangsa.

Acara diakhiri dengan pembacaan doa, foto bersama, dan silaturahmi lintas program dan angkatan PPAN. (ril)

DIRLANTAS POLDA RIAU RAIH PRESISI AWARD DARI LEMKAPI

FORUMRIAU.COM - PEKANBARU - Direktur Lalu Lintas Polda Riau Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat, S.I.K., M.H raih Piagam Penghargaan PRESISI AWARD dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) yang di serahkan langsung Direktur Eksekutif Lemkapi DR. Edi Hasibuan Karena telah berhasil menorehkan Prestasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian khususnya di bidang lalu lintas, Rabu (08.05.24)

DR. Edi Hasibuan menilai, berdasarkan penelitian dan survei Tim Lemkapi di wilayah hukum Polda Riau khususnya di Ditlantas Polda Riau yang saat ini di Nahkodai Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat, S.I.K., M.H selaku Direktur Lalu Lintas berhasil memukau masyarakat pada masa arus mudik dan balik Idul Fitri 2024.

"Perlu kita ketahui bersama, untuk meningkatnya kepercayaan publik itu tidaklah pekerjaan yang mudah, butuh kesungguhan dan keikhlasan dari seluruh Personel Polri, mulai dari cara kepemimpinan seorang Leadersipnya hingga ke tingkat paling bawah. Hari ini, Khususnya Ditlantas Polda Riau, saya dan tim Lemkapi telah mengamati langsung bagaimana peran Polisi lalu lintas pada tahun 2024 sangat luar biasa,"tutur DR. Edy Hasibuan.

"Kita ambil salah satu contoh Pengamanan selama pelaksanaan operasi Ketupat Lancang Kuning 2024, tidak saja pagi, siang malam dan bahkan melawan situasi cuaca yang terkadang hujan, namun, tidak ada sedikitpun celah untuk tidak mengucapkan terimakasih, bahkan kami juga melakukan pemantauan di akun media sosial yang dimiliki Ditlantas Polda Riau dan sangat luar biasa perjuangan dari Ditlantas Polda Riau untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat."jelasnya.

"Dan tentunya, dengan tugas mulia yang diemban saat ini adalah bentuk kesungguhan Polri dalam memberikan pengabdian pelayanan kepada masyarakat dan patut kita diapresiasi. Melalui Piagam Lemkapi PRESISI AWARD 2024 ini, salah satu bentuk wujud bangga kami kepada Ditlantas Polda Riau yang sukses memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tentunya ke depan kami dari pihak Lemkapi akan terus memantau situasi dan perkembangan lebih lanjut, guna terwujudnya Polri yang Presisi yang selalu dicintai oleh masyarakat." Tutupnya.

Sementara itu, Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat, S.I.K., M.H yang didampingi Wadir Polda Riau serta PJU Ditlantas Polda Riau menambahkan.

"Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita mendapatkan kunjungan dari TIM Lemkapi, tentunya ini merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada kita semua yang ada di Ditlantas Polda Riau, dan atas Piagam PRESISI AWARD 2024 yang di percayakan kepada kami yang menjadi picu semangat kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat." Tutup Dirlantas Polda Riau.
Sumber. Dirlantas Polda Riau

Yusril Grup Harusnya Malu Hadir di Sidang MK Soal PHPU

PEKANBARU - Sidang PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) Presiden 2024 sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK). Sejak awal hingga kini, sidang itu dinilai malah memalukan peradilan MK itu sendiri. 

Pasalnya, salah satu pihak di sidang itu dinilai tidak ada kaitannya dengan yang disidangkan. Dimana dalam PHPU yang jadi unsur dalam persidangan ada tiga pihak, yakni Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait. 

"Pemohon ada dua, pasangan AMIN dan Ganjar-Mahfud, dan Termohon adalah KPU. Selanjutnya Pihak Terkait. Yang relevan itu harusnya pihak terkait adalah Bawaslu, DKPP dan atau MKMK. Bukan tim kuasa hukum pasangan Prabowo-Gibran. Yusril sendiri mengatakan saat mereka mendaftar jadi pihak terkait, apakah mereka diterima atau tidaknya. Artinya ini tergantung MK. Nah ketika mereka diterima jadi pihak terkait, maka kredibilitas MK sangat dipertanyakan" ungkap Suryadi pengamat politik dari Pekanbaru, Riau.

Menurutnya, Pihak Pemohon, AMIN dan Ganjar-Mahfud sebaliknya harus mempertanyakan kebijakan formil MK menerima grup Yusril Ihza Mahendra dkk jadi pihak terkait dalam perkara PHPU 2024 ini. Seyogyanya juga meminta MK agar menjadikan Bawaslu, DKPP dan MKMK jadi pihak terkait, dan menolak Yusril dkk dalam persidangan. 

"Kita berharap agar tim Pemohon, dalam hal ini Tim AMIN dan Ganjar-Mahfud, mesti mempertanyakan status Yusril Ihza Mahendra Grup sebagai pihak terkait. Mereka itu kurang relevan dengan PHPU yang posisi pihak Termohon adalah lembaga negara bernama KPU. Mestinya pihak terkait yang relevan adalah lembaga lain terkait yaitu Bawaslu, DKPP dan atau MKMK, mereka yang pantas jadi pihak terkait," ungkap Suryadi. 

Lebih lanjut pria yang akrab dipanggil Surya Koto ini sangat menyayangkan sikap para tokoh profesor dari Yusril Ihza Mahendra dkk yang malah mengacau dan meracau dalam proses persidangan.

"Dari awal saya melihat ada semacam pola memakai yang lagi ngetrend saat ini ya, yaitu pola 'playing fictim'. Dimana ada semacam pemutar balikan fakta. Yang seharusnya pihak Termohon yang ngomong bahwa Yusril dkk itu cacat formil hadir sebagai pihak terkait, ini malah mereka duluan yang menuding tuntutan Pemohon cacat formil," ungkap Suryadi.

Dinilai meracau karena statemen yang dikeluarkan Yusril dkk itu malah diluar persidangan dan saat mereka mendaftar jadi pihak terkait. 

Selanjutnya, dalam persidangan, para profesional ini malah membuat serangan yang diluar konteks perkara PHPU yang diajukan oleh Pemohon. 

"Yang dibahas itu kan selisih hasil suara alias PHPU Pilpres yang dikeluarkan KPU. Dalam sidang malah mereka menyerang hal lain yang tidak ada kaitannya dengan tuntutan Pemohon. Ini namanya ngaco. Sangat memalukan hukum dan peradilan kita di mata dunia," kata Suryadi.

Jika MK melakukan putusan akhirnya nanti masih ada pengaruh pihak terkait yang tidak terkait, maka sangat disayangkan jika putusan itulah akhirnya yang cacat hukum.

"Yang relevan itu Yusril dkk dihadirkan sebagai saksi. Mereka dihadirkan sebagai saksi dari pasangan 02. Bukan pihak terkait. Karena Pihak Terkait itu paling relevan adalah Bawaslu, DKPP dan atau MKMK. Atau Yusril dkk jadi tim hukum KPU, barulah mereka relevan hadir di persidangan. Jika MK memaksa putusan akhirnya masih memposisikan Yusril dkk jadi pihak terkait, maka putusan akhir MK dapat dinilai tanpa kredibilitas yang baik," pungkas Suryadi.***

SURYADI - Pengamat Politik - Dari Pekanbaru, Riau

Foto credits: online