Dian Wahyuni Esman Kembalikan Formulir CaWagubri Ke PDI-P Riau
FORUMRIAU.COM - PEKANBARU - Dian Wahyuni Esman kader PDI-P Riau ini
mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon Wakil gubernur ke partai politik PDI-P Riau, Jum'at, 10/5/2024, Bertempat Kantor PDI-P Jalan Sudirman Pekanbaru.
Pengembalian dilakukan langsung oleh Dian Wahyuni SKM, SH, MM, MH, Kes,
hari ini bersama Team relawan, dan diterima langsung oleh Suyanto selaku Sekretaris Penjaringan Balon Gubri dan Wagubri Didampingi Anggota DPRD Riau Suyadi Fraksi PDI-P
"Hari ini saya mengembalikan berkas-berkas pendaftaran ke partai yang beberapa hari lalu kita ambil, hari ini kita kembalikan ke PDI-P ". Ujar Dian
" Kegiatan hari ini adalah pengembalian Bakal Calon Wakil Gubernur Riau, Untuk Tahun 2024 ".
Untuk Cagubri Sendiri menurut Dian masih diincar incar, kira kira kisi kisinya bisik bisik tetangga sebelah dulu ". Ujarnya sambil tersenyum
Menurutnya untuk Calon Gubri, Pertama kita butuh pasti agamanya yang kuat, Aqidah yang baik, kedua semua Calon tidak ada yang berani menyampaikan Visi Misi yang berhubung dengan Anti Rasuah ( Anti Suap ) hal ini tegas dinyatakan Dian
" Kalau saya bermarwah dan Anti rasuah, dan ini adalah satu yang membuat saya terdorong semangat untuk maju dan berani mengambil formulir Balon ( Bakal Calon ) Wakil Gubernur Riau ". Ujar Wanita tangguh ini
Antar Berkas Balon Gubernur ke PDIP Riau, Ian P Siagian Bantah Isu Luaran
Antar Berkas Balon Gubernur ke PDIP Riau, Ian P Siagian Bantah Isu Luaran
PEKANBARU - Kantor DPD PDIP Riau di jalan Sudirman, Pekanbaru menyambut kedatangan bakal calon gubernur Riau. Ian P Siagian yang merupakan kader PDIP sendiri. Ian P Siagian yang juga Staf ahli menteri Hukum dan Ham, caleg DPR RI dapil 2024 dan anggota DPR RI periode 2009-2014 ini menyatakan niatnya jadi Calon Gubernur Riau di Pilkada 2024 ini.
"Awalnya melirik posisi bakal calon wakil gubernur Riau, pada kesempatan ini menyatakan bahwa niat jadi bakal calon Gubernur," kata Ian, Jumat 10/5/2024.
Menyusul juga karena perolehan suara PDIP di Riau jadi barometer. Membawa visi misi pemerataan kesejahteraan, Ian juga menyoroti masalah lahan dan kehutanan, peningkatan UMKM di Riau.
Berkas Ian P Siagian diterima langsung oleh Sekretaris Penjaringan Balon Gubernur Riau DPD PDI-P Riau, Suyatno.
Menyusul isu PDI-P Riau tak akan mengusung kadernya jadi gubernur pada 2024 ini, Suyatno menjelaskan hal tersebut tidak benar.
"Jadi terkait dengan isu-isu yang berkembang awal ini kan hanya melakukan penjaringan dan penyaringan. Informasi di luar seperti itu, namun keputusan DPP itu mutlak nanti seandainya orang tanpa ada nama di sini pun bisa saja yang mendapat penugasan untuk dijadikan. Itu berita-berita yang belum jelas ketetapannya.
Namun demikian untuk informasi-informasi itu kan baru masyarakat di luaran sana yang menyimpulkan seperti itu dan semua kader maupun baik itu internal maupun eksternal baik kader aktif maupun kader yang di luaran, itu diperkenankan untuk melakukan proses penjaringan, nanti akan dilakukan tahapan-tahapan dan keputusan final itu adalah tetap Partai. Meskipun informasi ketua DPD seandainya umpamanya katanya tidak mendaftar dan lain sebagainya.
Itu bisa saja khusus dari DPP Partai sebagaimana jumlah kita di dalam proses Pilkada penjaringan maupun tahapan itu tidak mengikat kepada siapa-siapa yang mendaftar dan apa yang menjadi pilihan pendaftarannya," terang Suyatno.
Banyak mendaftar sebagai wakil, tapi bisa saja ditugaskan menjadi gubernurnya bisa juga tanpa ada mendaftar, bisa saja yang mendapat penugasan ketika sudah di plenokan atau sudah dilakukan vit proper test maupun kajian dan survei nantinya baik survei internal maupun eksternal," pungkas Suyatno.
Selanjutnya Ian P Siagian menyatakan partai Banteng Gemuk Moncong Putih itu selalu terkait dengan survei.
"PDI Perjuangan ini percaya dengan survei ya, kita berikan contoh lah bagaimana lah kami dulu waktu Pemilu kemarin, selalu mendorong untuk presiden tapi didorong terus survei. Jika survei nggak begitu mengangkat jadi kita itu selalu bukan percaya soal figurnya, tapi pendapat orang juga selalu kita ambil sebagai ukuran. Terkait isu PDI-P tidak usung kadernya jadi gubernur, itu isu yang tidak tepat,"jelas Ian P Siagian.
Sementara ini sudah banyak yang mendaftar di DPD PDI-P Riau untuk bakal Calon Gubernur Riau 2024, diantaranya yang udah datang adalah Edy Natar, Syamsurizal, Abdul Wahid, Iman Sukendar, Annas Maamun dan lainnya. Perolehan kursi PDI-P di DPRD Riau tahun 2019 untuk membentuk perahu pilkada saatnya ini ada 9 kursi dan butuh 4 kursi lagi agar bisa menjadi perahu Pilkada 2024.***
Muhammad Ansar Siap Nakhodai Kampar Kedepan Untuk Kampar Yang Lebih Baik
FORUMRIAU.COM - PEKANBARU - Muhammad Ansar, Siap Maju Untuk Kampar Yang Lebih Baik, hal ini diungkapkan beliau, Saat diwawancarai awak media Forumriau.com disela sela acara Barolek Ghodang Masyarakat Kampar, Kegiatan dilaksanakan, Kamis, 09/05/2024, Bertempat Gelanggang Remaja Pekanbaru Jalan Jendral Sudirman.
Muhamad Ansar menjelaskan " Harapan terbesar dalam acara Barolek Ghodang ini adalah momentum ajang untuk mempersatukan kembali kelompok kelompok elemen masyarakat yang berada di Kabupaten Kampar, Karena dari beberapa dekade yang kita lihat semenjak habisya masa Priode Aziz Catur ada beberapa kali pergantian PJ Bupati, yang menurut saya hal itu tidak boleh terjadi, karena sudah tiga kali pergantian PJ, artinya dengan selalu pergantian PJ mengganggu stabilitas daerah ". Ujar muhammad Ansar
Ditambahkan kembali , " Dengan adanya pergantian PJ kitapun akan sulit mengukur kinerja PJ untuk bisa menjadikan Kampar yang lebih baik, maka kedepan kita berharap bisa menjadikan kampar bersatu dan kampar lebih baik dari yang sudah ada ini ". Ujarnya
mengabdi Selama 15 tahun di lembaga legislatif DPRD Kabupaten Kampar, Sosok pemimpin agamis, religius dan enterpreneur berasal dari Kampar Kiri Hulu berniat maju pada Pilkada Kabupaten Kampar tahun 2024 nanti.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kampar, Muhammad Ansar , S. Ag., M. Pd kepada wartawan beberapa waktu yang lalu di Bangkinang Kota mengaku, bahwa dirinya mendapatkan panggilan hati nurani untuk maju pada Pilkada Kabupaten Kampar tahun 2024 ". ( red syafri )
DIRLANTAS POLDA RIAU RAIH PRESISI AWARD DARI LEMKAPI
FORUMRIAU.COM - PEKANBARU - Direktur Lalu Lintas Polda Riau Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat, S.I.K., M.H raih Piagam Penghargaan PRESISI AWARD dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) yang di serahkan langsung Direktur Eksekutif Lemkapi DR. Edi Hasibuan Karena telah berhasil menorehkan Prestasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian khususnya di bidang lalu lintas, Rabu (08.05.24)
DR. Edi Hasibuan menilai, berdasarkan penelitian dan survei Tim Lemkapi di wilayah hukum Polda Riau khususnya di Ditlantas Polda Riau yang saat ini di Nahkodai Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat, S.I.K., M.H selaku Direktur Lalu Lintas berhasil memukau masyarakat pada masa arus mudik dan balik Idul Fitri 2024.
"Perlu kita ketahui bersama, untuk meningkatnya kepercayaan publik itu tidaklah pekerjaan yang mudah, butuh kesungguhan dan keikhlasan dari seluruh Personel Polri, mulai dari cara kepemimpinan seorang Leadersipnya hingga ke tingkat paling bawah. Hari ini, Khususnya Ditlantas Polda Riau, saya dan tim Lemkapi telah mengamati langsung bagaimana peran Polisi lalu lintas pada tahun 2024 sangat luar biasa,"tutur DR. Edy Hasibuan.
"Kita ambil salah satu contoh Pengamanan selama pelaksanaan operasi Ketupat Lancang Kuning 2024, tidak saja pagi, siang malam dan bahkan melawan situasi cuaca yang terkadang hujan, namun, tidak ada sedikitpun celah untuk tidak mengucapkan terimakasih, bahkan kami juga melakukan pemantauan di akun media sosial yang dimiliki Ditlantas Polda Riau dan sangat luar biasa perjuangan dari Ditlantas Polda Riau untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat."jelasnya.
"Dan tentunya, dengan tugas mulia yang diemban saat ini adalah bentuk kesungguhan Polri dalam memberikan pengabdian pelayanan kepada masyarakat dan patut kita diapresiasi. Melalui Piagam Lemkapi PRESISI AWARD 2024 ini, salah satu bentuk wujud bangga kami kepada Ditlantas Polda Riau yang sukses memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tentunya ke depan kami dari pihak Lemkapi akan terus memantau situasi dan perkembangan lebih lanjut, guna terwujudnya Polri yang Presisi yang selalu dicintai oleh masyarakat." Tutupnya.
Sementara itu, Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat, S.I.K., M.H yang didampingi Wadir Polda Riau serta PJU Ditlantas Polda Riau menambahkan.
"Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita mendapatkan kunjungan dari TIM Lemkapi, tentunya ini merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada kita semua yang ada di Ditlantas Polda Riau, dan atas Piagam PRESISI AWARD 2024 yang di percayakan kepada kami yang menjadi picu semangat kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat." Tutup Dirlantas Polda Riau.
Sumber. Dirlantas Polda Riau
Yusril Grup Harusnya Malu Hadir di Sidang MK Soal PHPU
PEKANBARU - Sidang PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) Presiden 2024 sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK). Sejak awal hingga kini, sidang itu dinilai malah memalukan peradilan MK itu sendiri.
Pasalnya, salah satu pihak di sidang itu dinilai tidak ada kaitannya dengan yang disidangkan. Dimana dalam PHPU yang jadi unsur dalam persidangan ada tiga pihak, yakni Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait.
"Pemohon ada dua, pasangan AMIN dan Ganjar-Mahfud, dan Termohon adalah KPU. Selanjutnya Pihak Terkait. Yang relevan itu harusnya pihak terkait adalah Bawaslu, DKPP dan atau MKMK. Bukan tim kuasa hukum pasangan Prabowo-Gibran. Yusril sendiri mengatakan saat mereka mendaftar jadi pihak terkait, apakah mereka diterima atau tidaknya. Artinya ini tergantung MK. Nah ketika mereka diterima jadi pihak terkait, maka kredibilitas MK sangat dipertanyakan" ungkap Suryadi pengamat politik dari Pekanbaru, Riau.
Menurutnya, Pihak Pemohon, AMIN dan Ganjar-Mahfud sebaliknya harus mempertanyakan kebijakan formil MK menerima grup Yusril Ihza Mahendra dkk jadi pihak terkait dalam perkara PHPU 2024 ini. Seyogyanya juga meminta MK agar menjadikan Bawaslu, DKPP dan MKMK jadi pihak terkait, dan menolak Yusril dkk dalam persidangan.
"Kita berharap agar tim Pemohon, dalam hal ini Tim AMIN dan Ganjar-Mahfud, mesti mempertanyakan status Yusril Ihza Mahendra Grup sebagai pihak terkait. Mereka itu kurang relevan dengan PHPU yang posisi pihak Termohon adalah lembaga negara bernama KPU. Mestinya pihak terkait yang relevan adalah lembaga lain terkait yaitu Bawaslu, DKPP dan atau MKMK, mereka yang pantas jadi pihak terkait," ungkap Suryadi.
Lebih lanjut pria yang akrab dipanggil Surya Koto ini sangat menyayangkan sikap para tokoh profesor dari Yusril Ihza Mahendra dkk yang malah mengacau dan meracau dalam proses persidangan.
"Dari awal saya melihat ada semacam pola memakai yang lagi ngetrend saat ini ya, yaitu pola 'playing fictim'. Dimana ada semacam pemutar balikan fakta. Yang seharusnya pihak Termohon yang ngomong bahwa Yusril dkk itu cacat formil hadir sebagai pihak terkait, ini malah mereka duluan yang menuding tuntutan Pemohon cacat formil," ungkap Suryadi.
Dinilai meracau karena statemen yang dikeluarkan Yusril dkk itu malah diluar persidangan dan saat mereka mendaftar jadi pihak terkait.
Selanjutnya, dalam persidangan, para profesional ini malah membuat serangan yang diluar konteks perkara PHPU yang diajukan oleh Pemohon.
"Yang dibahas itu kan selisih hasil suara alias PHPU Pilpres yang dikeluarkan KPU. Dalam sidang malah mereka menyerang hal lain yang tidak ada kaitannya dengan tuntutan Pemohon. Ini namanya ngaco. Sangat memalukan hukum dan peradilan kita di mata dunia," kata Suryadi.
Jika MK melakukan putusan akhirnya nanti masih ada pengaruh pihak terkait yang tidak terkait, maka sangat disayangkan jika putusan itulah akhirnya yang cacat hukum.
"Yang relevan itu Yusril dkk dihadirkan sebagai saksi. Mereka dihadirkan sebagai saksi dari pasangan 02. Bukan pihak terkait. Karena Pihak Terkait itu paling relevan adalah Bawaslu, DKPP dan atau MKMK. Atau Yusril dkk jadi tim hukum KPU, barulah mereka relevan hadir di persidangan. Jika MK memaksa putusan akhirnya masih memposisikan Yusril dkk jadi pihak terkait, maka putusan akhir MK dapat dinilai tanpa kredibilitas yang baik," pungkas Suryadi.***
SURYADI - Pengamat Politik - Dari Pekanbaru, Riau |
Foto credits: online
Kabupaten Rohil Gelar Acara Buka Bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Usulan PJ Walikota Dari DPRD Pekanbaru Itu Dinilai Ngawur
PEKANBARU: Jelang akan adanya akhir masa jabatan Penjabat (PJ) Walikota Pekanbaru, pada Mei 2024 ini, jadi perhatian sejumlah kelompok masyarakat. Pasalnya, berseliweran nama nama bakal PJ yang akan mengisi jabatan tersebut.
Sementara, pada sebuah pemberitaan media online lokal, disebutkan ada usulan dari DPRD kota Pekanbaru cuma satu nama, yaitu Hambali, yang saat ini menjabat Sekretaris DPRD kota Pekanbaru.
Namun usulan dari DPRD kota Pekanbaru itu dinilai ngawur oleh Ketua DPC Partai Ummat, Marpoyan Damai, Suryadi.
Menurut pria yang juga Sekretaris Umum Forum Wartawan Legislatif (FWL) Riau ini, usulan dari lembaga legislatif DPRD kota Pekanbaru itu tidak memperhatikan relevansi UU dan peraturan yang berlaku terkait dengan jabatan PJ Walikota.
Menurutnya, Penjabat Bupati/Walikota berasal dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II a dan Eselon II b) seperti yang disebutkan pada UU No. 10 Tahun 2016 dalam Pasal 201 Ayat (11).
"Mencermati UU tersebut, yang akan dipilih jadi Penjabat Bupati/ Walikota itu adalah Eselon II a seperti Asisten, Sekretaris Daerah Kabupaten Kota, maupun Kepala Dinas dalam lingkungan Pemprov, dalam hal ini, untuk PJ Walikota Pekanbaru dan juga daerah setingkat lainnya di Provinsi Riau tentu dari Pemprov Riau," jelas Suryadi.
"Setelah nama-nama Penjabat yang diusulkan lewat Gubernur Riau pada Kemendagri akan ditentukan oleh Presiden," terang Suryadi.
Saat ditanya siapa yang pantas mengisi jabatan PJ Walikota Pekanbaru kembali, menurut Suryadi, PJ Walikota saat ini masih bisa dilanjutkan oleh keputusan Mendagri atas persetujuan dari presiden.
"Di pemberitaan kemarin sudah diterima oleh DPRD kota Pekanbaru, bahwa surat dari Kemendagri ada susulan bahwa DPRD kota Pekanbaru boleh lagi mengajukan nama yang sama. Ya, menurut relevansinya tentu boleh Muflihun kembali menjabat sebagai PJ.
Dalam hal ini, kita sebagai warga, cuma menyayangkan pemahaman anggota dewan, dan pimpinan DPRD kota Pekanbaru, dalam mengusulkan nama yang jauh dari relevansi UU yang berlaku. Masih banyak nama eselon dua orang Pemprov, seperti Kamso, Syahrial Abdi dan lainnya.
Ini momen DPRD kota Pekanbaru punya prinsip, meski ada pun Permendagri susulan yang membolehkan eselon daerah tingkat dua, yang seakan digesa diberlakukan, seharusnya bukan untuk 2024 ini. Seperti untuk PJ Kampar kemarin," pungkas Suryadi. ***