Sesama Warga Marpoyan Damai penting mengetahui warganya yang akan berjuang di pemerintahan, legislatif DPRD Pekanbaru lima tahun mendatang.
Untuk Warga Marpoyan Damai 2024-2029
Sebagai warga Marpoyan Damai dan seorang muslim, memilih partai berazas Islam adalah komitmen Suryadi sejak terjun di politik.
Perjalanan politik pada era reformasi 1999, Suryadi dikader partai awal berdirinya Partai Keadilan (PK) kini PKS, PAN (Partai Amanat Nasional) pimpinan Amien Rais, kader dan nyaleg di PKB (2009) sampai Wakil Sekretaris DPW Riau PBB (Partai Bulan Bintang) pada 2019. Arah partai di tingkat pusat yang tidak konsisten, membuat Suryadi meninggalkan posisi dari beberapa partai tersebut.
Begitu adanya deklarasi partai Ummat oleh Pak Amien Rais, Suryadi langsung menghubungi Pak M.S Kaaban (Wakil Dewan Syuro Partai Ummat), beliau menyarankan membesarkan Partai Ummat, agar perjuangan dakwah politik berlanjut dengan lurus melawan kezaliman dan menegakkan keadilan.
Melalui DPD Partai Ummat Kota Pekanbaru, Suryadi dipercaya menjabat ketua DPC partai Ummat Kecamatan Marpoyan Damai.
Pada usia jelang 47 tahun ini, 1 November 2024 nanti, cukup banyak kegiatan yang berkaitan dengan politik, hukum, pemerintahan, sosial dan ekonomi. Dikarenakan profesi Suryadi sebagai seorang wartawan dimulai sejak 2002 (magang di Riau Pos), wartawan online www.riauinfo.com, harian koran BERITA TERKINI dll, hingga mendirikan perusahaan media sendiri, Direktur PT Forum Riau Media Group 2014, menaungi www.forumriau.com.
Sebagai Ketua Pengusaha Kecil Indonesia (PEKINDO) kota Pekanbaru, Suryadi juga dituntut untuk dapat membina masyarakat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Menulis terkait berbagai persoalan politik, hukum, pemerintahan, sosial dan ekonomi jadi hal yang biasa Suryadi lakukan walaupun perlu referensi kuat untuk membuatnya.
Visi dan Misi di legislatif:
1. Gratis Urusan Administrasi kependudukan: KTP, KK, KIA dan sejenisnya
2. Gratis Urusan Sekolah semua tingkatan SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi negeri.
3. Gratis Urusan Kesehatan terkait BPJS, KIS dan sejenisnya sesuai program pemerintah.
Simpan Buletin/Catatan Ummat ini, sebagai bukti anda memilih SURYADI, Caleg No.2 dari Partai Ummat, Dapil Marpoyan Damai, agar dapat anda gunakan saat Suryadi di legislatif 2024-2029 mendatang. Suara anda masa depan bangsa. Selamatkan Indonesia!
SURYADI membutuhkan 5.000 suara untuk duduk menjadi anggota DPRD kota Pekanbaru 2024-2029, suara anda satu diantaranya.
Suara anda PENTING untuk PERUBAHAN demi tercapainya pemerintahan yang jujur, bersih, transparan, mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
Wabillahi Taufik wal Hidayat, assalamualaikum warahmatullahi wa barokatu. Wassalam. Hormat saya SURYADI.***
SURYADI Ketua Pengusaha Kecil Indonesia (PEKINDO) Pekanbaru aktif Membina UMKM
SURYADI bersama M.S KAABAN (Wakil Majelis Syuro DPP Partai Ummat)
SURYADI aktif podcast interaktif untuk konten di media sosial
Bagi pegiat media sosial yang tiap hari memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk bisnis, akan menemukan sedikitnya sekali tayangan video dr Sigit Setyawadi SPOG.
Video durasi singkat dalam bentuk iklan itu kerap lewat di wall Facebook, Instagram, Twitter. Selain iklan bersponsor, undangan grup WA (WatsApp) juga akan datang dari beberapa kenalan anda.
Ketika undangan tersebut diikuti, maka anda akan diarahkan ke grup WA BTD (Building The Dream). Secara arti lurusnya, BTD diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah Membangun Impian. Namun arti atau makna secara sinonimnya adalah Membangun Cita-Cita.
BTD asuhan Dr Sigit Setyawadi SPOG, mantan dokter kandungan dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Aparatur Sipil Negara (ASN) ini, memberikan pendidikan bisnis gratis.
Materi BTD basic, disajikan oleh beberapa orang admin grup BTD secara berkala kepada peserta grup. Isi utama materi BTD basic ini adalah Hipnoterapi Kesejahteraan untuk Pikiran Bawah Sadar, agar terprogram dari pola pikir miskin jadi pola pikir kaya.
"Kaya di sini dalam arti secara ekonomi. Yaitu punya penghasilan pasif yang lebih besar dari kebutuhan anda. Punya bebas waktu dan finansial, hidup nyaman uang datang terus 100 juta sebulan. Itu lah kaya sejati," demikian kata dr Sigit di sebuah video materi BTD.
Mengutip buku bisnis terkenal karya Robert T Kiyosaki, materi BTD baik dalam bentuk artikel, video dan audio, dr Sigit mengatakan, bahwa tidak ada gunanya berbicara bisnis jika belum punya pemahaman dasar bisnis yang bisa membuat orang kaya sejati.
Pola pikir miskin tidak akan membuat seseorang berubah menjadi kaya sejati. Pola pikir bawah sadar yang terbentuk sejak usia 0-7 tahun, terprogram langsung atau tidak langsung dengan program Kerja Keras Mencari Uang. Sementara BTD memasukkan program pikiran bawah sadar Hidup Nyaman Uang Datang Terus 100 Juta Sebulan.
"Ini disebut plafon rejeki. Jika lingkungan anda sejak kecil hingga kini berpenghasilan rendah, maka plafon rejeki anda rendah. Jika sejak kecil atau kini lingkungan anda berpenghasilan tinggi, maka plafon rejeki anda tinggi," narasi video BTD.
Hipnoterapi kesejahteraan itu punya metode mengubah pola pikir bawah sadar miskin jadi kaya sejati dengan ATBS (Audio Terapi Bawah Sadar). Ini didengar minimal 21 kali secara berulang sesuai metodenya.
"Percayalah, telah banyak yang membuktikan. Sejak pertengahan 2017, yang ikut BTD telah berhasil punya penghasilan 100 juta sebulan. Meski 6-12 bulan pertama hanya bisa puluhan juta sebulan," kata Sigit di BTD.
Banyak yang mempertanyakan bahkan tidak habis pikir, materi berharga yang dibuat dr Sigit Setyawadi SPOG, kok dibagikan gratis di grup WA. Padahal jika materi BTD ini dikemas dalam sebuah seminar bisnis, akan bernilai jutaan rupiah untuk tiket peserta.
"Saya tidak hidup dengan hasil seminar. Jika hidup dengan hasil seminar, itu bukan penghasilan pasif. Selama 14 tahun ini saya telah punya penghasilan pasif lebih besar dari kebutuhan hidup. Bukan hasil dari seminar," terang Sigit di materi BTD.
Jika Anda ikut BTD, belum tentu berhasil. Menurut dr Sigit, kemungkinannya hanya dua. Pertama, tidak mendengar, mengikuti program BTD dengan baik, kedua, telah mendengar ATBS, tapi ego anda masih besar dari tujuan utama, Hidup Nyaman Uang Datang Terus 100 juta sebulan.
"Secara rupiah bayaran BTD itu nol. Sanggup ggak anda bayar mahal yaitu mengantongi ego anda dulu di tempat jauh," jelas Sigit.
Banyak testimoni peserta BTD merasakan manfaat dari pelatihan ini. Selain ATBS, ilmu finansial dan pengembangan diri dapat mengubah seseorang dari ulat kepompong jadi kupu kupu yang terbang bebas secara ekonomi, yaitu Kaya Sejati.
"Coba dulu 7-21 hari. Jika tidak cocok anda left dari grup. Pelatihan ini gratis hingga anda dibimbing dapat hasil 100 juta sebulan," narasi materi.
Untuk gabung ke salah satu mentor pendamping grup WA BTD, anda dapat menghubungi nomor WA: 082172420096.
Selamat membangun pasif income 100 juta sebulan.***
Setelah dalam beberapa hari terakhir masyarakat dihebohkan dengan adanya Pil PCC yang memakan korban di Kendari, kini ditemukan pil lain bernama Pil X yang membuat 12 anak kejang-kejang di Tasikmalaya.
Obat dengan warna oranye ini disebut-sebut memiliki efek yang mirip dengan pil PCC. Apakah kandungan keduanya sama?
Seketrasis Jenderal Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Noffendri Roestam Ssi, Apt menyebutkan bahwa pil X memiliki kandungan excimer atau chlorpromazine.
Kandungan chlorpromazine atau CPZ kerap dipakai untuk menenangkan pasien pengidap gangguan jiwa yang tidak terkendali. Sayangnya, karena efek dari obat ini juga bisa membuat seseorang mengalami euphoria tersendiri, obat ini juga kerap disalahgunakan.
Obat chlorpromazine ini langsung menekan bagian reseptor dopamin bernama neurohormon di dalam otak yang mengendalikan fungsi aktifitas kognitif, emosi, dan locomotor.
Hal ini akan membuat hormon dopamin bekerja dengan berlebihan dan akhirnya memicu sensasi euphoria tersendiri.
Sayangnya, penggunaan obat ini dengan sembarangan bisa memicu efek samping layaknya kontraksi otot atau bahkan parkinson.
Karena alasan inilah para remaja di Tasikmalaya bisa mengalami gejala seperti melet-melet atau menjulurkan lidah.
BPOM Bandung menyebutkan bahwa penggunaan pil X bisa menyebabkan ketergantungan dan mengubah kepribadian seseorang menjadi agresif dan pemarah.
Yang menjadi masalah adalah, konsumsi pil ini dalam jangka panjang juga bisa menyebabkan kelumpuhan. Fakta ini diungkapkan oleh dr. Hari Nugroho yang berasal dari Insitute of Mental Health Addiction and Neuroscience (IMAN).(drsc) Perlu dilihat : Panglima TNI Ungkap Pengkhianat Bangsa
Mengapa Presidential Threshold Menipu Rakyat?
Padahal Presidential Threshold (PT) telah disepakati jadi undang - undang untuk Pemilu 2019 mendatang. Sejatinya, Presidential Threshold mematok angka ambang batas 20-25% dukungan kursi atau suara dari parlemen syarat mengusung Presiden dan Wakil.
Sebenarnya, suara sebanyak itu untuk perahu mencalonkan Presiden serta Wakil dapat dan bisa - bisa saja diterima sejumlah pihak.
Namun ada kejanggalan terjadi. Dimana proses Pemilu 2019 dilakukan serentak. Sehingga, pemilihan Presiden dan Wakil serta pemilihan anggota legislatif DPR, MPR dan DPD juga dilakukan dalam waktu bersamaan di Pemilu 2019.
UU PT menetapkan perahu calon Presiden dan Wakil itu berdasarkan anggka 20-25% dukungan parlemen saat ini. Padahal, hasil suara parlemen yang ada saat ini adalah hasil dari Pemilu 2014 lalu.
Dengan demikian, UU Pemilu Presidential Threshold (PT) menggunakan angka ambang batas 20-25% dukungan kursi atau suara dari parlemen itu untuk perahu calon presiden dan wakil di 2019, diambil dari hasil Pemilu 2014.
Fakta ini dapat penolakan dari banyak pakar hukum. Seperti Prof.DR Yusril Ihza Mahendra SH.MH, melakukan gugatan UU Pemilu Presidential Threshold ke Mahkamah Kostitusi (MK).
Pakar Komunikasi Politik Efendi Gazali menilai, UU PT telah memanipulasi suara rakyat Pemilu 2014. Karena suara rakyat 2014 jadi perahu calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2019 nanti.
Alasannya, bagaimana bisa perolehan suara Pemilu 2014 dipaksakan jadi perahu calon Presiden dan Wakil Presiden 2019 mendatang.
Padahal, undang - undang Pemilu sebelumnya telah sukses tanpa kendala melakukan Pemilu setiap tahun. Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden).
UU Pemilu pemilihan langsung sejak reformasi telah mengatur setiap lima tahun pemilihan umum dilakukan untuk memilih legislatif terlebih dahulu. Rakyat memilih wakilnya untuk MPR, DPR dan DPD (UU No.8 Tahun 2008 Tentang Pemilihan DPR, MPR dan DPD).
Setelah dilakukan penghitungan suara wakil rakyat, baik peserta dari partai - partai baru maupun partai lama, maka didapatkanlah jumlah kursi perwakilan rakyat untuk DPR, MPR dan DPD.
Selanjutnya hasil Pemilu Legislatif ini menjadi perahu untuk mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden.
"Jika Presidential Threshold dilakukan, bagaimana nasib suara rakyat yang memilih wakilnya di legislatif pada Pemilu 2019. Karena bisa saja pilihan mereka berubah pada Pemilu Legislatif dari partai lain ke partai lainnya, bagaimana nasib suara partai - partai baru jika mereka ikut dalam Pemilu Legislatif 2019 nantinya? Karena pilihan rakyat bisa saja berubah dalam jangka 5 tahun setelah Pemilu sebelumnya pada 2014," terang Efendi Gazali.
Bagaimana Manipulasi Demokrasi Bisa Terjadi?
UU Presidential Threshold Versus UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Presidential Threshold :
1. Suara 20-25% Parlemen Hasil Pemilu Sebelumnya (2014) Jadi Perahu Capres/Cawapres 2019
2. Pemilu Legislatif dan Eksekutif Langsung dan Serentak
UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden :
1. Suara Parlemen Kembali Dipilih Terlebih Dahulu Sebelum Pemilihan Presiden dan Wakil
2. Peserta Pemilu Legislatif (Pileg) dari partai peserta lolos verifikasi termasuk partai-partai baru.
3. Hasil suara Pileg dari partai-partai akan menjadi perahu mengusung Capres dan Cawapres
4. Partai-partai peserta Pileg pemenang Pemilu mengusung Capres dan Cawapres
5. Capres dan Cawapres kembali dipilih rakyat
Dari dua perbandingan UU Pemilu tersebut, hanya satu dinilai sangat mengganjal Demokrasi yakni Pemilihan Wakil Rakyat (Pileg) dilakukan serentak dengan Pilpres.
Keadaan itu membuat suara rakyat hasil Pileg 2019 tidak dihitung jadi pengusung Presiden dan Wakil Presiden dari perwakilan rakyat melalui parlemen.
Baik suara rakyat dari partai lama maupun partai-partai baru tidak menjadi perahu perwakilan mengusung presiden di 2019.
Pengabaian suara rakyat itu telah dinilai melakukan Manipulasi Demokrasi untuk seseorang calon presiden 2019 mendatang.
Manipulasi ini disebut terjadi karena pada 2019 mendatang dipastikan perolehan suara Pemilu Legislatif akan berbeda antara satu partai dengan partai lainnya setiap 5 tahun Pemilu digelar.
Mengapa Pemerintahan Jokowi beserta partai PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) 'Ngotot' Presidential Threshold 20-25%?
1. Partai - partai KIH menyadari peta pemilih partai mereka akan berubah drastis jika dilakukan Pileg 2019 mendatang.
2. Sehingga partai - partai PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan Hanura tidak dapat melakukan manuver pencalonan presiden untuk calon mereka di 2019, yaitu mengusung Jokowi kembali.
3. Perhitungan tersebut dipastikan hasil survei yang dilakukan dan dikantongi oleh parta - partai KIH.
4. KIH menyadari suara pilihan rakyat terhadap partai - partai KIH terperosok akibat kebijakan pemerintah dan sentimen antar golongan yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo, baik langsung atau tidak.
5. Kegagalan Pilkada DKI Jakarta menjadi barometer pilihan publik yang membuat partai - partai KIH mendapat penolakan besar dari rakyat.
6. Rakyat melakukan pembalasan terhadap kekecewaan pemerintahan Jokowi dengan tidak memilih wakil mereka dari partai - partai KIH.
7. Alasan penolakan dan politik balas dendam rakyat sangat kompleks dan tidak dapat diperbaiki oleh KIH dan Jokowi hingga masa 2019 tiba.
8. Kehadiran partai-partai pendatang baru akan memperkecil kesempatan perolehan suara partai KIH.
Komplikasi Alasan Politik Balas Dendam Rakyat Pada Jokowi dan KIH di 2019 :
A. Ekonomi
Jokowi melakukan kebijakan diluar akal sehat publik, terakhir ingin menggunakan dana rakyat (umat muslim) yang terkumpul di rekening Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH).
Melakukan kenaikan harga, terutama Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dinilai juga saling tuding antar pengambil kebijakan, rakyat melihat sebagai Kebohongan Publik.
Menaikkan tarif pajak yang juga dimulai dengan saling tuding antar pejabat pemerintahan.
Mengajukan utang kembali 1.000 Triliun, padahal utang 2,5 tahun sejak menjabat telah mencapai 1.067,4 Triliun. Jika ditambah 1.000 triliun lagi, maka Jokowi telah berutang 2.067,4 triliun dan ditambah utang negara sebelumnya, maka hasilnya melebihi 50% APBN yang hanya 2.080 Triliun.
Mengutamakan pembangunan jalan Tol. Padahal jalan tol tidak dapat mengembalikan uang negara dalam waktu singkat karena pengelolaannya adalah swasta.
Multi efek berbagai kenaikan harga di atas membuat harga kebutuhan rakyat meningkat.
Tidak menepati janji untuk mengelola Freeport sebagai kekayaan negara. Padahal Jokowi berjanji melakukan revitalisasi dan nasionalisasi usaha aset negara, seperti juga Indosat dan lainnya.
B. Sosial Politik
Adanya melakukan pembelaan dan keberpihakan kepada pelanggar hukum seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus Penistaan Agama. Dalam perjalanan kasus Ahok, terbukti Ahok tidak ditahan sebagai tersangka.
Adanya melakukan penangkapan terhadap aktivis-aktivis demokrasi dengan dalih Makar di aksi unjuk rasa yang terbukti 100% damai.
Adanya melakukan mengeluarkan Perppu Ormas yang subjektif membidik ormas Islam dengan alasan Radikal, anti Pancasila dan UUD 45
Adanya melakukan boikot terhadap kegiatan yang diangggap lawan politik seperti melarang dakwah sejumlah ulama di berbagai tempat dengan alasan ancaman keamanan negara.
Adanya melakukan mengeluarkan kebijakan boikot seperti Hatespeech yang juga untuk meredam rakyat media sosial yang dianggap sebagai lawan politiknya.
Adanya rencana akan melakukan boikot lagi terhadap media sosial seperti facebook, twitter, youtube dan sejenisnya.
Adanya melakukan penangkapan terhadap pejabat - pejabat yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintahannya. Publik menilai sebagai aksi kriminalisasi.
Adanya melakukan penangkapan terhadap ulama, tokoh islam dan aktivis oposisi terhadap pemerintahan. Publik melihat sebagai upaya kriminalisasi.
Publik menyadari adanya Politik belah bambu, deviden et impera (politik adu domba) terhadap kelompok massa.
Rakyat menilai dan mengetahui ada praktek melakukan hukum pesanan (Law By Order)
Selanjutnya rakyat mengetahui ada juga prkatek melakukan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan).
Jika direntang terlalu banyak ketimpangan yang dapat jadi catatan komplikasi Jokowi selama 2014 hingga 2017 ini.
Keadaan itu sangat disadari oleh Jokowi serta partai - parti pengusungnya yang tergabung dalam KIH.
Sehingga mereka melakukan upaya mengamankan kedudukan untuk periode selanjutnya, terutama posisi Presiden untuk periode 2019-2024.
Sedangkan partai diluar KIH seperti Gerindra, Demokrat, PKS, PBB terakhir PAN juga walkout dari paripurna PDR soal UU Presidential Threshold. Mereka sangat menyadari keadaan KIH dan Jokowi dalam keadaan panik hingga melakukan manuver politik dengan UU PT tersebut.
Pemimpin partai Gerindra Prabowo Subianto, Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung upaya Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra secara terang menentang UU PT tersebut melalui jalur hukum.
Prabowo secara politik masih dapat melakukan pencalonan 2019 dengan gabungan suara 20-25% sesuai UU Presidential Threshold. Dimana Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN dapat melakukan koalisi mengusung Calon Presiden 2019 telah memenuhi ambang 20-25% tersebut.
"Jadi kan syaratnya 20 persen dukungan kursi dan 25 persen suara. Gerindra dengan PKS cukup (Capreskan Prabowo)," kata Fadli Zon.
Lebih lanjut Wakil Ketua Umum Gerindra ini mengatakan bahwa Prabowo mengantongi tiket ke Pilpres 2019 tersebut dengan rincian perolehan kursi Gerindra di DPR sebesar 13,04% dan PKS 7,14%. Gabungan kedua partai itu menghasilkan 20,18% kursi dukungan untuk Prabowo.
Untuk partai Demokrat 10,49% dan PAN (Partai Amanat Nasional) 6,96% kekuatan parlemen mereka di DPR RI hasil Pemilu 2014.
Menururt Fadli Zon, agenda Pilpres 2019 mendatang masih cukup panjang untuk menghitung koalisi bagi partai. Meski empat partai tersebut menentang UU PT, namun kekuatan mereka masih punya dalam porsentase perolehan suara dan kursi membuat perahu mengusung satu calon presiden.
Demokrat dan PAN secara politik telah terang menegaskan sebagai opisisi bagi pemerintahan dengan tidak menyetujui pengesahan UU PT di DPR RI tersebut.
Bahkan Amien Rais sebagai pendiri PAN kepada media menyatakan siap - siap kadernya keluar dari kabinet Jokowi jika ada terjadi perombakan di 2017 ini.
Sementara SBY melakukan pertemuan kepada Ketum Gerindra Prabowo membicarakan soal lahirnya UU Presidential Threshold.
Meski Prabowo mengantongi suara, SBY dan Pakar Hukum Yusril Ihza Mahendra serta aktvis dan akademisi tetap malakukan upaya gugat UU PT yang jelas sangat bertentangan dengan Demokrasi yang dianut Negara Kesatuan Indonesia (NKRI).
"Gerindra tidak mau ikut dalam sesuatu yang melawan akal sehat dan logika. Presidential Threshold 20 persen menurut kami adalah lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia," kata Probowo.(*)
Perlu dilihat : Saat Kata Hancur Negara Era Jokowi Mulai Terbukti
Perdebatan soal kelompok radikal ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) masih jadi tanda tanya bagi banyak orang soal gejolak negara - negaraTimur Tengah yang dinilai berpengaruh bagi Indonesia.
Untuk Indonesia sendiri, isu radikalisme tidak lepas dari nama ISIS yang dituding menebar teror. Isu ini bergulir dan mumpuni sebagai pelarian tuduhan gerakan radikal berlabel Islam dan dikaitkan dengan ISIS. Apakah benar ISIS adalah gerakan Islam?
Pertanyaan ini sebenarnya telah dijawab oleh fatwa ulama dari hasil ijtima (kesepakatan umum) untuk pegangan umat Islam seluruh dunia. Hal ini diungkap oleh Ustad Abdul Somad Lc.MA dalam beberapa kesempatan tanya jawab dengan sejumlah umat Islam di acara dakwah dan ceramahnya.
Yang mengatakanISIS itu bukan Islam menurut Ustaz Adul Somad adalah Syeikh Yusuf Al Qaradawi, adalah ulama dari Mesir sebagai ketua Majelis Fatwa dan menjabat Saft Turab kerajaan Saudi Arabia hingga sekarang.
Dalam penjelasannya, Fatwa ISIS bukan Islam didasari oleh tiga faktor pembentukan ISIS hingga praktek radikalisme yang dilakoninya selama ini.
Latar belakang yang pertama adalah soal kepemimpinan ISIS yang dipimpin Abu Bakar al Bagdadi dimana ia mengangkat dirinya sendiri sebagai Khalifah (Pemimpin Umat). Al Bagdadi memaksakan kehendak terhadap pengikutnya supaya berbaiat (bersumpah) menjadikan Al Bagdadi sebagai Kalifah.
"Dalam islam, khalifah tak mengangkat dirinya sendiri. Abu Bakar (sahabat nabi) dan sahabat lainnya tidak mengangkat dirinya jadi khalifah. Sahabat membaiat Abu Bakar (setelah nabi Muhammad wafat-red), Ali tidak pernah mengangkat dirinya, sahabat membaiatnya jadi khalifah," ungkap Abdul Somad.
Sementara, Abu Bakar al Bagdadi mengangkat dirinya sendiri jadi khalifah dan memaksa pengikut ISIS membaiatnya. Sehingga Abu Bakar Al Bagdadi menyelewengkan sebuah hadis soal baiat untuk menjadi khalifah.
Untuk faktor kedua adalah soal keyakinan dalam Islam. Abu Bakar al Bagdadi sebagai pemimpin ISIS telah melakukan doktrin bahwa selain kelompoknya adalah sesat, kafir dan halal darahnya.
"Yang kedua, mereka mengkafirkan semua yang tak sekeyakinan dengan dia. Ini yang disebut dengan keyakinan takfiri. Syiah itu takfiri ISIS juga sama Takfiri," kata Abdul Somad.
Selanjutnya faktor ketiga ISIS bukan Islam adalah cara - cara melakukan eksekusi yang dilakukan ISIS bukan cara Islam. ISIS melakukan penyiksaan dengan cara yang biasa dilakukan oleh Guan Tan Namo, orang - orang yang pernah dilatih lama oleh tentara Amerika.
Berikut ini video pernyataan lengkap ustadz Abdul Somad soal ISIS bukan Islam.
Dibalik ISIS Tidak Serang Israel Terungkap (kolom republika.co.id)
Semakin hari rahasia organisasi teroris yang menamakan diri sebagai ad Daulah al Islamiyah fi al Iraq wa as Suriyah alias Daisy atawa ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) makin terkuak.
Terakhir mereka tidak menjadikan Zionis Israel sebagai musuh. Alasan yang dikemukakan, sebagaimana disampaikan Jurgen Todenhofer, karena Israel merupakan satu-satunya negara yang paling ditakuti ISIS.
Todenfofer adalah seorang wartawan kawakan berusia 75 tahun. Pada 2014 ia pernah berada di Suriah selama sepuluh hari. Menurutnya, ISIS tidak takut terhadap serangan yang dilancarkan Rusia ataupun negara-negara yang tergabung dalam koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS).
Pasukan darat AS, Inggris dan negara-negara Eropa lainnya dianggap tidak berpengalaman melawan gerilyawan kota atau strategi teroris seperti yang dilakukan ISIS. Sebaliknya, lanjut wartawan asal Jerman ini, Israel sangat tangguh dalam bertempur melawan gerilyawan dan teroris.
Hingga sekarang negara-negara yang tergabung dalam koalisi pimpinan AS memang belum menurunkan pasukan darat mereka untuk melawan ISIS.
Todenfofer menganalisa, hal itu sengaja dilakukan pasukan koalisi karena mereka mengetahui ketangguhan ISIS dalam perang gerilya kota ataupun dengan cara teror. Salah satunya dengan serangan bom bunuh diri.
Namun, pandangan Todenhofer ini segera dibantah oleh sejumlah pengamat dan ahli strategi perang di Timur Tengah.
Sebagaimana ditulis media al Sharq al Awsat dan Aljazeera.net, gabungan pasukan dari negara-negara NATO (North Atlantic Treaty Organization/Pakta Pertahanan Atlantik Utara) akan susah untuk dilawan, apalagi hanya oleh ISIS yang cuma mempunyai puluhan ribu personil.
Itu pun bukan personil militer terlatih sebagaimana negara-negara maju. Dua media itu lalu mencontohkan tentang penggulingan rezim Taliban yang didukung Alqaida di Afghanistan, rezim Saddam Husein di Irak, dan rezim Muamar Qadafi di Libia.
Yang jadi persolan adalah hingga kini koalisi internasional pimpinan AS dan juga koalisi negara-negara Islam pimpinan Arab Saudi yang baru terbentuk, serta militer dari negara asing lainnya termasuk dari Rusia, belum menurunkan pasukan darat mereka.
Yang berlangsung selama ini adalah serangan udara secara sporadis dan kurang terkordinasi dalam satu komando, sehingga hasilnya pun kurang maksimal.
Penyebabnya berbagai-bagai. Di antaranya, pertama, koalisi yang ada sekarang ini, terutama dari negara-negara Arab dan Islam (negara dengan penduduk mayoritas Muslim) bisa dikatakan sebagai koalisi setengah hati.
Pemerintahan di Irak sekarang adalah penganut Syiah. Begitu pula dengan rezim Bashar Assad yang berkuasa di Suriah. Bila kelompok militan ISIS dihabisi, maka yang berkuasa di Irak dan Suriah otomatis adalah Syiah.
Dan, bukan rahasia lagi negara-negara Arab, khususnya negara-negara Teluk, sangat khawatir dengan pengaruh Syiah yang semakin membesar.
Kedua, AS sebagai pimpinan koalisi sebenarnya tahu segala gerak-gerik pasukan ISIS. Apalagi mereka mempunyai peralatan militer yang sangat canggih.
Namun, mereka sengaja membiarkan pergerakan pasukan ISIS hanya dihadapi militer Irak. Padahal, tulis al Sharq al Awsat, bila AS mau mereka bisa langsung menggempur pasukan ISIS lewat serangan udara dan darat.
Tidak diketahui dengan pasti apa alasan AS. Namun, yang bisa diprediksi adalah bahwa AS telah mengambil keuntungan dari konflik yang terjadi baik di Irak maupun Suriah.
Bahkan di kawasan Timur Tengah pada umumnya. Terutama lewat perdagangan senjata, minyak, dan benda-benda purbakala, baik terang-terangan maupun lewat perdagangan gelap.
Ketiga, meskipun pasukan koalisi internasional pimpinan AS telah berhasil dengan gemilang menghancurkan rezim Taliban dan Alqaida di Afghanistan dan rezim Saddam Husein di Irak, namun serangan itu telah meninggalkan trauma berkepanjangan, terutama buat AS dan Inggris.
Serangan itu hingga sekarang masih memunculkan kritik yang tajam dari rakyat di kedua negara tersebut.
Kondisi seperti itulah yang kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh ISIS. Apalagi mereka tahu persis tentara Irak kurang terlatih dan mentalnya juga payah.
Mereka adalah rekrutan baru. Sedangkan para mantan tentara Saddam Husein yang terlatih yang meyoritas Suni tidak dipakai lantaran diragukan loyalitasnya kepada Pemerintah Irak.
Sementara itu di Suriah, konflik antara rezim Bashar Assad dan kelompok-kelompok oposisi telah mempermudah ISIS untuk ikut ‘bermain’.
Yang aneh bin memprihatinkan, meskipun ISIS selalu mengklaim sebagai pejuang demi Islam dan kepentingan umat Islam, namun tak pernah sekalipun mereka, termasuk pemimpin tertingginya Abu Bakar al Baghdadi, menyatakan perang terhadap Zionis Israel.
Yang menjadi musuh mereka selama ini justru orang-orang atau kelompok yang dianggap bisa menghalangi atau bahkan hanya berbeda pandang dengan mereka.
Termasuk dalam kelompok ini adalah orang-orang Islam sendiri, baik Syiah maupun Suni. Sementara itu Zionis Israel dianggap bukan sebagai panghalang sepak terjang ISIS alias sebagai teman.
Padahal, selama ini, Zionis Israel merupakan musuh bebuyutan dari mayoritas umat Islam. Bukan lantaran mereka adalah bangsa Yahudi, namun lebih karena sikap mereka yang kolonialis alias bangsa penjajah.
Sudah berpuluh-puluh tahun Israel menduduki wilayah bangsa Palestina. Termasuk kompleks Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama dan tempat suci ketiga bagi umat Islam.
Bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini Israel terus berusaha untuk ‘mengyahudikan’ segala hal yang terkait dengan Masjidl Aqsa, termasuk menggantikan indentitas Islam dengan identitas Yahudi.
Namun, dengan munculnya kelompok teroris ISIS yang menebarkan ketakutan pada masyarakat internasional, konsentrasi negara-negara Arab dan Islam (negara berpenduduk mayoritas Muslim) pun tersedot kepada mereka. Hal ini jelas menguntungkan Zionis Israel.
Dalam jajak pendapat yang dilakukan kepada warga Israel bulan lalu didapat hasil bahwa negara-negara Arab dan Islam kini sudah tidak mereka anggap sebagai ancaman serius terhadap eksistensi negara Israel.
Yang mereka khawatirkan justeru gerakan intifadah para pemuda Palestina. Mereka dianggap ancaman berbahaya bagi masyarakat Israel.
Sayangnya, bangsa Palestina kini seolah berjuang sendirian. Tidak ada lagi negara Arab dan Islam yang memperdulikan nasib mereka, kecuali hanyalah dukungan politik alias hanya dukungan pernyataan.
Karena itu, yang bisa dibaca dari pekembangan di Timur Tengah yang semakin ruwet ini adalah ISIS sangat pandai memanfaatkan keadaan demi kepentingan memperoleh kekuasaan.
Sepak terjang mereka tidak ada hubungannya dengan ‘demi Islam dan membela serta memperjuangkan kepentingan umat Islam.
Bahkan tindakan teror yang mereka lakukan di mana-mana telah menimbulkan Islamophobia alias kebencian kepada Islam dan umat Islam. Hal ini jelas merugikan umat Islam sendiri.
Yang memprihatinkan, ribuan orang, terutama para pemuda dari berbagai negara asing, telah berhasil direkrut oleh ISIS.
Para pemuda itu terpincut pada klaim kelompok militan itu bahwa mereka berjuang demi Islam dan demi kepentingan umat Islam.
Padahal, mereka sebenarnya hanyalah dimanfaatkan oleh para pemimpin ISIS untuk dijadikan tentara dalam rangka memperoleh kekuasaan. Sepak terjang ISIS jelas tidak ada hubungannya dengan Islam dan kepentingan umat Islam.(*)
