Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat Menyatakan Fokus Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Provinsi Riau 2021.

Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat Menyatakan Fokus Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Provinsi Riau 2021

FORUMRIAU.COM,Jakarta– Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyatakan pemulihan ekonomi, industri dan pariwisata harus terus menjadi fokus arah kebijakan pembangunan nasional Provinsi Riau, khususnya untuk tahun 2021 mendatang. Terutama, tak kalah pentingnya dalam peningkatan sektor pembangunan infrastruktur di Riau. Mengingat, ungkap Syahrul, membangun Riau tentunya sama dengan membangun Indonesia.

Terlebih, Riau menjadi jendela bagi hubungan Indonesia dengan luar negeri khususnya Malaysia, Singapura dan Thailand. Pemaparan tersebut disampaikan Syahrul Aidi Maazat saat RDPU Komisi V DPR RI dengan Gubernur Provinsi Riau Syamsuar yang diselenggarakan secara virtual dan fisik di Ruang Rapat Komisi V, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

"Sama-sama kita kawal infrastruktur di Riau. Karena, membangun Riau sama dengan membangun Indonesia. Kami juga sudah melihat kondisi pembangunan jalan tol yang menghubungkan Pekanbaru-Dumai. Serta, mengunjungi juga Roro Dumai yang direncanakan Dumai-Malaka yang menjadi pintu gerbang bagi hubungan internasional," ujar Syahrul.

Menurut legislator dapil Riau II itu, jika arah kebijakan pembangunan nasional tersebut betul-betul dapat tercipta dengan sinergi pembangunannya bersama Kementerian terkait, maka akan menimbulkan dampak positif multiplier effect bagi perekonomian Indonesia pada umumnya, dan Riau pada khususnya.

"Arahnya ke sana, mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan dan kita eksekusi di tahun 2021 dengan bantuan dari Komisi V DPR RI. Insya Allah, pembangunan infrastruktur di Riau akan meningkat untuk tahun-tahun berikutnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena memang, hampir di setiap rapat dengar pendapat dengan Kementerian kita bicara tentang Riau," pungkas politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu. (Rilis/Red)

Di DPRD Kota Pekanbaru Dana Publikasi Media Jadi Ajang Korupsi

FORUMRIAU.COM: Pekanbaru  – Berdalih tunda bayar, miliaran rupiah dana publikasi media di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Pekanbaru disinyalir jadi ajang korupsi. Betapa tidak, diduga angaran digrogoti   pembayaran  dana publikasi kerjasama media  tak kunjung dibayar. 

Miliaran rupiah dana publikasi kerjasama media di DPRD Kota Pekanbaru menjadi sorotan,  spekulasi dana publikasi kerjasama media, yang disinyalir digrogoti oknum-oknum di DPRD Kota Pekanbaru menjadi perbincangan hangat  dikalangan kuli tinta. Pasalnya, sejak terjadinya Covid-19  hingga berita ini diturunkan pembayaran dan kerjasama media di Kantor DPRD Kota Pekanbaru, tidak ada sama sekali. 

Berdalih anggaran sedikit dan dipotong untuk  dana Coviid-19, kegiatan kerjasama media untuk saat ini belum ada nanti pada APBDP , kita hanya fokus untuk pembayaran kerjasama  yang sebelumnya karena masih banyak advertorial rekan-rekan media yang belum dibayar. Jadi kita lakukan  "Tunda Bayar" dulu jelas  Plt Sekwan merangkap Kabag Protokoler dan Publikasi DPRD Kota Pekanbaru,  Badria Rika Sari diruang kerjanya. 

Menurut Rika, pembayaran tunda bayar, bisa dilakukan kalau sudah  lengkap persyaratan. Kalau tidak lengkap, tak mungkin dibayar karena untuk tunda bayar banyak  prosesnya . Jadi kita  slamatkan dulu tunda bayar yang kemarin karena  tunda bayar tak mungkin dilakukan dua kali , jelas Rika. 

Namun apa yang disampaikan Rika, hingga berita ini diturunkan, tunda bayar yang disampaikankanya tak kunjung ada. Seperti dijelaskan salah sorang wartawan yang tidak mau disebut namanya  menyampaikan, bahwa itu hanya akal-akalan Rika saja, setiap ditanya wartawan selalu bilang tunda bayar, buktinya mana tunda bayar itu, kabuuur.

Untuk menjumpai dia saja (Rika-red) susah dan banyak alasan, bagaimana mungkin tunda bayar berlangsung, bentar lagi sudah  pembahansan APBD Perubahan, disitulah nanti mereka (DPRD Pekanbaru-red)   buat kerjasama dengan wartawan itupun hanya satu advertorial  aja supaya jangan ribut, selebihnya merekalah yang tau permainannnya, jawabnya kesal.  

Hal yang sama juga disampaikan  wartawan yang sering nongkrong di kantor DPRD Kota Pekanbaru, menyampaikan , " Sudah tidak menjadi rahasia umum lagi jika kerjasama media di DPRD Kota Pekanbaru sangat sulit dan  main "kucing-kucingan" . Siapa wartawan yang disukai oknum di DPRD Kota Pekanbaru, itulah yang dapat . Yang lainnya…ribut dulu broooo, kata wartawan tersebut, seraya  minta namanya jangan ditulis. Entar kita tidak  dikasih advertorial lhoooo, katanya sambil tertawa.

Belum lagi kata sumber, kalau dibilang wartawan yang meliput saat paripurna di DPRD Kota Pekanbaru  tidak banyak jika dibandingkan yang meliput di DPRD Riau, jauh lebih banyak. 

Di kantor  DPRD Riau,  informasi  setiap paripurna selalu terbuka tidak ada yang disembunyikan .  sebaliknya kalau di DPRD kota Pekanbaru sepertinya tertutup dan kuat dugaan sudah  ada yang mengkordinir  seperti dugaan adanya grup whatsApp (WA) tersendiri dikalangan DPRD Kota Pekanbaru, jadi  mereka hanya mengutus satu wartawannya saja. Yah…… , bagi wartawan yang tidak masuk dominasi kalau mau dapat harus adu mulut alias ribut sama ibu Rika.

Anehnya kalau kita Tanya sama ibu yang cantik itu (Rika-red) ,  " Jawaban selalu belum  ada, nanti kalau sudah ada kita telepon. Buktinya apa..?  Kalaupun dapat itupun di  HUT Pekanbaru, sekali dalam setahun. Sementara wartawan yang sudah terkordinir, bisa lebih dari satu, dua yang penting suka-suka merekalah. 

Belum lagi pembayarannya  tunai,  lebih mantap kapan saja mereka bisa telepon untuk dijemput.   Sementara kerjasama media di tempat  lain sekarang ini tidak ada yang tunai semuai via rekening, jelas anggaran publikasi medianya.  

Untuk tahun ini, dana publikasi media saja tak jelas. Alasan Covi-19 anggaran dipotong dan tunda bayar tapi saat ini belum ada  pembayaran tunda kepada wartawan yang dicairkan. Tapi tidak taulah kalau tunda bayar diberikan kepada kroni-kroni  anggota dewan, sekwan dan oknum tertentu yang mempunyai jaringan di DPRD Kota Pekanbaru, jelasnya. 

Sementara itu Kabag Keuangan DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Reza ketika ketemu wartawan tidak banyak bicara ,  ketika  disinggung seputar  anggaran dana publikasi medai untuk tunda bayar, Tengku menyampaikan .  " Mohon maaf bu, saya tidak bisa menjawab karena masih ada atasan kita Bu Plt Sekwan,   disini kita satu pintu, jadi mohon silahkan tanya kepada Bu Sekwan aja, supaya lebih jelas  kata  kabag keuangan DPRD kota Pekanbaru    (rls/roc)***

Kegiatan Silaturahmi DPD / MPR RI bersama warga,Persolan banjir momok bagi warga Kelurahan Tangkerang Tengah

Kegiatan Silaturahmi DPD / MPR RI bersama warga,Persolan banjir momok bagi warga Kelurahan Tangkerang Tengah

FORUMRIAU.COM

PEKANBARU, Seminar Kebangsaan dan kunjungan daerah Hj.Intsiawati Ayus SH,MH anggota DPD /MPR RI dapil Riau,bersama masyarakat kelurahan Tangkerang tengah Kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru,kegiatan dilaksanakan Sabtu sore,8/2 bertempat RT 2 RW 8 gedung gornikita.

Dihadiri RW 08 H.Kasman SE,Tokoh Masyarakat Raja Mahadi S.Sos dan Ratusan warga terdiri dari ibu ibu Kelurahan Tangkerang Tengah.

Sebelum memasuki sesi tanya jawab,Tokoh masyarakat Raja Mahadi mengutarakan persoalan banjir sangat sering melanda pemukiman warga di kelurahan Tangkerang Tengah.

"Tangkerang tengah ini sering dilanda banjir,apabila hujan turun,penyebabnya ditempat kami ini adalah tempat penampungan di tiga  kelurahan yang ada,Kelurahan Tangkerang Barat,Kelurahan Sidomulyo Timur,dan Kelurahan Wonorejo dikarenakan tempat kami ini banyak lekukan penyimpanan air, Kami mewakili warga sangat berharap dengan kedatangan Ibu DPD RI bisa nantinya menjawab solusi yang terjadi saat ini".

Diakhir acara, Instiawati Ayus saat diwawancarai awak media mengatakan "solusi banjir, pemerintah kota dapat membebaskan lahan 55 hektar yang ada di komplek tenayan raya,

maka itu nanti akan menjadi muara dari genangan-genangan air".

Legislator Riau ini menambahkan salah satu solusi Tugas BWS Sumatera III

Melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai danau, waduk, bendungan dan tampungan air lainnya, irigasi, air tanah, air baku, rawa, tambak dan pantai

Membangun itu dari kementerian PUPR itu sudah ada limit waktu,bahwa jika belum digenangi dengan sisa waktu 6 bulan ini waduk yang sudah dibangun itu akan berpori kalau di berpori tidak ada efisiennya lagi untuk menampung tendangan air.

Kekesalan terpancar dari raut Instiawati persoalan banjir ini sudah tahun ke tahun.

"itu aja tapi endingnya dari tahun ke tahun dan periode ke periode masalah kota Pekanbaru langganan genangan air yang disebut banjir.ujarnya

lanjut Intsiawati bedakan banjir aliran sungai dengan genangan air,Menurutnya pekanbaru hanya genangan air,drainase perlu diperhatikan,aliran airnya kemana,inilah penyebab terjadinya banjir.

Pemko kita sudah komunikasikan dengan kementerian PUPR melalui BWS S III balai,Pemanfaatan Waduk secepatnya,waduk sepanjang itu tidak  ada ya kita akan tetap menikmati banjir. kalau pembahasan berlarut begini sih siapa siapa lagi ya jangan sampai mengeluarkan kata-kata gak enak, karena pejabat di Riau sudah mengenal mulut saya pedes jadi saya pakai bahasa yang halus lah ini mereka semua tahu untuk masalah tahu untuk solusi mereka tahu yang jadi masalah tapi nggak mau tahu pura-pura tidak tahu.ujarnya.(red Syafri )

Ini Kata Ketua DPRD Soal Kapolda Riau Langsung Turun Tangan Tutup Klub Ilegal

Ketua DPRD Riau Apresiasi Kinerja Polda Riau

FORUMRIAU.COM:Pekanbaru- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Indra Gunawan memberikan apresiasi yang setingginya terhadap kinerja yang sudah dilakukan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi.

"Kami dari DPRD Provinsi Riau memberikan apresiasi setingginya terhadap Kapolda Riau," ungkapnya Rabu (8/1/20).

Indra mengaku apresiasi tersebut diberikan saat Kapolda Riau turun langsung kelapangan untuk memberantas narkoba dan klub malam.

Sementara, mengenai kegiatan Sumatera Jungle Run yang akan dilakukan pada 11 April 2020 mendatang yang juga diselenggarakan Polda Riau, ia mengaku mendukung penuh acara tersebut.

"Pokoknya kami dari DPRD mendukung apa yang dilakukan rekan-rekan Polda Riau," ucapnya.

Indra  meminta Pemerintah Provinsi Riau harus belajar membuat suatu indikator mengingat Polda Riau respon terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat.***