Beredar Telegram Menteri Soal PHK RAPP Hanya Isu | forumRiau.com - Berita Referensi Terkini

Beredar Telegram Menteri Soal PHK RAPP Hanya Isu

Beredar Telegram Menteri Soal PHK RAPP Hanya Isu
Pencabutan izin operasional perusahaan RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) tidak sepenuhnya ditaati perusahaan milik Taipan Sukanto Tonoto di Pulau Padang, Kabupaten Meranti, Provinsi Riau. Bahkan perusahaan grup APRIL ini didapati masih melakukan operasional di lahan yang telah dicabut izinnya oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya.

FORUMRIAU.COM - Pernyataan tersebut beredar melalui telegram atas nama KLHK Siti Nurbaya MSc tertanggal 19 Oktober 2017, tandatangan dan cap basah.

Telegram itu merupakan instruksi kepada semua kepala daerah dan unsur pihak keamanan Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Riau.

Bahasa telegram dalam singkatan menegaskan agar pejabat tingkat Gubernur, Bupati serta Kapolda menjaga stabilitas wilayah dan masyarakat pada aspek lingkungan sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lahan, Pasal 63 Ayat 2 Huruf I, Pasal 71 ayat 1, Pasal 72 dan Pasal 112.

Perintah ini menyusul temuan pemantauan KLHK  bahwa PT.RAPP masih aktif pada Hulu dan Hilir dengan kegiatan normal. Sehingga tidak benar isu PHK karena operasional PT.RAPP sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017, kegiatan ekspor, angkut kayu dan lain-lain tetap beroperasional.

Namun berita yang dihembuskan tidak sesuai dengan isu PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) puluhan ribu pekerja dan karyawan RAPP, padahal perusahaan tetap beroperasi.

Seperti diberitakan media sebelumnya, bahwa Menteri KLHK Siti Nurbaya telah mengeluarkan SK. 5322/ MEN LHK - PHPL / UHP / HPL. 1/ 10/ 2017, mencabut izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-HutanTanaman Industri untuk perusahaan RAPP.

Surat tersebut disusul dengan surat Referensi Surat Menteri LHK Tanggal 2 Maret 2017 sesuai isi telegram himbauan bagi kepala daerah dan Polda Riau.

Meski demikian belum ada pernyataan resmi dari pemerintah provinsi Riau dan Polda Riau atas beredarnya perintah Menteri Siti Nurbaya dalam format Telegram itu di jejaring sosial whatsApp dan juga facebook sejak 19 Oktober 2017.(*)
Baca juga:
Kisah RAPP Caplok Tanah Masyarakt Meranti Kembali Diungkap

Perlu dilihat: Jeritan Warga Pulau Padang

Gratis ikut di:

Bagi artikel ini:

Artikel Rekomendasi Google:

    Terbaru :

    Video Pilihan: