Tidak Lapor Harta Kekayaan, Pencalonan Firdaus MT Dipertanyakan

forumriau.com 11.10.16

Firdaus MT sebagai calon incumbent Walikota Pekanbaru 2017 belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Hal ini dinilai janggal mengingat Firdaus MT sebagai pejabat negara yang telah lima tahun menjadi walikota Pekanbaru.

Sejumlah elemen masyarakat mempertanyakan sikap penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas syarat pencalonan Firdaus MT dalam Pilkada Pekanbaru 2017.

FORUMRIAU.COM: Belum adanya laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) atas nama Firdaus MT tersebut dapat dilihat di website resmi kpk.go.id halaman pantau Pilkada, Selasa 11/10/2016.

Menanggapi hal tersebut, Peneliti kebijakan publik Forum Indonesia Ttranspanransi Anggaran (FITRA), Triono Hadi mempertanyakan hal tersebut.

"Kalau jelas-jelas memang tidak dilaporkan artinya ada sesuatu yang di tutup-tutupi oleh mereka. Dipastikan dia tidak pro terhadap keterbukaan informasi yang mestinya menjadi informasi publik. Jika kewajiban tidak dilaksanakan berarti tidak mendukung korupsi, transparansi dan akuntabilitas," kata Triono ketika dikonfirmasi wartawan melalui selularnya, Selasa (11/10/2016).

Menurutnya, jika memang tidak mau melaporkan harta kekayaannya, ada sesuatu pembangkangan terhadap UU nomor 28 tahun 1999.

Triono menjelaskan LHKPN merupakan kewajiban kepada para pejabat penyelenggaran negara sebagai akuntabilitas, individual, ketika ingin menjabat, sedang menjabat dan pasca menjabat.

"Berkaitan dengan Firdaus yang belum tercantum namanya, tentu ada dua kemungkinan pertama memang belum melaporkan harta kekayaan, kedua sudah dilaporkan tapi masih proses dan belum masuk dari daftar. Hal ini bisa saja terjadi," jelasnya dirilis riauaktual.

Menurut Triono, jika memang Firdaus tidak melaporkan, berarti tidak menjalankan kewajibannya sebagai orang yang saat ini menjabat sebagai pejabat negara dan orang yang mencalonkan lagi menjadi pejabat negara.

"Padahal tujuannya agar publik tahu hasil pemeriksaan KPK terhadap LHKPN nya, dan mengetahui pergeseran harta kekayaannya apakah naik atau turun yang mempengaruhi penilaian publik apakah mereka jujur, akuntabilitas atau tidak terhadap kekayaan yang mereka miliki ketika menjabat sebagai kepala daerah saat ini," tuturnya.(rls)

Penting dibaca: