Aduh..Dana PJN Riau Ratusan Miliar Tak Jelas Dilaporkan ke Polda | forumRiau.com - Berita Referensi Terkini

Aduh..Dana PJN Riau Ratusan Miliar Tak Jelas Dilaporkan ke Polda

Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Riau, Dedy Mandrasyah MT dilaporkan ke Polda Riau. Laporan terkait dugaan penggunaan anggaran puluhan miliar dana rutin APBN setiap tahun tak jelas pelaksanaannya.

FORUMRIAU.COM: Hal itu diakui LSM-Gerakan Pemuda Melayu (GPM) Riau, M. Naser Faisal kepada wartawan. Menurutnya, selama ini penggunaan anggaran PJN diduga jauh dari kenyataan pengerjaannya untuk proyek jalan nasional di Riau.

“Pada 9 Mei 2016 lalu,  kami sudah melaporkan Dedy Mandrasyah ke Ditreskrimsus Polda Riau. Laporan LSM GPM itu tertuang dalam surat laporan bernomor 09/Lap/DPP GPM/ IV/2016 dan diterima oleh piket Ditreskrim Polda Riau, Bripka Zulhatmi. Kami menduga bahwa dana rutin yang dianggarkan setiap tahun di Satker tersebut sangat kental dengan aroma korupsi,”ujar Faisal dikutip riaueditor.com, Kamis (19/5/2016).

Faisal mencontohkan, dari Rp 313 miliar dana APBN yang dianggarkan untuk PJN Wilayah II Riau tahun 2015 lalu, Rp 21 miliar lebih diantaranya adalah dana rutin yang pengerjaannya dilakukan secara swakelola.

“Itu baru tahun 2015, belum termasuk dana swakelola selama 5 tahun terakhir sejak Dedy memimpin Satker PJN Wilayah II Riau,”tambahnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil investigasi di lapangan kondisi jalan nasional Jalan Lintas Timur (Jalintim) khususnya di Simpang Japura hingga perbatasan Jambi, tak lebih dari sekedar proyek tambal sulam.

Faisal mengatakan, pengerjaan yang dilakukan secara swakelola rawan korupsi sebab tidak melalui proses lelang.

“Proyek yang dilelang aja ada celah bermain, apalagi swakelola. Ini bak proyek abadi yang terus dianggarkan setiap tahun,”ujarnya.

Cucu pendiri Provinsi Riau ini berharap, laporan tertulis yang ia sampaikan ke Ditreskrimsus Polda Riau tersebut dapat ditindaklanjuti. Sebab tidak tertutup kemungkinan, praktik korupsi yang terjadi selama ini jauh lebih besar.

“Ini bisa menjadi pintu masuk bagi Polda Riau untuk membongkar praktik korupsi, seperti kasus yang melibatkan anggota DPR RI, Dewie Yasin Limpo di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlebih lagi karena Satker yang berada dibawah naungan Dirjen Bina Marga itu, selama ini sangat tertutup kepada publik serta tak pernah tersentuh hukum,”ujar Faisal.

Terpisah, Kasatker PJN Wilayah II Riau Dedy Mandrasyah saat dicoba dikonfirmasi tak berada di tempat. Hingga berita ini dirilis redaksi belum dapat jawaban dari yang bersangkutan.***

Gratis ikut di:

Bagi artikel ini:

Artikel Rekomendasi Google:

    Terbaru :

    Video Pilihan: