Sengketa Lahan Lanud Diadukan ke Dewan Riau | forumRiau.com - Berita Referensi Terkini

Sengketa Lahan Lanud Diadukan ke Dewan Riau

Usai demo di Kantor Gubernur, seratusan warga yang mengaku bermukim di kawasan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru mendatangi Kantor DPRD Provinsi Riau, Senin (9/3/2015). Mereka meminta ketegasan dan kejelasan status lahan yang diklaim telah diambil alih. Aksi mereka disambut oleh Ketua DPRD Riau Suparman dan Komisi A.

FORUMRIAU.COM: Beberapa perwakilan dari ratusan demontrasi, dimintai keterangannya dalam hearing di Komisi A yang langsung juga dipimpin oleh Ketua DPRD Riau, Suparman.

Bambang, Koordinator Aksi 'Korban SK Gubernur Riau', mengatakan, bahwa mereka menuntut kebijaksanaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau atas kasus ini. Ada sebagian besar lahan (Lanud, red) merupakan milik warga dan digunakan untuk pengembangan wilayah.

"Sementara pengembangan itu sudah jelas menggunakan lahan kami. Dimana hanya diperkuat dengan SK Gubernur Riau Nomor KPTS 297/III/2011,"terang Bambang.
Seharusnya, kata Bambang, izin dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"SK Gubernur itu sudah jelas mengganggu hak kami," ujarnya.

Bambang mengatakan, berdasarkan SK Gubernur Riau nomor: KPTS 297/III/2011 disebutkan, wilayah pemukiman warga masuk dalam tanah pencadangan Lanud Roesmin Nurjadin. Sementara, warga memiliki sertifikat dari BPN.

"Kami heran, sejak kapan sertifikat yang dikeluarkan BPN, bisa dikalahkan oleh Keputusan Gubernur. Ini kan aneh," katanya.

Padahal kata Bambang, berdasarkan Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria nomor tahun 1960 sudah tegas menyebutkan, bukti sah sertifikat hak kepemilikan tanah dikeluarkan oleh BPN.
"Karena itu, kami ingin mempertanyakannya kepada Pak Gubernur dan dukungan dari wakil rakyat kita di dewan ini,"sebutnya.

Bambang menambahkan, jika di atas lahan itu saat ini sudah bermukim ribuan kepala keluarga (KK). Sementara, pihak Lanud ingin mengambil alih kawasan itu untuk penambahan area skuadron.
Dalam aksinya, warga membawa spanduk dan poster yang meminta ketegasan Pemprov Riau."Karena akibat SK Gubri ini, kami yang menjadi korban,"tuturnya lagi.

Menanggapi hal itu, Suparman yang langsung memimpin hearing menyatakan menerima laporan sebagai catatan dewan.

"Kita terima laporan dan berkasnya. Nanti kita lanjutkan dengan Komisi terkait. Karena, Komisi A membidangi Hukum dan Pemerintahan sudah punya agenda soal sengketa lahan,"terang Suparman.(Frc/470*)

Gratis ikut di:

Bagi artikel ini:

Rekomendasi Google:

    Terbaru :

    Pentingnya umat islam punya pilihan politik menuju Indonesia Bersyariat & Bertauhid

    Pentingnya umat islam punya pilihan politik menuju Indonesia Bersyariat & Bertauhid
    Prof.DR.Yusril Ihza Mahendra.SH.MSc : Jadi sekali lagi, islam bukanlah sebuah ideologi.

    Ondeh..Pemko Pekanbaru Bayar Lahan Perkantoran ke Si Aseng Rupanya

    Lahan perkantoran Pemko Pekanbaru yang izinnya cacat hukum, rupanya dibeli ke si Aseng. Hal ini ditemukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) R...

    Video Pilihan: