DPRD Riau Buat Kesepakatan Penanggulangan Virus Covid19 Untuk Masyarakat | forumRiau.com - Berita Referensi Terkini -->

DPRD Riau Buat Kesepakatan Penanggulangan Virus Covid19 Untuk Masyarakat


Wakil Ketua DPRD Riau Zukri Misran
DPRD Riau Buat Kesepakatan Penanggulangan Virus Covid19 Untuk Masyarakat

FORUMRIAU.COM: PEKANBARU - Untuk menekan penyebaran wabah virus Covid19, anggota DPRD Provinsi Riau mengadakan rapat terbatas bersama jajaran sekretariat DPRD Riau, Jumat 20 Maret 2020 di Pekanbaru.

Rapat terbatas dengar pendapat ini dihadiri oleh unsur pimpinan DPRD Riau, Pimpinan Komisi dan Fraksi serta pejabat sekretariat DPRD Provinsi Riau serta jajarannya. 

Pencegahan penyebaran virus Covid19 sangat perlu dilakukan menyusul telah ditemukan orang positif Covid19 di Riau. Sehingga DPRD Riau melakukan rencana pencegahan penyebaran virus tersebut agar dapat dilakukan bersama dengan pemerintah daerah secara teknis untuk perlindungan kesehatan masyarakat.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Riau, Indra Gunawan Eet PhD tersebut menyampaikan bahwa dengan telah adanya warga positif virus Corona Corona dan dirawat di RSUD, merupakan fakta yang sangat mengkawatirkan.

"Sangat mengkhawatirkan dan tidak terlepas di Provinsi Riau, untuk itu anggota DPRD Provinsi Riau beserta jajaran mengambil sikap dan yang tepat," ujar Ketua DPRD Provinsi Riau H. Indra Gunawan Eet. Phd.

Dalam hearing tersebut turut hadir dari DPRD Provinsi Riau, Wakil ketua H. Zukri Misran, wakil ketua H. Asri Auzar. SH. M.Si dan wakil ketua H Hardinto, SE dan kabag persidangan Hukum PLT Sekwan DPRD provinsi Riau. Muflihun, S, STP. MAP, serta para pimpinan fraksi.
Para anggota dewan DPRD Riau menyampaikan beberapa hal untuk internal DPRD provinsi Riau meniadakan atau tidak menerima kunjungan dari pihak luar Provinsi Riau sampai kondisi membaik.

"Artinya tidak di bolehkan menerima kunjungan, dan yang kedua DPRD Provinsi Riau menyepakati bahwa anggota DPRD tidak boleh keluar daerah, lebih prioritaskan kunjungan ke dalam daerah dan sifatnya cuma memantau, mengawasi kegiatan pembangunan pemerintah provinsi Riau, dan tidak boleh melakukan pertemuan tertutup dalam kunjungan Kabupaten kota  daerah," kata Eet. 

Kesepakatan yang ketiga, DPRD Provinsi Riau masih tetap membuka aspirasi-aspirasi dan membuka diri ke masyarakat, jika ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, tapi dengan pola pengamanan yang ketat.

"Secara teknis, setiap masyarakat yang masuk harus dites suhu tubuh dan disiapkan air hand sanitizer di titik yang sudah di tentukan, tapi untuk rapat-rapat, dengar pendapat ini untuk sementara waktu di tiadakan sampai kondisi membaik, itu kesepakatan bersama anggota DPRD provinsi Riau," tambah plt Sekretaris DPRD Riau, Muflihun.

Terkait internal DPRD Provinsi Riau, himbauan DPRD provinsi Riau terhadap Pemerintah Provinsi Riau, yang pertama himbauannya, agar Pemerintah memastikan dan melakukan peninjauan ke lapangan di setiap seluruh fasilitas-fasilitas publik, yang ada di seluruh Kabupaten kota, dan di pastikan fasilitas publik tersebut tersedia pengecek suhu tubuh. 

Juga tersedia air hand sanitezer, agar seluruh rumah sakit rujukan, yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Riau responsif dan tanggap terhadap masyarakat baik yang ingin memastikan apalagi yang sudah terpapar Virus Corona.
Selanjutnya memastikan kepada masyarakat Provinsi Riau seluruh biaya di tanggung Pemerintah dalam proses penanganan Virus corona, ini benar-benar harus gratis tanpa dipungut biaya. 

Hal itu disampaikan wakil ketua  DPRD Riau, Zukri, dimana ia menyayangkan pelayanan terkait pencegahan virus Covid19 di bandara.

"Bandara di Pekanbaru saat kita pulang dari Jakarta ke Pekanbaru beberapa hari yang lalu tidak ada petugas yang memeriksa setiap masyarakat yang datang tentang suhu-tubuh dan masalah Virus Corona," tutup Zukri. (ADV/hms)

Bagi artikel ini:

Rekomendasi Google:

    Terbaru :

    Ondeh..Pemko Pekanbaru Bayar Lahan Perkantoran ke Si Aseng Rupanya

    Lahan perkantoran Pemko Pekanbaru yang izinnya cacat hukum, rupanya dibeli ke si Aseng. Hal ini ditemukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) R...