DPRD Riau Ungkap 121 PKS Dengan Lahan Ilegal | forumRiau.com - Berita Referensi Terkini

DPRD Riau Ungkap 121 PKS Dengan Lahan Ilegal

DPRD Provinsi Riau menyebut 121 pabrik perusahaan perkebunan sawit yang ada di provinsi itu diduga memiliki lahan ilegal.

FORUMRIAU.COM: Ketua Komisi A DPRD Riau Hazmi Setiadi menyatakan dari sekitar 571 perusahaan perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI) di Riau, 513 di antaranya adalah perusahaan perkebunan sawit.

Dari total perusahaan itu, terdapat 225 pabrik dengan 104 pabrik yang memiliki lahan garapan berizin.

"121 pabrik ini lantas tidak memiliki kebun. Punya pabrik tapi tidak izin HGU kebun bagaimana memproduksi sawitnya? Buah (sawit) dari (lahan) mana?" ujar Hazmi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi III DPR, Selasa (20/9).

Hazmi mengatakan 121 pabrik tanpa kebun ini diduga merambah lahan hutan secara ilegal. Sekitar 2,2 juta hektare lahan hutan Riau, katanya, dibabat secara ilegal untuk memenuhi kebutuhan produksi sawit.

Menurut Hazmi, pembukaan lahan secara ilegal merupakan salah satu faktor penyebab kebakaran hutan. Oleh karena itu, sambungnya, pemerintah harus mengambil langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan secara terus-menerus.

Salah satunya, kata Hazmi, mengidentifikasi pabrik-pabrik perusahaan yang tidak memiliki kebun dan izin HGU. "Perusahaan yang ambil buah sawit dari kawasan hutan, pemerintah harus tutup. 121 pabrik ini hampir semua berada di pinggiran kawasan hutan," kata Hazmi.

Hazmi menjelaskan, jika tetap ingin memberdayakan sawit, pemerintah harus melegalkan 2,2 juta hektare lahan yang dikelola secara ilegal oleh perusahaan. Ketika izin diberikan, maka perusahaan dapat membayar pajak kepaa negara.

"Jika kedua hal itu dirasa sulit, ya sudah, pemerintah sebaiknya lakukan moratorium perkebunan sawit untuk Provinsi Riau," tegas Hazmi.

Menelusuri Perilaku Korporasi

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengakui kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan saja, tapi juga kerugian negara secara ekonomis.

Untuk itu, melalui Panitia Kerja Karhutla, kata Benny, DPR akan mecoba menelusuri modus kebakaran hutan dan lahan dengan perilaku korporasi lainnya yang selama ini merugikan lingkungan dan negara.

"Temuan kami jelas dari sisi kerugian keuangan negara itu ada. Sekian juta hektare lahan yang tidak berizin itu dibuka dengan cara dibakar dan ditanami sawit. Itu termasuk kejahatan korporasi," kata Benny.

Selain mendengarkan masukan dari DPRD Riau, Benny menyatakan, selanjutnya Panja Karhutla Komisi III DPR akan memanggil Kementeriani Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Komisi III dijadwalkan akan bertemu dengan KLHK pada Kamis mendatang untuk mendengarkan keterangan KLHK terkait penanganan karhutla selama ini.(*)

sumber:cnn

Gratis ikut di:

Bagi artikel ini:

Artikel Rekomendasi Google:

    Terbaru :

    Video Pilihan: