"Karena kepentingan publik dalam tes urine itu tidak terkait sama sekali. IMD dari dulu menghimbau lembaga terkait seperti BPK untuk mengekspose hasil audit anggaran publik. IMD menantang walikota Pekanbaru Firdaus MT untuk membuka hasil audit keuangan daerahnya bersama BPK, bukan tes urinnya bersama BNN,"kata Adnan.
FORUMRIAU.COM: Direktur Eksekutif IMD R.Adnan, SH.MH ini menyatakan, dalam mewujudkannya harus dimulai dengan transparansi untuk menciptakan akuntabilitas anggaran daerah. "Saat ini rakyat butuh transparansi keuangan daerah Kota Pekanbaru yang banyak ketimpangan dalam penggunaannya. Mulai dari kas daerah kosong, sampai dengan kegiatan pembangunan terkendala akibat terfokusnya pembangunan di perkantoran Tenayan Raya yang tidak dibutuhkan publik. Bukan tes urin yang dibutuhkan rakyat,"kata Adnan.
Dalam tahun politik ini, kata Adnan, jika temuan pelanggaran akuntabilitas anggaran Pemko Pekanbaru tidak diketahui publik, maka sangat beprotensi jadi komoditas 'dagang sapi' oleh oknum aparatur negara berkompeten.
"Jika tidak ada transparansi termasuk temuan BPK, itu berpotensi menjadi bahan dagang sapi, kalau yang diaudit itu uang rakyat APBD, APBN, maupun aset negara yang dipisahkan, idealnya harus dibuka seluas luasnya ke publik, dibuka online, kan itu hasil audit uang rakyat, kalau disembunyikan inilah jadinya masalah temuannya mau ditutupi dengan pihak terperiksa,"pinta Adnan, Selasa 15/3/2016.***
Thanks for reading IMD: Rakyat Tidak Butuh Tes Urine, Tapi Buka Tes Good Governance | Tags: Hukrim
Next Article
« Prev Post
« Prev Post
Previous Article
Next Post »
Next Post »