Yusril Tak Layak Lagi Jadi Ketum Partai Ini Alasan Menurut Kadernya | forumRiau.com - Berita Referensi Terkini

Yusril Tak Layak Lagi Jadi Ketum Partai Ini Alasan Menurut Kadernya


Yusril Tak Layak Lagi Jadi Ketum Partai Ini Alasan Menurut Kadernya

FORUMRIAU.COM - Prof.Yusril Ihza Mahendra dapat seruan mengejutkan dari kader Partai Bulan Bintang yang dipimpinnya saat ini. Seruan itu terkait Muktamar atau Munas Partai Bulan Bintang (PBB) yang akan dilakukan di Bangka Belitung.

Muktamar V PBB dijadwalkan 25-27 September 2019 tersebut, merupakan agenda lima tahun PBB memilih Ketua Umum serta kepengurusan baru partai warisan Masyumi ini.

Menurut seorang kader PBB, Wakil Sekretaris DPW PBB Riau, Suryadi, Muktamar PBB 2019 ini mesti berpedoman ketentuan partai sesuai dengan AD dan ART partai, hasil Muktamar sebelumnya.

"Pada Muktamar ke empat (IV), jelas disepakati dan ditetapkan dalam Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, bahwa syarat personalia partai, apalagi di tingkat nasional, punya sifat kepemimpinan yang Shiddiq, Amanah, Tabligh dan Fathonah. Nah, pada BAB VII, pasal 21, Syarat dan Ikrar Personalia Pimpinan Partai, nomor (1) huruf i, pimpinan partai itu menampilkan keteladanan yang mendekati akhlak Nabi. Jelas dituliskan, kata sifat jujur (Shiddiq), yaitu tidak terkait dengan perilaku tercela seperti kebohongan (dusta) publik atau penipuan terhadap umat. 

Kader PBB sebagai pengurus di semua tingkatan, saya rasa tahu ini semua," ungkap pria yang lebih dikenal dengan Surya Koto ini.

Lebih lanjut Suryadi Koto menjelaskan, tidak sedikit bukti digital pernyataan Yusril ke publik melalui media, bahwa PBB yang dipimpinnya tidak akan memilih Jokowi pada Pilpres 2019.

"Pernyataan ini dikeluarkan Yusril selaku ketua umum PBB, jauh sebelum jadwal Pemilu Presiden 2019. PBB berada di barisan oposisi untuk Jokowi. Sehingga, banyak kelompok ulama dari berbagai ormas-ormas Islam, yang dari awal tidak berpolitik, jadi ikut berpolitik dan gabung dengan PBB di barisan oposisi. Di tingkat nasional, ada sebanyak 83 orang. Di daerah juga banyak. 

Alasannya, tentu jihad konstitusi melalui partai PBB, memposisikan diri  sebagai oposisi Pemerintahan Jokowi seperti yang disiarkan Yusril ke publik.

Namun, setelah mereka berbondong bondong mendaftar, lulus seleksi bahkan resmi jadi Caleg PBB, ditetapkan KPU, maka Yusril Ihza Mahendra, melalui Rakornas akhir Januari 2019 lalu, mengumumkan dukungan PBB ke Capres 01, yaitu Jokowi. 

Dan skenario Rakornas agar dukung Jokowi ini jelas sekali adanya tekanan bagi para kader, caleg, terutama pengurus di tingkat DPC dan DPW, saya menyaksikannya sendiri di Rakorda PBB Riau,"terang Suryadi.

Bahkan, lanjut Surya Koto, pimpinan PBB pusat juga menyudutkan caleg dari kalangan tokoh ormas dan ulama ke publik, dengan gelar Caleg Numpang atau Penumpang Gelap.

"Ini fakta politik yang dikonsumsi publik. Jelas sangat mengusik, berdampak pada perolehan suara PBB, jelas sekali. Jejak digitalnya tersimpan rapi di file banyak Kader dan masyarakat umum. Tentunya rentetan peristiwa ini adalah bukti Yusril telah berada diluar syarat penting sebagai pemimpin PBB sebagai partai yang berasaz Islam, dan Syarat Personila Pimpinan dalam AD ART partai," tegas Surya.

Meski diacungkan jempol soal prestasi Yusril sebagai advokat, baik untuk membela ormas dan partai, namun hal ini tidak berbanding lurus dengan prestasi Yusril mengemban amanah untuk PBB.

"Yursil itu mengemban amanah Muktamar IV agar PBB lolos ke DPR RI di Pemilu 2019. Namun terbukti amanah itu tidak tertunaikan. Ini penting untuk kita sadari bersama, terutama bagi peserta Muktamar. Kini waktunya PBB melepaskan kecanduan terhadap seorang Yusril. PBB perlu direhabilitasi agar sukses di Pemilu 2024 nanti. 

Ini bukan soal sentimen pada personal Yusril. Ini soal prinsip partai meneggakkan aturannya sesuai Islam. Siapapun Ketum PBB ke depan. 

Bukankah nabi sendiri mencontohkan, saat perintah potong tangan bagi pencuri, nabi sendiri menegaskan akan memotong tangan anaknya sendiri jika melakukan pencurian,"tutup Suryadi.(*)

Bagi artikel ini:

Rekomendasi Google:

    Terbaru :

    Ondeh..Pemko Pekanbaru Bayar Lahan Perkantoran ke Si Aseng Rupanya

    Lahan perkantoran Pemko Pekanbaru yang izinnya cacat hukum, rupanya dibeli ke si Aseng. Hal ini ditemukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) R...

    Video Pilihan: