Saat Pasal Pemufakatan Makar Minta Dihapuskan MK | forumRiau.com - Berita Referensi Terkini

Saat Pasal Pemufakatan Makar Minta Dihapuskan MK

Pasal pemufakatan makar diminta dihapuskan. Permohonan penghapusan pasal ini telah disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pada sidang Rabu 17 Mei 2017 kemarin, para penggugat pasal ini sengaja tidak hadil dan memberitahukan ke majelis hakim bahwa para penggugat lain sedang disatukan untuk hadiri sidang lanjutan.

FORUMRIAU.COM - Awal gugatan pasal pemufakatan Makar itu dilakukan oleh aktivis 98, Habiburohman. Ia mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar mereka mencabut pasal perencanaan dan permufakatan makar dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap membungkam sikap kritis terhadap pemerintah.

"Orang masih berniat saja, masih diskusi saja soal pergantian kekuasaan, sudah bisa dipidana. Pada praktiknya, bukan hanya yang berdiskusi saja, orang yang bersikap kritis terhadap pemerintah, bisa dijerat dengan dua pasal tersebut," kata Habiburohman, yang menyebut dirinya mantan aktivis 1998, kepada BBC Indonesia, Rabu (17/05).

Sidang pertama uji materi tersebut sedianya digelar Rabu kemarin, tetapi akhirnya ditutup lebih cepat oleh majelis hakim konstitusi, karena tanpa dihadiri penggugat.

Habiburohman mengatakan dirinya sengaja tidak mendatangi sidang pertama, karena telah dihubungi sejumlah orang yang menyatakan ingin menjadi penggugat.

"Tadinya saya sendiri, tapi banyak teman-teman yang mengatakan 'saya korban, saya ingin jadi pihak penggugat juga'. Mereka kemudian meminta saya menunda dulu untuk hadir dalam sidang," jelasnya.

Dia mengharapkan, apabila dua pasal itu dicabut, tuduhan makar hanya bisa diterapkan kepada 'tindakan yang fisik'. "Sebagaimana diatur dalam pokok makar, misalnya ada orang bawa senjata ingin memisahkan dari NKRI, itu sudah makar. Jelas!" tegasnya.

Apabila dua pasal itu, yaitu merencanakan dan permufakatan makar, tidak dihapus, Habiburohman menganggap itu membahayakan kehidupan demokrasi di Indonesia.

"Pasal ini sangat bisa dijadikan alat untuk membungkam kelompok-kelompok kritis terhadap kebijakan pemerintah." katanya.

Habiburohman tidak menepis ketika ditanya apakah gugatan ini dilayangkan tidak terlepas dari peristiwa penangkapan sedikitnya 12 orang yang disangka melakukan permufakatan makar terkait aksi 212 dan 313 lalu.

"Hari kita ditunjukkan kasus Sri Bintang yang dikenakan pasal permufakatan makar dan percobaan makar. Bagaimana mungkin beliau disebut melakukan makar, kalau yang dipertanyakan dalam pemeriksaan hanya persoalan rapat-rapat," katanya.(*)

Gratis ikut di:

Bagi artikel ini:

Artikel pilihan google :

    Terbaru :

    Video Pilihan: