Aduh..Firdaus MT Ditolak 3 Partai Soal Bansos Melanggar Hukum | forumRiau.com - Berita Referensi Terkini

Aduh..Firdaus MT Ditolak 3 Partai Soal Bansos Melanggar Hukum



Bantuan Sosial (Bansos) dari anggaran daerah kota Pekanbaru yang diajukan Firdaus MT sebagai pemerintah daerah kota Pekanbaru dan akan disalurkan, dapat penolakan dari 3 partai di DPRD Pekanbaru.

FORUMRIAU.COM: Penolakan itu dilakukan dengan aksi walkout (keluar)-nya 3 Partai saat akan dialakukannya pengesahan rancangan peraturan daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW).

Menurut Bakal Calon (Balon) Walikota Pekanbaru, Sarbaini Sulaiman, ada yang tidak beres dengan pengesahan ranperda yang dinilai tergesa-gesa tersebut.

"Perda tersebut ujung-ujungnya adalah penyaluran dana kepada pengurus rukun warga (RW). Kenapa mesti dilakukan ketika hajatan politik pilkada sudah dekat. Ini ibarat permen-permen politik. Kenapa bukan dari tahun-tahun lalu. Ini kental sekali nuansa politiknya,"kata Sarbaini Sulaiman kepada Tribunpekanbaru, Jumat (25/3/2015).

Sarbaini menegaskan, walk out sejumlah anggota DPRD Pekanbaru itu dari PDI Perjuangan, Nasdem dan PPP dilakukan dalam rapat paripurna pengesahan ranperda tersebut, pada Rabu kemarin. Menurutnya, ranperda itu menunjukkan ada hal yang tak beres. Ia menilai hal tersebut ada hal yang tersembunyi dan disembunyikan.

"Dari informasi rekan-rekan di Dewan, saya mendengar ada proses mekanisme yang tidak ditempuh dalam pengesahan perda tersebut. Ada ketergesa-gesaan untuk mengesahkan perda. Ini tentunya mengindikasikan ada cacat prosedur,"tegas Sarbaini.

Untuk itu, ia meminta agar Gubernur Riau yang memiliki kewenangan melakukan verifikasi, menunda dan menolak perda tersebut.

"Kebijakan Gubernur Riau untuk menunda perda tersebut amat penting. Karena memang proses terbitnya perda itu sebagaimana yang diberitakan tidak sesuai prosedur,"kata Sarbaini.

Birokrat senior ini menilai, Perda PMBRW itu merupakan upaya menyalin rupa bentuk bantuan sosial (bansos). Sehingga, penerapan perda yang diikuti oleh pemberian bantuan kepada pengurus RW, berpotensi berdampak hukum.

"RW itu bukanlah perangkat pemerintahan daerah yang langsung. RW bukan seperti lurah. Jadi, saya khawatir soal mekanisme pertanggungjawaban dana tersebut. Saya tidak suuzon, tapi ini penting menjadi pertimbangan semua pihak,"tegasnya.

Ia juga menilai, penetapan perda tersebut, jika terbukti menyalahi prosedur bisa berdampak pada aspek hukum. Soalnya, perda sebagai produk perundang-undangan memiliki dampak hukum, jika ditetapkan tidak sesuai prosedur.

"Saya kira, itu bisa masuk ranah hukum. Prosedur pengesahan perda tersebut harus didalami apakah sesuai mekanisme yang ada,"tegasnya.

Ia juga berharap agar fraksi-fraksi di DPRD yang menolak pengesahan perda ini melakukan langkah lanjutan yang terukur. Menurutnya, bisa saja fraksi-fraksi melakukan langkah politik atau meneruskan persoalan tersebut ke ranah hukum.

"Saya tentunya berharap fraksi di Dewan yang menolak pengesahan perda, tidak berhenti hanya sampai di situ saja. Bisa dilakukan langkah politik maupun meneruskan ke proses hukum. Ini perlu menjadi perhatian bersama. Kebijakan yang ditelurkan mendekati tahun politik, mesti ditimbang implikasinya,"pungkas Sarbaini.***

Gratis ikut di:

Bagi artikel ini:

Rekomendasi Google:

    Terbaru :

    Pentingnya umat islam punya pilihan politik menuju Indonesia Bersyariat & Bertauhid

    Pentingnya umat islam punya pilihan politik menuju Indonesia Bersyariat & Bertauhid
    Prof.DR.Yusril Ihza Mahendra.SH.MSc : Jadi sekali lagi, islam bukanlah sebuah ideologi.

    Ondeh..Pemko Pekanbaru Bayar Lahan Perkantoran ke Si Aseng Rupanya

    Lahan perkantoran Pemko Pekanbaru yang izinnya cacat hukum, rupanya dibeli ke si Aseng. Hal ini ditemukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) R...

    Video Pilihan: